Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.612
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal DIskresi
Johannes Johny Koynja
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Lalu Gde Imam Syahrani Akbar; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disamping untuk mengetahui beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosio legal. Simpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik. Beberapa factor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan.
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Rusnan Rusnan; Sarkawi Sarkawi; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3725

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan aparat desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan pemerintah desa termasuk dalam penyusunan peraturan desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Maka setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang termasuk adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sebuah peraturan yang dibentuk oleh legislator baru dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan seluruh elemen yang ada, baik dari struktur dan mekanisme pemebnetukapnnya, adanya landasan atau dasar yang dijadikan pijakan serta mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat sehingga aturan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan efektif termasuk terhadap peraturan desa.
Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB) Johannes Johny Koynja; Rusnan; Iskandar Sukmana; Riski Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3891

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa pandemi Covid-19, dengan penekanan pada aspek digitalisasi pajak. Fokus utama penelitian adalah perlunya digitalisasi dalam menjembatani keterbatasan geografis, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, serta evaluasi implementasi kebijakan relaksasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris berbasis applied law research. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan masyarakat sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi lebih difokuskan kepada Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang dengan penekanan pada keringanan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dalam mengatasi kendala dan memberikan solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan digitalisasi pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Elektronik Desa (E-Samdes) guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah terpencil.
KEWENANGAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK Mustika Fuji Astuti; Johannes Johny Koynja; AD. Basniwati; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman proses pelaksanaan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik; serta mengetahui bagaimana kekuatan hukum putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan menggunakann pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian yang ditemukan proses ajudikasi khusus oleh Ombudsman dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yakni 1) pemeriksaan awal yang berupa verifikasi terkait dengan kewenangan pihak komisi Ombudsman dan kedudukan hukum pemohon dan termohon; 2) setelah permohonan ajudikasi pemohon diterima maka pemohon melakukan pembuktian dengan menunjukkan alat bukti berupa saksi, surat dan/atau dokumen, serta petunjuk yang dapat memudahkan proses ajudikasi; 3) tahap berikutnya adalah pemeriksaan saksi, dimana ajudikator akan meminta keterangan seseorang yang terlibat dalam sengketa pelayanan publik; 4) setelah seluruh tahapan dilakukan, maka selanjutnya adalah kesimpulan para pihak yang akan diberi kesempatan oleh ajudikator untuk menyampaikan kesimpulan bagi para pihak; 5) tahap terakhir adalah pembacaan putusan oleh ajudikator serta penentuan besaran ganti kerugian yang harus ditanggung oleh terlapor. Kekuatan hukum putusan ajudikasi khusus oleh Ombudsman adalah bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh terlapor sehingga apabila putusan ajudikasi tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyuluhan hukum Tentang Kedudukan Hukum Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ashari; Sarkawi; Johannes Johny Koynja
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v10i1.6467

Abstract

The existence of village officials is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 in conjunction with Government Regulation Number 47 of 2015, and Regulation Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 which has been amended by Ministerial Regulation Domestic Affairs Number 67 of 2017, Even though there is a clear legal basis, the practice in The field shows that the dismissal of village officials still often causes serious problem This is caused by non-compliance with regulations, the existence of vested interests politics, as well as the weak understanding of the village head and village officials themselves regarding the rules applicable law. Therefore, there is a need for legal counseling regarding the legal status of village apparatus in statutory regulations in order to provide understanding to the village head and village officials to minimize conflicts of interest in order to create better and more competitive village governance. The methods used in This counseling are carried out through lectures, discussions and questions and answers. This study concludes that the village head does not fully understand the regulations regarding dismissal and appointment of village officials by implementing this counseling, it is hoped that various practical problems such as inconsistencies in appointment and dismissal procedures village officials so that the potential for internal conflict can be minimized so that the process/dismissal becomes more transparent, objective and accountable.
Kriteria Penjatuhan Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Criteria for Imposing the Death Penalty for Corruptors from the Perspective of Law Number 20 of 2001 Christina Bagenda; Yaheskel Wessy; Muhamad Ilyas; Johannes Johny Koynja; Kalijunjung Hasibuan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i5.5341

Abstract

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatanperbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Sanksi hukum, dalam hal ini sanksi pidana, memiliki berbagai jenis sanksi. Satu di antara jenis sanksi itu adalah pidana mati. Secara normatif, penjatuhan pidana mati di Indonesia dimungkinkan terjadi dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan terhadap pasal tersebut telah diubah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kriteria penjatuhan hukuman mati bagi koruptor yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penaggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Dan selama ini di Indonesia masih belum memvonis atau mejatuhkan hukuman mati bagi para koruptor melihat kriterianya yang sulit, sehingga human paling berat yang dijatuhkan kepada koruptor yaitu hukunan seumur hidup.
Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis : Legal Consequences for Perpetrators of Violence against Journalists Hendrikus Haipon; Dolfries Jakop Neununy; Mas’odi; Johannes Johny Koynja; Hamzah Mardiansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5996

Abstract

Jurnalis adalah seorang profesional yang terlibat dalam pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita atau informasi kepada publik melalui berbagai media, seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform online. Tugas utama jurnalis adalah mengumpulkan informasi secara akurat dan objektif, serta menyajikannya kepada masyarakat dengan cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. Dalam menjalankan tugas profesinya, jurnalis terkadang mengalami hambatan dan rintangan bahkan sering terjadi kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius yang harus dihadapi dengan hukuman yang tegas. Hukum pidana, perlindungan khusus, dan sanksi perdata adalah beberapa bentuk konsekuensi hukum yang dapat diterapkan pada pelaku. Namun, penegakan hukum yang efektif dan dukungan dari semua pihak sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi jurnalis. Negara-negara harus bekerja sama untuk memperkuat sistem hukum mereka dan memastikan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak terjadi tanpa konsekuensi.
Perlindungan Anak dan Wanita di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah AD. Basniwati; Haeruman Jayadi; Johannes Johny Koynja
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 9 No 3 (2026): Juli-September 2026
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v9i3.16193

Abstract

Tujuan penyuluhan ini adalah unutk mengetahui bagaimana perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif tentang perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum yakni dengan melihat kejadian dalam masyarakat ditinjau dari undang-undang dan pendapat para ahli. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, hak asasi, kesejahteraan, dan perkembangan yang sehat bagi mereka. Meskipun telah ada berbagai upaya hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak, masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya kesadaran, stigma sosial, kurangnya akses terhadap sistem keadilan, dan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan hukum dengan efektif.
Co-Authors Abdul Khair AD. Basniwati Annisa Suryanti Ashari Bagus Danu Atmaja Christina Bagenda Dolfries Jakop Neununy Gatot Dwi Hendro Wibowo Haeruman Jayadi Hamzah Mardiansyah Hendrikus Haipon Iskandar Sukmana Kalijunjung Hasibuan Lalu Gde Imam Syahrani Akbar Mas’odi Muhamad Ilyas Muhammad Rizdarahman Mustika Fuji Astuti Putri Rizkika Bahri Raden Mohamad Herdian Bhakti Riski Ari Amalia Rusnan Rusnan Rusnan, Rusnan Sar Sar sar Sarkawi Sarkawi Sarkawi Sarkawi Sembiring, Rinawati Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan Yaheskel Wessy