Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Model Pemilihan Moda Angkutan Penumpang Pesawat Terbang dan Kapal Cepat dengan Data SP (Stated Preference) (Studi Kasus: Rute Palembang - Batam) Ade Sjafruddin; Harun Al Rasyid Sorah Lubis; Bambang Setiawan
Jurnal Teknik Sipil Vol 14 No 2 (2007)
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2007.14.2.4

Abstract

AbstrakPenelitian ini dimaksudkan untuk membangun model pemilihan moda angkutan penumpang antara pesawat terbang dan kapal cepat rute Palembang "“ Batam melalui pengetahuan atas preferensi pengguna jasa terhadap atribut perjalanan moda yang kemudian dimodelkan untuk memperoleh nilai utilitas dan probabilitas pemilihan masing-masing moda. Perumusan perilaku individu dalam memilih moda angkutan ke dalam model pemilihan moda dilakukan dengan memanfaatkan data SP (Stated Preference). Penelitian ini menggunakan 5 (lima) atribut perjalanan yang dianggap berpengaruh besar dalam perilaku pemilihan moda, yaitu biaya perjalanan, total waktu perjalanan, aksesibilitas menuju Bandara/Pelabuhan, frekuensi keberangkatan, dan tingkat pelayanan/fasilitas di dalam moda. Dari hasil analisis diperoleh persamaan selisih utilitas pesawat terbang dan kapal cepat sebagai berikut:UPT "“ UKC = -6,727088 "“ 0,000010 X1 "“ 1,502469 X2 + 2,363855 X5yang mana :UPT = utilitas pesawat terbangUKC = utilitas kapal cepatX1 = Selisih biaya perjalanan pesawat terbang dan kapal cepatX2 = Selisih total waktu perjalanan pesawat terbang dan kapal cepatX5 = Selisih tingkat pelayanan pesawat terbang dan kapal cepatDan, probabilitas memilih masing-masing moda adalah :     PKC = 1 / 1+exp (UPT "“U KC  )PPT = 1 - PKCyang mana :        PPT      = Probabilitas pemilihan pesawat terbangPKC      = Probabilitas pemilihan kapal cepatBerdasarkan analisis sensitivitas, waktu perjalanan merupakan atribut yang paling sensitif mempengaruhi probabilitas pemilihan pesawat terbang dan kapal cepat.Abstract. The objective of the research is to develop mode choice models of passenger transportation between aeroplane and high speed ferry on the Palembang "“ Batam route by means of travellers' preference of mode attributes to obtain the utility and choice probability of each mode. The mode choice model was developed based on individual mode choice behaviour which was estimated by applying SP (Stated Preference) data. This research considered five travel service attributes assumed to influence mode choice significantly, namely cost, journey time, accessibility, service frequency, and quality of services.  The resulting difference of utilities between aeroplane and high speed ferry is:UPT "“ UKC = -6,727088 "“ 0,000010 X1 "“ 1,502469 X2 + 2,363855 X5whereUPT = utility of aeroplaneUKC = utilitas of high speed ferryX1 = Cost difference of aeroplane and high speed ferryX2 = Journey time difference of aeroplane and high speed ferryX5 = Service quality difference of aeroplane and high speed ferryAnd, the probability of mode choices are :PKC = 1 / 1+exp (UPT "“U KC  )PPT = 1 - PKCwhere:    PPT        = Probability of choosing aeroplanePKC        = Probabilitas of choosing high speed ferryAccording to the sensitivity analysis, journey time is the most sensitive attribute which influences the probability of mode choice. 
Linguistic Intelligence and Critical Thinking of Students of Inland Water and Ferries Transport Polytechnic of Palembang Bambang Setiawan; Umi Dian Wulan Ningrum; Dani Dwi Sasongko
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v4i2.11544

Abstract

This study was carried out to investigate the students’ Linguistic Intelligence (LI) and Critical Thinking (CT) as Higher Order of Thinking Skills (HOTS) in English as foreign language acquisition. Regarding to the study, 70 participants of Inland Water and Ferries Transport Polytechnic of Palembang were taking part in the current study. To measure the participants' linguistic intelligence scores, the researchers used Thomas Armstrong Intelligence Test derived from Howard Gardner’s MI Model. The instrument consists of 20 Likert type questions, for each of which 4 options are considered questionnaire. When testing participants' critical thinking, they used the scheme and the measures that trail after Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal® and are alike. This test consists of five parts that are inferences, assumptions, deductions, interpreting information, and arguments. And the result indicated that were 11.43 percent students who are in the performance of below average and 58.57 percent who are categorized into high linguistic intelligence.
EVALUASI FASILITAS DARATAN PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG KALIAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT Chairul Insani I; Anwar Tuip; Bambang Setiawan; Purboyo Purboyo
Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat Vol 9 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.923 KB)

Abstract

Pelabuhan Crossing Tanjung Kalian, Muntok adalah Crossing Port yang melayani jalur Tanjung Kalian - Tanjung Api-api, yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka. Pelabuhan ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan ekonomi dan perkembangan masyarakat Bangka-Belitung, karena perannya sebagai pintu gerbang untuk perdagangan dan pariwisata.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi fasilitas seperti keberadaan Gangway dan penempatan konter penjualan tiket untuk penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016, dan Lampiran II Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Peraturan Nomor SK.2681 / AP / DRJD / 2006 tentang pengoperasian Pelabuhan Persimpangan pada tanggal 4 September 2006, prosedur untuk Layanan bagi Penumpang.Untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa pelabuhan, perlu memperhatikan kondisi fasilitas darat pelabuhan yang ada sementara kondisi saat ini masih memiliki beberapa kerugian seperti tidak adanya gang yang digunakan untuk pejalan kaki ke dan dari kapal. Agar tidak mengganggu kendaraan yang akan keluar dari kapal, serta penempatan counter penumpang yang tidak cocok sehingga membuat penumpang enggan membeli tiket terlebih dahulu yang berakibat ketika kapal siap memuat mereka berdesakan untuk membeli tiket.
Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran Dahlia Dewi Apriani; Fadjrin Wira Perdana; H.Irwan; Bambang Setiawan ; Surnata 
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.653 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i10.449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan Berdasarkan sistem Hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang berkaitan dengan implikasi pemberlakuan asas Cabotage dalam pelayaran Indonesia terhadap eksistensi perusahaan angkutan laut nasional dalam kegiatan perdagangan bebas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum penyelenggaraan pelabuhan secara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan Penerapan UU No. 23 Tahun 2014, pada dasarnya bahwa pemerintah daerah menjalankan aturannya yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya Siti Nurlaili Triwahyuni; Fadjrin Wira Perdana; Bambang Setiawan; Irwan Irwan; Yohan Wibisono
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.769 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i12.481

Abstract

Konflik internal pemerintah Myanmar dengan suku Muslim Rohingya adalah salah satu dari sekian banyak bentuk tragedi yang mematikan dan memilukan. Penderitaan suku Muslim Rohingya ini tentu berimplikasi pada situasi keamanan regional Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif dalam upaya diplomasi Indonesia mengatasi konflik Rohingya di Myanmar. Konflik terkait isu kemanusiaan di Myanmar yang menimpa etnis Rohingya telah menarik keprihatinan banyak masyarakat internasional juga masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan politik luar negeri diplomasi dapat menjadi suatu nilai tawar (state branding) untuk membangun image sebuah Negara. Diplomasi yang sukses membutuhkan negosiasi yang efektif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kepustakaan yang sumber datanya dianalisis dari buku dan jurnal terkait penelitian upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam masalah konflik etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, yakni pengajuan proposal kemanusiaan dan usulan formula 4+1 bagi masyarakat rohingya dimasa depan.
Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif Slamet Prasetyo Sutrisno; Fadjrin Wira Perdana; Surnata Surnata; Yohan Wibisono; Bambang Setiawan
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.656 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i12.482

Abstract

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. Salah satu persoalan yang muncul adalah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan peninjauan kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian hukum (approach) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan uraian di atas, Subtansi Peninjauan Kembali (PK) berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa dan tidak dapat lagi diperbaiki dengan upaya hukum biasa melainkan harus dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Demikian Peninjauan Kembali (PK) bukan saja dipertuntukan kepada terpidana atau ahli warisnya melainkan juga dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, atas dasar keadilan dan asas keseimbangan. Urgensi untuk memberikan ruang kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohoan Peninjauan Kembali (PK) adalah untuk mewujudkan keadilan substantif. Memperluas pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 263 KUHAP sebagai terobosan hukum (rule breaking) untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perspektif Hukum Progresif adalah sebagai terobosan hukum (rule breaking) terhadap KUHAP.