Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Jurnal Akta Jurnal HAM SOL JUSTICIA Jurnal Yudisial JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Mimbar Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan PESHUM ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Muhamad Sadi Is
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Menggugat Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Warga Negara Nesia Novita Anmunanda; Muhamad Sadi Is; Romli SA
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 1 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v2i1.23861

Abstract

Eksistensi konstitusi dalam suatu negara adalah sebuah keharusan, yang mana dalam pembentukannya diperoleh berdasarkan mufakat, yang menjadikan konstitusi ini bersifat mengikat dan mempunyai berkekuatan hukum yang tetap. Dalam praktik ketatanegaraan, negara konstitusional adalah negara yang telah menakhlikkan Undang-Undang dan tata kelola aturan yang bersedia melegalkan fungsi kekuasaan dalam pemerintahan. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atas prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara tersebut menganut filosofi kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi/validasi konstitusinya adalah rakyat. Bahwa secara material pokok persoalan Presidential Threshold dapat diselesaikan secara legal research dan bukan sebagai Ne Bis In Idem, atau juga dapat dimulai kembali dengan “carrying out obligations by carrying out repairs” dengan serta mempertimbangkan/ flashback putusan terdahulu dan dijadikan serangkaian perpaduan atau orientasi terkini, sebagai bentuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas tuntutan dalam gugatan yang penulis ajukan. Sebagaimana metode Penelitian dalam penulisan Thesis ini yaitu menggunakan teknik penelitian hukum “Legal Reseach”. Pada hakikatnya, istilah “Open Legal Policy” tidak sepatutnya menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian materiil atas Pasal a quo, dan penghapusan sistem Presidential Threshold adalah solusi utama untuk menjalankan pemilihan umum konstitusional pada tahun 2024 mendatang, dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan Jadikan Presidential Threshold 20 persen menjadi 0 persen.
Tugas Kepala Desa Yang Diskriminatif Terhadap Perangkat Desa Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Dan Perspektif Fiqihsiyasah: Analisis Pasal 26 Huruf b, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 53 UU Desa Leni Lawaty; Muhamad Harun; Muhamad Sadi Is; Cholidah Utama
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16005

Abstract

Kepala desa memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3Tahun2024. Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut sering dijalankan secara diskriminatif dan tidak objektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan kewenangan kepala desa yang bersifat diskriminatif terhadap perangkat desa berdasarkan Pasal 26 huruf b, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 53 UU Desa, ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif kepala desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum berdasarkan demokrasi Pancasila serta nilai keadilan dan amanah dalam fiqih siyasah.
Co-Authors Abdul Basir Bin Mohamad Abdul Haq Syawqi Cholidah Utama Eddy Daulatta Sembiring Fauziah Fauziah Jemmi Angga Saputra Khalisa Hayatuddin Khalisah Hayatuddin Leni Lawaty Lidya Desrika Mahfuz, Abdul Latif Muhamad Harun Nesia Novita Anmunanda Qodariah Barkah Romli SA Rr. Rina Antasari Sanjaya Putra Sobandi Sobandi Suharyono Suharyono Suharyono Suharyono