Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Locus Journal of Academic Literature Review JUDGE: Jurnal Hukum TOFEDU: The Future of Education Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum International Journal of Society and Law
Sumarno
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Implications and Legal Aspects of Online Gambling According to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Batua Hamonangan; T. Riza Zarzani; Sumarno
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v2i2.116

Abstract

Online gambling has become a significant phenomenon in the current digital era, giving rise to various implications and legal aspects that need to be considered. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) is one of the relevant legal foundations in regulating online gambling activities. The legal implications of online gambling according to the ITE Law include recognition of electronic evidence, law enforcement against violations that occur online, and protection of consumers involved in online gambling transactions. Legal aspects that need to be considered include determining legal sanctions for online gambling players, the obligation of organizers to comply with the provisions of the ITE Law, and efforts to prevent and overcome harmful online gambling practices. By understanding the implications and aspects of this law, it is hoped that a safer and more orderly digital environment can be created for people in their online activities.
Problematika Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia Zulkifli Lubis; Sumarno; Edwin Syarizal Pohan; Maya Sari Novita; Devi Nur Anisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7557

Abstract

Korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi karena korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki kehendak dan sikap batin sebagaimana manusia. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, bagaimana konsep pembuktian kesalahan korporasi, serta apa saja problematika yang dihadapi dalam pembuktian kesalahan korporasi pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, pembuktian kesalahan korporasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tidak adanya ukuran yang pasti mengenai bentuk kesalahan korporasi, sulitnya menentukan hubungan antara tindakan pengurus dengan korporasi, serta belum seragamnya penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai parameter pembuktian kesalahan korporasi guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Pertanggungjawaban Sanksi Tindak Pidana terhadap Anak sebagai Perantara Narkotika (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj) M. Adnan; Syahranuddin; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2257

Abstract

Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkotika menimbulkan dilema hukum yang kompleks antara perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Studi ini menganalisis tanggung jawab pidana anak atas tindak pidana narkotika melalui studi kasus Keputusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2024/PN BNJ. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana anak dalam kasus narkotika dan kesesuaian sanksi sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, kasus, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang narkotika, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana anak dalam kejahatan narkotika memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari pelaku dewasa, dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial anak. Namun, sanksi berupa hukuman penjara 6 bulan di pusat penahanan anak dan pelatihan kerja selama 3 bulan tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif yang diamanatkan oleh hukum sistem peradilan pidana anak. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun hakim telah berupaya menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak, implementasinya masih belum optimal karena sanksi yang dijatuhkan memprioritaskan pencegahan daripada rehabilitasi. Keputusan untuk tidak mengabulkan permintaan pengembalian anak kepada orang tuanya menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan keadilan restoratif. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman petugas penegak hukum tentang pendekatan khusus terhadap peradilan anak dan untuk mengoptimalkan penggunaan sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan tujuan perlindungan dan bimbingan anak.
WITCHCRAFT FROM THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 252 PARAGRAPH (1) OF THE 2023 CRIMINAL CODE AND ITS IMPLICATIONS FOR LEGAL CERTAINTY Muhammad Iqbal Rifai; Chairuni Nasution; Sumarno
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 1 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation of witchcraft under Article 252 paragraph (1) of the 2023 Criminal Code represents a criminal law response to a social phenomenon that continues to exist within Indonesian society. Witchcraft is often associated with supernatural practices that may generate fear, social conflict, and potential violence; therefore, the state considers it necessary to establish legal norms to regulate such practices. This study aims to analyze the juridical basis of the article, the elements of the criminal offense as formulated, and its implications for legal certainty and law enforcement practices. The method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches through a literature review. The results indicate that the criminalization of witchcraft in the new Criminal Code does not focus on proving the existence of supernatural powers, but rather on the act of a person who declares or offers services by claiming supernatural abilities that may cause suffering, illness, or death. This formulation categorizes Article 252 as a formal offense, thereby directing proof toward the perpetrator’s observable actions. This regulation is intended to protect society from fraud, psychological manipulation, and social conflict. However, the norm still has the potential to create multiple interpretations if not accompanied by clear interpretative guidelines, particularly in distinguishing between personal beliefs and criminal acts.
ASPECTS OF LEGAL PROTECTION AND LEGAL CERTAINTY FOR MEDICAL PERSONNEL AND HEALTH WORKERS IN HEALTH SERVICE PRACTICES IN HOSPITALS Marzuki; Sumarno; Irsyam Ridawati
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 1 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze legal protection and legal certainty for medical personnel in the practice of health services in hospitals, by highlighting various regulations that regulate the rights and obligations of medical personnel, doctors, and hospitals in providing health services. Legal protection for medical personnel is regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health, especially in Article 273, which guarantees the right of medical personnel to obtain legal protection while acting in accordance with applicable professional standards and procedures. This article provides legal certainty for medical personnel to be able to carry out their duties with a sense of security and avoid unfounded legal threats, as long as medical actions are taken in accordance with the principles of professionalism and ethics. The rights and obligations of doctors to patients are regulated in various provisions in this law, with emphasis on Article 274 which regulates the obligation of doctors to provide safe, quality, and in accordance with applicable professional standards. Doctors are required to provide a clear and thorough explanation to the patient about the medical procedure to be performed and the potential risks, and obtain approval from the patient or his family before performing the medical procedure. This aims to ensure that patients make informed decisions and that there is no violation of the patient's right to bodily autonomy. Furthermore, the hospital's obligation to provide protection for medical personnel is regulated in Article 273 and Article 274. Hospitals as health service providers have the responsibility to create a safe working environment for medical personnel and provide protection from potential physical and legal threats that are not in accordance with existing regulations. Hospitals are also obliged to ensure that every medical action carried out by medical personnel is in accordance with the applicable standard operating procedures (SOPs) and provides facilities to resolve medical disputes that may arise, either through mediation or appropriate legal processes. Through this study, it is hoped that it can be revealed how effective the legal protection provided to medical personnel in hospitals, as well as how hospitals' obligations are in supporting the sustainability of safe and professional medical practices. In addition, this study also aims to provide recommendations related to improvements in the legal protection system for medical personnel, in order to create better legal certainty in the practice of health services in hospitals
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp) Gian Randa Juangsah; Sumarno; Lidya Rahmadhani Hasibuan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2255

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp. Kasus tersebut melibatkan seorang anak berusia 17 tahun yang dijatuhi hukuman penjara karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka serius pada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan meneliti ketentuan normatif dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melihat penerapannya dalam praktik peradilan. Sumber data penelitian meliputi undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi batas usia yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, jenis dan beratnya kejahatan yang dijatuhkan harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, sehingga berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku dewasa. Dalam kasus ini, hakim menyeimbangkan aspek kepastian hukum, perlindungan anak, dan keadilan bagi korban. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan keadilan restoratif, hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara karena tingkat kesalahan dan konsekuensinya sangat berat.
Harmonization of Narcotics Criminal Law: Reconstructing the Paradigm for Aligning Law No. 35 of 2009 with Law No. 1 of 2023 from the Perspective of the Lex Specialis Principle Reyhand Parlindungan; Sumarno; Suci Ramadhani; Aries Kata Ginting; Daniel Naibaho
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/injects.v6i2.1645

Abstract

The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP) has initiated a fundamental shift in Indonesia’s criminal law doctrine, moving from a predominantly retributive and punitive paradigm toward a restorative and rehabilitative approach to justice. Nevertheless, narcotics-related offenses remain governed by Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which occupies the position of a lex specialis systematica within the Indonesian legal system. This normative legal research aims to examine the urgency of juridical harmonization between these two legislative frameworks and to analyze the role of a legislative adjustment mechanism in eliminating normative dualism. Employing both a statutory approach and a conceptual approach, this study reveals that inconsistencies between the National Criminal Code and the Narcotics Law, particularly regarding mandatory minimum sentencing provisions and alternative penal mechanisms, have the potential to generate legal uncertainty (rechtsonzekerheid). Such normative discrepancies may create difficulties in the uniform application of criminal law and undermine the objectives of legal reform. Accordingly, this study argues that the reformulation of penal policy must be accommodated through a comprehensive adjustment statute designed to harmonize the relationship between the National Criminal Code and the Narcotics Law. Such harmonization is essential to ensuring proportionality in sentencing, particularly by differentiating between perpetrators involved in illicit narcotics trafficking as part of organized criminal networks and narcotics users who should be regarded primarily as victims of substance abuse requiring rehabilitation and restorative intervention
PELINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASCA PEMBARUAN APLIKASI SATUSEHAT DALAM PERSPEKTIF PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Hilbertus Sumplisius M. Wau; Henry Aspan; Sumarno Sumarno
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i1.772

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan aplikasi SATUSEHAT sebagai platform nasional pengelolaan data kesehatan masyarakat. Namun, pembaruan aplikasi SATUSEHAT menimbulkan polemik baru terkait hilangnya data pribadi pasien COVID-19, termasuk riwayat vaksinasi dan hasil tes PCR. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran atas Pelindungan data pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pelindungan data pribadi di Indonesia serta menilai implementasinya terhadap kasus hilangnya data pasien pasca pembaruan SATUSEHAT, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi di lapangan masih lemah. Pemerintah sebagai pengendali data belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukum dalam melindungi data pribadi, terutama dalam hal pemberitahuan insiden, pemulihan data, dan jaminan keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki sistem keamanan data, serta memastikan Pelindungan hukum bagi seluruh subjek data dalam sistem layanan kesehatan digital.
JURIDICAL ANALYSIS OF MINIMUM CRIMINAL IMPOSITIONS FOR PERSONS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS (STUDY OF DECISION NUMBER 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn) Ricky Pratama Ginting; Sumarno; T. Riza Zarzani
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i3.1598

Abstract

The crime of corruption is a serious crime and must be eradicated in the Unitary State of the Republic of Indonesia, because it can harm the country. In terms of preventing and eradicating corruption, Indonesia has regulated it in Law number 20 of 2001 as an amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In this research, there are 3 discussions that will be explained in this research, namelyWhat is the role of judges in applying minimum criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of corruption according to the provisions of the law, what are the basic considerations of judges in imposing sentences below the minimum threat for perpetrators of criminal acts of corruption and what is the legal basis for the judge's rationale for imposing criminal sanctions below the minimum for criminal acts of corruption? , in accordance with the provisions of Law Number 20 of 2001regarding changes to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimesin accordance with the provisions of Article 2 Paragraph (1) Every person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation which can harm state finances or the state economy, shall be punished with life imprisonment or a minimum imprisonment of 4 (four) years. and a maximum of 20 (twenty) years and a fine of at least IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). However, in the case of this research, the judge decided the case was below the minimum sentence.
PARAMETER KESALAHAN KORPORASI DALAM TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 Muhammad Fadly Abdina; Suci Ramadani; Sumarno
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1617

Abstract

Perkembangan kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Regulasi mengenai prosedur penanganan kasus pidana oleh korporasi di Indonesia diatur melalui PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Namun, regulasi tersebut belum memberikan parameter yang jelas dan terukur mengenai bentuk kesalahan korporasi dalam kejahatan korupsi, sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapannya di praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi parameter kesalahan korporasi dalam tanggung jawab pidana kejahatan korupsi berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan menganalisis penerapan parameter kesalahan korporasi dalam praktik peradilan untuk kejahatan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum untuk tanggung jawab pidana korporasi, tetapi belum mengatur secara rinci indikator kesalahan korporasi sebagai dasar hukuman. Dalam praktik peradilan, hakim menggunakan berbagai interpretasi dalam menentukan kesalahan korporasi, khususnya terkait keuntungan korporasi, membiarkan tindakan kriminal, dan kegagalan korporasi untuk mencegah korupsi. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan perbedaan dalam penerapan tanggung jawab pidana korporasi. Oleh karena itu, diperlukan parameter kesalahan korporasi yang lebih jelas dan terukur untuk memastikan kepastian hukum dan penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi yang melibatkan korporasi.
Co-Authors Ahmad Irham Tajhi Alfonso Pahala Manihuruk Andronius Basado Siahaan Aries Kata Ginting Bambang Agus Pariyono Batua Hamonangan Beni Satria Bima Agung Wibowo Chairuni Nasution Daniel Naibaho Devi Nur Anisa Doni Sabdan Tanjung Edwin Syarizal Pohan Eka Fitri Lestari Gian Randa Juangsah Henry Aspan Hilbertus Sumplisius M. Wau Husna Farisah Irsyam Ridawati Ismaidar I, Ismaidar Ismaidar Ismaidar Ismawan Adrianto Khairudin Siregar Leonard Lidya Rahmadhani Hasibuan M. Adnan Martinus Bosko Sinaga Martinus Bosko Sinaga Marzuki Maya Sari Novita Muhamad Ilham Muhammad Fadly Abdina Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Rifai Redyanto Sidi Reyhand Parlindungan Ricky Pratama Ginting Rita Nofianti Ronnie Juliandri Sonya Evalin Br. Silalahi Suci Ramadani Suci Ramadani Suci Ramadhani Syahranuddin Syaiful Asmi Hasibuan Tengku Riza Zarzani N Zulkifli Lubis