Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Unes Law Review Jurnal Sehat Mandiri Human Care Journal Gema Wiralodra Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Science and Environmental Journals for Postgraduate UNES Journal of Swara Justisia Interdisciplinary Social Studies Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Bina Hukum Lingkungan Jurnal Azimut Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Sains dan Ilmu Terapan Lareh Law Review Media of Law and Sharia
Rembrandt Rembrandt
Universitas Andalas
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH Iin Hidayah Nawir; Rembrandt Rembrandt; M. Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.362

Abstract

Undang-undang telah mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (unconditional), namun dalam prakteknya, pencairan jaminan ini kerap menimbulkan permasalahan baru diantara para pihaknya, salah satunya karena tidak dicairkannya jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan. Dari hasil penelitian menunjukan Jaminan Pelaksanaan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok (Kontrak Kerja Konstruksi) yaitu perjanjian yang pemenuhannya dijamin dengan perjanjian jaminan. Adapun perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan ada 2 (dua) yaitu: (1). Perlindungan Hukum Preventif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam perjanjian dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan (2). Perlindungan Hukum Represif melalui Non-Litigasi dengan memanfaatkan APS, Layanan Pengaduan OJK, dan LAPS SJK; serta melalui Litigasi berupa gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Indonesia Refa Swinta Maharani; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt; Hasbi Hasbi; Yasniwati Yasniwati; Yussy Adelina Mannas
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.98 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11093

Abstract

Pada saat dewasa ini, perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus juga telah mengubah sistem interaksi masyarakat, salah satunya yaitu dengan hadirnya fintech sebagai salah satu inovasi dalam sektor layanan jasa di bidang keuangan berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun dengan memberikan sistem layanan berupa e-money, crowfunding, lending dan transaksi-transaksi lainnya di bidang keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam hal keuangan, membuat suatu alternatif pendanaan berbasis fintech tersebut namun tetap memberikan perlindungan juga bagi masyarakat, yaitu dengan membuat suatu platform online pendanaan yang dinamakan dengan Fintech Lending, yaitu suatu platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemberi dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada penerima dana. Dalam praktiknya, terdapat praktik pelaksanaan fintech lending oleh penyelenggara fintech yang telah berizin dan terdaftar di OJK. Namun, terdapat pula contoh praktik pelaksanaan fintech lending oleh penyelenggara yang beroperasi secara ilegal atau tidak berizin atau terdaftar di OJK. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Pengaturan tentang pembiayaan berbasis teknologi (fintech) berdasarkan Hukum Positif Indonesia; 2) Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Sampai saat ini, terdapat beberapa peraturan atau regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan fintech sebagai bentuk penerapan teori kepastian hukum demi tetap berlangsungnya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dalam pelaksanaan perjanjian fintech antara kedua belah pihak; 2) Saat ini, pelaksanaan transaksi yang berujung pada terjadinya suatu perjanjian yang tertuang dalam kontrak elektronik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak selayaknya perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya dan juga melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian fintech tersebut.
OPERASI PENINDAKAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.670

Abstract

Rapid economic development has created various goods and/or services that can be used and consumed. With the increasing variety of goods and/or services in circulation, and supported by advances in information technology, the distribution is increasingly expanding across national boundaries. So this is also a new demand for the government to oversee the distribution of products that are widely circulated in the market, especially in the health sector. One of the important human needs and cannot be left behind in daily activities is medicine. People's fear of the negative stigma of using modern medicine increases people's desire to seek alternatives to traditional medicine. However, there are many distributions of traditional medicines without a Distribution Permit (TIE) from the Center for Drug and Food Control (BBPOM) in Pekanbaru. Based on this, the researcher examines 1) What is BPOM's responsibility for the circulation of medicinal products without distribution permits in the community. 2) What is the legal protection for consumers who use medicinal products without a Distribution Permit from BPOM. Writing this thesis using the approach empirical juridical. From the results of the study, it was found that the most cases were found at Licensed Drug Stores (TOB) facilities. There are 2 (two) responsibilities of BPOM in conducting supervision, namely: pre-market andpost-market, both are supported by the Drug and Food Control System (SisPOM). The form of legal protection by BPOM is preventive and repressive efforts. Establishing a distribution permit is a preventive action taken by BPOM in carrying out aspects of security, comfort and safety for consumers. Repressive protection, namely by carrying out enforcement operations or spot checks on various drug distribution facilities. Furthermore, if a dispute occurs, it will be resolved through the courts and out of court.
KEPASTIAN HUKUM PRINSIP PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) SERTA PERANAN NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2019 Fatrul Razi; Rembrandt Rembrandt; Yussy Adelina Mannas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.807

Abstract

Notaries as public officials have an obligation to apply the principle of recognizing beneficial owners in a corporation where this obligation is not regulated in UUJN. On the one hand, a notary does play an important role in disclosing beneficial ownership of a corporation, but on the other hand, the transparency of beneficial ownership disclosure must be based on honest and clear information from parties representing the corporation. This is due to the existence of beneficial ownership which cannot be fully detected by a notary. The problems are what are the legal consequences if the principle of recognizing beneficial owners (BO) is not implemented and what is the urgency of applying the principle of recognizing beneficial owners (BO) in carrying out notary duties. This legal research uses normative legal research, namely library research, which is a data collection method by studying books, laws and regulations, and writings related to this research. While the nature of the research is analytical descriptive, that is, it gives a clear and detailed description of an event that occurred. The results of research on legal consequences if the principle of recognizing beneficial owners (BO) is not implemented are given administrative sanctions, namely revoking the notary's license if violations are found, supervision in the implementation of the application of the BO principle is carried out by the Minister of Law and Human Rights through the Director General of General Legal Administration. Meanwhile, the notary's responsibility for the deed he made is that in civil terms the notary is only responsible for the head of the deed, meaning that it contains the authority of the appearers in signing the deed, then for the closing deed which contains the authority of the witnesses then the appearers are confronted with signing the deed, whereas against contents of the deed the notary is only responsible that the deed he made does not violate the clauses prohibited by law and the provisions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Criminally, a notary can be prosecuted in court if at a later date, the competent authorities can prove that the notary has consciously entered information that benefits one party and harms the other party. And the urgency of applying the principle of recognizing beneficial owners (BO) in carrying out notary duties is that basically the obligation to disclose beneficial ownership is carried out by parties who wish to use the services of a notary. The role and position of a notary is as a supporting system in disclosing beneficial ownership of a corporation, namely in this case during the process of inputting data related to the establishment or changes to the corporate statutes/bylaws. Thus the obligation related to disclosure of beneficial ownership cannot be borne by the notary but the service user.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen Amdal oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultans dengan Pemerintah Kota Pariaman dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Sadikin Siti Lauriyanti Imran; Rembrandt Rembrandt; Yussy Adelina Mannas
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.852

Abstract

One of the many constructions undertaken by the Government is in the City of Pariaman, which is the public infrastructure of a hospital called the Regional General Hospital (RSUD). The authority in this case is the government party that holds goods/services with both parties as the executor of procurement of goods /servicing government is PT. Sanggoro Yasa Consultans, where the cooperation between the two sides is then merged into a Cooperation Agreement (PKS). The objective of cooperation is related to the creation of environmental documentation namely environmental impact analysis (AMDAL) as one of the conditions that must be met for the Government of Pariaman to build RSUD dr. In accordance with the provisions in force. Implementation of the agreement of cooperation in the creation of documents AMDAL by PT Alas Sanggoro Yasa Consultans with the Government of the City of Pariaman in its implementation there are some problems and obstacles faced The agreement is made under the hands so that if made authentically then can provide legal certainty to both parties, and can be a powerful tool of evidence if there is a disadvantage. In its implementation, the factor affecting the failure to perform the agreement is its payment without advance, and Its implementation starts on September 8, 2020 and ends on December 18, 2020. However, at the time of performance by the debtor suffered payment delay until May 3, 2021. The authority in the implementation of the agreement is that there is a delay in payment due to APBD that has not fallen or has closed the book in 2020 so that APBD funds can not be disbursed by the Government of Pariaman City.
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Dasar Penerbitan Surat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk) Yodi Nugraha; Rembrandt Rembrandt; Syofirman Sofyan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.968

Abstract

The case of a land dispute with the object of the dispute being a certificate of land rights issued using a fake document is the Decision of the Class II Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk which has obtained permanent legal force. The dispute in this case is located in Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Rangkat District, Tanah Datar Regency. The research method used is normative juridical with a case approach. The findings in this research, namely that certificates of land rights issued using fake documents, certainly do not provide legal certainty. This certificate can be categorized as a genuine but fake certificate. This kind of certificate must of course be canceled and declared invalid and withdrawn from circulation after being proven through a process in the District Court. To prevent the occurrence of genuine but fake certificates, this is by increasing the accuracy of the authorities who process the creation and issuance of land title certificates. The consideration of the Panel of Judges in the Decision of the Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk is that the Defendant was legally and convincingly proven at trial to fulfill the criminal elements charged by the Public Prosecutor, namely Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. So the Panel of Judges sentenced the Defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months.
Legal protection of customer data in implementing the financial information access law for tax purposes Randu Haryandu; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 2 (2023): gema wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i2.509

Abstract

The enactment of the Law on Access to Financial Information for Tax Purposes (Access to Financial Information) created a new paradigm in applying the principle of bank secrecy. The Law on Access to financial information has given authority to the Director General of Taxes to open taxpayer data at a bank even though the taxpayer is not being audited, billed, and investigated for tax crimes. This causes taxpayer data to be accessible at the bank if it meets predetermined criteria. The state must provide legal protection to secure bank customer data, so irresponsible parties do not misuse it. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for customer data in implementing the Financial Information Access Law. This research method uses a normative juridical approach, analyzed normatively and qualitatively. The research results show that the Law on Access to Financial Information does not explicitly regulate the legal protection of customer data, and there are no administrative and criminal sanctions for parties who misuse customer data. Protection of customer data in implementing access to financial information is only found in the Regulation of the Minister of Finance. This Regulation of the Minister of Finance should regulate the technical implementation of the law. In the future, the government can conduct studies and change the Financial Information Access Law to guarantee legal protection for customer data regulated by law.
Penerapan Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Bagi Masyarakat Yang Berada Pada Hilir Sungai Batang Harau Kota Padang Akibat Terjadinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rembrandt Rembrandt
UIR Law Review Vol. 6 No. 1 (2022): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(1).12434

Abstract

Corporate Responsibility, Pollution and Destruction, River Quality
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Publisitas Potret dalam Novel Fanfiksi yang Dikomersialkan witriani; Rembrandt Rembrandt; Yussy Adelina Mannas
Lareh Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The allure attached to famous figures brings economic value that should be considered and protected. When a commercially marketed fanfiction novel uses the portrait of a famous figure as its cover, questions arise about whether the used portrait has obtained permission. This is where the importance of the right to publicity for the inherent characteristics of famous figures comes into play, needing to be upheld as a property right because portraits are protected as economically oriented intellectual property. This article will discuss how the regulation, government role, and protection of portrait publicity rights in Indonesia are approached through a juridical empirical and descriptive-analytical perspective. The article concludes that portrait publicity rights are regulated in Article 9 and Article 12 paragraphs (1) and (2) of Copyright Law No. 28 of 2014. The state provides legal protection for owners of portrait publicity rights, both preventive and punitive protection. Preventive protection involves announcing the creation of the portrait, registering the portrait with the Directorate General of Intellectual Property, and creating a license agreement between the licensor and licensee to later be registered with the Ministry of Law and Human Rights, as portraits are considered intangible movable property, and their transfer is done in writing. On the other hand, punitive protection against commercially exploited portraits consists of non-litigation avenues (arbitration and alternative dispute resolution) and litigation avenues (courts). The government has a role in monitoring the creation and distribution of copyright infringement content.
Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Usaha Tambak Udang yang Belum Berwawasan Lingkungan (Studi kasus Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman) Lisa Medika Yati; Rembrandt Rembrandt; Syofiarti Syofiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1489

Abstract

This research is motivated by the development of shrimp farming businesses, which are always growing in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency. However, most of the shrimp ponds were built without complying with environmental legal instruments. The research method used is qualitative descriptive analysis with an empirical juridical approach in addition to a normative approach, as well as data collection techniques such as interviews, observation, literature study, and documentation. Analyzed using four components of analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research obtained by the author are: Firstly, most of the shrimp farming businesses in Batang Anai sub-district are not environmentally friendly due to the difficulties of entrepreneurs in processing Amdal documents. Second, the government has made efforts to regulate shrimp farming businesses that are not yet environmentally friendly in Batang Anai District, but the efforts made by the government have not been effective. It would be better for the Regional Government of Padang Pariaman Regency to form a regional Amdal to make it easier for entrepreneurs to process business permits.
Co-Authors Adri Frinaldi Afriwaldi Afriwaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Anton Rosari Azmi Fendri Bismihayati Bismihayati Busyra Azheri Dasman Lanin Dasman Lanin Defriani Dwiyanti Edison Zelmi Elfandra Fan Fadhli Rabbi Fahrur Rozi Fajar Agung Mulia Fatrul Razi Fitri Fitri Frinsis Warmansyah Genius Umar Genius Umar Genius Umar Hasbi Hasbi Hendrio Fadly Iin Hidayah Nawir Khekhe Nadea Lisa Medika Yati Lismomon Nata M. Hasbi M. Hasbi Mona Gusfira Muhammad Fajri Neliyarti Neliyarti Nurbit Nurbit Rama Nanda Randu Haryandu Rapitos Sidiq Refa Swinta Maharani Riri Rahmahwati Joni Rizka Ananda Alyan Romiyadi Siti Lauriyanti Imran Sri Wahyuni Suci Mardiyah Suci Sofiani Sudarto Pardede Sukanda Husin Syafrijon Syafrijon Syahfori Widiyani Syofiarti, Syofiarti Syofirman Syofyan Tatik Kustiati Taufiqurrahman Taufiqurrahman witriani Yasniwati, Yasniwati Yodi Nugraha Yussy A. Mannas Yussy Adelina Mannas Zainul Daulay