Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Kompilasi Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal DIskresi
Galang Asmara
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF EKSEKUTIF OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Hermi Sari BN; Galang Asmara; Zunnuraeni Zunnuraeni
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 22, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v22i2.2470

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai tahapan sebagai konsep pembentukan Peraturan Daerah dan menganalisis mekanisme pengharmonisasian terhadap Raperda dilingkungan Pemerintah Daerah oleh Kemenkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal ini juga sekaligus untuk mengetahui keefektifan pengharmonisasian Raperda yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam upaya mewujudkan Perda yang berkualitas dan keselarasannya dengan kewenangan fasilitasi Raperda oleh Pemda Provinsi atau Kemendagri. teori yang relevan dengan pembahasan di atas adalah teori kewenangan, keberlakukan norma hukum, dan pembentukan hukum serta pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan adanya perbedaan waktu pelaksanaan pengharmonisasian Raperda inisiatif Eksekutif (Kepala Daerah) oleh Kemenkumham tidak menjadikan kewenangan tersebut tumpang tindih atau mereduksi sebagian kewenangan Kemendagri/Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov)  dalam hal pengharmonisasian Raperda melalui mekanisme fasilitasi. Akan tetapi, justru kewenangan Kemenkumham yang diatur dalam UU 15/2019 ini menjadikan proses pengharmonisasian Raperda pada tahap penyusunan tidak efektif dan efisien karena diantaranya membutuhkan  waktu yang lama dan biaya.
Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Galang Asmara; Muh. Risnain; Zunnuraeni Zunnuraeni; Sri Karyati
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.28

Abstract

Politik hukum fungsi legislasi DPR RI terdapat dalam konstitusi yang mengalami perubahan yang fundamental pasca amandemen. Fungsi legislasi yang sebelum diamandemen dipegang oleh presiden, setelah perubahan konstitusi kewenangan legislasi dimiliki oleh DPR. Perubahan kewenangan tidak saja dimaksudkan untuk terciptanya proses check and balance dalam proses pembentukan undang-undang, tetapi juga dihajatkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan hukum nasional yang berkualitas.Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI setelah perubahan konstitusi tidak dapat dijalankan secara maksimal karena diindikasikan dengan minimnya produk legislasi dan tidak berkualitasnya undang-undang yang dihasilkan DPR. Capaian legislasi yang tidak tercapai sesuai target legislasi dan banyaknya UU yang diajukan judicial review di MK menjadi tolok ukur pelaksanaa fungsi legislasi DPR RI.Konsep penguatan fungsi legislasi DPR RI dapat dilakukan dengan mereposisi Badan Legislasi DPR RI sebagai Law center , memperkuat Supporting system DPR RI, melakukan pembuatan blue print penguatan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI yang optimal harus didukung oleh kelembagaan pada alat kelengkapan DPR RI yang fungsional dan didukung oleh supporting system yang handal. Oleh karena itu DPR dan Presiden hendaknya mendesain kelembagaan dan supporting system pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam UU MD3.Kebijakan reposisi Badan Legislasi DPR RI sebagai Law center, memperkuat Supporting system DPR RI, melakukan pembuatan blue print penguatan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI hendaknya dilakukan DPR RI dengan melakukan perubahan terhadap UU MD3.
AKIBAT HUKUMPUTUSAN DKPPTERHADAP PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PELAKSANAN PUTUSAN NOMOR:317-PKE-DKPP/X/2019) Surawijaya .; Galang Asmara; Rr. Cahyowati
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.623 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan/atau mengetahui serta memahami makna final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan DKPP bersifat final dan mengikat Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019 dan untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan putusan DKPP bersifat final dan mengikat pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019. Adapun metode yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approac), Pendekatan kasus (Case Approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan historis (historical approach) dan Pendekatan komparatif (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari rumusan masalah yakni makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukkan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP. Akibat hukum putusan final dan mengikat Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, yakni secara yuridis tidak memiliki kepastian hukum. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat pada Putusan Nomor 317-PKE/X/2019, merupakan Putusan lembaga Etik penyelenggara pemilu yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi dan/atau lembaga Peradilan pada umumnya, akan tetapi dilaksanakan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
HARMONISASI KEWENANGAN ANTARA KEMENTERIAN DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMBANGUNAN DESA Abdi Rabihin; Galang Asmara; Minollah .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.374 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta implikasi yurudis akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan dari kedua Kementerian Negara tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai aturan yang mengatur pada substansi yang sama, atau diantara peraturan-peraturan tersebut adanya pengaturan yang mengarahkan pada inkonsistensi pada pelaksanaan aturan yang lainnya, salah satu contohnya Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur perencanaan pembangunan Desa namun ada Permendes No.17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga adanya Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun. 2) Pelaksanaan Harmonisasi kewenangan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dapat dilaksanakan dari berbagai ruang lingkup dengan langkah-langkah strategis upaya harmonisasi hukum, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu inventarisasi permasalahan disharmoni hukum, selanjutnya adanya penyatuan penafsiran, pemaknaan, sampai struktur hukum yang bertujuan untuk tetap menjaga cita-cita Undang-Undang Desa sehingga pada akhirnya dapat menjadikan proses pelaksanaan pembangunan di Desa yang selaras mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan.
Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Galang Asmara; Idrus Abdullah; L.M. Hayanul Haq; Widodo Dwi Putro
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 1 (2018): Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Socia
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.096 KB)

Abstract

Lembaga adat merupakan salah satu karya budaya bangsa Indonesia yang keberadaannya diakui hingga saat ini oleh negara. Salah satu lembaga adat yang ada di Indonesia adalah Lembaga Awig-Awig Teluk Bumbang yang terletak di Kawasan Teluk Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Lembaga adat ini berbentuk perkumpulan masyarakat adat dari Dusun sampai Kawasan Teluk Bumbang. Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan independen dan bukan merupakan organisasi pemerintahan maupun bagian dari organisasi sosial politik. Makalah ini mengungkapkan tentang upaya pemberdayaan Lembaga Adat Teluk Bumbang dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir melalui kegiatan penyuluhan yang berisi pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam pesisir serta informasi berkaitan hak-hak masyarakat adat dan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Dalam kegiatan ini juga menawarkan berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi berkaitan pemberdayaan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir.
Sosialisasi Peraturan Tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Minollah Minollah; Galang Asmara
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Sosialisasi Peraturan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kepala desa, anggota BPD dan pengelola BUMDes serta masyarakat Desa tentang pengaturan BUMDes, kedudukan dan fungsi dari BUMDes. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh, kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis tentang pengelolaan BUM Des dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang keberadaan BUMDes dan berharap sosialisasi dapat dilakukan kembali secara periodik.
Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum Galang Asmara
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1307

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji dan membahas dua permasalahan atau isu huku, yakni pertama, bagaimana pengaturan kewenangan diskresi dalam hukum positif di Indonesia dan kedua, bagaimana urgensi kewenangan diskresi bagi penyelenggara pemerintahan guna memajukan kesejahteraan umum. Metode yang digunakan dalam mengkaji kedua permasalahan tersebut pengkajian hukum normative dengan mempergunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statutory approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dari hasil pengkajian disimpulkan bahwa pertama, diskresi merupakan salah satu sumber kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sangat penting, namun tidak dapat digunakan secara semena-mena melainkan harus memperhatikan tujuan, sebab dan syarat penggunaan diskresi tersebut sebagaimana diatur di dalam hukum positif yakni UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan maupun sesuai dengan doktrin atau pendapat pakar hukum dalam bidang Hukum Tata Negara/Hukum Pemerintahan (Administrasi Negara). Diskresi yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan prosedur dan syarat penggunaannya menurut hukum positif Indonesia akan berimplikasi yuridis berupa keputusan atau tindakan yang diambil pejabat pemerintahan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Diskresi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Kedua . dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, diskresi memiliki urgensi dan peranan yang sangat besar dalam mengatasi persoalan mendesak yang dihadapi Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan public manakala peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Bentuk penggunaan diskresi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dapat berupa Keputusan (Beschikking), tindakan nyata pemerintah (feitlijke handeling), dan Peraturan Kebijakan (Beleids regel) seperti Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama, Instruksi, Surat Edaran, Maklumat dan Surat Biasa.
Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang : (Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat) Mahendra Wijaya Kusumaa; Galang Asmara; Chrisdianto Eko Purnomo
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3684

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan PerUndang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki antara Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang. Kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dalam pembentukan Undang-undang sangatlah luas karena diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk dapat mengajukan, membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-undang, sementara Presiden Amerika serikat hanya diberikan kewenangan oleh Undang-undang Amerika serikat berupa hak Veto. Akan tetapi Presiden Amerika serikat juga tetap bisa mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Senate atau House of Representative melalui konsep Eksecutive Communications serta dapat ikut memberikan kritik dan masukan terhadap Rancangan Undang-undang yang dibahas melalui konsep Public Hearings. Meskipun Rancangan Undang-undang tersebut menjadi milik Senate atau House of Representative akan tetapi hal tersebut merupakan bentuk pemisahan kewenangan yang tegas antara eksekutif dan legislatif di Amerika serikat.
Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Di Kecamatan Sambelia) Janariah Dewi Nensi; Galang Asmara; Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas penggunaan dana desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat desa (studi di Kecamatan Sambelia). Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan sosiologis (Social Legal Approach). Hasil penelitian yang di paparkan oleh peneliti adalah Bentuk efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Sambelia adalah dapat dilihat dari program-program pemerintah yang dibiayai oleh Dana Desa dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Desa, salah satu contoh dari program tersebut ialah pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, pagar beton, drainase dan pembuatan PAM Desa (PAMDes) yang berdampak baik pada peningkatan penghasilan para petani. Kemudian di bidang pendidikan dan pemberdayaan pemerintah Desa sudah menganggarkan daba untuk intensif guru ngaji, marbot, dan juga ada program beasiswa berprestasi kurang mampu. Kendala yang di hadapi Kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam hal manajemen keuangan dan administrasi. Banyak aparat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengelola dana desa dengan efisien dan transparan. Kurangnya pelatihan dan bimbingan yang memadai dapat menghambat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana desa
Co-Authors Abdi Rabihin Chrisdianto Eko Purnomo Crisdianto Eko Purnomo Hermi Sari BN Idrus Abdullah Janariah Dewi Nensi L.M. Hayanul Haq Mahendra Wijaya Kusumaa Minollah Muh. Risnain Muhammad Erry Satriyawan Rr. Cahyowati Rusnan, Rusnan Sri Karyati Surawijaya . Widodo Dwi Putro Zunnuraeni Zunnuraeni