Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PPNS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KABUPATEN SLEMAN Wantara Wantara; Hartanto Hartanto; Kelik Endro Suryono
Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v4i1.2730

The problems examined in this study are based on problems that occur in the storage, distribution, and sale of alcoholic beverages and the prohibition of unlicensed mixed drinks in the Sleman Regency area. Even though the Sleman Regency Government has just Regulated the Regional Regulation of Sleman Regency Number 8 Year 2019 regarding Control and Supervision of Alcoholic Beverages and Prohibition of Mixed Beverages. This study is to determine the role and constraints of Civil Servants' Discipline in law enforcement against violations of the law reaching the Court. The study was conducted with empirical juridical research methods. The results showed that the only regional apparatus that was authorized to enforce the Regional Regulation was the Sleman District Civil Service Police Unit, whereas for law enforcement against criminal offenses the authorities other than the National Police Investigators were the Civil Servant Investigators (PPNS). PPNS actions in handling this case refer to the Criminal Procedure Code and in its filing use the Quick Examination Program which is intended for Light Criminal Acts (Tipiring) Keywords: Violation, Regional Regulation, Beverage, Alcoholic

EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS NON SUMBER DAYA ALAM Kelik Endro Suryono
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v6i1.3752

Eksistensi hukum yang kuat dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan menjaga keutuhan lingkungan hidup melahirkan regulasi yang memberikan tanggung jawab pada korporasi guna memberikan kontribusi nyata, kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya berdirinya korporasi. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan di jika penerapaanya kepda korporasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam karena korporasi memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai Corporate Social Responsbility dan dan tanggung jawab lingkungan Terbatas dimana dalam penguraiannya menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisiein dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam. Kata Kunci: Eksistensi, Tanggung Jawab, SDA.

EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS NON SUMBER DAYA ALAM Kelik Endro Suryono
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Eksistensi hukum yang kuat dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan menjaga keutuhan lingkungan hidup melahirkan regulasi yang memberikan tanggung jawab pada korporasi guna memberikan kontribusi nyata, kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya berdirinya korporasi. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan di jika penerapaanya kepda korporasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam karena korporasi memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai Corporate Social Responsbility dan dan tanggung jawab lingkungan Terbatas dimana dalam penguraiannya menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisiein dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam. Kata Kunci: Eksistensi, Tanggung Jawab, SDA.

PERAN PPNS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KABUPATEN SLEMAN Wantara Wantara; Hartanto Hartanto; Kelik Endro Suryono
Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v4i1.2730

The problems examined in this study are based on problems that occur in the storage, distribution, and sale of alcoholic beverages and the prohibition of unlicensed mixed drinks in the Sleman Regency area. Even though the Sleman Regency Government has just Regulated the Regional Regulation of Sleman Regency Number 8 Year 2019 regarding Control and Supervision of Alcoholic Beverages and Prohibition of Mixed Beverages. This study is to determine the role and constraints of Civil Servants' Discipline in law enforcement against violations of the law reaching the Court. The study was conducted with empirical juridical research methods. The results showed that the only regional apparatus that was authorized to enforce the Regional Regulation was the Sleman District Civil Service Police Unit, whereas for law enforcement against criminal offenses the authorities other than the National Police Investigators were the Civil Servant Investigators (PPNS). PPNS actions in handling this case refer to the Criminal Procedure Code and in its filing use the Quick Examination Program which is intended for Light Criminal Acts (Tipiring) Keywords: Violation, Regional Regulation, Beverage, Alcoholic

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Restorative Justice

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Jurnal Restorative Justice

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Restorative Justice