Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Tanaman Obat Tradisional (TOT) dan Pembuatan Granulasi Temulawak sebagai Upaya Peningkatan Kreativitas pada Ibu-ibu PKK Desa Argosuko, Poncokusumo, Malang Fitriyani Fitriyani; Risma Nur Arifah; Imroatus Tsaany Maghfira; Nur Hafidzah; Putri Qosida Baituridwan; Idris Firmansyah
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i1.7556

Pengolahan tanaman obat tradisional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar. Berdasarkan hasil survei lapangan, Desa Argosuko memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan tanah yang subur mampu menghasilkan berbagai tanaman obat. Salah satu tanaman obat yang paling banyak dijumpai adalah temulawak yang selama ini belum dikelola dengan baik. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan kreativitas dan pengetahuan ibu-ibu PKK dalam pengolahan tanaman obat khususnya jamu instan granulasi temulawak. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi TOT dan Pelatihan pembuatan granulasi temulawak pada 25 Desember 2022 bersama 30 peserta dari ibu-ibu PKK Desa Argosuko, Poncokusumo, Malang. Hasil kegiatan sosialisasi melihat karakteristik peserta berdasarkan usia yang diikuti oleh peserta berusia 25-55 tahun dengan partisipasi terbanyak yaitu usia 25-30 tahun sebanyak 9 orang (30%), menunjukkan peningkatan pengetahuan pada kategori baik (76-100%) dari 20% menjadi 56,7% dilihat dari hasil kuesioner. Kemudian, berdasarkan hasil Pelatihan Pembuatan Granulasi Temulawak diperoleh peningkatan kreativitas peserta dari produk instan granulasi temulawak yang berhasil dibuat. Sehingga, kegiatan sosialisasi TOT dan pembuatan granulasi temulawak di Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dapat disimpulkan meningkatkan pengetahuan dan kreativitas secara efektif.Processing traditional medicinal plants is one way to increase creativity in utilizing the plants around. Based on a field survey, Argosuko Village has abundant natural resources, with fertile soil capable of producing various medicinal plants. One of the most common medicinal plants is Curcuma, which has not been properly yet. This community service activity aims to increase PKK's creativity and knowledge in managing medicinal plants, especially Curcuma granulation instant herbal. The methods used are the socialization of Tanaman Obat Tradisional (TOT) and training on making ginger granulation on 25th December 2022 with 30 participants from PKK members of Argosuko Village, Poncokusumo, Malang. The results of the socialization activity looked at the characteristics of the participants based on age followed by participants aged 25-55 years with the most participation, namely ages 25-30 years nine people (30%), showing an increase in knowledge in the good category (76-100%) from 20% to 56.7% seen from the results of the questionnaire. Then, based on the results of the Curcuma Granulation Making Training, it was obtained an increase in the creativity of the participants from the instant ginger granulation products that were successfully made. So, the socialization activities of TOT and the Curcuma Granulation doing training in Argosuko Village, Poncokusumo District, Malang Regency, can be concluded to increase knowledge and creativity effectively.

Trademark Cancellation of The PT. DIPOSIN in The Principle of Legal Certainty by Sudikno Mertokusumo Risma Nur Arifah; Azlin Alisa Ahmad; Silvana Oktavia Rochmawati
El-Mashlahah Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v13i1.5333

Trademark cancellation can be done by registered trademark owners, such as PT. Pos Indonesia filed a trademark cancellation suit against the DIPOSIN mark because the mark has similarities in principle to the Pos Indonesia mark and its registration was carried out in bad faith. The judge granted the lawsuit for the cancellation of the DIPOSIN mark in part and the cancellation decision was not implemented. So, because of this, there is a legal inconsistency that results in the absence of legal certainty for brand owners who have good intentions. This study aims to discuss the judges' considerations in Decision number 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby and the application of the principle of legal certainty according to Sudikno Mertokusumo. This research is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. This research shows that based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications the judge's consideration in Decision Number 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby is appropriate however, the implementation of the decision to cancel the trademark is not appropriate with what has been set. This decision gave rise to an inconsistency of norms which resulted in the absence of legal certainty for brand owners. According to Sudikno Mertokusumo, for the law to function in a real way, the law must be upheld, because then the law becomes a reality and the law must reflect legal certainty, benefit, and justice.

Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology) Tri Rahmat; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peminjaman uang melalui fintech diminati masyarakat karena prosesnya cepat dan tidak mempersyaratkan barang jaminan. Setiap kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan tidak terlepas dari risiko kredit macet. Kasus kredit macet tentunya memerlukan penyelesaian agar tidak merugikan pihak penyelenggara fintech. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa kredit macet di fintech SyarQ dan fintech Winwin serta mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaiannya. Jenis penelitian adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian memaparkan prosedur penyelesaian sengketa kredit macet di fintech SyarQ, antara lain dengan pendekatan persuasif, restrukturisasi, negosiasi menjual objek murabahah, dan menagih hutang kepada ahli waris. Prosedur di fintech Winwin, yaitu tahap internal dengan menagih hutang via whats app dan email. Tahap eksternal melalui debt collector. Hambatan-hambatan penyelesaian sengketa kredit macet di fintech SyarQ dan fintech Winwin, yaitu nasabah beritikad buruk serta tidak kooperatif, pengalihan objek murabahah, nasabah tidak merespon saat dihubungi, nasabah selalu menghindar ketika ditemui, dan nasabah pindah alamat tanpa mengkonfirmasi.

Pandangan Pegadaian atas Tupperware sebagai Benda Jaminan Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai Benda Jaminan. Jenis penelitian ini yuridis empiris dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti mengenai dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan. Pendekatan penelitian ini antara lain statue approach dan conseptual approach, yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini diperolah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi terhadap referensi yang sesuai dengan tema, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perum Pegadaian sebagai badan usaha yang secara resmi melaksanakan pembiayaan dan penyaluran dana masyarakat melalui gadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Atas obyek gadai yang diterima oleh Perum Pegadaian mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat, antara lain a) memiliki nilai ekonomis berdasarkan SE No 52/SE.OJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahan Perdagangan yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional; b) Hak Milik (dapat dialihkan); c) tidak melanggar undang-undang.

Pandangan Ulama Nahdhatul Ulama Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan Zulfatus Solikhah; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Transaksi jual beli sudah bukan menjadi hal yang asing di telinga semua orang. Setiap hari orang-orang melakukan transaksi jual beli. Meskipun setiap hari dilakukan, tetapi belum tentu pelaku mengerti bagaimana hukum, tata cara, dan prinsip-prinsip dari jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satunya adalah jual beli tebu dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Sistem tebasan dalam melakukan transaksi tidak disertai menimbang, menakar atau sekedar memetik hasil panenan. Terdapat unsur yang tidak diperhatikan dalam transaksi jual beli dengan sistem ini, karena pembeli hanya menaksir dengan mengitari lahan tebu dan mengira-ngira harga keseluruhan dari tebu. Hal ini menjadikan transaksi ini mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses transaksi jual beli tebu dengan sistem tebasan dalam perspektif ulama NU setempat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan sosiologi hukum. Penelitian menunjukkan bahwa sistem tebasan adalah salah satu sistem jual beli yang banyak digunakan di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Sistem tebasan hanya melibatkan petani sebagai penjual dan juragan tebu sebagai pembeli. Sistem tebasan dianggap lebih cepat prosesnya dan tidak ribet sehingga banyak dipilih oleh penduduk setempat. Meskipun hasil yang didapatkan lebih sedikit daripada hasil yang dihasilkan dari jual beli tebu melalui pabrik.

Kepastian Hukum Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Prinsip Public Domain Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Studi Putusan Kasasi Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021) Sulistyawati Sulistyawati; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait putusan kasasi dalam pembatalan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi unsur kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan cases. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dikaji dengan analisis kualitatif berdasarkan asas kepastian hukum yang diintegrasikan dengan asas kepastian hukum menurut hukum Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri disebabkan tidak adanya unsur kebaruan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Meskipun dalam Undang-Undang Desain Industri tidak secara eksplisit menjelaskan public domain, maka hakim melakukan penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal yang mengandung makna public domain, sehingga putusan yang ditetapkan hakim untuk membatalkan desain industri tergugat tepat sebab dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Seller Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery Nanda Nur Aini Fazrin; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery seringkali terjadi di masyarakat sebagaimana pada seller mitra Shopee Xpress (Malang Helmet, Vizza Cemilan, Crocs Malang, Vastella Boutique). Pembatalan ini tentu mengakibatkan kerugian. Kerugian tersebut menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum positif dan hukum Islam yang diterima seller. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum positif dan hukum Islam bagi seller marketplace atas pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery di Shopee Xpress. Hasil penelitian menyatakan pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery yang dilakukan oleh pembeli pada seller Shopee Xpress merupakan perbuatan yang merugikan seller. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah belum terdapat perlindungan hukum secara preventif yang diperoleh oleh seller. Meskipun demikian pembeli dapat dimintai ganti rugi dengan beberapa dasar hukum Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, Pasal 1458 KUH Perdata, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran terhadap hak-hak penjual. Adapun pembeli dalam membatalkan transaksi cash on delivery secara sepihak bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1 dan Ar-Ra’d ayat 20. Bentuk perlindungan hukum Islam bagi seller yang mengalami pembatalan sepihak dapat berupa dhaman atau permintaan ganti rugi kepada pembeli.

Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd Lusiana Indriawati; Arifah, Risma Nur
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i2.11985

Penelitian ini didasarkan pada fakta normatif pengabulan onvoldoende gemotiveerd pada permohonan kasasi atas kasus wanprestasi tanah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum hakim dalam mengabulkan onvoldoende gemotiveerd sebagai alasan permohonan kasasi dan untuk menganalisis putusan kasus wanprestasi atas tanah (putusan Mahkamah Agung Nomor 2637 K/Pdt/2015) berdasarkan asas kepastian hukum dan hukum Islam. Penelitian hukum normatif ini bertumpu pada sumber data sekunder yang dihasilkan dari studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan onvoldoende gemotiveerd sebagai alasan permohonan kasasi ialah karena terdapat pertimbangan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima, padahal gugatan Penggugat sudah jelas dan memenuhi syarat formil gugatan, mempertimbangkan jual beli tanah sengketa berdasarkan hukum adat dengan mengenyampingkan KUH Perdata, hukum adat memiliki kedudukan yang sah, namun apabila tidak menghiraukan ketentuan dalam KUH Perdata maka kedudukan pembuktiannya tidak kuat. Majelis hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan asas kepastian hukum, akan tetapi majelis hakim tinggi tidak menerapkan asas kepastian hukum dalam putusannya karena menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima. Dalam Islam apabila seseorang melakukan wanprestasi atau terdapat unsur lalai, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa ganti rugi atau penahanan yang menjadi miliknya sebagai suatu jaminan sejumlah yang telah dijanjikan. (This research is based on the normative fact of granting onvoldoende gemotiveerd in cassation application on land default case. Specifically, this research aims to analyze the legal basis of the judge in granting onvoldoende gemotiveerd as a reason for the cassation application and to analyze the decision of the default case on land (Supreme Court Decision Number 2637 K/Pdt/2015) based on the principles of legal certainty and Islamic law. This normative legal research relies on secondary data sources generated from document studies with a statutory approach and a case approach. The results showed that the legal basis for the judge in granting onvoldoende gemotiveerd as a reason for the cassation application was because there was consideration that the Plaintiff's / Appellant's claim was declared vague (obscuur libel) and could not be accepted, even though the Plaintiff's claim was clear and met the formal requirements of the lawsuit, considering the sale and purchase of the disputed land based on customary law by ignoring the Civil Code, customary law has a valid position, but if it ignores the provisions in the Civil Code, its evidentiary position is not strong. The judges of the district court and the Supreme Court in their decisions have applied the principle of legal certainty, but the panel of high judges did not apply the principle of legal certainty in their decisions because they stated that the plaintiff's claim was vague (obscuur libel) and could not be accepted. In Islam, if someone does.)

KEDUDUKAN TUPPERWARE SEBAGAI BENDA JAMINAN (STUDI DI PEGADAIAN KOTA MALANG) Arifah, Risma Nur
Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam Vol 20 No 1 (2022): (April 2022)
Publisher : LPPM IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/ar-risalah.v20i1.1310

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai Benda Jaminan. Jenis penelitian ini yuridis empiris dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti mengenai dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan. Pendekatan penelitian ini antara lain statue approach dan conseptual approach, yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini diperolah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi terhadap referensi yang sesuai dengan tema, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perum Pegadaian sebagai badan usaha yang secara resmi melaksanakan pembiayaan dan penyaluran dana masyarakat melalui gadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Atas obyek gadai yang diterima oleh Perum Pegadaian mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat, antara lain a) memiliki nilai ekonomis berdasarkan SE No 52/SE.OJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahan Perdagangan yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional; b) Hak Milik (dapat dialihkan); c) tidak melanggar undang-undang.

KENDALA PERUBAHAN STATUS BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Fuad, A. Zaky; Arifah, Risma Nur
Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam Vol 18 No 2 (2020): (Oktober 2020)
Publisher : LPPM IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/ar-risalah.v18i2.973

POJK Number 10/POJK.03/2016 about fulfilment rules Credit Bank of People and transformation, BKD to commit a process of Credit Bank of People explain that BKD (Village Credit Agency) an effort reinforcement institutions that have legal entities. In practice, this transformation is not easy, a recurring obstacle among others accordance asset ownership status. This research is study of empirical law with with a socilogical juridical approach, a concept approach, and a legislation approach. The results showed that the constraints of status changes that occurred in BUMDES in Genteng Subdistrict has several factors, including unclear regulations punlished by the government related to the mechanisms of transforming BKD into BUMDES, management of Human Resources (HR) which was not maximized, lack of response and support from the community. While efforts to resolve the status change constraints include the village government giving concrete understanding of the community related to changing the status of the BKD into BUMDES, uniting the vision and mission of the organizer, holding a discussion forum with several layers related and involved in the process of transferring status. While efforts to resolve constraint by Islamic law with holding a consensus deliberation for common wealth which in the end BKD in Banyuwangi Regency agreed to do cooperation between BUMDES which in this case BUMDES together trough PT. BKD Banyuwangi in order to save assets.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search