Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.369
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Al-'Adalah El-Mashlahah JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Sakina: Journal of Family Studies Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam Jurnal Persaingan Usaha Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Journal of Islamic Business Law Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam
Risma Nur Arifah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Pandangan Ulama Nahdhatul Ulama Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan Zulfatus Solikhah; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli sudah bukan menjadi hal yang asing di telinga semua orang. Setiap hari orang-orang melakukan transaksi jual beli. Meskipun setiap hari dilakukan, tetapi belum tentu pelaku mengerti bagaimana hukum, tata cara, dan prinsip-prinsip dari jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satunya adalah jual beli tebu dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Sistem tebasan dalam melakukan transaksi tidak disertai menimbang, menakar atau sekedar memetik hasil panenan. Terdapat unsur yang tidak diperhatikan dalam transaksi jual beli dengan sistem ini, karena pembeli hanya menaksir dengan mengitari lahan tebu dan mengira-ngira harga keseluruhan dari tebu. Hal ini menjadikan transaksi ini mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses transaksi jual beli tebu dengan sistem tebasan dalam perspektif ulama NU setempat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan sosiologi hukum. Penelitian menunjukkan bahwa sistem tebasan adalah salah satu sistem jual beli yang banyak digunakan di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Sistem tebasan hanya melibatkan petani sebagai penjual dan juragan tebu sebagai pembeli. Sistem tebasan dianggap lebih cepat prosesnya dan tidak ribet sehingga banyak dipilih oleh penduduk setempat. Meskipun hasil yang didapatkan lebih sedikit daripada hasil yang dihasilkan dari jual beli tebu melalui pabrik.
Kepastian Hukum Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Prinsip Public Domain Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Studi Putusan Kasasi Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021) Sulistyawati Sulistyawati; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait putusan kasasi dalam pembatalan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi unsur kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan cases. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dikaji dengan analisis kualitatif berdasarkan asas kepastian hukum yang diintegrasikan dengan asas kepastian hukum menurut hukum Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri disebabkan tidak adanya unsur kebaruan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Meskipun dalam Undang-Undang Desain Industri tidak secara eksplisit menjelaskan public domain, maka hakim melakukan penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal yang mengandung makna public domain, sehingga putusan yang ditetapkan hakim untuk membatalkan desain industri tergugat tepat sebab dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Seller Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Cash On Delivery Nanda Nur Aini Fazrin; Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery seringkali terjadi di masyarakat sebagaimana pada seller mitra Shopee Xpress (Malang Helmet, Vizza Cemilan, Crocs Malang, Vastella Boutique). Pembatalan ini tentu mengakibatkan kerugian. Kerugian tersebut menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum positif dan hukum Islam yang diterima seller. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum positif dan hukum Islam bagi seller marketplace atas pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery di Shopee Xpress. Hasil penelitian menyatakan pembatalan sepihak pada transaksi cash on delivery yang dilakukan oleh pembeli pada seller Shopee Xpress merupakan perbuatan yang merugikan seller. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah belum terdapat perlindungan hukum secara preventif yang diperoleh oleh seller. Meskipun demikian pembeli dapat dimintai ganti rugi dengan beberapa dasar hukum Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, Pasal 1458 KUH Perdata, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran terhadap hak-hak penjual. Adapun pembeli dalam membatalkan transaksi cash on delivery secara sepihak bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1 dan Ar-Ra’d ayat 20. Bentuk perlindungan hukum Islam bagi seller yang mengalami pembatalan sepihak dapat berupa dhaman atau permintaan ganti rugi kepada pembeli.
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd Lusiana Indriawati; Arifah, Risma Nur
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i2.11985

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada fakta normatif pengabulan onvoldoende gemotiveerd pada permohonan kasasi atas kasus wanprestasi tanah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum hakim dalam mengabulkan onvoldoende gemotiveerd sebagai alasan permohonan kasasi dan untuk menganalisis putusan kasus wanprestasi atas tanah (putusan Mahkamah Agung Nomor 2637 K/Pdt/2015) berdasarkan asas kepastian hukum dan hukum Islam. Penelitian hukum normatif ini bertumpu pada sumber data sekunder yang dihasilkan dari studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan onvoldoende gemotiveerd sebagai alasan permohonan kasasi ialah karena terdapat pertimbangan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima, padahal gugatan Penggugat sudah jelas dan memenuhi syarat formil gugatan, mempertimbangkan jual beli tanah sengketa berdasarkan hukum adat dengan mengenyampingkan KUH Perdata, hukum adat memiliki kedudukan yang sah, namun apabila tidak menghiraukan ketentuan dalam KUH Perdata maka kedudukan pembuktiannya tidak kuat. Majelis hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan asas kepastian hukum, akan tetapi majelis hakim tinggi tidak menerapkan asas kepastian hukum dalam putusannya karena menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima. Dalam Islam apabila seseorang melakukan wanprestasi atau terdapat unsur lalai, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa ganti rugi atau penahanan yang menjadi miliknya sebagai suatu jaminan sejumlah yang telah dijanjikan. (This research is based on the normative fact of granting onvoldoende gemotiveerd in cassation application on land default case. Specifically, this research aims to analyze the legal basis of the judge in granting onvoldoende gemotiveerd as a reason for the cassation application and to analyze the decision of the default case on land (Supreme Court Decision Number 2637 K/Pdt/2015) based on the principles of legal certainty and Islamic law. This normative legal research relies on secondary data sources generated from document studies with a statutory approach and a case approach. The results showed that the legal basis for the judge in granting onvoldoende gemotiveerd as a reason for the cassation application was because there was consideration that the Plaintiff's / Appellant's claim was declared vague (obscuur libel) and could not be accepted, even though the Plaintiff's claim was clear and met the formal requirements of the lawsuit, considering the sale and purchase of the disputed land based on customary law by ignoring the Civil Code, customary law has a valid position, but if it ignores the provisions in the Civil Code, its evidentiary position is not strong. The judges of the district court and the Supreme Court in their decisions have applied the principle of legal certainty, but the panel of high judges did not apply the principle of legal certainty in their decisions because they stated that the plaintiff's claim was vague (obscuur libel) and could not be accepted. In Islam, if someone does.)
KEDUDUKAN TUPPERWARE SEBAGAI BENDA JAMINAN (STUDI DI PEGADAIAN KOTA MALANG) Arifah, Risma Nur
Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam Vol 20 No 1 (2022): (April 2022)
Publisher : LPPM IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/ar-risalah.v20i1.1310

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai Benda Jaminan. Jenis penelitian ini yuridis empiris dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti mengenai dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan. Pendekatan penelitian ini antara lain statue approach dan conseptual approach, yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini diperolah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi terhadap referensi yang sesuai dengan tema, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perum Pegadaian sebagai badan usaha yang secara resmi melaksanakan pembiayaan dan penyaluran dana masyarakat melalui gadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Atas obyek gadai yang diterima oleh Perum Pegadaian mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat, antara lain a) memiliki nilai ekonomis berdasarkan SE No 52/SE.OJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahan Perdagangan yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional; b) Hak Milik (dapat dialihkan); c) tidak melanggar undang-undang.
KENDALA PERUBAHAN STATUS BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Fuad, A. Zaky; Arifah, Risma Nur
Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam Vol 18 No 2 (2020): (Oktober 2020)
Publisher : LPPM IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/ar-risalah.v18i2.973

Abstract

POJK Number 10/POJK.03/2016 about fulfilment rules Credit Bank of People and transformation, BKD to commit a process of Credit Bank of People explain that BKD (Village Credit Agency) an effort reinforcement institutions that have legal entities. In practice, this transformation is not easy, a recurring obstacle among others accordance asset ownership status. This research is study of empirical law with with a socilogical juridical approach, a concept approach, and a legislation approach. The results showed that the constraints of status changes that occurred in BUMDES in Genteng Subdistrict has several factors, including unclear regulations punlished by the government related to the mechanisms of transforming BKD into BUMDES, management of Human Resources (HR) which was not maximized, lack of response and support from the community. While efforts to resolve the status change constraints include the village government giving concrete understanding of the community related to changing the status of the BKD into BUMDES, uniting the vision and mission of the organizer, holding a discussion forum with several layers related and involved in the process of transferring status. While efforts to resolve constraint by Islamic law with holding a consensus deliberation for common wealth which in the end BKD in Banyuwangi Regency agreed to do cooperation between BUMDES which in this case BUMDES together trough PT. BKD Banyuwangi in order to save assets.
Typology of Psychological Violence in Maqashid Sharia Perspective Nasyiah, Iffaty; Arifah, Risma Nur
JURNAL AT-TURAS Vol 11, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/at-turas.v11i2.8718

Abstract

Psychological violence in the household is a criminal offense that has not been explained with certainty. The PKDRT Law itself only explains the formulation of the consequences of psychological violence. Thus, it is important to create a typology of this form of psychological violence. This is also the case in Islam. This research aims to analyze the typology of psychological violence from the perspective of maqashid sharia. The type of research used is normative legal research with a conceptual approach. The results show that in the perspective of maqashid sharia, the creation of a typology of psychological violence in the household is a necessity that brings maslahah. In the level of benefit, the determination of this guideline becomes very important and occupies the hajjiyat level because it is related to the need to create convenience in overcoming difficulties. In the context of psychological violence, the difficulty that arises is how to detect the form of psychological violence itself. The creation of guidelines regarding the typology of psychological violence creates legal certainty for perpetrators and victims, realizing justice and legal protection for victims.
Waste Selection Education in an Effort to Solve Waste Problems Arifah, Risma Nur; Amirudin, Amin; Salsabila, Gardena; Arliyah, Regina Sukma; Abdillah, Moh. Rizky; Marza, Leonita; Al Idris, Andi Kasmi Maulidiyah
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v7i1.11904

Abstract

Proper management of waste is crucial due to its potential to harm ecosystems and contribute to pollution. We should collectively initiate environmental stewardship by doing minor measures to safeguard it. Consequently, students at SDN 1 Sumberdem, Wonosari-Malang, are anticipated to acquire knowledge and engage in socializing regarding rubbish sorting through their participation in community service activities. The objective of this activity is to heighten students' awareness and motivate them to exhibit more attentiveness towards their immediate environment. It is crucial for children to comprehend the categorization of garbage, encompassing organic, inorganic, and B3 waste, alongside hazardous and toxic substances, and acquire the skills to manage them appropriately. Hence, it is imperative to socialize youth in order to deter archaic tendencies, such as discarding waste outdoors. Furthermore, it is imperative to provide them with instruction on the proper techniques for sorting, selecting, and categorizing waste, as well as on how to effectively operate a waste bank to make revenue. Engaging in games, presentations, and other interactive activities facilitates the process of socialization. There is an expectation that minor habits will propagate throughout the entire family and neighborhood, thus aiding in the mitigation of the environmental waste issue.
Interfaith Marriage Among Muslims in Singapore Mat Hussin, Mohd Norhusairi; Binte Salihudin, Nur Haleemah; Samudin, Siti Aisyah; Risma Nur Arifah; Abdul Aziz, Norazlina; Malee, Zunairah
al-'adalah Vol 22 No 1 (2025): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v22i1.23667

Abstract

A new phenomenon happening in Singapore among Muslims is currently on interfaith marriage. This phenomenon has become a trend among Muslims as there is a written law in Singapore, expressly the Women's Charter, that allows marriage between Muslims and non-Muslims, which is not in line with Islamic law. Similarly, no provision in the Administration of Muslim Law Act 1966 (AMLA) specifically prohibits Muslims in Singapore from registering their marriage under Civil law with a non- Muslim spouse. This article is written to look into the factors contributing to the increase in this type of marriage, and highlight the role of the Muslim law in Singapore in relation to such marriages. The research adopts a qualitative method integrating the library and field research. The methods used are descriptive and thematic interview analysis. As a result, the writers conclude that the leading cause of the increase in interfaith marriage is the absence of Muslim law prohibiting interfaith marriage and the minimal adverse impact of such marriage. Realistically, there are contextual challenges to establish and execute a new Syariah law that prohibits the interfaith marriage among Muslims in Singapore. Therefore, this study discusses the factors contributing to the increase in Civil marriage among Muslims in Singapore and the reasons behind the absence of Muslim law prohibiting the marriage. Keywords: Singapore Syariah Law, Singapore Muslim Law, Interfaith Marriage, Interreligious Marriage.
Breaking the Cycle of Divorce: Religious and Cultural Mediation by Kyai-Imams in Coastal Muslim Communities in Rembang and Melaka Zuhriah, Erfaniah; Rahmawati, Erik Sabti; Syuhadak , Faridatus; Arifah, Risma Nur; As-suvi, Ahmad Qiram
IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2025): IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/ibda.v23i1.13658

Abstract

This research endeavours to critically examine the role of cultural mediation by Kyai and Imam in mitigating the incidence of divorce within coastal Muslim communities in Rembang and Melaka. It seeks to understand how these religious leaders influence social dynamics and foster community cohesion, stabilizing familial relationships in these regions. The research used a qualitative approach with interview methods with religious leaders, community members, and legal professionals to identify the social, religious, and legal roles of Kyai and Imam as mediators in family conflicts. The findings reveal that Kyai and Imam are crucial in guiding troubled couples through domestic conflict by integrating religious teachings and formal legal regulations. Kyai and Imams provide spiritual advice and authoritative figures capable of providing practical solutions to resolving family problems. However, challenges related to accessibility to formal mediation and the limitations of informal mediation point to the need for strengthened integration between religious patronage and the state legal system. The study concludes that Kyai and Imam patronage significantly reduces divorce rates. However, closer collaboration between the formal legal and faith-based mediation mechanisms is needed to increase effectiveness. This study offers a fresh perspective on the connections among religion, legal systems, and family mediation within Muslim communities.
Co-Authors A. Zaky Fuad Abdillah, Moh. Rizky Abdul Aziz, Norazlina Adam, Arman Safril Al Idris, Andi Kasmi Maulidiyah Amirudin, Amin Arliyah, Regina Sukma As-Suvi, Ahmad Qiram Aufa, Muhammad Nabiel Azlin Alisa Ahmad Binte Salihudin, Nur Haleemah Daud, Mohd Zaidi Dwi Fidhayanti Erfaniah Zuhriah Erik Sabti Rahmawati Fitriyani Fitriyani Fuad, A. Zaky Hersila Astari Pitaloka Hussin, Mohd Nurhusairi Bin Mat Idris Firmansyah Iffaty Nasyiah Imroatus Tsaany Maghfira Khoirrani, Tri Lestari Khoirul Umam Lusiana Indriawati M. Faiz Nashrullah Malee, Zunairah Marza, Leonita Mat Hussin, Mohd Norhusairi Nanda Nur Aini Fazrin Nur Hafidzah Putri Qosida Baituridwan Salsabila, Gardena Samah, Mahamatayuding Samudin, Siti Aisyah Silvana Oktavia Rochmawati Siti Aisyah Sulistyawati Sulistyawati Syaharani, Roswita Adelia Syuhadak , Faridatus Tri Rahmat Zahro, Anggreani Kharimatuz Zahroh, Matsna Fathimatuz Zulaichah, Siti Zulfatus Solikhah