Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

The Drafting a Cooperation Agreement According to Contact Law Standards in Indonesia at Ar-Royyan Hospital, Ogan Ilir Regency Rusydi, Yudistira; Ardha, Dea Justicia; Usman, Abdul Hamid; Hayatuddin, Khalisa; Kasra, Helwan; Rani, Febrina
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.868

Abstract

Health is an essential part of societal well-being that must be pursued in line with Indonesia's aspirations as stated in the 1945 Constitution. This effort is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, protection, and sustainability to develop human resources, enhance national competitiveness, and support national development. Written agreements in healthcare services are crucial to ensure optimal service delivery. This requires adequate healthcare facilities as the venue for implementing health efforts. In Indonesia, the agreement system follows an open principle that allows for the formation of agreements in accordance with existing laws or practices. The purpose of such agreements is to establish balanced cooperation and serve as a basis for resolving future issues. Through agreements, the involved parties are expected to uphold their promises, create clear legal relationships, and ensure protection and fairness for all.
Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Sumsel Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Pengaruh Narkotika Sri Astuti, Devi; Rusydi, Yudistira; Rani, Febrina Hertika
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.10067

Abstract

Fenomena narkoba saat ini telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan muda. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh narkotika merupakan tantangan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang diterapkan serta hambatan-hambatan yang dihadapi, sekaligus mengeksplorasi peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh narkotika akan melewati proses pemeriksaan yang mengacu pada KUHAP pada umumnya.Namun dikarenakanĀ  pelaku masih anakĀ  maka perlu dipandang bukan hanya sebagai pelaku tapi juga korban yang harus dilindungi.Penegakan hukumnya berbeda dari orang dewasa, yaitu melalui pendekatan restorative justice sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 yang lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi bukan sekadar penghukuman dan dalam hal ini BNN sumsel berperan penting dalam edukasi, pencegahan serta penanganan kasusnya secara hukum dan rehabilitative. Khususnya dalamĀ  mengatasi hambatan dalam penegakan hukumnya. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah pengaruh narkotika dapat dilakukan dengan cara yang dapat dilakukan oleh BNN dalam mengatasi hambatan yang dihadapi, yaitu dengan Upaya preventif (pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pelibatan berbagai pihak) dan Upaya represif melalui pendampingan dan rehabilitasi
The Drafting a Cooperation Agreement According to Contact Law Standards in Indonesia at Ar-Royyan Hospital, Ogan Ilir Regency Rusydi, Yudistira; Ardha, Dea Justicia; Usman, Abdul Hamid; Hayatuddin, Khalisa; Kasra, Helwan; Rani, Febrina
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i1.868

Abstract

Health is an essential part of societal well-being that must be pursued in line with Indonesia's aspirations as stated in the 1945 Constitution. This effort is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, protection, and sustainability to develop human resources, enhance national competitiveness, and support national development. Written agreements in healthcare services are crucial to ensure optimal service delivery. This requires adequate healthcare facilities as the venue for implementing health efforts. In Indonesia, the agreement system follows an open principle that allows for the formation of agreements in accordance with existing laws or practices. The purpose of such agreements is to establish balanced cooperation and serve as a basis for resolving future issues. Through agreements, the involved parties are expected to uphold their promises, create clear legal relationships, and ensure protection and fairness for all.