Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Dian Fitriani Afifah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KESERAGAMAN POLA PEMBANGUNAN SEBAGAI POTRET KETIDAK OTONOMAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Rudiana M.Si; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 45 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1029.892 KB) | DOI: 10.33701/jipwp.v45i1.340

Abstract

The village is a customary law community unit that has autonomy in carrying out its government. Village autonomy is biased because villages are positioned as objects of development not as subjects of development. The role of the village as the subject of development means that the village is able to plan, finance and implement governance. The presence of the Village Fund has brought the spirit of change to the village, because the village is required to be able to manage the Village Fund to create an independent and prosperous village. Mandiri does not mean that the village becomes an integral part of the top level government, both central and regional. In fact, the management of the Village Fund in both traditional and modern villages does not create an independent village, because the top level government only makes the village a target or project location (object of development). The practices of uniforming the pattern of development towards the use of the Village Fund have negated the principle of using the Village Fund which is used in accordance with village needs, regional strategies and village typologies. So that the uniformity of the pattern of development that occurs in traditional villages or modern villages is evidence of the lack of autonomy of village governments in the management of Village Funds.
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PRODUK MAKANAN BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA CILEMBU SUMEDANG Rudiana - Rudiana; Jajang Sutisna; Dian Fitriani Afifah
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v3i2.38537

Abstract

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin pesat di Indonesia menjadikan usaha untuk membantu pengembangan UMKM perlu untuk dilakukan. UMKM merupakan suatu usaha kecil yang membantu perekonomian negara atau suatu daerah. Perkembangan perekonomian masyarakat pada suatu daerah dapat sangat tergantung pada potensi lokal yang dimiliki pada daerah tersebut. Salah satu UMKM yang sedang menjadi tren adalah UMKM di bidang pangan yang memproduksi berbagai olahan makanan dan minuman. Dalam pengembangan UMKM masih terdapat beberapa kendala seperti kecelakaan kerja yang dapat menurunkan kualitas produk, pasar penjualan terbatas dan tidak adanya kepemilikan izin edar. Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan secara hybrid dengan melakukan pendampingan dan penyuluhan kewirausahaan pada UMKM di Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang mengenai penguatan pada aspek Digital Marketig, Penerapan K3 dan Pengajuan OSS-PIRT dan BPOM RI MD sebagai strategi perluasan pasar yang berguna untuk keberlangsungan pemasaran produk UMKM. Hasilnya diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami dan meningkatnya pengetahuan dalam memaksimalkan pemasaran. Kata kunci: Kewirausahaan, UMKM, Potensi Lokal
Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Antara Negara Indonesia dan Filipina Berlian Rezki Anggreini; Rhaisa Indriani; Davena Rasyafa Azzura; Kirana Safira Sholeha Iskandar; Grace Jean Manurung; Dian Fitriani Afifah
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i1.1644

Abstract

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara di kawasan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah politik yang hampir sama. Kedua negara ini diperintah oleh penguasa yang otoriter. Sistem politik pemilihan umum pada masa itu dibuat dan dikontrol secara total melalui semua elemen politik. Setelah runtuhnya rezim otoriter, baik Indonesia maupun Filipina beralih ke demokrasi, Pemilu demokratis di Filipina dimulai pada 1986, sementara Indonesia mengadakan yang pertama pada 1999. Hal Ini memberikan kebebasan ekspresi dan hak pilih kepada warga. Pemilihan umum di kedua negara tersebut telah menghasilkan pemimpin secara berkala, menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik. Pemilihan umum tidak hanya memilih lembaga eksekutif saja selaku presiden namun juga memilih salah satu lembaga yang penting dalam membuat suatu kebijakan negara dan mengatur arah berjalan suatu negara yaitu dengan pemilihan legislatif. Penelitian ini mencoba membandingkan kedua negara berdasarkan teori comparative government dengan membandingkan bagaimana pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing kedua negara. Pengkajian penelitian ini menggunakan teori dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis  adalah adanya Pemilihan umum yang jujur dan adil, Rotasi kekuasaan, Rekrutmen secara terbuka, serta  Akuntabilitas  publik
Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal: Isu Pengangguran: The Role of the Bandung City Manpower Office in Improving the Skills of Local Workers: Unemployment Issues Natashya Rizkia Putri Mustari; Gabriella Putri Kezia Hutasoit; Putri Rizky Yanti; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6690

Abstract

Kota Bandung, sebagai pusat ekonomi kreatif di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait tingginya tingkat pengangguran, yang pada tahun 2020 mencapai 147.081 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dalam menanggulangi pengangguran melalui program pelatihan keterampilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam, termasuk wawancara dengan Sekretaris Disnaker, Dr. Dicky, dan anggota DPRD Kota Bandung, Ir. Kurnia Solihat. Data sekunder juga diperoleh dari laporan penelitian dan dokumen kebijakan terkait. Temuan menunjukkan bahwa Disnaker telah merancang berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, bekerja sama dengan sektor swasta, serta memanfaatkan inovasi digital seperti aplikasi BIMMA untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan keterampilan, ketidakmampuan memenuhi jadwal pelatihan, dan kecenderungan tenaga kerja untuk bertahan di daerah asal masih menghambat efektivitas program. Penelitian ini menyarankan perlunya prioritisasi pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan penguatan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung pendanaan dan pengawasan program. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan program pelatihan di masa depan guna mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung.
Sinergitas Pemerintah Desa dan BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Umbul di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Azka Dwi Putra; Hauralya Salsabilla; I Putu Nayaka Reswara; Sulthon Razak; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5829

Abstract

The transformation of Ponggok Village from an underdeveloped village to an independent village with a PADes (Village Revenue Fund) of Rp16 billion demonstrates the successful synergy between the Village Government and the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in managing local tourism potential, particularly umbul tourism. This study aims to analyze the form of synergy between the Village Government and BUMDes Tirta Mandiri in managing water tourism in Ponggok Village based on Mark Latash's synergy theory, which includes three pillars: sharing, error compensation, and task-dependence. This study employs a descriptive-qualitative method with a case study approach through field observations and in-depth interviews. The results indicate that the success of tourism management does not solely depend on the institutional capacity of each party but also on their ability to adapt and coordinate across sectors. The collaboration formed has resulted in sustainable tourism management, contributing to increased village economy, community empowerment, and environmental conservation.
Kapabilitas Pemerintah Desa dan BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Umbul di Desa Ponggok Kabupaten Klaten Ikhsan Muhammad Fajar; Zalzabila Puteri Herdini; Maulika Rahmatulaili; Shahla Eliza Nurhidayah; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5832

Abstract

This research explores the institutional capabilities of Local Government and BUMDes Tirta Mandiri in managing the tourism potential of Umbul in Ponggok Village, Klaten Regency. It aims to assess the extent to which local actors demonstrate capacity in the dimensions of thinking ahead, thinking again, and thinking across, as conceptualized within the dynamic governance framework. Employing a qualitative descriptive approach, this research adopts a case study method through field observations, in-depth interviews, and analysis of village planning documents. The findings indicate that the success of Umbul Ponggok’s tourism development is not merely attributable to its natural endowments, but also to the capacity of the village government and BUMDes to formulate long-term policy directions, critically review and refine existing initiatives, and foster cross-sectoral collaboration. These results highlight the critical importance of strengthening village institutional capabilities and human resources as a foundation for implementing adaptive and forward-looking policies.
Perbandingan Implementasi Jaminan Kesehatan Di Negara Indonesia Dan Malaysia: Tinjauan Dari Perspektif Teori Implementasi Edward III: Comparison of Health Insurance Implementation in Indonesia and Malaysia: A Review from the Perspective of Edward III's Implementation Theory Faqih Ragi; Gandina Suciyani Fitria H; Kellyna Najwa Julyanti; Fajri Fhatariki Ghifari; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7966

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi jaminan kesehatan di Indonesia dan Malaysia menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Dengan metode kualitatif komparatif, data sekunder dari dokumen resmi, laporan internasional, dan jurnal ilmiah dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah mencapai cakupan 97% populasi (273 juta jiwa) per Juni 2024, namun belum memenuhi target RPJMN 2020–2024 sebesar 98% dan menghadapi tantangan defisit finansial serta distribusi sumber daya yang timpang. Malaysia mengandalkan sistem kesehatan dual dengan layanan publik bersubsidi tinggi dan sektor swasta yang mendukung medical tourism, tetapi hanya 22–45% populasi memiliki asuransi swasta, dengan ketimpangan akses urban-rural. Indonesia unggul dalam komunikasi kebijakan dan birokrasi terpusat, sementara Malaysia menonjol dalam kualitas sumber daya dan profesionalisme implementor. Rekomendasi meliputi reformasi pembiayaan dan pemerataan sumber daya untuk Indonesia, serta pengembangan skema asuransi universal dan literasi kesehatan untuk Malaysia, guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang berkelanjutan.
Evaluasi Jaminan Kesehatan Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Model Formulasi Keputusan Dengan Indikator Keefektifan Dan Keterjagaan Kualitas: Evaluation of Indonesian and Malaysian Health Insurance from the Perspective of Decision Formulation Models with Indicators of Effectiveness and Quality Assurance Adinda Putri Maharani; Nurlistiadewi Kusumapertiwi Affandi; Muhammad Bima Krisna Bayu; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Jaminan Kesehatan Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan model formulasi keputusan berdasarkan dua indikator utama, yaitu keefektifan implementasi kebijakan dan keterjagaan kualitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis evaluasi model formulasi keputusan dari Ernest R. House. Dalam konteks Jaminan Kesehatan di Indonesia dan Malaysia akan mengarah kepada sejauh mana target yang ditetapkan itu terpenuhi dan sejauh mana kualitas terjaga atau memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami reformasi signifikan dalam sistem JKN, terutama melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kepesertaan aktif, meskipun masih menghadapi tantangan geografis dan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan. Sementara itu, MySalam di Malaysia mengandalkan sistem berbasis pajak dengan cakupan pelayanan kesehatan semesta, disertai dengan investasi besar pada infrastruktur digital dan smart hospital, namun menghadapi tantangan dalam kesenjangan layanan antara sektor publik dan swasta. Evaluasi komparatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan jaminan kesehatan di kedua negara.
Co-Authors Adinda Putri Maharani Azka Dwi Putra Berlian Rezki Anggreini Davena Rasyafa Azzura Fajri Fhatariki Ghifari Faqih Ragi Gabriella Putri Kezia Hutasoit Gandina Suciyani Fitria H Grace Jean Manurung Hauralya Salsabilla I Putu Nayaka Reswara Ikhsan Muhammad Fajar Jajang Sutisna Kellyna Najwa Julyanti Kirana Safira Sholeha Iskandar Maulika Rahmatulaili Muhammad Bima Krisna Bayu Natashya Rizkia Putri Mustari Nurlistiadewi Kusumapertiwi Affandi Putri Rizky Yanti Rhaisa Indriani Rudiana - Rudiana Rudiana M.Si Shahla Eliza Nurhidayah Sulthon Razak Zalzabila Puteri Herdini