Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.636
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Locus Journal of Academic Literature Review JUDGE: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Society and Law
Sumarno
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Implications and Legal Aspects of Online Gambling According to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Batua Hamonangan; T. Riza Zarzani; Sumarno
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v2i2.116

Abstract

Online gambling has become a significant phenomenon in the current digital era, giving rise to various implications and legal aspects that need to be considered. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) is one of the relevant legal foundations in regulating online gambling activities. The legal implications of online gambling according to the ITE Law include recognition of electronic evidence, law enforcement against violations that occur online, and protection of consumers involved in online gambling transactions. Legal aspects that need to be considered include determining legal sanctions for online gambling players, the obligation of organizers to comply with the provisions of the ITE Law, and efforts to prevent and overcome harmful online gambling practices. By understanding the implications and aspects of this law, it is hoped that a safer and more orderly digital environment can be created for people in their online activities.
Problematika Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia Zulkifli Lubis; Sumarno; Edwin Syarizal Pohan; Maya Sari Novita; Devi Nur Anisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7557

Abstract

Korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi karena korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki kehendak dan sikap batin sebagaimana manusia. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, bagaimana konsep pembuktian kesalahan korporasi, serta apa saja problematika yang dihadapi dalam pembuktian kesalahan korporasi pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, pembuktian kesalahan korporasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tidak adanya ukuran yang pasti mengenai bentuk kesalahan korporasi, sulitnya menentukan hubungan antara tindakan pengurus dengan korporasi, serta belum seragamnya penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai parameter pembuktian kesalahan korporasi guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Pertanggungjawaban Sanksi Tindak Pidana terhadap Anak sebagai Perantara Narkotika (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj) M. Adnan; Syahranuddin; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2257

Abstract

Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkotika menimbulkan dilema hukum yang kompleks antara perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Studi ini menganalisis tanggung jawab pidana anak atas tindak pidana narkotika melalui studi kasus Keputusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2024/PN BNJ. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana anak dalam kasus narkotika dan kesesuaian sanksi sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, kasus, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang narkotika, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana anak dalam kejahatan narkotika memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari pelaku dewasa, dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial anak. Namun, sanksi berupa hukuman penjara 6 bulan di pusat penahanan anak dan pelatihan kerja selama 3 bulan tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif yang diamanatkan oleh hukum sistem peradilan pidana anak. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun hakim telah berupaya menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak, implementasinya masih belum optimal karena sanksi yang dijatuhkan memprioritaskan pencegahan daripada rehabilitasi. Keputusan untuk tidak mengabulkan permintaan pengembalian anak kepada orang tuanya menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan keadilan restoratif. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman petugas penegak hukum tentang pendekatan khusus terhadap peradilan anak dan untuk mengoptimalkan penggunaan sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan tujuan perlindungan dan bimbingan anak.
WITCHCRAFT FROM THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 252 PARAGRAPH (1) OF THE 2023 CRIMINAL CODE AND ITS IMPLICATIONS FOR LEGAL CERTAINTY Muhammad Iqbal Rifai; Chairuni Nasution; Sumarno
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 1 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation of witchcraft under Article 252 paragraph (1) of the 2023 Criminal Code represents a criminal law response to a social phenomenon that continues to exist within Indonesian society. Witchcraft is often associated with supernatural practices that may generate fear, social conflict, and potential violence; therefore, the state considers it necessary to establish legal norms to regulate such practices. This study aims to analyze the juridical basis of the article, the elements of the criminal offense as formulated, and its implications for legal certainty and law enforcement practices. The method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches through a literature review. The results indicate that the criminalization of witchcraft in the new Criminal Code does not focus on proving the existence of supernatural powers, but rather on the act of a person who declares or offers services by claiming supernatural abilities that may cause suffering, illness, or death. This formulation categorizes Article 252 as a formal offense, thereby directing proof toward the perpetrator’s observable actions. This regulation is intended to protect society from fraud, psychological manipulation, and social conflict. However, the norm still has the potential to create multiple interpretations if not accompanied by clear interpretative guidelines, particularly in distinguishing between personal beliefs and criminal acts.
ASPECTS OF LEGAL PROTECTION AND LEGAL CERTAINTY FOR MEDICAL PERSONNEL AND HEALTH WORKERS IN HEALTH SERVICE PRACTICES IN HOSPITALS Marzuki; Sumarno; Irsyam Ridawati
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 1 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze legal protection and legal certainty for medical personnel in the practice of health services in hospitals, by highlighting various regulations that regulate the rights and obligations of medical personnel, doctors, and hospitals in providing health services. Legal protection for medical personnel is regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health, especially in Article 273, which guarantees the right of medical personnel to obtain legal protection while acting in accordance with applicable professional standards and procedures. This article provides legal certainty for medical personnel to be able to carry out their duties with a sense of security and avoid unfounded legal threats, as long as medical actions are taken in accordance with the principles of professionalism and ethics. The rights and obligations of doctors to patients are regulated in various provisions in this law, with emphasis on Article 274 which regulates the obligation of doctors to provide safe, quality, and in accordance with applicable professional standards. Doctors are required to provide a clear and thorough explanation to the patient about the medical procedure to be performed and the potential risks, and obtain approval from the patient or his family before performing the medical procedure. This aims to ensure that patients make informed decisions and that there is no violation of the patient's right to bodily autonomy. Furthermore, the hospital's obligation to provide protection for medical personnel is regulated in Article 273 and Article 274. Hospitals as health service providers have the responsibility to create a safe working environment for medical personnel and provide protection from potential physical and legal threats that are not in accordance with existing regulations. Hospitals are also obliged to ensure that every medical action carried out by medical personnel is in accordance with the applicable standard operating procedures (SOPs) and provides facilities to resolve medical disputes that may arise, either through mediation or appropriate legal processes. Through this study, it is hoped that it can be revealed how effective the legal protection provided to medical personnel in hospitals, as well as how hospitals' obligations are in supporting the sustainability of safe and professional medical practices. In addition, this study also aims to provide recommendations related to improvements in the legal protection system for medical personnel, in order to create better legal certainty in the practice of health services in hospitals
Co-Authors Ahmad Irham Tajhi Alfonso Pahala Manihuruk Bambang Agus Pariyono Batua Hamonangan Beni Satria Chairuni Nasution Devi Nur Anisa Doni Sabdan Tanjung Edwin Syarizal Pohan Eka Fitri Lestari Husna Farisah Irsyam Ridawati Ismaidar I, Ismaidar Ismaidar Ismaidar Ismawan Adrianto Khairudin Siregar Leonard M. Adnan Martinus Bosko Sinaga Marzuki Maya Sari Novita Muhamad Ilham Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Rifai Redyanto Sidi Rita Nofianti* Ronnie Juliandri Suci Ramadani Syahranuddin Syaiful Asmi Hasibuan Tengku Riza Zarzani N Zulkifli Lubis