Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.351
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Nagari Law Review Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Jurnal Sehat Mandiri Human Care Journal Science and Environmental Journals for Postgraduate UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Jurnal Azimut Jurnal Sains dan Ilmu Terapan TOFEDU: The Future of Education Journal Lareh Law Review Journal of Innovative and Creativity Media of Law and Sharia
Rembrandt Rembrandt
Universitas Andalas
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Menelaah Tanggung Jawab Pemerintah: Kajian Hukum Lingkungan terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Rizka Ananda Alyan; Rembrandt Rembrandt2; Anton Rosari
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 7 No. 2 (2024): Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/kaganga.v7i2.11797

Abstract

Tujuan dari tulisan ini menjelaskan tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini harus mencakup peraturan yang ketat terkait penggunaan lahan, pengelolaan hutan, dan pembukaan lahan baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, KLHK mengimplementasikan strategi meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan serta pengendalian karhutla. Selain itu, KLHK juga memprioritaskan peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas personel Manggala Agni untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla. Dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab pemerintah merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara. Pemerintah berkewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin hak masyarakat pada konteks kebakaran hutan dan lahan. Tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan mencakup pencegahan, pengendalian, pemulihan serta penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara beberapa kementerian/lembaga terkait, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, serta peningkatan penegakan hukum. Kolaborasi antara lembaga dan masyarakat penting untuk respons yang cepat dan efektif. Kata Kunci: Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Perlindungan Lingkungan, Tanggung Jawab Pemerintah
Dinamika Perizinan Lingkungan dan Peran Akses Informasi Publik: Studi Kasus: Situs Web Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Hafida Istigfarini; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4693

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi makna fungsional izin lingkungan sebagai alat untuk mengelola ekosistem hidup, dengan sorotan pada kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, serta penerapan syarat-syarat khusus selama masa operasional. Di era digital, peluang untuk memantau lingkungan secara lebih efisien, memperlancar komunikasi antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan akses informasi publik juga semakin besar. Tujuan penelitian ini adalah memetakan faktor-faktor yang memicu masalah lingkungan, menelaah kerangka hukum perizinan lingkungan, serta menelusuri dinamika akses informasi publik dalam konteks digital. Metodologi meliputi tinjauan regulasi, studi kasus digitalisasi perizinan, dan analisis data terbuka. Temuan awal menunjukkan bahwa perizinan yang rinci, penegakan konsisten, serta ketersediaan data terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik, meskipun hambatan teknis dan privasi tetap perlu ditangani. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan standar interoperabilitas data, perlindungan data sensitif, serta kapasitas SDM untuk implementasi digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh informasi terkait masalah lingkungan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses perizinan. Proses perizinan lingkungan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional, termasuk PP No. 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang berpotensi memberi dampak signifikan pada lingkungan wajib dilengkapi dengan kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin lingkungan, beserta dokumen pendukung seperti AMDAL maupun UKL-UPL.
Kerangka Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pulau-pulau Kecil di Indonesia Rahayu Tia Khairani; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4705

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki ribuan pulau kecil yang berperan strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati, kedaulatan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerentanan ekosistem, tumpang tindih regulasi, tekanan pembangunan ekonomi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum lingkungan yang berlaku dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, menelaah efektivitas implementasi regulasi, serta merumuskan strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, di mana data diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara normatif dan deskriptif, dengan menekankan keterpaduan antara prinsip hukum, kebijakan nasional, praktik internasional, dan partisipasi masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009, menyediakan landasan normatif yang kuat untuk perlindungan pulau-pulau kecil, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan seperti kelemahan koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, tekanan pembangunan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Strategi pengelolaan yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi, pendekatan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berbasis data ilmiah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan praktik pengelolaan pulau kecil yang adaptif dan partisipatif untuk menjamin keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi, serta melindungi fungsi strategis pulau-pulau kecil bagi negara.
Kedudukan Hutan Adat Nagari dalam Kerangka Hukum Nasional dan Daerah Sumatera Barat Ilham Salsabila; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; M. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4716

Abstract

Dinamika hukum yang mengatur Hutan Adat Nagari di Sumatera Barat berada dalam persimpangan antara hak ulayat tradisional dan kerangka hukum positif. Secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 secara fundamental telah memisahkan Hutan Adat dari Hutan Negara, menegaskan statusnya sebagai Hutan Hak milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pengakuan subjek hukum ini semakin dikuatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus ini bertujuan menganalisis konsistensi norma hukum positif dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ulayat Nagari. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi vertikal, di mana meskipun terdapat pengakuan konstitusional, penetapan Hutan Adat secara formal (objek) sangat terhambat oleh persyaratan birokrasi, terutama keharusan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Kelambatan ini menciptakan fenomena substitusi: Pemerintah Daerah dan MHA cenderung mengadopsi skema Hutan Nagari (HN) di bawah Perhutanan Sosial. Skema HN, meskipun lebih cepat, hanya memberikan hak kelola tanpa mengakui hak kepemilikan ulayat, yang secara de jure mempertahankan kontrol negara dan menjadi substitusi sementara atas hak konstitusional. Implikasi hukum dari kelambatan ini adalah rentannya MHA Nagari terhadap kriminalisasi saat mengelola hutan ulayatnya, menunjukkan kegagalan instrumen regulasi pasca-MK dalam menerjemahkan amanat konstitusi menjadi perlindungan hukum yang adil. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera memprioritaskan penyelesaian Perda Pengakuan MHA dan wilayah adat untuk mengakhiri "jebakan hukum" yang merugikan.
Analisis Hukum Lingkungan Penambangan Emas Liar Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Sekitar Sungai Di Silungkang, Kota Sawahlunto Midratul Fardila; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4740

Abstract

Penambangan emas liar di Silungkang, Kota Sawahlunto, menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran merkuri, kebisingan, serta konflik sosial-ekonomi masyarakat sekitar sungai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hukum lingkungan akibat aktivitas tersebut dan implikasinya terhadap masyarakat. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, pengamatan, pengumpulan data lapangan, serta menggabungkan pendekatan yuridis-sosiologis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa aktivitas penambangan emas ilegal dilakukan tanpa adanya izin resmi, menggunakan bahan kimia berbahaya, mencemari sungai, mengganggu kesehatan, menimbulkan konflik sosial, dan memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek namun kerugian jangka panjang. Penegakan hukum belum efektif, bahkan terdapat dugaan kolaborasi antara aparat dan penambang. Solusi yang disarankan meliputi penegakan hukum tegas, pengawasan lintas instansi, edukasi lingkungan, serta pemberian alternatif mata pencaharian untuk masyarakat terdampak. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi kebijakan pengelolaan pertambangan ilegal yang berkelanjutan.
Disharmoni Hukum Pengendalian Ruang dan Lingkungan: Evaluasi Komparatif Penertiban KKPR dan Sanksi Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Fadhilla Oktari; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6359

Abstract

Transformasi regulasi perizinan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) melahirkan dua instrumen pengendalian utama, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan. Penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas sanksi Pembatalan KKPR (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021) dengan sanksi administrasi lingkungan (Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 26 Tahun 2018) dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh korporasi. Studi kasus difokuskan pada PT Agrowiratama di Kabupaten Pasaman Barat yang diduga beroperasi tanpa izin lingkungan serta memanfaatkan lahan berstatus kawasan hutan.1 Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-komparatif, hasil penelitian menunjukkan adanya cacat legalitas ganda (dual legality defect) yang melibatkan pelanggaran tata ruang dan lingkungan. Pembatalan KKPR terbukti lebih definitif dan cepat dalam mengakhiri operasional ilegal karena mencabut dasar penguasaan ruang, sedangkan sanksi lingkungan berperan dalam penegakan pertanggungjawaban dan pemulihan. Sinergi antara kedua instrumen menjadi kunci efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah.
PENGARUH PERSENTASE PEREKAT POLYETHYLENE TERHADAP SIFAT FISIS DAN MEKANIS WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) BERBAHAN BAKU SERBUK KAYU KERUING (Dipterocarpus Spp.) Susilastri Susilastri; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Genius Umar; Firman Hidayat; Yefnika Fazira
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i2.3547

Abstract

This study aims to determine the effect of polyethylene (HDPE) adhesive percentage on the physical and mechanical properties of Wood Plastic Composite (WPC) made from Dipterocarpus spp. (keruing) sawdust. The research is driven by the decreasing availability of natural wood and the increasing volume of plastic waste, highlighting the need for innovative, environmentally friendly, and sustainable material alternatives. The method used was a Completely Randomized Design (CRD) with five treatment compositions of keruing sawdust and polyethylene: A (80:20), B (75:25), C (70:30), D (65:35), and E (60:40), each with three replications. The observed parameters included physical properties (density, moisture content, water absorption, and thickness swelling) and mechanical properties (Modulus of Rupture/MOR and Modulus of Elasticity/MOE). Data were analyzed using ANOVA followed by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at a 5% significance level.The results showed that increasing the proportion of polyethylene significantly affected most physical and mechanical properties of WPC. The highest density (1.1 g/cm³) was observed in treatments D and E, although not significantly different statistically. Moisture content, water absorption, and thickness swelling decreased significantly with increased adhesive. The best performance was found in treatment E (60% wood, 40% polyethylene) with moisture content at 1.54%, water absorption at 197.82%, and thickness swelling at 9.19%, meeting the JIS A 5908-2003 standard. Mechanically, MOR and MOE values also increased, with the highest values recorded at 99.47 kgf/cm² and 30 kgf/cm², respectively, although still below JIS standards. In conclusion, increasing the proportion of polyethylene adhesive improves both physical and mechanical properties of keruing-based WPC. A formulation of 60% keruing sawdust and 40% polyethylene is recommended as the optimal composition for producing high-quality WPC from wood and plastic waste. Keyword: Wood Plastic Composite, polyethylene, keruing sawdust, physical properties, mechanical properties, HDPE.
ANALISIS EFISIENSI ENERGI DAN STRATEGI KONSERVASI PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) MUSI BENGKULU Martin Wahyunus; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 1 Januari 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i2.3553

Abstract

Audit energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Musi Bengkulu dilakukan untuk menilai tingkat efisiensi energi dan mengidentifikasi peluang konservasi energi pada sistem pembangkit tipe run-of-river. Kegiatan audit dilakukan dengan pendekatan Audit Energi Level 1 Plus mengacu pada standar ISO 50002:2014 dan ISO 50006:2014. Hasil pengukuran dan analisis menunjukkan bahwa intensitas konsumsi energi (IKE) PLTA Musi tahun 2021 sebesar 0,0087 GJ/GJ dan tahun 2022 sebesar 0,0098 GJ/GJ. Nilai ini menempatkan PLTA Musi pada kategori baik berdasarkan benchmark sektor industri pembangkit listrik tenaga air. Analisis regresi antara produksi listrik dan konsumsi energi menghasilkan persamaan baseline Y = 0,0026X + 550036 dengan R² = 0,7445. Potensi penghematan energi rata-rata mencapai -8,07% per tahun dengan berbagai rekomendasi seperti pengaturan jam operasi AC, penggantian AC inverter, penggunaan ceramic coating pada pompa pendingin, pemasangan variable speed drive (VSD), serta penerapan sistem zonasi dan instalasi PLTS rooftop sebesar 57,7 kWp. Hasil ini menunjukkan bahwa PLTA Musi memiliki potensi efisiensi yang signifikan dan dapat menjadi model konservasi energi berkelanjutan di sektor ketenagalistrikan.Kata kunci: audit energi, efisiensi energi, PLTA Musi, intensitas konsumsi energi, konservasi energi.
Menelaah Tata Kelola Pengangkutan Sampah Dan Analisis Dampak Lingkungan Di Kota Cilegon: Kajian Literatur Rina Nurlaeli; Aldri Frinaldi; Rembrandt Rembrandt; Dasman Lanin; Genius Umar
Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan
Publisher : Program Studi Magister Manajemen Lingkungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/jgg.142.04

Abstract

Penelitian ini mengkaji tantangan dan solusi dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota Cilegon, Indonesia, yang menghadapi peningkatan volume sampah akibat pola konsumsi masyarakat yang tinggi. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, seperti UU No. 18 Tahun 2008, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan. Metodologi yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) untuk mengevaluasi dan menganalisis studi-studi terdahulu terkait pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengangkutan sampah di Cilegon masih belum efektif, dengan cakupan pelayanan yang rendah dan inefisiensi operasional yang tinggi. Dampak lingkungan yang serius, termasuk pencemaran air dan udara, serta risiko kesehatan masyarakat, menjadi perhatian utama. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang melibatkan optimalisasi infrastruktur, penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan adopsi teknologi digital untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan di Kota Cilegon
The Systematic Literature Review: Public Policy Implementation in Achieving Ecotourism Sustainability at Harau Valley Waterfall, West Sumatra Fanny Yuliana Batubara; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Genius Umar; Nurhasan Syah
The Future of Education Journal Vol 4 No 9 (2025): Continued
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i9.1236

Abstract

The Harau Valley Nature Tourism Park (TWA) faces complex sustainability challenges, with an increase in tourist visits reaching 270,790 visitors in 2022. This has led to ecological pressure, multi-stakeholder conflicts, and ambiguity regarding the destination's identity between conservation and commercial functions. This Systematic Literature Review (SLR) analyzes the multidimensional sustainability status (ecological, socio-cultural, economic, infrastructure), identifies gaps between formal public policy frameworks and field implementation practices, and formulates evidence-based, integrative policy recommendations. The study analyzes five peer-reviewed articles (2017-2024) using a multidimensional framework with MDS (Multidimensional Scaling), TALC (Tourist Area Life Cycle), and GRADE evidence synthesis. Inclusion criteria: publications in Indonesian/English, quantitative/qualitative/mixed-methods methodologies, field-based empirical research. The multidimensional sustainability index reached 59.45 (moderately sustainable) with dimension heterogeneity: ecology 66.52, infrastructure 65.66, economy 54.14, socio-culture 51.48. The optimal carrying capacity is 315,169 people/year, but temporal distribution is uneven, creating seasonal pressure. A significant gap was identified between formal regulations (Ministerial Decree, Regional Regulation) and implementation practices. The local leadership model of Tungku Tigo Sajarangan offers potential conflict resolution mechanisms for stakeholders. The Harau Valley Nature Tourism Park requires an integrative policy framework that balances conservation objectives, local livelihoods, and visitor satisfaction through community-centered governance, evidence-based quota systems, and the revitalization of traditional local leadership. A phased implementation is recommended, focusing on critical infrastructure (0-1 year), governance restructuring (1-3 years), and long-term ecological conservation (3-5 years).  
Co-Authors Adri Frinaldi Afriwaldi Afriwaldi Aldri Frinaldi Anton Rosari Azmi Fendri Bismihayati Bismihayati Busyra Azheri Dasman Lanin Defriani Dwiyanti Edison Zelmi Elfandra Fan Fadhli Rabbi Fadhilla Oktari Fajar Agung Mulia Fanny Yuliana Batubara Fatrul Razi Firman Hidayat Fitri Fitri Frinsis Warmansyah Genius Umar Genius Umar Hafida Istigfarini Hasbi Hasbi Hendrio Fadly Iin Hidayah Nawir Ilham Salsabila Khekhe Nadea Lisa Medika Yati Lismomon Nata M. Hasbi M. Hasbi M. Ridha Martin Wahyunus Mhd. Ridha Midratul Fardila Mona Gusfira Muhammad Fajri Neliyarti Neliyarti Nurbit Nurbit Nurhasan Syah Rahayu Tia Khairani Rahman Arif Rama Nanda Rapitos Sidiq Refa Swinta Maharani Rina Nurlaeli Riri Rahmahwati Joni Rizka Ananda Alyan Siti Lauriyanti Imran Sri Wahyuni Suci Mardiyah Suci Sofiani Susilastri Susilastri Syafrijon Syafrijon Syahfori Widiyani Syofiarti Syofirman Syofyan Tatik Kustiati Taufiqurrahman Taufiqurrahman witriani Yasniwati, Yasniwati Yefnika Fazira Yodi Nugraha Yussy A. Mannas Yussy Adelina Mannas Zainul Daulay