Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Equilibrium: Jurnal Pendidikan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Journal of Maritime Empowerment jurnal administrasi politik dan sosial Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI) Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Social Issues Quarterly Jurnal Riset Multidisiplin : Agrisosco Jurnal Archipelago Multidisciplinary Indonesian Center Journal
Ardi Putra
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Kabupaten Natuna Titus Prastyo; Nazaki Nazaki; Ardi Putra
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal fishing is a crime of unauthorized fishing that violates marine regulations and violates a country's borders. Illegal fishing cases that occur in Natuna have a negative impact on reduced catches and are very detrimental to the Natuna community in particular. This study aims to determine the strategy of the Batam Marine Resources and Fisheries Monitoring Base in handling illegal fishing in Natuna Regency. This research uses descriptive qualitative research methods, with data collection techniques using analysis, observation and documentation. The results of this research can be seen in the policy direction that policies related to illegal fishing currently prioritize administrative fines, but criminal sanctions can also occur if the violation is fatal. In addition, the strategy of each agency is to strengthen cooperation with each agency authorized to deal with illegal fishing, so that it becomes more effective in handling it. Then related to facilities, currently only rely on surveillance vessels either from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries itself or from other surveillance vessels and the use of detection devices or radar.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BERKEMBANGNYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAPUR MANDIRI DESA MAPUR KECAMATAN BINTAN PESISIR Nursi Utari; Novi Winarti; Ardi Putra
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampai saat ini terdapat kendala dalam pengembangan BUMDes Mapur Mandiri yaitu adanya unit usaha BUMDes Mapur Mandiri yang sudah tidak berjalan lagi dan perkembangan BUMDes Mapur Mandiri masih dikategorikan perintis belum berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapur Mandiri Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Sutoro Eko (2014) yaitu faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes. Hasil dari penelitian ini adalah pada indikator Kepemimpinan, Manajerial dan Tata Kelola (KMT) ketua BUMDes masih belum dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, masih belum ada hasil dari apa yang dijalankannya sehingga unit-unit usaha yang ada dikelola belum maksimal. Pada indikator kerjasama BUMDes Mapur Mandiri menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang mendukung perkembangan BUMDes. Pada indikator Skala dan Jangkauan Usaha BUMDes Mapur Mandiri sudah tidak memiliki jangkauan usaha sampai keluar Desa Mapur. Pada indikator Emansipasi Lokal BUMDes Mapur Mandiri mendapatkan dukungan yang penuh dari masyarakat desa setempat, karena BUMDes Mapur Mandiri dibentuk tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya indikator Tradisi Berdesa sudah memudarnya tradisi berdesa didalam BUMDes Mapur Mandiri dikarenakan kurangnya solidaritas, kerjasama dan gotong royong antar masyarakat desa dalam mengembangkan BUMDes. Masyarakat tidak pernah terlibat apapun tentang BUMDes dan masyarakat Desa Mapur juga tidak ada lagi yang menggunakan usaha dari BUMDes Mapur Mandiri ,inilah yang membuat BUMDes Mapur Mandiri sulit untuk berkembang.
EVALUASI APLIKASI ARAHKAN (Ayo Realisasikan Administrasi Harmonis Perikanan) DI UPT PELAYANAN USAHA PERIKANAN KECAMATAN KUNDUR Asrul Muhayat; Novi Winarti; Ardi Putra
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 1 (2024): Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i1.29

Abstract

The Karimun Regency Government is improving fisheries business services through the Fisheries Service creating an online-based service innovation in the form of the ARAHKAN (Let's Realize Harmonious Fisheries) Application in realizing fisheries administration services that are fast, cheap, efficient and transparent. This research discusses matters related to the implementation of fisheries business services using technology and obstacles in application services. The aim of this research is to find out how application-based fisheries business services are at the Fisheries Business Services UPT, Kundur District, Karimun Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive method with informants consisting of elements from the Fisheries Service, UPT and the community and using data collection techniques and tools in the form of observation, interviews and documentation. The overall research results of this application have been said to meet expectations based on the following 4 indicators: a) input: human resources, finances, adequate facilities and infrastructure. b). Process: easy procedure, more time and cost efficient. c). Output: service levels increase, such as Kube, fuel recommendations, benefits received by fisheries business actors increase. d). Outcome: fisheries business services are more effective and efficient. However, in terms of the implementation process it cannot be said to have met expectations because there are still obstacles or obstacles such as network problems, the community is not yet technologically independent. Keywords : Services, Policy Evaluation, Electronic Services
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENANGANI KESENJANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA MAPUR, KECAMATAN BINTAN PESISIR, KABUPATEN BINTAN Erika Rahayu Sihaloho; Novi Winarti; Ardi Putra
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 1 (2024): Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i1.33

Abstract

Keadaan Pendidikan yang ada di Desa Mapur bahwasanya pendidikan yang ada di Desa Mapur khususnya tingkat SD dan SMP di Mapur masih minim, belum memiliki fasilitas yang baik. Selain fasilitas yang menjadi alasan, kesadaran orang tua dan juga anak-anaknya sangat minim terhadap pentingnya Pendidikan, maka diperlukan peran dari Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan Pendidikan di desa tersebut. Secara esensi tujuan Pendidikan menjadi pembentukan manusia yang hanya bukan dapat menyesuaikam diri, hayati dalam masyarakat melainkan, lebih asal itu yang bagaimana mampu menyumbang perubahan bagi masyarakat serta memiliki sebagai orang penyeimbang masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Biddle dan Thomas uang menggunakan empat indicator, yakni harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi, jensi penelitian yangdigunakan adalah penelitian desktrifif kaulitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas Pendidikan yang berperan dalam menangani kesenjangan Pendidikan di desa mapur, kecamatan bintan pesisir kabupaten bintan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa harapan dari para wali murid dan para tenaga pendidik yaitu adanya penambahan guru bahasa inggris dan alat transprotasi yang diharapkan bisa beroperasi jalan setiap hari. Dalam melaksanakan peran Dinas Pendidikan mengutamakan norma dan berpegang teguh kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014. Wujud nyata yang terlihat jelas yaitu adanya pembagian baju seragam gratis, apembagian alat tulis gratis serta adanya kartu Indonesia pintar bagi siswa siwsi yang kurang mampu. Evaluasi dan sansksi para wali murid mengnaytakan bahwa dinas pantas mendapatkan penilain yang positif dan juga para tenaga Pendidikan berkata demikian bahwa dinas layak mendapatkan penilaian yang positif hanya saja ada beberapa hal yang harus di evaluasi.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Karimun (Studi Tetang Perizinan Usaha Perikanan di Unit Pelaksanaan Teknis Perikanan Kundur, Kabupaten Karimun) Asrul Muhayat; Ica Trifiwidyana; Ardi Putra
Jurnal Archipelago Vol 1 No 1 (2022): Desember
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69853/ja.v1i1.7

Abstract

Fishery is one of the marine natural resources owned by Indonesia, the utilization of fishery resources is carried out by means of fishery business. The implementation of fisheries business must pay attention to its sustainability so that it is not carried out excessively and has a good impact on the surrounding environment. Karimun Regency is an area that has abundant fishery resources. concerning fishery business has been regulated in the Karimun Regency Regional Regulation Number 10 of 2009 concerning Fishery Business. One of them is licensing. In this study, to find out about the implementation of regional regulations regarding fishery business licensing and the Government and regional fisheries business actors work together in finding solutions to the obstacles that occur in the fisheries business licensing process. By using descriptive-analytical method associated with the theory and practice of implementing positive law. In the implementation of licensing there are obstacles such as profile data, and inappropriate data matching by business actors. The conclusion in this study is that in implementing policies, obstacles and efforts to overcome government problems applying submissions for fishery business permits can be accessed online in the form of the ARAH-KAN application.
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT DI KABUPATEN BINTAN Ardi Putra; Rizky Octa Putri Charin; Khairi Rahmi
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 1 (2024): Januari
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i1.4404

Abstract

Bintan Regency is one of the districts included in the border development priority of 4 Lokpri sub-districts, there are still obstacles that affect the effectiveness of this policy. This research aims to analyze the effectiveness of border area management in Bintan Regency. The method used is a literature study by collecting and analyzing data from various sources. The results of the research show that from 2020-2024 the central government and regional governments have carried out development activities for community welfare, both for basic services and improving the community's economy. There are also major challenges faced by the border management section which is still under the coordination of the regional secretariat (Setda ) and do not yet have full authority in managing budgets and programs, limitations in decision making, complex coordination, limited human resources, and financial limitations.
Analisis Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah di Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Sumarningsih Sumarningsih; Grace Naomi Manullang; Ardi Putra
Jurnal Riset Multidisiplin Agrisosco Vol 4, No 2 (2026): Vol 4 No 2 Agustus 2026 (In Press)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pemberdayaan Potensi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61316/jrma.v4i2.366

Abstract

Studi ini bertujuan mengkaji kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Inovasi di Tingkat Daerah, mendeskripsikan kontribusi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dalam penyediaan data pendukung indikator pembaruan daerah, serta menemukenali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan pengumpulan data yang bersumber dari wawancara secara mendalam dan penelaahan literatur. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 memiliki muatan normatif yang menyeluruh, meliputi pengertian, ragam bentuk, persyaratan, mekanisme penyelenggaraan, sistem penilaian, serta pengawasan atas pembaruan di tingkat daerah. Bappeda memegang peran strategis sebagai pihak yang memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memverifikasi data pendukung pembaruan melalui platform SiTARI, program Brida Menyapa, dan Jurnal Ars Cipilago. Kendati lebih dari 800 pembaruan telah berhasil diinventarisasi, baru sebagian kecil yang dinyatakan mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk dilaporkan secara resmi. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini antara lain tersedianya regulasi yang jelas, besarnya potensi pembaruan lintas sektor, serta kesungguhan komitmen pemerintah daerah. Sementara itu, faktor penghambatnya mencakup belum meratanya etos pembaruan, keterbatasan dalam kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, serta masih lemahnya kesinambungan kelembagaan. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong penguatan kegiatan pembinaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pembudayaan inovasi sebagai bagian dari etos kerja pemerintahan daerah.
Rempang di Persimpangan Jalan: Ambisi Pembangunan dan Ketimpangan Sosial di Wilayah Perbatasan Casiavera Casiavera; Herry Wahyudi; Rizky Octa Putri Charin; Ardi Putra; Khairi Rahmi
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 15 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v15i1.105414

Abstract

This article examines the social, economic, and ecological conflicts stemming from the development of Rempang Eco City, a National Strategic Project (PSN) in the Riau Islands. The research utilizes a descriptive qualitative approach, incorporating in-depth interviews with four participants. There are 33 questions in the interview, but only 22 of them are important, this is related to the saturation data found in the interview questions. It took a month to obtain the information. The results indicate that traditional ways of making a living are disappearing, people are moving and breaking up communities, the economy is weak, and women have trouble getting to natural resources because of things like coastal degradation, land and green grabbing, and limited access to natural resources. The government and investors focus on the long-term economic benefits, but local communities have to deal with social and environmental problems that are worse than the money they get. This article adds to the field of political ecology by talking about the developmental paradox: instead of promoting inclusive prosperity, the project makes social inequality worse, hurts environmental sustainability, and puts the cultural identity of indigenous borderland communities at risk.
Co-Authors Aspariyana Aspariyana Asrul Muhayat Asrul Muhayat Asrul muhayat Casiavera Derlina Siregar Dewi Ayu Saputri Dhani Akbar Dwi Putri, Nur Aslamaturrahmah Erika Rahayu Sihaloho Grace Naomi Manullang Handoko, Tito Herry Wahyudi Ica Trifiwidyana Isri " Julian Lufti Ivanasandi Khairi Rahmi Laxy Dwi Asmara Mahadiansar Mahadiansar Nanik Rachmawati Nazaki Nazaki Novi Winarti Nursi Utari Redho Karunia As’at Riza Safriya Hastika Rizky Octa Putri Charin Ryan Anggria Pratama Sumarningsih Sumarningsih Titus Prastyo Titus Prastyo Vivin Titin Rahmayanti