Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Journal of Economicate Studies El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tasyri' JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Al-Mudharabah
Riadhus Sholihin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, BANDA ACEH
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH Riadhus Sholihin
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1303

Abstract

Sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah bentuk perencanaan keuangan dana gampong yang merupakan hak penuh gampong dalam mengelolanya, untuk pembangunan dan sosial kemasyarakatn gampong secara otonom. Pada penelitian ini, mengkaji bagaimana sistem penganggaran ADG dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif maslahah di Kecamatan Peukan Baro. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu; Pertama, bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro. Kedua, bagaimana sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Peukan Baro. Ketiga, bagaimana perspektif konsep maslahah terhadap sistem penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat yang ahli di bidangnya. Adapun program pemenuhan prioritas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemenuhan prioritas di bidang pembangunan gampong dan di bidang pemberdayaan masyarakat. Sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pengalokasian dana tersebut diawasi oleh Tuha Peut Gampong (TPG) dan unsur masyarakat yang disepakati dalam musyawarah umum gampong, tim pengawas tingkat kecamatan yang menindaklanjuti laporan-laporan, bupati juga melakukan evaluasi terkait sisa DG di RKD dan capaian keluaran DG. Perspektif konsep maslahah terhadap sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terhadap sebagian gampong telah sesuai dengan konsep maslahah, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta.Di lain sisi, dari aspek pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih belum merata sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah gampong sendiri terhadap upaya pengembangannya.
ANALISIS PERJANJIAN PRE-ORDER PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Riadhus Sholihin
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2015

Abstract

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ENDORSEMENT SKINCARE DI BANDA ACEH Riadhus Sholihin
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.2023

Abstract

Banyaknya sekarang selebgram di Banda Aceh yang sudah menjadi endorsement terhadap berbagai produk skincare. Pada praktiknya, masing-masing selebgram memiliki prinsipnya sendiri dalam menjalankan endorsement skincare. Disamping kepatuhan dan ketelitian mereka dalam memilih dan menerima endorse, ternyata terdapat selebgram yang mengandung unsur gharar dalam menjalankan endorsement produk skincare. Seharusnya bagi para pihak yang akan melakukan endorsement dan menjadi endorser hendaknya berlaku jujur dalam menyampaikan informasi. Pihak yang melakukan endorsement tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan penghasilan. Selebgram endorser dalam menawarkan produk harus memberikan informasi yang benar dan tidak boleh ada unsur penipuan, karena akan menjadi gharar jika hal tersebut dilakukan. Islam mengajarkan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi pada uang, namun juga pada keberkahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik endorsement skincare di Banda Aceh serta untuk meneliti tentang perlindungan hukum para pihak pada praktik endorsement skincare di Banda Aceh dan untuk menganalisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik endorsment skincare di Banda Aceh kajian terhadap keberadaan unsur gharar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil riset membuktikan bahwa setiap selebgram memiliki prinsipnya sendiri dalam menerima endorse produk skincare. Disamping itu masih terdapat selebgram endorse yang hanya mementingkan keuntungannya saja. Prinsip endorsement selebgram ini jelas mengandung unsur gharar yang dapat merugikan konsumen. Pada dasarnya, Islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam bermuamalah, namun ada ketegasan dalam batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Pihak yang melakukan endorsement tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan penghasilan. Hal ini dapat dicapai bila antara para pihak menunjukkan kebaikan diantara mereka.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH Aulia Rahmatullah; Riadhus Sholihin
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 5 No 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.4529

Abstract

This article aims to examine the legal protection for customers in the implementation of online-based money loans or known as online loans (pinjol). The research method used is a doctrinal approach where the author will examine legal norms related to customer protection according to the Banking Law, and a number of Financial Services Authority (OJK) regulations related to pinjol. The results of this study conclude that there are several phenomena that occur in the implementation of pinjol that do not get legal protection for customers, namely: First, the determination of interest that does not refer to the interest rate provisions of Bank Indonesia, second, the maximum interest setting on online loans in fintech companies is 0.4 percent per day but the amount of real interest is not regulated in the agreement. Third, Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services OJK Regulation No.77 of 2016 is the basis for the implementation of Peer to Peer Lending business activities or online lending and borrowing which is one of the types of fintech, including the protection of customer personal data. Customer personal data collected by fintech providers must be kept confidential in accordance with applicable privacy provisions.
Child Marriage in Kabang, South Yala, Thailand: Islamic Family Law Perspective Aziz, Nasaiy; Sholihin, Riadhus; Samoh, Miss Nifatimah
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 2 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i2.8699

Abstract

This research examines the impact of underage child marriage in Kabang, South Yala Region, Thailand. This is an empirical legal research method analyzed from the Islamic Law perspective. Interviews and document analysis were the methods of data collection used in the study, by which community leaders in Kabang, South Yala Region, Thailand who were involved in the marriage of underage children were interviewed. This research reveals that the factors causing the marriage of underage children in Kabang are: economic, pre-pregnant, educational, and environmental factors. Additionally, the study finds that marriages between minors will inevitably end in divorce, burden parents, and have a detrimental effect on one's health. Consequently, this study recommends that those immediately accountable for this case the village chief, the priest, the parents or guardians, the intellectuals in the community, and the youth—should always take precautions to protect themselves and refrain from marrying when underage. Islamic family law views underage marriage as incompatible with the goal of marriage, which is to establish a sakinah mawaddah wa rahmah (happy) family. Underage marriage has more negative effects than positive ones; it is bad for the individual, the family, and the community, and it can even destroy the nation-state and the entire country.
IMPLEMENTASI CSR PT SURYA PANEN SUBUR (SPS) II DI NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD TABARRU’ : Suatu Penelitian Pada Pabrik Kelapa sawit Di PT. SPS II Nagan Raya Rosita, Ari; Sholihin, Riadhus
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v2i1.1381

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang dipandang sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut disalurkan dalam bentuk program Pendidikan, Lingkungan, Agama dan Sosial. Namun secara teori daerah sekitaran perusahaan belum dapat mensejahterakan masyarakat secara luas, terlihat dari data angka kemiskinan pada desa Puloe Kruet yang belum berubah dari tahun ketahun sesuai dengan tujuan CSR. Masalah yang diteliti pada skripsi ini ada 3 macam yaitu, pertama untuk mengetahui implementasi CSR pada PT SPS II, kedua untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi CSR, ketiga untuk mengetahui tinjauan akad tabarru’ terhadap implementasi CSR pada PT SPS II di Nagan Raya. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pustaka dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk program CSR yang telah disepakati, kedua faktor yang mempengaruhi implementasi CSR ada dua yaitu: faktor Internal yang di dukung oleh perusahaan karena perusahaan memiliki wewenang penuh dalam mengelola dana CSR dan faktor Eksternal yang di dukung oleh masyarakat terhadap program CSR pada PT SPS II, ketiga program CSR pada PT SPS II telah menerapkan berdasarkan prinsip dasar akad tabarru’sesuai dengan rukun dan syarat. Saran dari penelitian ini diharapkan perusahaan dalam manyalurkan bantuan agar lebih terbuka dan dapat mengawasi bantuan yang telah di berikan sehingga program CSR agar dapat mensejahterakan masyarakat
Polarization of Judge Considerations in Waqf Disputes at Aceh's Syar'iyah Cour Abdullah, Arifin; Sholihin, Riadhus; Habibi, Muhammad
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.16999

Abstract

To protect waqf property, the Waqaf Law and KHI demand that waqf conflicts be settled peacefully to reach a win-win solution. However, Sharia Court judges still frequently decide waqf disputes in Aceh with a win-lose outcome; as a result, they do not protect waqf assets. This study evaluates Indonesian normative law using a qualitative method and court rulings. Field and library research yielded primary, secondary, and tertiary data. The study discovered three models of waqf conflicts in the Syar'iyah Court: waqf disputes that look at the parties' positions, which influences court evidence; waqf disputes that look at movable and immovable waqf assets; and models that look at both. Waqf property is either productive or unproductive. Second, the parties' reasons for settling the Waqf Dispute at Syar'iyah Court were: 1) Peace and 2) Interest factors to achieve legal certainty. Third, Syar'iyah Court judges only assess events, legal facts, and evidence in dispute settlement, not waqf asset protection. This research hopes to give Syar'iyah Court judges a legal umbrella to actively resolve waqf conflicts.Untuk melindungi harta benda wakaf, UU Waqaf dan KHI menuntut agar konflik wakaf diselesaikan secara damai untuk mencapai win-win solution. Namun, hakim Mahkamah Syariah masih sering memutuskan sengketa wakaf di Aceh dengan hasil menang-kalah; akibatnya, mereka tidak melindungi aset wakaf. Studi ini mengevaluasi hukum normatif Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif dan putusan pengadilan. Penelitian lapangan dan kepustakaan menghasilkan data primer, sekunder, dan tersier. Studi ini menemukan tiga model konflik wakaf di Mahkamah Syar'iyah: sengketa wakaf yang melihat posisi para pihak, yang mempengaruhi pembuktian di pengadilan; sengketa wakaf yang menyangkut harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak; dan model yang melihat keduanya. Harta wakaf bisa produktif atau tidak produktif. Kedua, alasan para pihak menyelesaikan Sengketa Wakaf di Mahkamah Syar'iyah adalah: 1) Perdamaian dan 2) Faktor kepentingan untuk mencapai kepastian hukum. Ketiga, hakim Mahkamah Syar'iyah hanya menilai peristiwa, fakta hukum, dan bukti dalam penyelesaian sengketa, bukan perlindungan harta benda wakaf. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan payung hukum kepada hakim Mahkamah Syar'iyah untuk secara aktif menyelesaikan konflik wakaf.
THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS Sri Wahyuni; Fahmi, Chairul; Sholihin, Riadhus; Rasyid, Laila Muhammad
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1 (2023): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v7i1.42

Abstract

This paper aims to analyses the dualism of authority in resolving disputes over bankruptcy cases in Islamic banking. On the one hand, the authority is given to the judiciary of the commercial court, on the other hand, there are rules that the settlement of economic disputes in Islamic banking is resolved by the religious court. This research was conducted with a normative legal approach, where the main data was obtained from the study of legislation, doctrine and legal theories on the authority of the court, as well as secondary data from studies conducted by previous researchers related to the topic of this article. The results show that the authority to resolve disputes over bankruptcy cases of Islamic banking customers is the authority of the Religious Court as stipulated in the Religious Court Law. However, the KPKPU Act also states that the authority is also given to the Commercial Court. Judging from the theory of authority, the dualism of these rules creates legal uncertainty because the KPKPU Law and the PA Law vest the authority to resolve bankruptcy disputes in two different judicial bodies. The provisions of the KPKPU Law and the PA Law are incoherent and incompatible with each other, resulting in legal uncertainty in the resolution of commercial disputes in Islamic banking in Indonesia.
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF DSN-MUI FATWA NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 CONCERNING MURABAHAH CONTRACTS IN PEOPLE'S BUSINESS CREDIT FINANCING: STUDY ON KCP BSI LADANG RIMBA Tri Wulandari; Sholihin, Riadhus
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2024): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v8i1.101

Abstract

This study aims to analyze the extent of the application of the murabahah contract on People's Business Credit (KUR) products at KCP BSI Ladang Rimba, identifying the constraints of the murabahah contract which is a sale and purchase contract that is not in accordance with KUR. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, with data collection techniques through interviews. The results showed that the application of the murabahah contract at KCP BSI Ladang Rimba has been running in accordance with the provisions of the Fatwa DSN-MUI, with a transparent and fair transaction process. During implementation, no significant obstacles were found, thanks to a strict internal control system and routine sharia audits. However, the application of the murabahah contract is not suitable because KUR is a program that is presented to help the community while the murabahah contract is a contract that allows the delegation of losses to only one party so that a more suitable contract to use is a mudharabah contract which is in the form of cooperation.
Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana Sholihin, Riadhus; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 2 No. 1 (2023): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v2i1.46

Abstract

This study discusses the criminalization of homosexuality as a crime. This research is motivated by cases of homosexuality which are increasingly being discussed in Indonesia until now homosexuals have the courage to demonstrate their deviations from their sexual orientation in public. This study focuses on the problem of how moral determination is in criminal law and whether homosexuality committed by adults can be used as a crime. This research method is qualitative. The results of the study show that there is a very close relationship between morals and criminal law, therefore the basis of morality in criminal law is an important issue. In determining criminal acts, the moral system must be considered. Even though there is no obligation, the morality of society must at least be paid close attention to by the state when determining an act as a crime. Based on the moral theory, the policy of criminalizing homosexual acts fulfills the criteria of criminalization, that is, the act is immoral and harmful to individuals and society. Homosexual acts committed by same-sex couples need to be made criminal acts, first: Juridical basis, based on Law Number 11 of 2012, Pancasila and several articles in the NRI Constitution and finally Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code which regulates the principle of legality. Second: philosophical basis, it is realized that the criminalization of homosexual acts against homosexual acts committed by same-sex couples meets the general criteria for criminalization which is supported by forms of criminalization theory: moral theory, Feinberg theory and paternalism theory. Third: sociological basis, homosexual acts of the same sex as an act that is not in line with the soul, nation, the reaction of the community that rejects homosexual activity, and is not in line with the style of customary law society.
Co-Authors Ade Faizah Adzkia, Khaliza Ari Rosita Arifin Abdullah Aulia Rahmatullah Bukhari Ali Chairul Fahmi Faizah, Ade Hilman Dermawan Irwansyah Irwansyah Kamaruzzaman Kamaruzzaman Kamaruzzaman Kamaruzzaman, Kamaruzzaman Khadijatul Musanna Khairani Khairani Khairani Mukdin Maula Sari Muhammad Habibi Muhammad Ikram Mukdin, Khairani Munanda Munanda Munanda, Munanda Musanna, Khadijatul Mutiara Fahmi Nasaiy Aziz Nurul Husna Oktavi Maulizar Rahma Rahma Raihan, Ishma Rasyid, Laila Muhammad Rizki Mulya Nanda Rosita, Ari Safira Mustaqilla Samoh, Miss Nifatimah Sari, Maula Sri Wahyuni TRI WULANDARI Wahyu Maulana, Wahyu Zaiyad Zubaidi