Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.447
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal SOLMA Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Yudisial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Nestor Tanjungpura Journal Of Law Tanjungpura Acta Borneo Journal Tanjungpura Legal Review INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (INJOLE)
Sagio, Ibrahim
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
LEGALITAS PENGGUNAAN PELURU KLASTER (CLUSTER MUNITIONS) DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA Istigfar, Arif; Sagio, Ibrahim; Arsensius, Arsensius
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.74449

Abstract

AbstractThis article discusses the legality of Russia's use of cluster munitions in its armed conflict against Ukraine under humanitarian law. The case began when Russia started its invasion of Ukraine on February 24, 2022, to support pro-Russian separatists in Donbass. During the invasion, Russia used weapons called cluster munitions, which have been rejected by many countries worldwide. These weapons are considered dangerous because they cannot distinguish between combatants and civilians. Additionally, cluster munitions pose a long-term threat as they may fail to explode and become landmines, terrorizing all groups of people indiscriminately. Given the impact of cluster munitions, the legality of their use based on humanitarian law and whether their use constitutes a war crime are questionable. The results of this study prove that Russia's use of cluster munitions against Ukraine in the armed conflict that began in 2022 is illegal. The conclusion is based on the fact that the impact of cluster munitions is not in line with the regulations and protections established by the Hague Regulations and Additional Protocol I of 1977, which form part of the customary law of war on land. These rules must be adhered to by all countries involved in an armed conflict on land. Furthermore, it is also proven that Russia's use of cluster munitions constitutes a crime.AbstrakArtikel ini membahas tentang Legalitas Penggunaan Cluster Munitions Oleh Rusia Dalam Konflik Bersenjata Terhadap Ukraina Berdasarkan Hukum Humaniter. Perkara ini dimulai saat Rusia memulai invasinya ke Ukraina pada 24 Februari 2022 untuk membantu para separatis pro Rusia yang berada di wilayah Donbas. Dalam penginvasian yang berlangsung, Rusia menggunakan senjata yang telah ditolak penggunaannya oleh banyak negara di dunia, yaitu cluster munitions. Senjata ini merupakan senjata yang dianggap berbahaya karena tidak dapat membedakan sasarannya antara kombatan dan masyarakat sipil. Selain itu, cluster munitions dinilai dapat menjadi momok berbahaya dalam jangka panjang paska perang karena memiliki kemungkinan gagal meledak dan akan berakhir menjadi ranjau darat yang meneror bagi seluruh golongan masyarakat tanpa pandang bulu. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh cluster munitions, maka dipertanyakan bagaimana legalitas dari penggunaan cluster munitions berdasarkan hukum humaniter dan apakah penggunaannya termasuk sebagai kejahatan perang. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan cluster munitions oleh Rusia terhadap Ukraina dalam konflik bersenjatanya yang dimulai tahun 2022 adalah illegal, hal ini didasarkan karena dampak yang ditimbulkan oleh cluster munitions tidaklah sejalan dengan hal-hal yang diatur dan dilindungi oleh Hague Regulation dan Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagai hukum kebiasaan perang di darat. Aturan tersebut merupakan aturan yang harus ditaati oleh semua negara jika timbul suatu konflik bersenjata di darat. Selain itu dibuktikan pula bahwa penggunaan cluster munitions oleh Rusia masuk ke dalam kejahatan perang, hal ini dijawab berdasarkan Statute of the International Criminal Court pasal 8(b) yang mana dampak dari penggunaan cluster munitions telah sesuai sebagaimana tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang dalam aturan tersebut.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN ANNUAL DAN BIENNIAL (IMPLEMENTATION) REPORT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES (CITES) 1973 DI INDONESIA Damayanti, Alfina; Sagio, Ibrahim; Arsensius, Arsensius
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.73137

Abstract

Abstract  Convention On International Trade of Endangered Species (CITES) 1973 as an international treaty aimed at protecting flora and fauna from extinction due to international trade makes a mechanism of control of international trade in species of flora and fauna.  To support the implementation of this trade control system, the state is required to collect reports known as the Annual Report and Biennial (Implementation) Report.  Indonesia, as a member state of CITES, has the obligation to carry out such reporting in accordance with existing regulations. This study aims to identify and analyse the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia, especially related to the Annual Report and Biennial (Implementation) Report. These reports play an important role in monitoring Indonesia's compliance with CITE provisions. The research method used is data collection through literature study, document analysis, and policy analysis related to CITES Annual and Biennial (Implementation) Report reporting. The collected data will be analysed to see the extent of Indonesia's compliance in carrying out reporting obligations and what obstacles are faced by Indonesia in its implementation. The results of this study are expected to provide a better understanding of the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia. In addition, this research is also expected to provide recommendations and inputs for the government and relevant stakeholders to improve the quality and compliance with reporting obligations as a commitment to protect endangered wildlife through the implementation of CITES.  Abstrak  Convention On International Trade Of Endangered Species (CITES) 1973 sebagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan akibat perdagangan internasional membuat suatu mekanisme kontrol perdagangan internasional spesies flora dan fauna. Untuk mendukung terlaksananya sistem kontrol perdagangan ini maka negara diwajibkan untuk mengumpulkan laporan yang dikenal dengan Annual Report dan Biennial (Implementation) Report. Indonesia, sebagai negara pihak anggota CITES memiliki kewajiban melaksanakan pelaporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia, terutama terkait Annual Report dan Biennial (Implementation) Report.. Laporan-laporan ini memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan CITE. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan analisis kebijakan terkait pelaporan Annual dan Biennial (Implementation) Report CITES. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk melihat sejauh mana kepatuhan Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan sebagai komitmen perlindungan terhadap satwa liar terancam punah melalui implementasi CITES.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK GUNA USAHA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 DI KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sumardianto, Bambang; Sagio, Ibrahim; Patra, Rommy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101500

Abstract

Abstract The main focus of this research is how the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province, which has the authority to grant Land Use Rights, implements the provisions stipulated in Government Regulation Number 18 of 2021. This research uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data used in this study are primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. The implementation of the granting of Land Use Rights by the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province complies with applicable regulations, namely Government Regulation Number 18 of 2021 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 18 of 2021. The Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province faces several obstacles, including incomplete supporting documents; overlapping land claims; complex technical and bureaucratic procedures and overlapping regulations; and limited human resources. Keywords: Government Regulation; Implementation; Land Use Rights Abstrak Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki kewenangan untuk memberikan Hak Guna Usaha mengimplementasikan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Implementasi pemberian Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat berhadapan dengan beberapa kendala, yaitu ketidaklengkapan dokumen pendukung; tumpang tindih klaim tanah; prosedur teknis dan birokrasi yang rumit dan regulasi yang tumpang tindih; serta keterbatasan sumber daya manusia. Kata Kunci: Hak Guna Usaha; Implementasi; Peraturan Pemerintah
Pemenuhan Hak Energi Bersih di Pelabuhan Kijing: Pendekatan Partisipatif Berbasis Sustainable Development Goals di Kabupaten Mempawah Elida, Sri Agustriani; Anhari, Radifan; Sagio, Ibrahim; Bangun, Budi H.; Purwanti, Evi; Arsensius; Wulandari, Ria; Kinanti, Fatma Muthia; Darajati, Muhammad Rafi; Azzaulfa, Annisa
Jurnal SOLMA Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v15i1.21810

Abstract

Background: Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan tantangan akses energi bagi masyarakat lokal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas energi bersih (SDG 7) dan memperkuat partisipasi publik. Metode: Pendekatan partisipatif-edukatif digunakan melalui pemetaan sosial, ceramah interaktif, dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 30 peserta. Hasil: Analisis pre-test menunjukkan rendahnya literasi hukum awal (36,8% peserta tidak paham). Pasca-sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan: 84,2% peserta menyatakan materi mudah dipahami, dan 63,1% melaporkan peningkatan pengetahuan yang signifikan ("banyak" hingga "sangat banyak"). Sebanyak 57,9% peserta menilai kegiatan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kesimpulan: Model edukasi partisipatif efektif mentransformasi pemahaman hukum masyarakat menjadi kapasitas advokasi, menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal di kawasan PSN.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE RETAIL SECTOR: MARKET AND BUSINESS MODEL TRANSFORMATION Ibrahim Sagio; Ignatius Septo Pramesworo; Silvia Ekasari
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE Vol. 3 No. 4 (2025): APRIL
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the dynamic landscape of the retail industry, Artificial Intelligence (AI) has become an important catalyst for transformation. The study in this research used a literature review. The research findings show that AI contributes to the personalization of the customer experience, with machine learning algorithms offering personalized product recommendations, increasing engagement, and stimulating sales. In terms of inventory and supply chain management, AI helps optimize stock through accurate forecasting, reduce wastage, and adapt procurement to changing market demands. Automated cashier operations and the use of chatbots effectively reduce waiting times and improve customer service quality. Analysis of the rapid development of consumer behavior through AI allows for more responsive and aspiring marketing strategies.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Alexander, Muhammad Alhadiansyah Anhari, Radifan Arsensius Arsensius, Arsensius Azzaulfa, Annisa Bangun, Budi H. Budi Hermawan Bangun Damayanti, Alfina Doan Mauli Tua Siahaan Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Erwin Erwin Erwin Evi Purwanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Ignatius Septo Pramesworo Istigfar, Arif Itasari, Endah R. M. Rafi Rommy Patra Silvia Ekasari Sri Ismawati Stevany, Stevany Sumardianto, Bambang Syamsiar, Syamsiar Thomas, Silvester Tjhaiyadi, Yuni