Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Folia Medica Indonesiana Yustitiabelen Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan AL-USWAH: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Notariil Jurnal Masyarakat dan Budaya Journal of Stem Cell Research and Tissue Engineering Majalah Biomorfologi (Biomorphology Journal) Trunojoyo Law Review Jurnal Ilmiah Kutei Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa Jurnal Legislasi Indonesia
Endang Retnowati
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Engineering Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Neuroscience Public Health Veterinary Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Konsep Implementasi Merdeka Belajar pada Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Retnowati, Endang; Risnawati, Risnawati; Rizqa, Miftahir
Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa Vol 2 No 2 (2024): Mandalika Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa
Publisher : Mandalika Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/jipb.v2i2.39

Abstract

Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui dampak gagasan merdeka belajar dan saran-sarannya dalam penilaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tulisan ini menggunakan metodologi subjektif dan fokus penulisan pada strategi. Berdasarkan konsekuensi pembahasannya, penilaian meliputi estimasi dan evaluasi. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, penilaian mempunyai kedudukan yang penting dan utama, karena berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecukupan dan kecakapan kerangka pembelajaran. Penilaian meliputi program pembelajaran, pengalaman belajar, dan hasil belajar. Secara umum, standar penilaian meliputi kemajuan, menyeluruh, adil, objektif, menyenangkan, dan masuk akal. Secara khusus, standar tersebut meliputi kejelasan, rasionalitas, metode pengajaran, dan tanggung jawab. Berdasarkan audit penulisan yang telah dilakukan, strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikenal dengan strategi "merdeka belajar". Strategi ini meliputi 4 hal: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dibuat oleh masing-masing sekolah; Ujian Nasional (UN) berubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan ikhtisar pribadi; kesempatan guru untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan fleksibilitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalah Deka Learning bertujuan untuk mencetak mahasiswa yang kreatif, inovatif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta evaluasi yang komprehensif. Dalam hal ini, demikian yang diasumsikan oleh peneliti: kemajuan evaluasi bergantung pada tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, guru PAI harus mampu menilai kemajuan mahasiswa yang meliputi aspek Mental (aqliyah), Penuh Perasaan (qolbiyah), dan Psikomotor (amāliyah).
PENGUATAN LEGALITAS CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN GUNA MENUMBUHKAN EKONOMI NASIONAL Kusumaputra, Ardhwinda; Winarno, Ronny; Retnowati, Endang
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.592

Abstract

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat, yang mendorong terciptanya inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan munculnya crowdfunding sebagai teknologi keuangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis alasan urgensi penguatan crowdfunding, terutama jika diarahkan sebagai alternatif pembiayaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Tulisan ini menggunakan metode normatif, yang dilakukan dengan pendekatan teoretis dan perundang-undangan. Data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Pada dasarnya, crowdfunding adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk merealisasikan dan mengembangkan ide, ide, atau proyek tertentu secara online. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam crowdfunding juga sejalan dengan karakter dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu gotong royong. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam crowdfunding membuktikan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, crowdfunding juga bisa menjadi salah satu sarana dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat keberadaan crowdfunding ini, terutama sebagai alternatif pembiayaan. Pengembangan kegiatan crowdfunding diarahkan pada skema pendanaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Penjabaran dua hal ini dimungkinkan untuk membantu meningkatkan perekonomian nasional. Ini karena keduanya juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan juga dilakukan melalui tiga pendekatan dasar, yaitu substansi, struktur dan budaya
COMPARISON IN CORNEAL COLLAGEN STRUCTURE BETWEEN 20% PLATELET RICH PLASMA AND 20% AUTOLOGOUS SERUM THERAPY POST NATRIUM HIDROKSIDA EXPOSURE: Experimental study on Oryctolagus Cuniculus Marisca; Kurniasari, Nila; Retnowati, Endang; Purnomo, Windhu
Journal of Stem Cell Research and Tissue Engineering Vol. 7 No. 1 (2023): JOURNAL OF STEM CELL RESEARCH AND TISSUE ENGINEERING
Publisher : Stem Cell Research and Development Center, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jscrte.v7i1.45746

Abstract

Objective to compare therapy response between 20% PRP and AS 20% on cornea post sodium hydroxide exposure on collagen structure. Methods this is a true experimental study with post test only design on 18 New Zealand white rabbits. Sample were divided randomly to two groups, each with 9 rabbits. The right eye of each rabbit were exposed to alkali injury with 1N NaOH under general anesthesia. First group was given 20% PRP eyedrops and 20% AS for the second group. And the end of the 7 day periode, all rabbits were euthanized and enucleated to obtain histopthological data. Collagen density, collagen thickness and keratosit cell were evaluated. The result will be analyzed, ratio scale data will be tested with independent T- test, and ordinal scaled data will be tested with Mann-Whitney test. Result The collagen density in the 20% PRP group shows 88.9% grade 2 and 44.4 % grade 2 for the 20% AS group. The collagen thickness in the 20% PRP group is 55.41 and 67.62 for the 20% AS group. The keratosit cell count in the 20% PRP group are 54.56 and 45.47 in the 20% AS group. There is significant difference in the collagen density between 20% PRP and 20% AS treatment (p= 0.066). There is significant difference in the collagen thickness between 20% PRP and 20% AS treatment (p= 0,224). There is significant difference in the keratosit cell count between 20% PRP and 20% AS treatment (p= 0,227). Conclusion From the statistik analysis shows that there is no significant difference in corneal collagen structure between 20% PRP and 20% AS therapy post natrium hidroksida exposure, from our study there is no significant better corneal healing parameters in post alkali chemical ocular injury with 20% PRP eyedrops compare to 20% AS eyedrops.
HARMONIZATION OF REGULATIONS ON RECIPIENTS OF GRANTS AND SOCIAL ASSISTANCE BASED ON LOCAL AUTONOMY IN THE CITY OF SURABAYA Kusumaputra, Ardhiwinda; Retnowati, Endang; Winarno, Ronny
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i2.416

Abstract

Regulations concerning grants and social assistance, particularly at the Surabaya City level, still lack legal certainty. The regulations contained in Surabaya Mayor Regulation No. 25 of 2016 and its amendments are inconsistent with higher-level regulations, one of which is Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020. In this situation, harmonization of regulations is needed to provide legal certainty that is fair. Using a normative juridical method, with a regulatory and conceptual approach. The findings of this study indicate the need for regulatory harmonization from a philosophical, sociological, and juridical perspective. Grants and social assistance are highly relevant to the state's goal of improving the welfare of its people, so access to them must be based on clear regulations. This will ultimately provide equitable benefits to the community. In addition, harmonization is directed at material regulatory changes. Several aspects of the regulations include the target recipients, use, and duration. Furthermore, it needs to be reconstructed, especially with regard to the duties or authorities of the administrators. One of the findings is the strengthening of the Regional Work Unit in managing Social Assistance.
Urgensi Syarat Adminstratif Mengetahui Lurah Dalam Surat Jaminan Kesanggupan Kelengkapan Dokumen Pembebasan Bersyarat Kusumaputra, Ardhiwinda; Retnowati, Endang; Winarno, Ronny
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 2 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i2.44707

Abstract

Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan, pasti menerima konsekuensi hukum berupa pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pemidaan adalah dipenjara dalam kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, terdapat peluang untuk dilakukannya bebas bersyarat atas vonis pidana penjara. Namun, pemberian bebas bersyarat tersebut masih terdapat masalah hukum berupa konflik norma, yaitu antara Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Perubahannya dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya. Persoalan krusial adalah pada adanya syarat mengetahui lurah atau kepala desa dalam surat jaminan untuk bebas bersyarat. Dilakukan penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan tersebut. Didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Setiap orang yang telah divonis hukuman penjara, masih sangat dimungkinkan untuk mendapatkan bebas bersayarat. Pertimbangannya adalah mengurangi kepadatan Lapas (overcrowding), menghemat pos anggaran Narapidana, dan sebagai bentuk pembinaan kepada Narapidana agar tidak mengulang kejahatannya. Syarat mengetahui lurah atau kepala desa dalam surat jaminan untuk pembebasan bersyarat, hanyalah merupakan aspek formil. Hal itu justru berdampak pada akses keadilan yang bersifat birokratis. Idealnya perlu ada penguatan dari Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya sebagai bagian dari terobosan hukum yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Amril Amril Ardhiwinda Kusumaputra Dewi, Eva Hatni, Hatni Krisharyanto, Edi Kusumaputra, Ardhwinda Marisca Miftahir Rizqa Muhammad Aminuddin, Muhammad Nila Kurniasari Putri, Dyeneka Rustanti Indreswara Rahman, Gilang Mauladi Risnawati Risnawati Suharjono, Suharjono Trihastuti, Noor Ummi Maimunah Winarno, Ronny Windhu Purnomo Yen Yen Ari Indrawijaya