Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Kemudi NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik AKM: Aksi Kepada Masyarakat International Journal of Science and Society (IJSOC) JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) VALUTA Jurnal Administrasi Bisnis, Manajemen dan Ekonomi JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Rahyunir Rauf
Master Of Government Science Study Program, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Optimalisasi Strategi Edukasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Green Tourism di Negara Bagian Terengganu, Malaysia Yuslaini, Nina; Awang, Normah Binti; Rauf, Rahyunir; Maulidiah, Sri; Mindrayani, Annisa
AKM Vol 6 No 1 (2025): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v6i1.1516

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakt (PkM) ini dilaksanakan di Terengganu, Malaysia. Industri pariwisata, yang yang merupakan kontributor utama perekonomian dunia, terus berkembang 4 hingga 4,5% per tahun. Dengan semakin meningkatnya kesadaran global akan isu lingkungan, green tourism bukan lagi hanya pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk masa depan pariwisata yang lebih baik. Ini berarti memberikan manfaat ekonomi langsung kepada mereka, seperti peluang kerja, pengembangan kerajinan lokal, dan dukungan untuk usaha kecil menengah (UKM). Ini telah menghasilkan perkiraan output kotor sebesar US$3,5 triliun dan mempekerjakan 207 juta orang pada tahun 2001 dan diperkirakan akan meningkat menjadi US$7,0 triliun output kotor dan mempekerjakan 260 juta orang pada tahun 2021. Salah satu strategi dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan melestarikan penggunaan green tourism, bahwa kehidupan di dunia ini memiliki sumber yang terbatas, maka kita harus terus berusaha memenuhui keingingan yang tidak terbatas (Gai et al., 2023). Meskipun Malaysia merupakan pendatang baru dalam kegiatan pariwisata dibandingkan Bagi negara-negara tetangganya di ASEAN, industri ini telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Pada tahun 2005, industri pariwisata adalah penghasil devisa utama bagi masyarakat Terengganu Malaysia, menyumbang lebih dari 40%. Hasil kegiatan ini adalah memberikan dampak positif terhadap masyarakat Terengganu dalam pengembangan pariwisata melalui green tourism, dengan menggunakan konsep ini pariwisata di Terengganu memberika dampak dalam peningkatan sosial, ekonomi, lingkungan yang berlenajutan di sektor pariwisata
Model of General Government Affairs in Mandau Sub-District, Bengkalis Regency, Riau: Dilemmatic in Planning Preparation Maulidiah, Sri; Rauf, Rahyunir; Zainal; Rahyunir, Muhammad Hafizh
International Journal of Science and Society Vol 6 No 1 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i1.1006

Abstract

Residual affairs, better known as general government affairs (UPU), will be less likely to exist if the more detailed the classification of government affairs. The basis for this research was carried out because the re-emergence of UPU regulations in Law No. 23 of 2014 concerning regional government which previously in Law No. 32 of 2004 was not clearly regulated or even mentioned but appeared to be regulated regarding general government duties (TUP). In practice, UPU in local governments and sub-district governments still has many problems and confusions in implementation, especially related to UPU planning. The purpose of this research is to analyze the implementation of related UPU in the preparation of planning carried out by the Mandau sub-district government, and design the right model related to UPU planning in the sub-district. The approach used in this study is qualitative method of explosive descriptive type. The preparation of the District UPU in planning programs and activities asks for input and proposals from OPD and vertical agencies. In practice, the predetermined planning is submitted to the Regent of Bengkalis to be submitted in the local government work plan which for budgeting is sourced from the APDB which should be submitted to the central government and budgeted through the APBN. The right model in implementing future UPU planning is to make UPU an attributive authority for sub-districts.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Alam Berbasis Digital Tourism Di Desa Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Riau Yuslaini, Nina; Amrillah, Muhammad Faisal; Maulidiah, Sri; Rauf, Rahyunir; Yandri, Rizky Rahma; Rahman, M. Haikal
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1709

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kab. Kampar Riau. Beberapa keindahan dan kesatuan yang bisa dinikmati di lokasi Objek Wisata Air Sungai Merah dengan panjang lintasan tiga kilometer dan jarak tempuh tiga puluh menit. Air terjun Sungai Merah selain jernih dan sejuk juga dijamin bersih karena tidak ada aktivitas pembuangan limbah di bagian hulu sungai. Di sepanjang lintasan sungai, pengunjung bisa menikmati pemandangan alam, diantaranya berbagai bentuk bebatuan di dinding yang berada di sepanjang sungai. Namun ada beberapa permasalahan seperti jumlah kunjungan wisatawan disuatu kawasan wisata dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya promosi dan pembangunan infrastruktur pariwisata yang belum maksimal. Untuk mengatasi permsalahan tersebut, Tim PkM Universitas Islam Riau memberikan solusi dengan strategi pengembangan objek wisata alam berbasis Digital Tourism. Kegitan ini menggunakan metode dengan berbagai tahapan seperti tahapan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pelaksanaan luaran dan tahap monitoring dan evaluasi.
KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS Nawawi Mukmin, M. Arvan; Rauf, Rahyunir
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i5.2025.2282-2294

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 10 huruf c menyatakan bahwa Camat memiliki wewenang untuk mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, koordinasi mencakup tanggung jawab atas stabilitas wilayah, kesinambungan proses antarinstansi, pengaturan yang sistematis, penyatuan tindakan, dan pencapaian tujuan bersama. Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah berperan strategis dalam menyinergikan berbagai unsur masyarakat, aparat desa, serta institusi vertikal seperti TNI dan Polri dalam mengatasi permasalahan ketertiban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan seperti Camat, Kasi Trantibum, Lurah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Pinggir telah melakukan koordinasi secara rutin dengan instansi terkait, meskipun masih terdapat kendala. Hambatan tersebut meliputi kurangnya laporan dari RT/RW, minimnya keterlibatan masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik penyakit masyarakat. Kurangnya arahan sistematis kepada aparat di lapangan juga memengaruhi efektivitas koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi lintas sektor dan pelibatan aktif seluruh pihak terkait.
Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Lisfita, Lela; Rauf, Rahyunir
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.23866

Abstract

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan yang menjadi topik utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana prasarana yang belum memadai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tergolong cukup baik, namun masih terdapat kendala pada aspek struktur, proses, dan hasil seperti sistem pencatatan manual, beban kerja yang tinggi, dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata antar wilayah. Penelitian ini berkontribusi sebagai dasar perumusan kebijakan perbaikan distribusi tenaga kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan di wilayah terpencil.
Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Mukmin, M. Arvan Nawawi; Rauf, Rahyunir
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 12 No. 1 (2026): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2026.vol12(1).25984

Abstract

According to Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-Districts, Article 10 letter (c) states that the Sub-District Head (Camat) has the authority to coordinate the implementation of public order and security within their jurisdiction. In practice, this coordination includes responsibilities related to regional stability, continuity of inter-agency processes, systematic regulation, unity of action, and achieving common goals. As an extension of the regional government, the Camat plays a strategic role in aligning various community elements, village officials, as well as vertical institutions such as the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the National Police (Polri) to address issues related to public order. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation involving informants such as the Camat, Head of Public Order (Kasi Trantibum), village heads (Lurah), community leaders, and security personnel. The results showed that the Camat of Pinggir Sub-District has regularly coordinated with related institutions, although several challenges remain. These include a lack of reports from neighborhood units (RT/RW), low community involvement, and weak supervision of social issues such as covert prostitution and alcohol distribution. Additionally, the lack of structured directives to field officers has hindered coordination effectiveness. Therefore, strengthening cross-sectoral communication and actively involving all stakeholders are necessary.
Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Mutiara, Yopy; Rauf, Rahyunir
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.25612

Abstract

Pembangunan Infrastruktur desa yang efektif dan efisien sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan suatu desa. Sehingga dengan jelasnya Trasnparansi terhadap aliran anggaran dana akan memudahkan masyarakat untuk mengontrol dan dengan demikian keberlangsungan pembangunan infrastruktur desa akan semakin berkembang. Maka dengan demikian penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui tentang Evaluasi pembangunan infrastruktur desa dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Pulau Madinah kecamatan Kuantan Hilir Kabupatn Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Dunn 2013 dengan metode penelitian kualitatif dan adapun hasil penelitian ialah Efektifitas berdarkan hasil pengamatan penulis untuk program yang dimiliki oleh pemerintah desa Pulau Madinah masih tertinggal dari desa-desa tetangga, pemerintah desa lainnya memiliki program pembangunan infrastruktur yang lebih terawat dan masih aktif digunakan oleh masrayakat setempat. Hasil penelitian perkembangan setiap program yang dilakukan oleh pemerintah desa terus berjalan namun memang untuk perkembangan pembangunan infrastruktur desa menjadi terhambat dikarenakan kurangnya anggaran dana desa, dengan anggaran seadanya program pembangunan infrastrutur berjalan dengan baik dan terus berkembang walaupun masih banyak kekurangan serta manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Kendala Dalam Pengembangan Penghambat yang paling utama adalah kurangnya anggaran dana desa untuk mengembagkan pembangunan infrastruktur desa. Sebaiknya pemerintah desa pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan Desa dan usulan masyarakat Desa
Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024: Studi Kasus Desa Mayang Sari Kabupaten Pelalawan Selamat, Muhammad Wahyu Widodo; Rauf, Rahyunir
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.27006

Abstract

This study aims to determine how a village fund budget originating from the central government is managed by the Mayang Sari village government in 2024. The research method used in the preparation of this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used interviews, observation, and interaction with the head of finance and village staff as informants. The object of this study is the Village Fund (DD), which aims to determine the management of village funds. The results of the study reveal that the management of the Village Fund budget in Mayang Sari Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency in 2024 is quite good, whic Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana suatu anggaran dana desa yang berasal dari pusat dikelola oleh pemerintah desa mayang sari pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini ialah metode penelitian kualitatid dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan interaksi melalui kapala urusan keuangan dan juga staf desa sebagai informan. Adapun objek penelitian yang akan diteliti yaitu Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2024 sudah cukup baik hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, namun demikian masih ada beberapa hambatan dan juga kekurangan dalam proses pengelolaannya yakni dari segi administrasi yang terkadang mengalami keterlambatan pencairan dana dan dari segi transparansi yang masih kurang terbuka kepada masyarakat. h is in accordance with existing laws and government regulations. However, there are still several obstacles and shortcomings in themanagement process, namely in terms of administration, which sometimes experiences delays in fund disbursement, and in terms of transparency, which is still not open to the public.
Co-Authors Amrillah, Muhammad Faisal Andri Kurniawan Awang, Normah Binti Data Wardana Halimah Halimah Hayati, Restu Iwan Suryawan Khotami, Khotami Lisfita, Lela Mala Ricardo Saputra Maulidiah, Sri Mindrayani, Annisa Mukmin, M. Arvan Nawawi Muslim, Sakinah Mutiara, Yopy Nawawi Mukmin, M. Arvan Nina Yuslaini Rahman, M. Haikal Rahyunir, Muhammad Hafizh Selamat, Muhammad Wahyu Widodo Sri Maulidiah Triono, Joni Windri Wardani Yandri, Rizky Rahma Zainal Zainal