Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

E-Government dalam Perspektif Hukum: Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Tangerang dan Shanghai Safrin Salam; Rizki Mustika Suhartono; Nurul Miqat; Adfiyanti Fadjar; Upik Mutiara
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 22nd University Research Colloquium 2026: Bidang Sosial, Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada penerapan e-government di Kabupaten Tangerang, yang menghadapi tantangan signifikan dalam hal infrastruktur digital, literasi digital, dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, Shanghai, Tiongkok, telah berhasil menerapkan e-government dengan efisiensi tinggi, yang menciptakan aksesibilitas layanan publik yang sangat baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan e-government di Kabupaten Tangerang dari perspektif hukum dan membandingkannya dengan keberhasilan Shanghai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan perbandingan kebijakan e-government antara kedua daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tangerang telah membuat kemajuan dengan aplikasi "Tangerang Gemilang," namun terdapat gap dalam pemanfaatan teknologi dan akses yang terbatas. Sebaliknya, Shanghai berhasil mengimplementasikan sistem e-government dengan infrastruktur yang baik dan tingkat kepuasan pengguna yang sangat tinggi. Kesimpulannya, penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan perlindungan data pribadi yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas e-government di Kabupaten Tangerang. Peneliti menyarankan agar Kabupaten Tangerang belajar dari praktik Shanghai, seperti penguatan kolaborasi publik-swasta dan penerapan teknologi canggih.
LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT IN HEALTHCARE SERVICES IN BAUBAU CITY Sulyanti Rachman; Rizki Mustika Suhartono
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9182

Abstract

Informed consent is a legal instrument designed to protect patients’ rights by ensuring they receive adequate information before medical procedures are performed. Although it is regulated by various laws and regulations, its implementation in healthcare practice is still often viewed merely as the fulfillment of an administrative obligation. This situation raises questions about the extent to which informed consent has fulfilled its legal purpose of ensuring the protection of patients’ rights. This study aims to analyze the implementation of informed consent in medical procedures at healthcare facilities in Baubau City from the perspective of substantive legal compliance. The study employs a normative-empirical legal method with an evidence-based regulation approach. Data were collected through literature review, interviews with medical staff, healthcare facility management, and patients, and analyzed qualitatively by comparing legal norms with implementation practices. The results indicate that the implementation of informed consent has proceeded according to procedure through the provision of information and the signing of consent forms prior to medical procedures. However, its effectiveness still faces various challenges, including limited service time, the use of medical terminology that is difficult to understand, and suboptimal mechanisms to ensure patients’ comprehension of the information provided. This study concludes that the implementation of informed consent in Baubau City has met the procedural compliance dimension but has not fully met the substantive legal compliance dimension. Therefore, strengthening medical communication and evaluating patient understanding are necessary to enhance the effectiveness of protecting patients.