Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Repertorium Jurnal Hukum Lex Generalis Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Engineering, Electrical and Informatics
Hari Purwadi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Repertorium

 1 
URGENSI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DALAM BENTUK ELEKTRONIK DAN KEPASTIAN HUKUMNYA DI INDONESIA Mohamat Riza Kuswanto; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to understand of importance the transfer of notary protocols in elektronic form as the legal consequences associated cyber notary in Indonesia. In doing writting this writter uses the approach juridical normative. This research analitical is uses deductive logical or material processing law in way of deductive to explain from general to specific conslusions. Protocol notary is an archive and state documents should be kept and maintained by a notary in accordance with UUJN clause 1 sentence (13). The conventional documents (paper based) is easily damaged or lost event easier to recovered in a short time. Regulation of act in indonesia related protocol storage in the form of electronic could not stand alone because it is not so autentically of documents, article 6 law ITE the validation of electronic document is the same on a document shaped paper besides deed made by a notary , article 1866 BW and article 184 KUHP the evidence of electronic document need witness and an expert witnessKeywords: protocol notary, validity, documents electronic. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik serta kepastian hukumnya di negara Indonesia. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Protokol notaris adalah arsip dan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan UUJN Pasal 1 ayat (13). Dokumen konvensional (berbentuk kertas) mudah mengalami kerusakan ataupun hilang, berbeda dengan dokumen berbentuk elektronik yang tidak dapat mengalami kerusakan atau hilang bahkan mudah untuk ditemukan kembali dalam waktu singkat. Peraturan undang-undang di Indonesia terkait penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik belum dapat berdiri sendiri karena masih belum diakuinya keotentikan dari dokumen dalam bentuk tersebut, Pasal 6 UU ITE kebasahan dokumen elektronik adalah sama pada dokumen yang berbentuk kertas selain akta yang dibuat oleh notaris, Pasal 1866 BW dan Pasal 184 KUHAP alat bukti berupa dokumen elektronik membutuhkan saksi-saksi dan saksi ahli.Kata Kunci: protokol notaris, keabsahan, dokumen elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS Ratna Nova Andana; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine the criteria used by the Honorary Council of Notaries in giving approval or rejection of the Notary's examination by the Investigator. This research is sociological research. Data analysis was done qualitatively with interactive model analysis technique. The results of the research indicate that the main criteria of approval of the notary examination is the fulfillment of the provisions of Article 26 and Article 27 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Publicity Council, the Notary has performed his duty and position correctly in order to assist the ongoing judicial process or when the Notary does not meet the inspection call by the Examining Assembly. Approval of the examination of a Notary will be rejected if the offense is not the domain of the Notary Publicity Council, the non-fulfillment of the provisions of Article 26 and Article 27 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Publicity Board or because the Notary has performed his duties and positions correctly.Keywords: legal protection; Notaries; alleged offenses; Honorary Council of NotariesAsbtrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang digunakan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan maupun penolakan pemeriksaan Notaris oleh Penyidik. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria utama pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris adalah terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Notaris telah melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar dalam rangka membantu proses peradilan yang sedang berlangsung atau pada saat Notaris tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa. Persetujuan pemeriksaan Notaris akan ditolak apabila tindak pidana yang dimaksud bukan merupakan ranah Majelis Kehormatan Notaris, tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris atau karena Notaris telah melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar.Kata Kunci: perlindungan hukum; Notaris; dugaan tindak pidana; Majelis Kehormatan Notaris
THE CANCELLATION OF GRANT DEED BY THE SIBLING OF GRANT RECIPIENT THROUGH THE COURT’S STIPULATION (A study on Stipulation Number: 581/Pdt.P/2015/PN.SBY) Deny Muria Hindrato; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article was written to analyze the judge’s rationale in stipulating the grant deed cancellation by sibling through the Court’s Stipulation Number: 581/Pdt.P/2015/PN.SBY and the legal consequence of grant deed cancellation by the sibling for the beneficiaries of died grant recipient. This law research employed a normative research method with statute and conceptual approaches. The result showed that there are some things inconsistent with the legal provision, including the legal position of sibling as the applicant for deed cancelation was weak, viewed from article 1666 of KUH Perdata (Civil Code), the witness was inconsistent with the provision of Article 145 HIR as he had blood kinship and others’ interest likely harmed in this case, former wife of grant recipient regarding mutual property obtained during marriage. The legal consequence of grant deed against the grant property object for the beneficiaries when the grant recipients had passed away was that the property object was returned to the grant giver. The beneficiaries of grant recipient would have a part of the object as long as the right had not been transferred and when the grant giver passed away.Keywords: Deed Cancellation, grant, court’s stipulation AbstrakArtikel ini disusun untuk menganalisis Tentang Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Hibah oleh saudara kandung penerima hibah melalui Penetapan Pengadilan(Studi  Penetapan Nomor : 581/Pdt.P/2015/Pn.Sby).Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan akta hibah oleh saudara kandung dan akibat hukum pembatalan akta hibah bagi ahli waris penerima hibah yang meninggal dunia.Hasil penelitianmenunjukkan ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan hukum, antara lain kedudukan hukum saudara kandung sebagai pemohon pembatalan akta adalah lemah  ditinjau dari pasal 1666 KUH Perdata,  saksi yang tidak sesuai  ketentuan pasal 145 HIR karena memiliki hubungan keluarga sedarah dankepentingan pihak lain yang dapat dirugikan dalam hal ini adalah mantan isteri penerima hibah, Akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap obyek harta hibah bagi ahli waris ketika penerima hibah meninggal dunia maka  obyek harta tersebut kembali menjadi milik pemberihibah. Ahli waris penerima hibah baru dapat memiliki hak bagian atas obyek tersebut selama obyek  hibah belum beralih haknya dan pemberi hibah  meninggal dunia.Kata kunci: Pembatalan Akta; hibah;penetapan pengadilan
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel) Retno Puspo Dewi; Pranoto ,; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article was made to analyze the reasons (ratio decidendi) decision on the cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement of land by the judge. Writing this law using non-doctrinal approach or normative research. The results showed that the defendant did not pay the remaining price of the land until the promised time period, the defendant is not good intention to pay off with no immediate sign the deed of sale of land, the act of default by the defendant, the judges indicated their assessment Deed Sale and Purchase Agreement No. 12 dated September 12, 2011 has qualified the validity of an agreement pursuant to Article 1320 of the Civil Code. The court decision stated the defendant to pay compensation of material does not meet the values of justice because they do not pay attention to faith buyer that will pay off through giro and buyers have never enjoyed such land either physically or use thisKey Words : cancellation of the Deed,Binding sale and Purchase Agreement, Tort, Reason of Judges AbstrakArtikel ini di buat untuk menanalisis (ratio decidendi) pengambilan keputusan atas pembatalan Akta perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah oleh hakim.Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan non doctrinal atau penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat tidak melunasi sisa harga tanah sampai jangka waktu yang dijanjikan, tergugat tidak beriktikad baik untuk melunasi dengan tidak segera menandatangani akta jual beli tanah, tindakan wanprestasi oleh tergugat, ditandai adanya Penilaian Majelis Hakim Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 12 September 2011 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Keputusan hakim yang menyatakan tergugat harus membayar gantirugi materiil kurang memenuhi nilai keadilan karena tidak memperhatikan iktikad pembeli yang akan melunasi lewat bilyet giro serta pembeli belum pernah menikmati tanah tersebut baik menguasai secara fisik maupun menggunakannya.Kata kunci: Pembatalan Akta, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Wanprestasi, alasan pertimbangan hakim
Co-Authors , Hartiwiningsih Agung Nugroho Agusma Wajiansyah Ahmad Kodir Jailani Tanjung Ari Prasetya Panca Atmaja Arief Suryono Aryono , Budi Sulistiyono Deny Muria Hindrato Desriani Martha Noelita Pakpahan Erna Dyah Kusumawati Gusti Ayu Utami Hartiwiningsih , Hartriwiningsih , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Ketut Suarbawa Indri Asra Ismanto Irawan Adi Wijaya Janeta Wahyu Hidayah Lego Karjoko M. Giovani Fernanda Mohamat Riza Kuswanto Patri Bayu Murdi Pranoto , Pujiyono Ratna Nova Andana Restika Prahanela Retno Puspo Dewi Rizal, Ansar SITI FATIMAH Siti Wahyuningsih Sudarto , Supanto , Syahruddin, Erwin Syelviana Meisyaroh Th. Wahyu Winarto Tiara Elmanda Widodo T Novianto Widodo Tresno Novianto Widodo.T Novianto Yatini , Yuli Isnandar