Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.367
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Hukum Lex Generalis AloHA International Journal of Health Advancement (AIJHA) Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora National Conference on Applied Business, Education & Technology (NCABET) PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Gloria Justitia Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Sapto Hermawan
Universitas Sebelas Maret
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN PAJAK DALAM RANGKA REALOKASI APBD UNTUK MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA BBM Andara Hafzha Gustria Putri; Jagad Rahma Widanti; Nendira Putri Cahyani; Nikita Ananda Beatrix; Salsabila Adinda Putri; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.55838

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pemerintah daerah melalui pajak daerah dalam menanggulangi kenaikan harga BBM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa pelaksanaan realokasi anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah harus berhati-hati, cermat, dan waspada terhadap inflasi, terutama terkait dengan harga pangan karena komoditas pangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan. Pemda bisa menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD untuk mengatasi masalah akibat penyesuaian harga BBM. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional. Subsidi BBM sering mengalami fenomena salah sasaran, subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat atau lebih, tergolong mampu atau berkecukupan dengan pendapatan di atas golongan kurang mampu. Pelaksanaan subsidi BBM oleh Pemda Kabupaten/Kota untuk armada terkendala teknis pelaksanaannya, karena sebagian besar armada bus terutama armada barang sebagian besar dimiliki oleh non daerah.
SINERGI TARIK ULUR KENAIKAN BBM, KEBIJAKAN STIMULUS PERPAJAKAN DAN DAMPAK EKONOMI Callysta Qabil; Christivany Purba; Maulidya Shamira Putri Prabowo; Nurul Ernawati; Rafina Wiyanti Hanafiah; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.55953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sinergi Tarik Ulur Kenaikan BBM, Kebijakan Stimulus Perpajakan dan Dampak Ekonomi. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus untuk melawan respon kaum intelektual, lawan politik, mahasiswa, buruh, dan masyarakat, agar situasi dan kondisi perekonomian nasional tetap terkendali, mengantisipasi keresahan masyarakat, dan membuktikan kinerja konstitusional. Kebijakan alokasi subsidi BBM dalam UU APBN merupakan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan pemerintah daerah harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah/pemkot untuk menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD, yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi masalah kenaikan harga BBM. Realisasi APBD masih 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Pemerintah juga telah memberikan bantalan sosial yang merupakan salah satu shock absorber dalam meredam gejolak akibat potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan harga minyak.
TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) SERTA PERANNYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DI INDONESIA Marsha Azhar Nadhira; Sapto Hermawan; Rosita Candrakirana
Gloria Justitia Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4393

Abstract

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang dasar hukum dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta bagaimana implementasi perannya sebagai salah satu instrumen yang berperan dalam memberikan program perlindungan kepada masyarakat yang memiliki posisi sebagai konsumen di dalam komoditas pasar global. LPKSM termasuk dalam lembaga non-pemerintah yang diakui di bidang perlindungan konsumen dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, sesuai dengan amanat Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. LPKSM dalam fungsi pengawasannya berdasarkan pada pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Implementasi dari amanat Undang-Undang kepada LPKSM, dalam beberapa tahun terakhir mengalami perbaikan meskipun masih jauh dari kata ideal. Pelaksanaan program penyuluhan mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat telah dilakukan dua pada tahun 2021 yang diikuti oleh 502 orang, dan berbagai bentuk advokasi dan pengaduan kepada stake holder mengenai kasus yang merugikan masyarakat sebagai konsumen sudah dilakukan. Namun, evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan, revisi substansi undang-undang yang masih tidak imbang dan masih menguntungkan bagi pihak pelaku usaha dan peningkatan kualitas SDM pengurus LPKSM harus jadi program prioritas untuk menyelesaikan permasalahan pemberian program perlindungan bagi konsumen di Indonesia.
Efektivitas Pajak Karbon sebagai Strategi Mitigasi Perubahan Iklim Perspektif Hakim Pajak di Indonesia Lintang Rayi; Rahayu Subekti; Sapto Hermawan
PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56721/pledoi.v3i1.326

Abstract

This research analyzes the passing of regulations imposing a tax on carbon, discusses the effectiveness of implementing a carbon tax as well as the knowledge and opinions of tax judges regarding these regulations. Carbon emissions have a big influence on climate change, the more carbon emissions increase, the worse the environment becomes and is detrimental to all creatures on earth, therefore it is important to immediately reduce carbon emissions and control climate change. Seeing that Finland, Sweden and other countries have succeeded in reducing carbon gas emissions by implementing a carbon tax, the government decided to implement a carbon tax in Indonesia in the hope that it will reach the point of net zero emissions in accordance with the agreement in the Paris Agreement. In implementing a policy there must be regulations, for carbon taxes, the law enforcement will be enforced by the tax court. Tax judges must understand about Carbon Tax. By conducting this research, it is known that the differences in opinion of each judge mean that not all judges agree with the implementation of the carbon tax.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) Pada Produk Tabir Surya X Nabilla Dhinggar Arumbi; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.127

Abstract

The high public demand for sunscreen creates business opportunities for entrepreneurs. However, due to this substantial demand, it cannot be denied that some business actors resort to deceptive practices to maximize profits. This includes distributing sunscreen with exaggerated SPF claims or overclaiming SPF, indicating that the lab test results differ from what is stated on the label. The research method employed is qualitative, with a normative-empirical type of juridical research. The findings reveal that overclaiming constitutes a violation of consumer rights under Article 4 of the UUPK. Additionally, business actors infringe upon other provisions, namely, Articles 7, 8, and 17 of the aforementioned law. The responsibility of business actors for SPF overclaims is outlined in Article 19 of the UUPK, compelling them to compensate consumers for resulting damages. This serves as an implementation of Liability Based on Fault and Product Liability.
Peran Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Dalam Perspektif LingkunganPeran Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Dalam Perspektif Lingkungan Francisca Devina Putri Guntur; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2024): Januari : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i1.72

Abstract

This study examines the role of the Peatland and Mangrove Restoration Agency (BRGM) in the environmental context of Indonesia. Based on the analysis of factors strengthening community institutions, BRGM's strategic objectives for 2021-2024, key performance indicators for BRGM in 2023, and future challenges, this research concludes that BRGM plays a crucial role in advocating for the sustainability of peatland and mangrove ecosystems. Through its commitment to supporting peatland restoration, mangrove rehabilitation, community empowerment, and enhancing good governance, BRGM aims to address complex environmental and social challenges in the future. The implications of this research highlight the importance of collaboration between the government, private sector, and communities in preserving natural ecosystems and enhancing collective well-being.
Fungsi Pengaturan Sistem Pendidikan Pesantren Sebagai Instrumen Terwujudnya Manusia Yang Unggul Aristo Lanang Langgeng Asmoro; Lego Karjoko; Sapto Hermawan
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.178

Abstract

The regulation of the pesantren education system provides a legal guarantee for the continuity of pesantren education in Indonesia. The regulation is expected to be an instrument in realizing superior human beings. Research on the regulatory function of pesantren aims to find out more about the regulation of pesantren. The regulation is dissected to find how the pesantren regulation regulates the entire education system that takes place in the pesantren and then looks for the relationship between the correct regulation and the realization of superior human beings. Using a juridical-normative research approach, this research tries to comprehensively analyze Law No. 18/2019 on Pesantren. Law No. 18/2019 on Pesantren has regulated in detail how pesantren are organized. Equipped with the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 30 of 2020 concerning the Establishment and Implementation of Islamic Boarding Schools and the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 31 of 2020 concerning Islamic Boarding School Education, the series of arrangements then work in harmony to oversee the running of Islamic boarding schools which then produce generations of superior humans.
Kajian Precautionary Principle Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Pada Fasilitas Layanan Kesehatan Lintang Aprilia; Rahayu Subekti; Sapto Hermawan
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 58 ayat (1) UUPPLH 2009 menyatakan bahwa siapa pun yang dalam aktivitasnya menghasilkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan B3 sesuai peraturan yang mengaturnya. Kegiatan pengelolaan Limbah B3 ini termuat di dalam UU No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 serta PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Dalam pengelolaannya ini, Limbah B3 harus memperoleh izin operasional dari pihak yang berwenang. Perizinan ini merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian, dimana prinsip tersebut menjadi dasar hukum dan etika dalam pengelolaan Limbah B3. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pengelolaan Limbah Medis B3 berdasarkan ketentuan pengaturan terkaitnya serta didasarkan atas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang ditinjau dari kaidah hukum positif serta studi kepustakaan. Pengelolaan Limbah Medis B3 di sejumlah fasilitas layanan kesehatan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Prinsip kehati-hatian yang merupakan etika dasar berperan penting dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan Limbah B3, hal ini diterapkan melalui proses perizinan pada kegiatan pengelolaan limbah tersebut.
Disfungsi Asas Kecermatan Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum Anila Robbani; Sunny Ummul Firdaus; Sapto Hermawan
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.9272

Abstract

Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan instrumen penting dalam sistem pendaftaran tanah untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penerbitan SHM yang tidak memenuhi asas kecermatan sehingga menimbulkan cacat administrasi dan sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum disfungsi asas kecermatan terhadap keabsahan SHM yang timbul dalam sengketa perbuatan melawan hukum serta menganalisis tanggung jawab hukum Kantor Pertanahan atas penerbitan SHM yang tidak memenuhi asas kecermatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, disfungsi asas kecermatan dalam penerbitan SHM berimplikasi pada cacat substansi atau legalitas materiil sertifikat sebagai KTUN, sehingga sertifikat yang diterbitkan berdasarkan data yang tidak akurat dan bertentangan dengan AUPB dapat dibatalkan. Kedua, Kantor Pertanahan memiliki tanggung jawab hukum yang diwujudkan melalui perbaikan data pertanahan, mediasi, pembatalan sertifikat, serta bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai ketentuan hukum administrasi dan hukum perdata guna memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penerapan asas kecermatan merupakan syarat fundamental untuk menjamin keabsahan sertifikat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD: ANALISIS KRITIS PUTUSAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI Muhammad Rizal; Sapto Hermawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.3913-3940

Abstract

Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden menjadi salah satu perdebatan konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia modern. Ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis karena dinilai membatasi hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih, yang dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip kedaulatan rakyat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi dalam menguji norma presidential threshold yang berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan memutus perkara judicial review terkait presidential threshold, serta bagaimana putusan tersebut memengaruhi prinsip demokrasi dan keadilan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam argumentasi hukum dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terkait, serta menilai dampak normatifnya terhadap sistem politik dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berdasarkan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan pemilu, dan literatur akademik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan presidential threshold sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy), namun di sisi lain menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan stabilitas pemerintahan dan perlindungan hak politik rakyat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi konstitusional dan penataan ulang kebijakan hukum pemilu agar tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat.
Co-Authors Achmad Arryo Nugroho Adi Sulistiyono Adityas Challysta Joan Paramitha Alfina Faradisa Karin Alma Sanmowa Roida Almira Salma Idellia Alya Fara Nur Afifah Alya Maya Khonsa Rahayu Andara Hafzha Gustria Putri Andina Elok Puri Maharani Anila Robbani Anintya Putri Fadhilah Aqila Rahmada Zulfani Firdaus Aristo Lanang Langgeng Asmoro Asianto Nugroho Asianto Nugroho Ayra Adlina Mahanani Zahra Ayub Torry Satriyo Kusumo Azaa Kamalia Bela Marheni Bella Yuniarti Wienata Callysta Qabil Chacha Feillysita Christina Putri Aroma Ndraha Christivany Purba Clarissa Divanendra Salsabila Davina Monica Ilyas Dinda Tiara Gisani Divanda Permata Wijayatama Dyah Ayu Sri Wilujeng Eunike Dian Octavi Fauziyyah Nur Isya'bani Faya Asyiffa Ferdinand Sihite Francisca Devina Putri Guntur Ghina Khalda Naila Heri Indrajat Husodo, Jadmiko Anom Ima Alyssa Imraatu Justiqanna Andini Jagad Rahma Widanti Jeshika Basaria Tambunan Khoirunnisa Mustika Dewi Kirana Putri Amalia Lego Karjoko Lintang Aprilia Lintang Rayi Markus Ashadi Ardhiantoro Marsha Azhar Nadhira Marshanda Devi Noor Salsabila Maulidya Shamira Putri Prabowo Maylia Wahyu Dwiputri Medelyne Melanesia Maryen Muhammad Akhdan Syafiq Muhammad Haikal Arsya Muhammad Rizal Nabilla Dhinggar Arumbi Nadia Marcella Nadia Nur Afidah Nadia Putri Ibtisamah Nanda Rafi Himawan Nandika Bagus Fahmi Nastiti Alfiya Lukita Sari Nendira Putri Cahyani Nikita Ananda Beatrix Nurul Ernawati Okky Fauzan Trias Anggoro Parakleyto Majma Al-Bahrayn Purwono Sungkowo Raharjo Rafina Wiyanti Hanafiah Rahayu Subekti Ramadhan Arif Novianto Reni Fatmala Sari Retma Rahma Verani Ridwan Setyadarma Rifa Putria Larasati Rizki Ananda Putra Rosita Candrakirana Rossa Putri Juliana Salsabila Adinda Putri Seguito Monteiro Siti Salma Tsalistya Umari Sunny Ummul Firdaus Syalaisha Nathania Fatihaah Tabhita Zahra Madanie Tifani Rizki Dianisa Ulung Ajubah Tri Atmojo Vanessa Maharani Wahyusaputri Waluyo Waluyo Yolva Febreight Arthania Yosephine Adinda D S Zenia Aziz Khoirunisa