Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jambe Law Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan IJLSH
Laila M. Rasyid
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN WALI ASUH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN (Studi Putusan No. 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan No. 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn) Nasywa Anindya; Laila M Rasyid; Nabhani Yustisi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21637

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dicatatkan dianggap sebagai anak tidak sah, dan sering kali menghadapi ketidakpastian hukum selayaknya anak sah. Terutama ketika terjadi perceraian antara suami istri, yang menjadi persoalan ialah siapa yang berhak menjadi wali pengasuh dari anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam 2 Penetapan Pengadilan Negeri Medan yaitu Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn.  Permohonan tersebut diajukan oleh seorang ibu kandung yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan maksud dan tujuan untuk ditetapkan sebagai wali pengasuh. Pada perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan alasan masih terikatnya perkawinan secara adat. Kemudian setelah dua bulan kemudian, pasca dibacakannya putusan tersebut, permohonan diajukan kembali dengan perkara Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, dan hakim menetapkan permohonan dikabulkan dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim pada Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn atas permohonan yang sama. Metode dari penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn terdapat adanya indikasi inkonsistensi dalam pertimbangan hakim sehingga menghasilkan amar penetapan yang berbeda pada kasus yang serupa. Ketidakkonsistenan dalam kedua Penetapan Pengadilan Negeri Medan ini belum memperlihatkan dari tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Penguatan Karakter Pancasila Generasi Z: Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial untuk Siswa SMA Rahman, Arief; Mainisa, Mainisa; Yurni, Irma; Syamni, Ghazali; Zulkifli, Zulkifli; Rasyid, Laila M
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 8 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i8.3266

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa tantangan baru bagi generasi muda, khususnya siswa SMA yang merupakan bagian dari Generasi Z. Tingginya intensitas penggunaan media sosial membuat siswa rentan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku tidak etis dalam ruang digital. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembekalan literasi digital yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika bermedia sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan karakter Pancasila generasi muda melalui pelatihan literasi digital dan etika bermedia sosial. Metode yang digunakan meliputi presentasi interaktif, diskusi kelompok, simulasi fact-checking, serta praktik pembuatan konten digital yang bertanggung jawab. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa, partisipasi aktif dalam praktik literasi digital, serta tumbuhnya kesadaran etis dalam bermedia sosial. Kegiatan ini membuktikan bahwa pelatihan literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila efektif dalam membentuk sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab pada pelajar SMA, sekaligus memperkuat karakter kebangsaan.
ANALYSIS OF JUDGES' FORGIVENESS (RECHTERLIJK PARDON) FOR CHILDREN PERPETRATED BY THEFT UNDER AGGRAVATING CIRCUMSTANCES (CASE STUDY OF DECISION NO. 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN RGT) Atika Ramadhani Tarigan; Ferdy Saputra; Laila M. Rasyid
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.3928

Abstract

The concept of Rechterlijk Pardon gave judges the authority to exclude the implication of punishment, especially in legal violations involving children. This research aims to analyze the application of the concept in a case involving a child committing theft, referring to Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Regt. The case showed the judge's policy of choosing not to impose a sentence even though the child was declared guilty. The focus of the study was on how the judge's pardon was implemented in the juvenile criminal justice system in Indonesia, as well as the alignment of the decision with the principle of Rechterlijk Pardo. The method used was normative juridical with case study approach, collecting information sourced from statutory provisions and court decisions. The findings shwed that the judge chose not to impose a sentence on the child who committed theft even though the elements of the offense were proven. The judge's considerations included the child's age, family background, educational history, remorse, and potential for social rehabilitation. The judge argued that punishment would not bring about substantive justice and might harm the child's future life. The essence of Rechterlijk Pardon is a reflection of the transition toward a justice system that prioritizes recovery and restorative justice. Judges have a central role in ensuring harmony between law enforcement and safeguarding children's rights. Thus, this concept becomes an important instrument for giving a second chance to children in conflict with the law.
Co-Authors Ahmad Luqman Hakim Arief Rahman Atika Ramadhani Tarigan Chairul Fahmi Dani Durahman Fanny Tasyifa Mahdy Ghazali Syamni Ikramsyah Irwali Mainisa, Mainisa Muhammad Hatta Nabhani Yustisi Nasywa Anindya Rahman, Malahayati Rahmi Putri Febriani Rahmi, Agustia Romi Asmara Saputra, Ferdy Sastro, Marlia Sugeng Prayitno Sumiadi Sumiadi Sumiadi Yurni, Irma Zulkifli Zulkifli