Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur dalam Praktik Ketenagakerjaan Nikmah Dalimunthe; Nanda Asri Aulia Harahap
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7701

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, telah mengatur batas usia minimum bekerja serta kewajiban perlindungan khusus bagi anak, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan, hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta sejauh mana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berjalan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan didukung data empiris dari berbagai laporan dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum belum optimal akibat lemahnya pengawasan, faktor ekonomi keluarga, serta tingginya aktivitas pekerjaan informal yang tidak terpantau negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, serta perluasan program sosial bagi keluarga rentan.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Hamil dari PHK Diskriminatif Berdasarkan Pasal 153 UU Ketenagakerjaan Nikmah Dalimunthe; Ihsan Hidayah Sains
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7706

Abstract

Pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan hamil masih kerap terjadi meskipun secara tegas dilarang dalam Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas ketenagakerjaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan hamil dari pemutusan hubungan kerja yang bersifat diskriminatif, faktor-faktor penyebab masih terjadinya praktik tersebut, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perempuan hamil untuk memperoleh perlindungan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara normatif, namun pelaksanaannya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjamin perlindungan perempuan hamil secara efektif.
Efektivitas Mekanisme Tripartit dalam Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan di Indonesia Nikmah Dalimunthe; Raiva Safwah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7719

Abstract

This study examines the effectiveness of the tripartite mechanism in resolving industrial relations disputes in Indonesia amid unequal bargaining positions between workers and employers. Normatively, the tripartite mechanism is designed as a dialogical, efficient, and relatively low-cost non-litigation dispute resolution instrument. This research employs a qualitative descriptive approach through library research by analyzing legislation, international conventions, scholarly journals, and relevant official documents. The findings indicate that although the legal framework of the tripartite mechanism is comprehensive, its implementation remains constrained by limited professionalism of mediators and conciliators, procedural dominance, and unequal industrial relations, which contribute to the escalation of disputes to arbitration. The study concludes that strengthening the competence of tripartite actors and integrating principles of substantive justice, including justice, wisdom, and responsibility from an Islamic law perspective, are essential to enhance the effectiveness of industrial dispute resolution in Indonesia.
Ketidakselarasan Aturan Jam Kerja Dengan Praktik Lembur di Lapangan Berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Nikmah Dalimunthe; Azra Khairiah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7751

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah adanya perbedaan antara ketentuan jam kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan realitas praktik lembur yang berlangsung di lingkungan kerja. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta analitis guna menilai sejauh mana aturan tersebut diterapkan. Temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup nyata, terutama terkait pelampauan batas jam kerja harian dan mingguan, ketidaktepatan pemberian upah lembur, serta minimnya pengawasan dari instansi berwenang terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian menegaskan perlunya peningkatan pemahaman dan kepatuhan dari pihak pengusaha, penguatan fungsi pengawasan, serta penyempurnaan regulasi agar kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan dapat diminimalisir.