Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Yudisial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation International Journal of Social and Education (INJOSEDU) Nestor Tanjungpura Journal Of Law Tanjungpura Acta Borneo Journal Tanjungpura Legal Review
Sagio, Ibrahim
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KEPASTIAN HUKUM ATAS HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA stevany, stevany; Sagio, Ibrahim; Alhadiansyah, Alhadiansyah
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.67255

Abstract

AbstractThe authors raised the issue of legal certainty regarding the distribution of joint assets after a divorce based on Chinese customary law. In the provisions of Article 37 of Law Number 1 of 1974 which states that "If a marriage is broken up due to divorce, joint assets are regulated according to their respective laws, namely according to religious law, customary law, and other laws. Based on the foregoing, the purpose of writing this thesis is to analyze the status of shared assets acquired during marriages performed according to Chinese custom and to analyze the legal certainty of sharing joint assets after divorce in traditional Chinese marriages. The research use empirical normative research with a case approach and a statute approach.Based on the results of the research, the answer was that the position of joint property in Chinese society after the divorce occurred, that is, the husband's assets that had existed before the marriage took place remained in control and fully belonged to the husband, while the wife's assets that had existed before the marriage took place remained in the hands of the husban,. mastery and fully become the right of the wife. Regarding joint assets acquired during marriage, both husband and wife can use them according to their agreement. The legal certainty of the distribution of joint assets after a divorce in Chinese custom, namely for joint assets if there is no agreement regarding the distribution, then the Civil Law Code applies. , where the division of joint assets in the event of a divorce is divided by 2 (two), both the assets brought before and acquired during the marriage along with the debts. For the distribution of union assets in the form of movable objects, in practice these objects can be directly divided in half according to the value of the goods. For fixed objects in the form of land, the land is sold first and then the proceeds from the sale are divided in half and for the distribution of land that is under guarantee status, the land can be auctioned off for debt repayment and the remainder can be divided in half between the ex-husband and wife.AbstrakDalam penelitian ini, penulis mengangkat masalah kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan hukum adat Tionghoa. Dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Jika suatu perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu menurut hukum agama, hukum adat, dan undang-undang lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang dilakukan menurut adat Tionghoa dan menganalisis kepastian hukum pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perkawinan adat Tionghoa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian,kedudukan harta bersama dalam masyarakat Tionghoa setelah terjadi perceraian, yaitu harta suami yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan tetap dikuasai dan sepenuhnya menjadi milik suami, sedangkan harta kekayaan istri yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan tetap berada di tangan suami, penguasaan dan sepenuhnya menjadi hak istri. Mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, baik suami maupun istri dapat menggunakannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Kepastian hukum pembagian harta bersama setelah perceraian dalam adat Tionghoa, yaitu untuk harta bersama jika tidak ada kesepakatan mengenai pembagian, maka berlaku KUH Perdata. , dimana pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian dibagi 2 (dua), baik harta yang dibawa sebelum dan diperoleh selama perkawinan beserta hutang-hutangnya. Untuk pembagian harta gabungan yang berupa benda bergerak, dalam prakteknya benda-benda tersebut dapat langsung dibagi dua sesuai dengan nilai barangnya. Untuk benda tetap berupa tanah terlebih dahulu dijual tanahnya kemudian hasil penjualannya dibagi dua dan untuk pembagian tanah yang berstatus jaminan tanahnya dapat dilelang untuk pelunasan utang dan sisanya dapat dibagi dua antara mantan suami dan istri.
LEGALITAS PENGGUNAAN PELURU KLASTER (CLUSTER MUNITIONS) DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA Istigfar, Arif; Sagio, Ibrahim; Arsensius, Arsensius
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.74449

Abstract

AbstractThis article discusses the legality of Russia's use of cluster munitions in its armed conflict against Ukraine under humanitarian law. The case began when Russia started its invasion of Ukraine on February 24, 2022, to support pro-Russian separatists in Donbass. During the invasion, Russia used weapons called cluster munitions, which have been rejected by many countries worldwide. These weapons are considered dangerous because they cannot distinguish between combatants and civilians. Additionally, cluster munitions pose a long-term threat as they may fail to explode and become landmines, terrorizing all groups of people indiscriminately. Given the impact of cluster munitions, the legality of their use based on humanitarian law and whether their use constitutes a war crime are questionable. The results of this study prove that Russia's use of cluster munitions against Ukraine in the armed conflict that began in 2022 is illegal. The conclusion is based on the fact that the impact of cluster munitions is not in line with the regulations and protections established by the Hague Regulations and Additional Protocol I of 1977, which form part of the customary law of war on land. These rules must be adhered to by all countries involved in an armed conflict on land. Furthermore, it is also proven that Russia's use of cluster munitions constitutes a crime.AbstrakArtikel ini membahas tentang Legalitas Penggunaan Cluster Munitions Oleh Rusia Dalam Konflik Bersenjata Terhadap Ukraina Berdasarkan Hukum Humaniter. Perkara ini dimulai saat Rusia memulai invasinya ke Ukraina pada 24 Februari 2022 untuk membantu para separatis pro Rusia yang berada di wilayah Donbas. Dalam penginvasian yang berlangsung, Rusia menggunakan senjata yang telah ditolak penggunaannya oleh banyak negara di dunia, yaitu cluster munitions. Senjata ini merupakan senjata yang dianggap berbahaya karena tidak dapat membedakan sasarannya antara kombatan dan masyarakat sipil. Selain itu, cluster munitions dinilai dapat menjadi momok berbahaya dalam jangka panjang paska perang karena memiliki kemungkinan gagal meledak dan akan berakhir menjadi ranjau darat yang meneror bagi seluruh golongan masyarakat tanpa pandang bulu. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh cluster munitions, maka dipertanyakan bagaimana legalitas dari penggunaan cluster munitions berdasarkan hukum humaniter dan apakah penggunaannya termasuk sebagai kejahatan perang. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan cluster munitions oleh Rusia terhadap Ukraina dalam konflik bersenjatanya yang dimulai tahun 2022 adalah illegal, hal ini didasarkan karena dampak yang ditimbulkan oleh cluster munitions tidaklah sejalan dengan hal-hal yang diatur dan dilindungi oleh Hague Regulation dan Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagai hukum kebiasaan perang di darat. Aturan tersebut merupakan aturan yang harus ditaati oleh semua negara jika timbul suatu konflik bersenjata di darat. Selain itu dibuktikan pula bahwa penggunaan cluster munitions oleh Rusia masuk ke dalam kejahatan perang, hal ini dijawab berdasarkan Statute of the International Criminal Court pasal 8(b) yang mana dampak dari penggunaan cluster munitions telah sesuai sebagaimana tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang dalam aturan tersebut.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN ANNUAL DAN BIENNIAL (IMPLEMENTATION) REPORT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES (CITES) 1973 DI INDONESIA Damayanti, Alfina; Sagio, Ibrahim; Arsensius, Arsensius
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.73137

Abstract

Abstract  Convention On International Trade of Endangered Species (CITES) 1973 as an international treaty aimed at protecting flora and fauna from extinction due to international trade makes a mechanism of control of international trade in species of flora and fauna.  To support the implementation of this trade control system, the state is required to collect reports known as the Annual Report and Biennial (Implementation) Report.  Indonesia, as a member state of CITES, has the obligation to carry out such reporting in accordance with existing regulations. This study aims to identify and analyse the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia, especially related to the Annual Report and Biennial (Implementation) Report. These reports play an important role in monitoring Indonesia's compliance with CITE provisions. The research method used is data collection through literature study, document analysis, and policy analysis related to CITES Annual and Biennial (Implementation) Report reporting. The collected data will be analysed to see the extent of Indonesia's compliance in carrying out reporting obligations and what obstacles are faced by Indonesia in its implementation. The results of this study are expected to provide a better understanding of the implementation of CITES reporting obligations in Indonesia. In addition, this research is also expected to provide recommendations and inputs for the government and relevant stakeholders to improve the quality and compliance with reporting obligations as a commitment to protect endangered wildlife through the implementation of CITES.  Abstrak  Convention On International Trade Of Endangered Species (CITES) 1973 sebagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan akibat perdagangan internasional membuat suatu mekanisme kontrol perdagangan internasional spesies flora dan fauna. Untuk mendukung terlaksananya sistem kontrol perdagangan ini maka negara diwajibkan untuk mengumpulkan laporan yang dikenal dengan Annual Report dan Biennial (Implementation) Report. Indonesia, sebagai negara pihak anggota CITES memiliki kewajiban melaksanakan pelaporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia, terutama terkait Annual Report dan Biennial (Implementation) Report.. Laporan-laporan ini memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan CITE. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan analisis kebijakan terkait pelaporan Annual dan Biennial (Implementation) Report CITES. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk melihat sejauh mana kepatuhan Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan CITES di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan sebagai komitmen perlindungan terhadap satwa liar terancam punah melalui implementasi CITES.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Alexander, Muhammad Alhadiansyah Arsensius Arsensius, Arsensius Bangun, Budi H. Budi Hermawan Bangun Damayanti, Alfina Doan Mauli Tua Siahaan Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Erwin Erwin Erwin Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Ignatius Septo Pramesworo Istigfar, Arif Itasari, Endah R. Kamarullah Kamarullah M. Rafi Purwanti, Evi Silvia Ekasari Sri Ismawati Stevany, Stevany Syamsiar, Syamsiar Thomas, Silvester Tjhaiyadi, Yuni