Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.83
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Politika: Jurnal Ilmu Politik Paramita: Historical Studies Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Journal of Socioeconomics and Development Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture Indonesian Journal of Tourism and Leisure Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Masyarakat: Jurnal Sosiologi Society Journal of Linguistics and Social Studies Journal of Management, Accounting, and Administration
Mohamad Shohibuddin
Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University Kampus IPB Dramaga, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Pemanfaatan Data Sensus Pertanian untuk Mendukung Program Land Reform: Kasus Kabupaten Blitar dan Luwu Utara Mohamad Shohibuddin; Anisa Dwi Utami; Dina Nurdinawati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The success of land reform depends, among others, on complete and accurate data on land tenure. Such data are still lacking since land registration has not been completed yet, while the completed ones are difficult to access. Actually, agriculture census data contain some information concerning farm landholding, although the last concept refers to “effective landholding” rather than “formal landholding” (legal ownership) as frequently used in land reform program. Using literary study, this article aims to analyse the 2013 Agricultural Census with special focus on Blitar in East Java and Luwu Utara in South Sulawesi to represents two types of ecosystems in Geertz’s conception, namely “Inner Indonesia” and “Outer Indonesia” respectively. The analysis resulted in detailed descriptions on the distribution of farm households, farmland use, and inequality of landholding which can be traced until the village level. For preparing land reform, it is important to combine this information with existed data on land ownership and to use it as a basis for further field-based inventories on farmland holding, ownership, use and utilization. This article concludes that the benefit of agricultural census data should be optimized. Some policy recommendations are also provided, emphasizing the urgency for more contextual way to implement land reform. Keywords: Agricultural Census, Land Reform, Farm Household, Inequality of Landholding, Blitar, Luwu Utara   Intisari: Keberhasilan program land reform bergantung antara lain pada data penguasaan tanah yang lengkap dan akurat. Data semacam ini masih belum memadai karena pendaftaran tanah di seluruh Indonesia belum tuntas, sementara data yang sudah tersedia sulit diakses. Sebenarnya, Sensus Pertanian mengandung banyak informasi mengenai penguasaan lahan pertanian, sekalipun konsep “penguasaan” ini mengacu pada “penguasaan efektif” dan bukan “penguasaan formal” (alias kepemilikan legal) yang sering dimanfaatkan dalam program land reform. Menggunakan studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk menganalisis data mentah Sensus Pertanian 2013 dengan fokus di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua kabupaten ini dipilih secara purposive untuk mewakili dua tipe ekosistem yang berbeda dalam konsepsi Geertz, yakni berturut-turut “Indonesia Dalam” dan “Indonesia Luar”. Hasil analisis menyajikan deskripsi detail mengenai sebaran rumah tangga petani, penggunaan lahan pertanian, dan ketimpangan penguasaan lahan yang bisa ditelusuri hingga ke level desa. Untuk perencanaan land reform, sangat penting untuk memadukan informasi ini dengan data kepemilikan tanah yang ada dan menjadikannya sebagai pijakan bagi inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di lapangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa manfaat data Sensus Pertanian perlu lebih dioptimalkan. Beberapa rekomendasi kebijakan juga disajikan yang menekankan urgensi pelaksanaan land reform secara lebih kontekstual. Kata Kunci: Sensus Pertanian, Land Reform, Rumah Tangga Petani, Ketimpangan Penguasaan Lahan, Blitar, Luwu Utara
Perubahan Peran Perempuan Setelah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Yogyakarta International Airport: Kasus Kalurahan Kebonrejo di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta Fairuz Nabila; Mohamad Shohibuddin; Endriatmo Soetarto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.494

Abstract

Abstract: Women are one of the parties being affected by the process of land acquisition for the construction of public infrastructure. This article aims to analyse the change of women role after the implementation of land acquisition for the construction of Yogyakarta International Airport in Kulonprogo regency, Special Region of Yogyakarta. The research is carried out in Kebonrejo village, Temon district using quantitative approach supported by qualitative approach. Quantitative data are collected through a survey among 30 female respondents in the households selected by a simple random sampling and analysed through Rank Spearman test, while qualitative data are obtainded through documents review, participant observation and depth interview with key informants. The research findings demonstrate that there is a weak relationship between the participation of women throughout the implementation of land acquisition and the change of women role after the completion of land acquisition. This is due to the fact that despite there is a strong emphasize of public consultation and participation in the regulation of land acquisition, the will and power of the government is very strong and could not be influenced by the whole affected community. In addition, the process of land acquisition itself often put aside women’s specific aspiration and intereset. Consequently, a relative equal gender relation within the household during land acquisition process didn’t have any effect throughout the process and afterward. Keywords: women participation, the roles of women,  land acquisition, development of public infrastucture.   Intisari: Perempuan adalah salah satu pihak yang terimbas oleh pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis ,perubahan peran perempuan setelah pengadaan tanah untuk pembangunan Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian lapangan dilakukan di Kalurahan Kebonrejo, Kapanewon Temon dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung pendekatan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari survei atas 30 responden perempuan dalam rumah tangga yang dipilih secara simple random sampling dan diolah dengan uji Rank Spearman, sementara data kualitatif diperoleh melalui studi dokumen, pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara keterlibatan perempuan selama proses pengadaan tanah untuk pembangunan Yogyakarta International Airport dengan peran perempuan setelah pengadaan tanah. Ssekalipun keharusan konsultasi dan partisipasi publik sangat ditekankan dalam regulasi pengadaan tanah, namun kehendak dan kekuasaan yang kuat dari pemerintah membuat proses pengadaan tanah tidak dapat dipengaruhi oleh masyarakat terdampak secara keseluruhan. Selain itu, proses pengadaan tanah itu sendiri abai terhadap aspirasi dan kepentingan spesifik kaum perempuan. Akibatnya, relasi gender yang relatif setara di level rumah tangga selama proses pengadaan tanah tidak memiliki hubungan apa pun sepanjang proses tersebut maupun setelahnya.  Kata Kunci: keterlibatan perempuan, peran perempuan, pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur publik.
Artikulasi Islam Nusantara dalam Perjuangan Agraria Mohamad Shohibuddin
ISLAM NUSANTARA:Journal for the Study of Islamic History and Culture Vol 1 No 1 (2020): Islam Nusantara Journal for Study of Islamic History and Culture
Publisher : Faculty of Islam Nusantara University of Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/islamnusantara.v1i1.21

Abstract

This article focuses on a specific topics rarely discussed in the scholarship of Islam Nusantara, namely the contribution of Islam Nusantara in addressing agrarian problems experienced by the community. To disclose such contribution, the author proposes the perspective of “access and exclusion” as a theoritical framework for understanding the nature of social struggle in the agrarian field. Based on this, the author will disclose the contribution of Islam Nusantara in “pursuing access” and at the same token “preventing exclusion” within various situations of agrarian struggle, starting from the family level (as concerned with inheritance system and joint marital property) to broader level of socio-agrarian relations (as related to inequalities in land tenure, relations of production and spatial allocation). In addition, the author will examines “agrarian ijtihad” issued by Nahdlatul Ulama and also proposes the idea of “agrarian waqf”—both constitute religious responses to “challenges of access” and “threats of exclusion” taking place within the community. Keywords: Islam Nusantara, struggle for access; struggle against exclusion; agrarian ijtihad; Nahdlatul Ulama; agrarian waqf Reference Abbasi, Muhammad Zubair, “The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction.” Arab Law Quarterly 26, No. 2 (2012): p. 121-153. Abu Zahrah, Muhammad, Muhâdlarât fî al-Waqf. Tanpa tempat terbit: Ahmad ’Ali Mukhaymar, 1959. Hall, Derek, Philip Hirsch, Tania Murray Li, Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore: NUS Press, 2011. Ibrahim, Bilal, “Beyond State and Peasant: The Egalitarian Import of Juristic Revisions of Agrarian and Administrative Contracts in the Early Mamlūk Period.” Islamic Law and Society 16, No. 3-4 (2009): p. 337-382. Johansen, Baber, The Islamic Law on Land Tax and Rent: The Peasants’ Loss of Property Rights as Interpreted in the Hanafite Legal Literature of the Mamluk and Ottoman Periods. London, New York, Sydney: Croom Helm, 1988. Lembaga Ta'lif wan Nasyr PWNU Jawa Timur, Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004). Surabaya: Khalista, 2007. Luthfi, Ahmad Nashih, “Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria.” Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 3, No. 2 (2017): p. 145-159. Megawati Institute,Hasil Riset Oligarki Ekonomi. Jakarta: Megawati Institute, 2017. Powers, David S., “Orientalism, Colonialism, and Legal History: The Attack on Muslim Family Endowments in Algeria and India.” Comparative Studies in Society and History 31, No. 3 (1989): p. 535-571. Ribot, Jesse C. and Nancy Lee Peluso, “A Theory of Access.” Rural Sociology 68 No. 2 (2003): p. 153-181. Shohibuddin, Mohamad, Eko Cahyono, Adi Dzikrullah Bahri, “Undang-Undang Desa dan Isu Sumber Daya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi?” Wacana 19, No. 36 (2017): p. 29-81. Tersedia melalui tautan berikut ini: http://ipb.link/desa-dan-agraria. Shohibuddin, Mohamad, Ahmad Nashih Luthfi, Westi Utami, ed. Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat. Yogyakarta dan Bogor: STPN Press dan Pusat Studi Agraria IPB, 2019. Bisa diunduh melalui tautan berikut: http://bit.ly/36pdY5e. Shohibuddin, Mohamad dan Adi D. Bahri, ed. Perjuangan Keadilan Agraria. Yogyakarta, Bogor, Jakarta dan Bandung: Insist Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute, Bina Desa dan Akatiga, 2019. Pengantar penyunting dapat dilihat melalui tautan ini: http://bit.ly/2QR2jaK. Shohibuddin, Mohamad, “Dua Wajah Islam Nusantara.” Koran Sindo, 11 April 2017. Versi lebih panjang dapat dilihat pada tautan ini: https://www.facebook.com/notes/mohamad-shohibuddin/dua-wajah-islam-nusantara/10155013669631224. ----------, Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris. Yogyakarta: STPN Press, PSA IPB, Sajogyo Institute dan KPA, 2018. Bisa diunduh melalui tautan berikut ini: http://ipb.link/perspektif-agraria. ----------, Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf Bagi Agenda Reforma Agraria. Yogyakarta dan Bogor: Baitul Hikmah, Magnum Pustaka Utama dan Sajogyo Institute, 2019. Beberapa review buku ini bisa dilihat pada tautan ini: http://bit.ly/2NLwyxp. ----------, “Mempertimbangkan Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pelaksanaan Tenure Reform.” Dalam Mohamad Shohibuddin dan Adi D. Bahri, ed. Perjuangan Keadilan Agraria. Yogyakarta, Bogor, Jakarta dan Bandung: Insist Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute, Bina Desa dan Akatiga, 2019. Bab ini bisa diunduh melalui tautan berikut ini: http://bit.ly/2PI0omw. ----------, “Wakaf Berjangka untuk Pembaruan Tenurial Skala Desa.” Dalam Adi D. Bahri dan Mohamad Shohibuddin, ed. Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi. Bogor, Bandung, Jakarta, Yogyakarta: Sajogyo Institute, PSA IPB, Akatiga, Bina Desa, STPN Press, 2020. Bisa diunduh melalui tautan ini: https://ipb.link/wakaf-berjangka. ----------, Ketimpangan Agraria di Indonesia: Pendekatan Studi, Kondisi Terkini dan Kebijakan Penanganan. Bogor: IPB Press, 2020. Versi e-book bisa diperoleh melalui tautan berikut ini: http://bit.ly/BukuKetimpanganAgraria. Winoto, Joyo, “Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.” Kuliah Umum disampaikan di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 22 November 2007.
Strategi Adaptasi Rumah Tangga Nelayan dalam Menghadapi Dampak Abrasi Annisa Wulandari; Mohamad Shohibuddin; Arif Satria
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 17, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v17i2.10364

Abstract

Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dapat memicu abrasi yang berdampak negatif pada kerentanan rumah tangga nelayan. Penelitian ini mengkaji tingkat kerentanan di antara rumah tangga nelayan dengan struktur nafkah berlainan dan hubungannya dengan strategi adaptasi yang diterapkan dalam menghadapi dampak abrasi. Kemampuan rumah tangga nelayan menerapkan berbagai strategi adaptasi diduga membuat mereka lebih mampu bertahan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Untuk mengkaji hal ini, penelitian lapangan dilakukan pada satu komunitas pesisir di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui survei atas 34 responden dari rumah tangga terdampak abrasi yang dipilih dengan teknik proportional stratified random sampling dan diperkuat dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan.  Untuk melihat hubungan antarvariabel, secara statistik dilakukan uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara tingkat kerentanan dan keragaman strategi adaptasi dengan arah hubungan negatif sebesar -0,508. Selanjutnya, terdapat hubungan signifikan antara struktur nafkah dan tingkat kerentanan dengan arah hubungan negatif sebesar -0,626 serta antara struktur nafkah dan tingkat keragaman strategi adaptasi dengan arah hubungan positif sebesar 0,682. Hal ini berarti makin tinggi tingkat kerentanan maka makin rendah tingkat keragaman strategi adaptasi, lantas makin beragam struktur nafkah maka makin rendah tingkat kerentanan dan makin tinggi tingkat keragaman strategi adaptasi. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah melakukan upaya pencegahan abrasi yang akan menimbulkan kerentanan pada rumah tangga nelayan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong diversifikasi mata pencaharian di antara rumah tangga nelayan dan dalam kaitan ini perlu membenahi tata ruang kawasan wisata bahari dan pengelolaannya secara inklusif agar manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata..Title: Adaptation Strategies by Fishing Household toward the Impact of Coastal Erosion: A Case Study in West Pasaman Regency The rise of sea level as the impact of climate change may cause coastal erosion which will negatively induced vulnerabilities among fishing households. This study examines the level of vulnerability among fishing households having various livelihood structures and its relation to their adaptation strategies in dealing with the impacts of coastal erosion. It is assumed that the ability of the fishing households to exercise various adaptation strategies would make them more resilient in addressing environmental changes. To reveal this, a field work was carried out in a coastal community in West Pasaman Regency. Quantitative data was obtained through survey with 34 respondents, all of them are households affected by erosion, selected through proportional stratified random sampling technique, while qualitative data was obtained throuhg participant observations and in-depth interviews with several informants. To see the relation among variables statistically, this study uses Rank Spearman correlation test. The results of this study indicate that there is a significant relationship between level of vulnerability and variety of adaptation strategies with a negative value of -0,508. In addition, there is also a significant relationship between livelihood structure and level of vulnerability with a negative value of -0,626 and between livelihood structure and variety of adaptation strategies with a positive value of 0,682. These mean that the higher the level of vulnerability, the lower the variety of adaptation strategies; then, the more diverse the livelihood structure, the lower the level of vulnerability and the higher the variety of adaptation strategies. Based on these findings, it is recommended that the government should exercise some efforts to prevent coastal erosion which will create some vulnerabilities to fishers households. In addition, the government needs to encourage diversification of livelihoods among fishing households and in this regard, it is necessary to improve the spatial planning of marine tourism areas and their management in an inclusive manner so that the economic benefits can be felt by the community more evenly.. 
Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis Shohibuddin, Mohamad
Masyarakat: Jurnal Sosiologi Vol. 21, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 6 of 2014 on Village—apart from its political contribution in democratizing statevillage relation—has a fundamental limitation on natural resource issues in the village in the light of agrarian and ecological crises. This Law offers a minor elaboration on natural resource issues and provides limited authority to the village on this field, while no reference is made to the problem of inequality in community’s access to local natural resources. Confronted with such structural challenges, it is argued that “struggle for village autonomy” will hardly lead to significant social transformation without involving attempts to establish just and sustainable natural resource regime. At the same time, “the struggle for social-ecological justice” will never emerge as village’s collective agenda without attempts to deepen democracy within the village. Accordingly, this article offers “democratization of rural natural resource governance” as a strategic convergence between two previous struggles: “village autonomy” and “social-ecological justice”. It is pursued through three inter-related agenda: strengthening village’s authority concerning natural resource issues, democratizing socio-agrarian relations in the village, and addressing rural crises in order to revitalize productive forces in the village.
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor Maulana, Ilham Rizkia; Shohibuddin, Mohamad
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.1.2022.75-100

Abstract

Penelantaran tanah HGU oleh PT Hevindo di tengah konteks ketimpangan agraria dan kemiskinan yang dialami masyarakat tiga desa di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor telah memicu perjuangan agraria kelompok petani AMANAT dengan dukungan sejumlah LSM dan aktor politik. Arus gerakan dari bawah untuk meredistribusikan tanah HGU terlantar ini telah melahirkan respons dari atas oleh para aktor pemerintah dari level desa hingga nasional. Artikel ini mengkaji zona interaksi politik di antara dua arus ini dan pengaruhnya terhadap tindakan para aktor pemerintah terkait desakan pelaksanaan reforma agraria. Penelitian lapang dilaksanakan selama Juli-Desember 2020 melalui kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Pengaruh antar variabel diuji secara statistik menggunakan SPSS 16.0 dan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian memperlihatkan pengaruh positif dan signifikan dari proses interaksi ini terhadap respons para aktor pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan sikap mereka dari semula menentang lantas berbalik mendukung perjuangan petani ini. Pada 2019 sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan reforma agraria telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sementara hasil pemetaan partisipatif atas penguasaan tanah oleh petani penggarap di lokasi HGU telah diusulkan oleh AMANAT sebagai acuan penetapan tanah objek reforma agraria dan calon penerima manfaatnya. Namun, hambatan administratif akibat praktik tata pengurusan dan administrasi pertanahan yang buruk dan manipulatif di masa lalu membuat program reforma agraria belum kunjung dilaksanakan hingga saat penelitian lapangan berakhir.
Pengaruh Gerakan Petani terhadap Trajectory Perjuangan Reforma Agraria(Kasus Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor) Maulana, Ilham Rizkia; Shohibuddin, Mohamad
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Vol. 8 No. 02 (2024): Juli
Publisher : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jskpm.v8i02.1504

Abstract

Ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan program reforma agraria di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anatomi dan solidaritas gerakan petani Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif (AMANAT) di Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor serta pengaruhnya terhadap trajektori perjuangan reforma agraria, khususnya dalam konteks struktur penguasaan tanah dan kebijakan pertanahan yang memihak kaum miskin (pro-poor land governance). Metode penelitian campuran (mixed-methods) digunakan untuk pengumpulan data kuantitatif melalui survei terhadap 30 petani AMANAT dan didukung oleh data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan AMANAT memiliki solidaritas tinggi, tercermin dari pembingkaian diagnostik, prognostik, dan motivasional yang kuat. Analisis PLS-SEM menunjukkan gerakan petani AMANAT secara signifikan berpengaruh terhadap trajektori perjuangan reforma agraria (path coefficient = 0,720; p-value = 0,000). Selain itu, AMANAT berhasil membangun jejaring dengan pemerintah daerah dan LSM yang secara nyata mendorong terwujudnya kebijakan pertanahan yang memihak kelompok miskin. Studi ini menyimpulkan bahwa gerakan petani yang terorganisir memiliki peranan strategis dalam mempengaruhi kebijakan pertanahan inklusif dan menjadi model bagi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan sosial.
Pendekatan Berbasis Komunitas dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan: Pembelajaran dari Bank Sampah Kenanga, Bogor, Indonesia Al Zahra, Princessca; Shohibuddin, Mohamad
Society Vol 13 No 1 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i1.786

Abstract

Urban waste management remains a pressing challenge in Indonesia, with Bogor City being among the highest waste-producing areas. Community-based waste banks offer a promising solution by promoting waste reduction, recycling, and economic incentives. This study examines the effectiveness of the Kenanga Waste Bank, a leading community initiative in RW 1 (Rukun Warga, or neighborhood unit), Babakan Subdistrict, Bogor City. Using a mixed-methods approach, the research combines surveys of 35 waste bank members, in-depth interviews, and observations to assess managerial performance, community participation, and socio-environmental benefits. Data analysis employed Spearman rank correlation and chi-square tests to explore key relationships between participation levels, governance structures, and financial sustainability. The findings reveal strong operational and institutional management but highlight gaps in waste-sorting enforcement and participation in decision-making. While economic and environmental benefits are recognized, financial sustainability remains a concern due to fluctuations in the recyclable market. Strengthening participatory governance, diversifying revenue sources, and enforcing waste-sorting practices are critical for long-term success. This study offers practical recommendations for policymakers, waste bank operators, and community leaders to enhance participation, improve governance, and integrate waste banks into formal waste management systems. By addressing these key challenges, waste banks can serve as scalable models for sustainable urban waste management in Indonesia.
Land Utilization After Land Occupation: A Case of Peasant Movement in Nanggung District, Bogor Regency, Indonesia Assiyah, Ai Siti Nur; Shohibuddin, Mohamad
Jurnal AGRISEP JURNAL AGRISEP VOL 24 NO 02 2025 (SEPTEMBER)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/jagrisep.24.02.887-906

Abstract

One of the key challenges faced by the peasant movement after occupying disputed land is optimizing its utilization to support sustainable livelihoods. This study investigates land utilization practices following the occupation of abandoned plantation concession in Nanggung District, Bogor Regency. Of the 37 occupied land blocks across three villages in the district, this study focuses on a single block located in Cisarua Village. Employing a mixed-method approach, quantitative data were collected through a census survey of 47 farming households managing land in the selected block, complemented by qualitative data from in-depth interviews and field observations. The findings reveal diverse land utilization orientations—ranging from commercial and subsistence farming to non-agricultural activities—and substantial variations in commodity production and farm income. This diversity is primarily shaped by two factors: (1) individual respondent characteristics, notably farming experience, and (2) household characteristics, particularly landholding size. These findings underscore the importance of improving post-occupation support systems to ensure that land reform leads to long-term socio-economic benefits for peasant households.
From Devolution to Private Enterprise: The Dynamics of Ecotourism Governance in Gunung Halimun National Park Kusumastuti, Gayatri; Shohibuddin, Mohamad
Indonesian Journal of Tourism and Leisure Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Lasigo Akademia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijtl.v6i2.482

Abstract

This article examines changes of governance regime in the Curug Nangka ecotourism area, Bogor. Initially a production forest managed by Perum Perhutani (state-owned company), it later became a conservation forest under the management of the Gunung Halimun Salak National Park Agency, and is now managed by a private company. These shifts in governance regimes have significantly impacted community involvement in managing the ecotourism area. A survey of 32 respondents, supported by in-depth interviews, revealed that Perhutani’s governance regime scored highest in legitimacy, voice, strategic vision, and equity indicators, followed by the National Park Agency, with the private company ranking lowest. However, the private company performs better management and revenue-sharing with local communities and village authorities. As a result, in terms of performance and accountability indicators, most respondents ranked the private company higher than the other two regimes. By comparing these three governance regimes, this article contributes to identifying key aspects in the governance of ecotourism area that ensure community participation and explores community responses to these changes of governance regime.
Co-Authors Al Zahra, Princessca Ambar Istiyani Anisa Dwi Utami Annisa Wulandari Arif Satria Assiyah, Ai Siti Nur Bahri, Adi D. Dina Nurdinawati, Dina Endriatmo Soetarto Fairuz Nabila Fani Dwi Iswari Hana Indriana Heni Listiana Iswari, Fani Dwi Kusumastuti, Gayatri Lufthi Rusniarsyah, Lufthi Maimun Maimun Maulana, Ilham Rizkia Melia Sari Melia Sari, Melia Muhamnu, Afiya Hashina Priyanto Priyanto Putri, Finda Dwina Saskia Septiani, Dellia Tri