Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.198
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Teknologi IWJ : Inland Waterways Journal IWTJ : International Water Transport Journal
Ferdinand Pusriansya
Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Larangan Mudik dalam Perspektif Hukum Progresif Dahlia Dewi Apriani; Suteki Suteki; Fadjrin Wira Perdana; Ferdinand Pusriansyah; Irwan Irwan; Yohan Wibisono
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3834.932 KB) | DOI: 10.36418/jist.v2i10.245

Abstract

Inkonsisten kebijakan mudik semakain memperdalam dan meruncing pad a tataran masyarakat, sehingga terjadinya polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi mudik yang sudah lama tertanam dalam sebagai realitas sosiokultural masyarakat Indonesia namun harus dilakukan meskipun bahaya pandemi Covid-19 mengancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pandangan hukum progresif terhadap kebiajakan larangan mudik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau das sollen. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 untuk menghentikan kontroversi larangan mudik lebaran sekaligus menghadirkan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Progresif adalah menegaskan cara pandang Pemerintah yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence). Permenhub telah dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya yang nampak secara tekstual dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan substantive). Dalam perspektif Hukum Proresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga hukum harus memihak kepada kepentingan masyarakat (publik) dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.
Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia Bambang Setiawan; Fadjrin Wira Perdana; Dahlia Dwi Apriani; Ferdinand Pusriansya; Santoso Santoso
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.852 KB) | DOI: 10.36418/jist.v3i2.371

Abstract

Secara yuridis, hak berserikat (union rights) yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh sebagai diakui sebagai hak dasar manusia dan diterima sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), diatur dalam instrumen internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 (DUHAM PBB 1948). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh ke dalam hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Istilah “pendekatan” adalah sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yuridis yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris adalah salah satu yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Implementasi instrumen internasional prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh yang diatur dalam Konvensi, Rekomendasi dan Resolusi ILO telah menjadi bagian sistem hukum nasional Indonesia, yang bentuk pengesahannya dilaksanakan melalui ratifikasi Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi No. 98), dan/atau melalui transplantasi hukum terhadap Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 (Rekomendasi No. 92), Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil.
Kajian Implementasi Prinsip ‘Responsibility to Protect’ (R To P) dalam Praktik Internasional Kasus Genosida di Rwanda Ferdinand Pusriansyah; Fadjrin Wira Perdana; Yohan Wibisono; Irwan Irwan; Sri Kelana
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.993 KB) | DOI: 10.36418/jist.v3i2.372

Abstract

Persyaratan para founding fathers dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, tentunya menyiratkan bahwa baik lembaga maupun orangnya tidak kebal terhadap hukum. ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku, dalam hal melakukan tindak pidana pada umumnya termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam jenis hak yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu hak yang pelaksanaannya bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi walaupun dalam keadaan darurat. Negara-negara yang melanggar undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat ini akan dikutuk sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Krisis kemanusiaan di abad 21 merupakan masalah yang menjadi tantangan besar di dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis di suatu negara menjadi topik perbincangan terkini di era demokrasi yang membela nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui sebuah kajian pustaka. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertiannya, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang pada umumnya berupa informasi. Prinsip R to P dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus genosida di Rwanda. Argumennya adalah bahwa pemerintah Rwanda yang berkuasa tidak dapat menjalankan fungsinya melindungi keselamatan dan kehidupan warganya serta memastikan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, adalah tepat bagi masyarakat internasional untuk campur tangan di Rwanda atas nama kemanusiaan dalam bentuk komitmen politik dan moral yang disepakati oleh Negara-negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Imunitas Pejabat dalam Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Yohan Wibisono; Fadjrin Wira Perdana; Irwan Irwan; Sri Kelana; Ferdinand Pusriansyah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.615 KB) | DOI: 10.36418/jist.v3i2.373

Abstract

Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya wabah Covid-19 yang melanda sebagian besar populasi negara di dunia. Untuk mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imunitas Pejabat dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat mutlak atau tidak. Berdasarkan fokus penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kajian hukum yang relevan, dan literatur lainnya. Pendekatan perundang-undangan menjadi dasar penulisan ini, dengan fokus mengkaji undang-undang dalam kaitannya dengan isu-isu utama yang diangkat (core issues). Kesimpulan dari artikel ini adalah Perppu 1/2020 tidak serta merta memberikan kekebalan mutlak kepada penyelenggara Perppu, namun bersifat terbatas (bersyarat) dan proses hukum tetap berjalan agar tidak melanggar aturan hukum. Pejabat, Perppu Pendahuluan Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya epidemi Covid-19 yang melanda populasi sebagian besar negara di dunia. Jika ingin mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya berbagai upaya dilakukan.
Sea Transportation Services in the Framework of Good Governance Chairul Insani Ilham; Mangatur T Brenhard; Ferdinand Pusriansyah
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Inland Waterways Journal (IWJ:October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.173 KB) | DOI: 10.54249/iwj.v2i1.25

Abstract

The problem of sea transportation on Panjang Island, Batam City, is that it is inadequate for marine transportation such as a lack of safety buoys, excessive passenger capacity, and the absence of passenger safety insurance so that it greatly threatens the safety of passengers and is troubling for parents whose children are studying across the board. The purpose of this study is to determine the marine transportation services in Panjang Island, Batam City in the framework of governance, and to determine the characteristics of good governance in sea transportation services in Panjang Island in the framework of good governance. This type of research is qualitative descriptive, then analyzed qualitatively, namely by data reduction analysis techniques, data presentation, and drawing conclusions (verification). Research location in Panjang Island, Sijantung Subdistrict, Galang District, Batam City. There were 9 research informants and 1 person as the key informant. The theory used in this research is the theory of good governance, namely the public government and the private sector. The results of this study indicate that sea transportation services on Panjang Island move due to the interaction of the three actors involved first, the government, namely the Department of Transportation which provides safety equipment and the Education Office as an actor involved in providing transportation assistance for Panjang Island students who are passengers. Second, the private sector, namely the owner of sea transportation, which provides sea transportation. Third, the people of Panjang Island as passengers and connoisseurs of sea transportation services. If seen from the principles of good governance, the responsiveness of the government already exists but it is not sustainable and there is no supervision from the government and community participation is still very low so that their aspirations are not conveyed to the government and transportation facilities owned by the private sector are also not effective and efficient for used as a means of public transportation. The conclusion of this study is that the interaction of the three actors involved in sea transportation services on Panjang Island has not been running according to good governance so that sea transportation is not suitable for public transportation because it threatens the safety of passengers or connoisseurs of sea transportation services.
Overview Of Safety Equipment Above KMP. Satria Pratama At The Kuala Tungkal – Telaga Punggur France Track Slamet Prasetyo Sutrisno; Ferdinand Pusriansyah; Ella Jelita Siringoringo
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 3 No. 2 (2021): Inland Waterways Journal (IWJ:October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.006 KB) | DOI: 10.54249/iwj.v3i2.36

Abstract

Kuala Tungkal Ferry Port is a port managed by BPTD Region V Jambi. Kuala Tungkal Ferry Port serves 2 routes with 2 Ro-Ro ships . One of the important components in ferry transportation is safety. Safety is addressed not only to service users but also to crew members. On ships operating at the Kuala Tungkal Ferry Port , there are many safety equipment that have been damaged including life jackets, lifebuoys, lifeboats and the number of safety equipment that is not in accordance with the ship's needs based on the Safety Of Life At Sea ( SOLAS). The condition and number of safety equipment must be considered both in terms of the feasibility of the equipment and the completeness of the equipment so that in the event of an emergency the existing safety equipment can be used properly as a form of implementing aspects of passenger safety on board. The number and condition of safety equipment that is not in accordance with the needs can endanger the safety of the lives of passengers in the event of an accident. The number of safety equipment must be able to accommodate the number of passengers and crew on board. Author tries to analyze the problem so that conclusions can be drawn which can later be used as solutions or problem solving suggestions that can be proposed by the author in an effort to improve supervision of the condition and number of passenger safety equipment at KMP. Satria Pratama.
Standard Of Equipment Of Traffic Control And Sterilization Of Ketapang Ferry Port, Banyuwangi Regency, East Java Province Yohan Wibisono; Ferdinand Pusriansyah; Sri Kartini; Kukuh Oktanugrah Try Wiyono
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 3 No. 2 (2021): Inland Waterways Journal (IWJ:October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.012 KB) | DOI: 10.54249/iwj.v3i2.40

Abstract

Ferry Port is a port specifically used for ferry transportation using Roro ships. Ketapang Ferry Port has an important role for the community because it is a Ferry Port that organizes crossings using ships to connect the islands of Java and Bali to travel such as work, tourism, or supply of agricultural products such as food, building materials and so on. The existence of the Ketapang Ferry Port will support economic development and the development of community activities as well as the growth of the population area (Hinterland). In its implementation, there are still many people who enter the port freely which should only be entered or passed by port officials and port service users who already have tickets to cross. This is very dangerous for service users and traders themselves. And there are still crossings between vehicles that will enter or leave the dock and the lack of supporting facilities for sterilization and traffic management at the Ketapang Ferry Port such as sign facilities. This is due to the lack of regulation regarding the zoning system, traffic flow patterns and traffic sign arrangements in accordance with the regulations, namely the Regulation of the Minister of Transportation Number 29 of 2016 concerning Fertilization of Ferry Ports, Decree of the Director General Number 242 of 2010 concerning Technical Guidelines for Crossing Traffic Management and Regulations. Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2014 concerning Traffic Signs. Port sterilization and management of traffic flow patterns as well as regulation of traffic signs are very important things at the ferry port in order to create a safe, comfortable, orderly and smooth ferry port.
Assessment Of The Need For A Lashing Officer On A France Ship At Tanjung Kalian-Tanjung Api-Api Province Of Bangka Belitung Sri Kartini; Ferdinand Pusriansyah; Adani Fairul Zabadi
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 4 No. 1 (2022): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1042.634 KB) | DOI: 10.54249/iwj.v4i1.53

Abstract

Human Resource Management is one of the fields of study that is very important in good and orderly management of agencies. Personnel management is planning, organizing, directing, supervising the activities of procurement, development, compensation, integration, maintenance of employees or employees in order to achieve individual, organizational, and community goals. The need for special lashing officers at the Tanjung Kalian Crossing Port is not yet available and poses a risk for ships that want to sail because the cargo is not lashed. This study uses a quantitative approach. The theory used is analysis in the special calculation of workloads. The results of this study indicate that each ship operating at the Tanjung Kalian Crossing Port averages 2-3 ships. Based on the workload analysis, it was found that each lashing officer has a workload of 14 hours per day. This is known considering that services at Tanjung Kalian Ferry Port have high productivity with trips available every day. Thus, the need for lashing officers at the Tanjung Kalian Ferry Port is urgently needed considering the tight schedule and high passenger productivity and affect the stability of the operating ship.
Overview Of The Condition Of The Dock Facilities At Kuala Tungkal Ferry Port Kodrat Alam; Ferdinand Pusriansyah; Fajar Shiddiq
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 4 No. 2 (2022): Inland Waterways Journal (IWJ:Oktober)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1068.344 KB) | DOI: 10.54249/iwj.v4i2.73

Abstract

Kuala Tungkal crossing port is a crossing Port located in Tanjung Jabung Barat regency, Jambi province, with crossings Kuala Tungkal - Dabo Singkep and Kuala Tungkal - Telaga Punggur. The port is operated by the Department of transportation of West Tanjung Jabung regency and supervised by BPTD Region V Jambi province. The condition of the facilities at the port is very important to review and make periodic repairs so as not to interfere with port operations. This study aims to determine the condition of the dock facilities in the form of fenders, Bolders, catwalks and various efforts to solve problems related to the condition of the dock facilities in accordance with the provisions. The method of analysis used in the form of observation, measurement of the dimensions of facilities and tides as well as, interviews to the ship operator. Based on the results it can be concluded that the condition of the dock facilities in a damaged condition and the absence of repair and maintenance of the port operator. Thus, it is necessary to plan the dock facilities in accordance with the needs and periodic maintenance so that the dock facilities are always durable.
Evaluate The Number Of Boat Trips On The Crossing Ketapang – Sheet At The Ketapang Crossing Port Of East Java Province Ferdinand Pusriansyah; Monica Amanda; Jihan Fajriya
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 4 No. 1 (2022): International Water Transport Journal (IWTJ: April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwtj.v3i2.118

Abstract

In this study, the authors took a case study regarding the evaluation of the number of ship trips on the Ketapang - Lembar crossing at the Ketapang Ferry Port, East Java Province. The Ketapang Ferry Port is one of the commercial Ferry Ports managed by PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ketapang Branch and supervised by the Land Transportation Management Center Region XI, East Java Province. At this port, the operating vessels are Ro-Ro type ships that carry passengers, vehicles and goods and operate for 24 (twenty four) hours every day. Ketapang Ferry Port is one of the most crowded ferry ports. The routes at the Ketapang ferry port are the Ketapang – Gilimanuk route which connects the islands of Java and Bali and the Ketapang – Lembar route which connects the islands of Java and the islands of West Nusa Tenggara. The Ketapang – Lembar route is a new route because this route opened in December 2020. This route includes the LDF (Long Distance Ferry) route or long distance ferry service. With the existence of the Ketapang – Sheet route, it will create centers of economic growth and support overall development and it is hoped that it will reduce congestion on the island of Bali as a result of logistical transportation to the island of West Nusa Tenggara via the Padang Bai Port. Because this causes many service users going to the island of West Nusa Tenggara to prefer to use the Ketapang - Lembar cross ship because it is more efficient in travel costs and travel time. Because of this, the number of ships operating must be in accordance with existing service users so that there is no accumulation of service users and there is no vehicle overload on the ship so as not to reduce the comfort of passengers on board. The number of requests from service users for this often causes the accumulation of vehicles in the parking lot ready to load and results in overload when loading on the ship. This can be dangerous when the ship is sailing.
Co-Authors Adani Fairul Zabadi Bambang Setiawan Chairul Insani Ilham Dahlia Dewi Apriani Dahlia Dwi Apriani Ella Jelita Siringoringo Fadjrin Wira Perdana Fajar Shiddiq Febriansyah H.Irwan Irwan Jihan Fajriya Kodrat Alam Kukuh Oktanugrah Try Wiyono Mangatur T Brenhard Pratiwi Maharani Santoso Santoso Slamet Prasetyo Sutrisno Sri Kartini Suteki Suteki Yohan Wibisono Yohan Wibisono Yohan Wibisono