Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.837
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Yudisial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Nestor Tanjungpura Journal Of Law Tanjungpura Acta Borneo Journal Tanjungpura Legal Review INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (INJOLE) Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Sagio, Ibrahim
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN ANNUAL DAN BIENNIAL (IMPLEMENTATION) REPORT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES (CITES) 1973 DI INDONESIA Damayanti, Alfina; Sagio, Ibrahim; Arsensius, Arsensius
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.73137

Abstract

Abstract  Convention On International Trade of Endangered Species (CITES) 1973 as an international treaty aimed at protecting flora and fauna from extinction due to international trade makes a mechanism of control of international trade in species of flora and fauna.  To support the implementation of this trade control system, the state is required to collect reports known as the Annual Report and Biennial (Implementation) Report.  Indonesia, as a member state of CITES, has the obligation to carry out such reporting in accordance with existing regulations. This study aims to identify and analyse the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia, especially related to the Annual Report and Biennial (Implementation) Report. These reports play an important role in monitoring Indonesia's compliance with CITE provisions. The research method used is data collection through literature study, document analysis, and policy analysis related to CITES Annual and Biennial (Implementation) Report reporting. The collected data will be analysed to see the extent of Indonesia's compliance in carrying out reporting obligations and what obstacles are faced by Indonesia in its implementation. The results of this study are expected to provide a better understanding of the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia. In addition, this research is also expected to provide recommendations and inputs for the government and relevant stakeholders to improve the quality and compliance with reporting obligations as a commitment to protect endangered wildlife through the implementation of CITES.  Abstrak  Convention On International Trade Of Endangered Species (CITES) 1973 sebagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan akibat perdagangan internasional membuat suatu mekanisme kontrol perdagangan internasional spesies flora dan fauna. Untuk mendukung terlaksananya sistem kontrol perdagangan ini maka negara diwajibkan untuk mengumpulkan laporan yang dikenal dengan Annual Report dan Biennial (Implementation) Report. Indonesia, sebagai negara pihak anggota CITES memiliki kewajiban melaksanakan pelaporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia, terutama terkait Annual Report dan Biennial (Implementation) Report.. Laporan-laporan ini memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan CITE. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan analisis kebijakan terkait pelaporan Annual dan Biennial (Implementation) Report CITES. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk melihat sejauh mana kepatuhan Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan sebagai komitmen perlindungan terhadap satwa liar terancam punah melalui implementasi CITES.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK GUNA USAHA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 DI KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sumardianto, Bambang; Sagio, Ibrahim; Patra, Rommy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101500

Abstract

Abstract The main focus of this research is how the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province, which has the authority to grant Land Use Rights, implements the provisions stipulated in Government Regulation Number 18 of 2021. This research uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data used in this study are primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. The implementation of the granting of Land Use Rights by the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province complies with applicable regulations, namely Government Regulation Number 18 of 2021 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 18 of 2021. The Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province faces several obstacles, including incomplete supporting documents; overlapping land claims; complex technical and bureaucratic procedures and overlapping regulations; and limited human resources. Keywords: Government Regulation; Implementation; Land Use Rights Abstrak Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki kewenangan untuk memberikan Hak Guna Usaha mengimplementasikan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Implementasi pemberian Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat berhadapan dengan beberapa kendala, yaitu ketidaklengkapan dokumen pendukung; tumpang tindih klaim tanah; prosedur teknis dan birokrasi yang rumit dan regulasi yang tumpang tindih; serta keterbatasan sumber daya manusia. Kata Kunci: Hak Guna Usaha; Implementasi; Peraturan Pemerintah
Pemenuhan Hak Energi Bersih di Pelabuhan Kijing: Pendekatan Partisipatif Berbasis Sustainable Development Goals di Kabupaten Mempawah Elida, Sri Agustriani; Anhari, Radifan; Sagio, Ibrahim; Bangun, Budi H.; Purwanti, Evi; Arsensius; Wulandari, Ria; Kinanti, Fatma Muthia; Darajati, Muhammad Rafi; Azzaulfa, Annisa
Jurnal SOLMA Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v15i1.21810

Abstract

Background: Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan tantangan akses energi bagi masyarakat lokal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas energi bersih (SDG 7) dan memperkuat partisipasi publik. Metode: Pendekatan partisipatif-edukatif digunakan melalui pemetaan sosial, ceramah interaktif, dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 30 peserta. Hasil: Analisis pre-test menunjukkan rendahnya literasi hukum awal (36,8% peserta tidak paham). Pasca-sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan: 84,2% peserta menyatakan materi mudah dipahami, dan 63,1% melaporkan peningkatan pengetahuan yang signifikan ("banyak" hingga "sangat banyak"). Sebanyak 57,9% peserta menilai kegiatan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kesimpulan: Model edukasi partisipatif efektif mentransformasi pemahaman hukum masyarakat menjadi kapasitas advokasi, menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal di kawasan PSN.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE RETAIL SECTOR: MARKET AND BUSINESS MODEL TRANSFORMATION Ibrahim Sagio; Ignatius Septo Pramesworo; Silvia Ekasari
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE Vol. 3 No. 4 (2025): APRIL
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the dynamic landscape of the retail industry, Artificial Intelligence (AI) has become an important catalyst for transformation. The study in this research used a literature review. The research findings show that AI contributes to the personalization of the customer experience, with machine learning algorithms offering personalized product recommendations, increasing engagement, and stimulating sales. In terms of inventory and supply chain management, AI helps optimize stock through accurate forecasting, reduce wastage, and adapt procurement to changing market demands. Automated cashier operations and the use of chatbots effectively reduce waiting times and improve customer service quality. Analysis of the rapid development of consumer behavior through AI allows for more responsive and aspiring marketing strategies.
PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH KEPADA MASYARAKAT YANG MENGUASAI LAHAN PT. AGRO LESTARI MANDIRI marsila; Wiko, Garuda; Sagio, Ibrahim
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract One form of compensation in land acquisition is the "Compensation for Planting and Growing," which reimburses the cost of plants or other land-related objects that must be relocated or damaged due to development or land acquisition. This article analyzes the process of implementing the "Compensation for Planting and Growing" for communities controlling land owned by PT. Agrolestari Mandiri and formulates legal remedies that can be taken by those controlling land owned by PT. Agrolestari Mandiri to ensure that the "Compensation for Planting and Growing" fulfills justice and legal certainty. The process of implementing the "Compensation for Planting and Growing" is based on a hierarchy of regulations, ranging from national regulations to technical regental decrees. There are three main patterns used in the "Compensation for Planting and Growing" process to reach a compensation agreement: land-based negotiations, fixed offers, and collective negotiations through village authorities. Legal remedies that communities can take to achieve justice and legal certainty include, firstly, administrative channels, which are more time- and cost-efficient, or through civil, criminal, or out-of-court dispute resolution. Keywords: Community; Company; Compensation for planting and growing; Land Abstrak Salah satu bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah adalah Ganti Rugi Tanam Tumbuh, yaitu penggantian biaya atas tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang terpaksa harus dipindahkan atau rusak karena suatu pembangunan atau pengadaan tanah. Artikel ini menganalisis proses pelaksanaan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada masyarakat yang menguasai lahan PT. Agrolestari Mandiri dan memformulasikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang menguasai lahan PT. Agrolestari Mandiri untuk memastikan Ganti Rugi Tanam Tumbuh telah memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Adapun proses pelaksanaan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dilakukan bersandar pada hirarki peraturan yang mencakup regulasi tingkat nasional hingga keputusan bupati yang bersifat teknis. Terdapat tiga pola utama yang dilakukan oleh proses pelaksanaan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dalam memperoleh kesepakatan ganti rugi, yaitu: negosiasi berbasis kondisi lahan, penawaran tetap dan negosiasi kolektif melalui otoritas desa. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum adalah yang pertama dengan menempuh jalur administratif yang keuntungannya adalah lebih efisien dari segi waktu dan biaya ataupun dengan melakukan upaya hukum perdata, pidana maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata Kunci: Ganti rugi tanam tumbuh; Lahan; Masyarakat; Perusahaan
Export Restrictions of Indonesian Nickel Ore Based on the Perspective of Quantitative Restriction Principles in General Agreement on Tariffs and Trade Doan Mauli Tua Siahaan; Ibrahim Sagio; Evi Purwanti
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 3 (2021): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.409-418

Abstract

This study aims to determine whether Indonesia's nickel ore export restriction policy is in accordance with the principles of international economic law. It is because Indonesia's actions in implementing quantitative restrictions on the export of nickel ore are deemed to have violated one of the principles in the General Agreement on Tariffs and Trade, namely the principle of prohibiting quantitative restrictions. This principle is contained in Article XI: 1 GATT. Data was collected through library research techniques. Namely by collecting and analyzing writings and literatures that are closely related to the problems that are being researched by the author, and analyzing data with descriptive analytical techniques, so that Indonesia can analyze their export restriction policies with juridical provisions in international trade law. The results shows that Indonesia's action is in accordance with Article XI: 2 (a), which regulates the exception to Article XI: 1, with certain conditions which is a dispensation from the principle of quantitative restriction. Indonesia's nickel ore export restrictions were also implemented to protect the environment in order to prevent scarcity and to encourage the battery industry in Indonesia to improve the economy. So that Indonesian policy is valid and can be justified by international law.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Alexander, Muhammad Alhadiansyah Anhari, Radifan Arsensius Arsensius, Arsensius Azzaulfa, Annisa Bangun, Budi H. Budi Hermawan Bangun Damayanti, Alfina Doan Mauli Tua Siahaan Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Erwin Erwin Erwin Evi Purwanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Garuda Wiko Ignatius Septo Pramesworo Istigfar, Arif Itasari, Endah R. M. Rafi Marsila Rommy Patra Silvia Ekasari Sri Ismawati Stevany, Stevany Sumardianto, Bambang Syamsiar, Syamsiar Thomas, Silvester Tjhaiyadi, Yuni