Garuda - Garba Rujukan Digital

The Drafting a Cooperation Agreement According to Contact Law Standards in Indonesia at Ar-Royyan Hospital, Ogan Ilir Regency Rusydi, Yudistira; Ardha, Dea Justicia; Usman, Abdul Hamid; Hayatuddin, Khalisa; Kasra, Helwan; Rani, Febrina
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.868

Health is an essential part of societal well-being that must be pursued in line with Indonesia's aspirations as stated in the 1945 Constitution. This effort is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, protection, and sustainability to develop human resources, enhance national competitiveness, and support national development. Written agreements in healthcare services are crucial to ensure optimal service delivery. This requires adequate healthcare facilities as the venue for implementing health efforts. In Indonesia, the agreement system follows an open principle that allows for the formation of agreements in accordance with existing laws or practices. The purpose of such agreements is to establish balanced cooperation and serve as a basis for resolving future issues. Through agreements, the involved parties are expected to uphold their promises, create clear legal relationships, and ensure protection and fairness for all.

The Drafting a Cooperation Agreement According to Contact Law Standards in Indonesia at Ar-Royyan Hospital, Ogan Ilir Regency Rusydi, Yudistira; Ardha, Dea Justicia; Usman, Abdul Hamid; Hayatuddin, Khalisa; Kasra, Helwan; Rani, Febrina
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.868

Health is an essential part of societal well-being that must be pursued in line with Indonesia's aspirations as stated in the 1945 Constitution. This effort is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, protection, and sustainability to develop human resources, enhance national competitiveness, and support national development. Written agreements in healthcare services are crucial to ensure optimal service delivery. This requires adequate healthcare facilities as the venue for implementing health efforts. In Indonesia, the agreement system follows an open principle that allows for the formation of agreements in accordance with existing laws or practices. The purpose of such agreements is to establish balanced cooperation and serve as a basis for resolving future issues. Through agreements, the involved parties are expected to uphold their promises, create clear legal relationships, and ensure protection and fairness for all.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN DI PERUSAHAAN RITEL (STUDI KASUS POLSEK ILIR BARAT I) Bernika Resvia; Yudistira Rusydi; Hasanal Mulkan
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5591

Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota palembang Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data skunder. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polsek Ilir Barat I Palembang.Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan (Library Research).Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota Palembang. Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 telah diterapkan oleh kepolisian kota besar Palembang khusunya diwilayah keplosian sektor ilir barat I, terutama terhadap pelaku pencurian yang dilaukan di ritel, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP, namun demikian peraturan Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat perlindungan dan membuat pelaku tidak jerah dengan sanksi tersebut, hal tersebut membuat pemilik Perusaan sangat di rugikan dengan pelaku yang sering melakukan Pencurian namun baru tertangkap tangan sehingga meski dari pengembangan pihak korban tidan kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai .Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang. Dalam menerapkan peraturan mahkamah agung nomor 02 tahu 2012 di lapangan banyak terdapat kendala antara lain Belum semua apparat penegak hukum memahami tentang implementasi dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga penegak hukum masih melaukan proses seperti tindak pidana biasa Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kepolisian republik Indonesia dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) dalam menerapkannya sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda Pihak yang dirugikan berkeberatan terhadap peraturan mahkamah agung tersebut, karena tidak akan menimbulka afek jera kepada pelaku pencurian di Ritel atau pasar swalayan. The problem in this study is how to implement Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning the crime of theft of basic commodities in Palembang City Retail. used in this thesis is a type of empirical normative legal research. The types of data used in this research are premier data and secondary data. Premier data, namely data obtained from the results of direct research into the field, in this case the Ilir Barat I Palembang Police. Secondary materials, namely library research results. in the retail city of Palembang. Supreme Court Regulation number 02 of 2012 has been implemented by the big city police of Palembang, especially in the Ilir Barat I sector police area, especially against perpetrators of theft committed at retail, Supreme Court Regulation (Perma) Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Misdemeanor Crimes and Numbers in Fines for the Criminal Code, however, the Supreme Court regulation raises many pro and con controversies because with this Perma the thieves can protect and make the perpetrators not frustrated with these sanctions, this makes the owner of the company very disadvantaged by the perpetrators who often commit theft but are only caught hands so that even though the development of the victims and the police cannot enforce the law accordingly. Factors inhibiting the implementation of Supreme Court Regulation number 2 of 2012 in the Ilir Barat I Sector Police in the city of Palembang. In implementing the Supreme Court regulation number 02 of 2012 in the field there are many obstacles, including not all law enforcement officials understand the implementation of the supreme court regulations, so law enforcement is still carrying out the process like an ordinary crime. The Supreme Court regulations have not been followed up by the Republican Police. Indonesia with implementing guidelines (JUKLAK) in implementing it so that it creates a different understanding. The aggrieved party objects to the supreme court regulation, because it will not create a deterrent effect on the perpetrators of theft in retail or supermarkets.

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYADAP KARET DI DESA KOTA BARU KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR memo Naufal Othman; Abdul Hamid Usman; Yudistira Rusidi
Marwah Hukum Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i2.6208

Abstrak. Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Kebun Karet banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, begitu juga dengan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) atau observasi (Observational research) yang bersifat deskriptif analisis, sedangkan untuk teknik pengumpul data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan masih menggunakan hukum adat dengan pembagian masing-masing 50%, tanpa perjanjian tertulis dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat disimpulkan, yaitu : dilakukan secara kekeluargaan dan menjatuhkan sanksi terhadap penyadap karet berupa diberhentikan menyadap kebun karet tersebut. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan para pihak tersebut, maka penyelesaian sengketa dibantu oleh pihak ketiga yaitu Kepala Desa. Kepala Desa bertindak selaku hakim perdamaian desa netral, yang membantu dua pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau cara mufakat. Kata kunci: Hukum Perjanjian Bagi Hasil, Kebun Karet, Desa Kota Baru

Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Sumsel Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Pengaruh Narkotika Devi Sri Astuti; Yudistira Rusydi; Febrina Hertika Rani
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.10067

Fenomena narkoba saat ini telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan muda. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh narkotika merupakan tantangan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang diterapkan serta hambatan-hambatan yang dihadapi, sekaligus mengeksplorasi peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh narkotika akan melewati proses pemeriksaan yang mengacu pada KUHAP pada umumnya.Namun dikarenakan pelaku masih anak maka perlu dipandang bukan hanya sebagai pelaku tapi juga korban yang harus dilindungi.Penegakan hukumnya berbeda dari orang dewasa, yaitu melalui pendekatan restorative justice sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 yang lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi bukan sekadar penghukuman dan dalam hal ini BNN sumsel berperan penting dalam edukasi, pencegahan serta penanganan kasusnya secara hukum dan rehabilitative. Khususnya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukumnya. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah pengaruh narkotika dapat dilakukan dengan cara yang dapat dilakukan oleh BNN dalam mengatasi hambatan yang dihadapi, yaitu dengan Upaya preventif (pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pelibatan berbagai pihak) dan Upaya represif melalui pendampingan dan rehabilitasi

Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati oleh Pengadilan Militer Palembang terhadap Pembunuhan, Perdagangan Senjata Api Ilegal dan Perjudian Riana Ralin; Yudistira Rusydi; Febrina Hertika Rani
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v8i1.11479

Hukuman mati adalah hukuman terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana berat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Kopral Dua Bazarsah dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 mencakup dakwaan oditur militer berdasarkan pasal 338 KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 303 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa menembak secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya, keterangan saksi memberatkan terdakwa, barang bukti utama berupa satu senjata api milik terdakwa. Pertimbangan non yuridis mencakup latar belakang perbuatan terdakwa yang bertujuan menambah penghasilan, akibat perbuatannya menyebabkan tiga polisi meninggal, dan kondisi fisik dan psikis terdakwa sehat tanpa gangguan mental. Ada tiga upaya hukum yang dapat dilakukan terpidana yaitu upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya non yuridis seperti grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, Pengaduan maladministrasi, keadilan restorative, Permohonan hak konstitusional. Upaya konstitusional yang dapat terpidana tempuh ialah Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, Pengujian peraturan ke Mahkamah Agung dan Perlindungan Hak Konstitusional warga negaraKata Kunci:Hukuman Mati, Pengadilan Militer, Tindak Pidana, Pembunuhan, Senjata Api.

Construction Dispute Council as an Alternative Dispute Settlement Yudistira; Serlika Aprita
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v6i1.24333

The process settling of the different perceptions that lead to dispute is very disruptive to the construction activities. Thus the election of dispute resolution must be observed specifically to obtain maximum results. Dispute council and arbitration council are the choice where disagreement that lead dispute must be resolved. Settlement prioritizes values that uphold good relationships, legal certainty and certainty of project sustainability. The assessment between the owner and the contractor is different, besides they prioritize the legal certainty of a dispute, evidently they have their own respective interests, the owner priority is the sustainability of the project to be achieved amid a dispute, in order to keep the business opportunity in the next project. This can be well accommodated by the dispute council by referring to the Fidic Conditions of Contracts. With a sample of 100 respondents in which 47% of Owners and Consultants, 53% of Contractors, they tend to prefer the Dispute Council as a way to resolve construction disputes. The result is 53.7% of the owner and the contractor chooses the dispute councils by prioritizing legal certainty, the sustainability of the project and good relations, while the remaining 29.6% chose Arbitration.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search