Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kontrak Bisnis bagi Mahasiswa Wirausaha Yohana Puspitasari Wardoyo; Muhammad Luthfi; Feranza Auriya Tiza; Khofifah Parawansa Hadi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.11 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i1.16411

Abstract

Menjadi wirausaha pada usia muda merupakan salah hal positif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, benefit yang didapatkan antara lain mandiri secara finansial, dapat menciptakan lapangan kerja, mendapatkan relasi/ mitra sehingga dapat lebih mudah mengembangkan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa wirausaha tidak hanya terampil dalam hal produksi dan promosi saja, namun harus memahami aspek hukum dalam berbisnis salah satunya adalah terampil membuat dokumen kontrak. Sebagian besar mahasiswa wirausaha dibawaah binaan Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni Universitas Muhammadiyah Malang tidak mennggunakan dokumen kontrak dalam menjalankan bisnisnya. Selama dalam menjalankan bisnisnya, banyak terjadi perselisihan dengan pihak mitra/ relasi salah satunya disebabkan tidak adanya dokumen kontrak. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, pelatihan dan evaluasi. Dari hasil pelatihan tersebut pengabdi mendapatkan hasil bahwa peserta bertambah pengetahuan mengenai: a) Syarat sah nya perjanjian; b) Batalnya perjanjian; c) Macam kontrak; d) Fungsi dan Tujuan dokumen kontrak; e) Pola/ anatomi kontrak. Selain itu, mahasiswa wirausaha telah mampu membuat kontrak yang memenuhi ketentuan hukum perjanjian. Dengan demikian, mahasiswa wirausaha menyadari bahwa kontrak berfungsi sebagai perlindungan hukum dalam berbisnis. Training Skills for Making Business Contracft for Entrepreneur Students. Being an entrepreneur at a young age is one of the positive things that students can do, the benefits that are obtained include being financially independent, being able to create jobs, getting relationships/partners so that is easier to develop their business. In connection with this, the skills needed by entrepreneur students are not only skilled in terms of production and promotion but must understand the legal aspects of doing business, one of which is being skilled in making contract documents. Most of the entrepreneur students brought under the guidance of PKMA (Student and Alumni Career Development) Universitas of Muhammadiyah Malang didn’t use contract documents in their business. During the course of their business, there were many disputes with partners/relations, one of which was the absence of contract documents. The methods used are legal counseling, training, and evaluation. From the results of the training are the servants found that the participants had increased knowledge about: a) The legal terms of the agreement; b) Cancellation of the agreement; c) Kinds of contracts; d) Function and purpose of contract documents; e) Pattern/anatomy of the contract. Besides, entrepreneurial students have been able to make contracts that meet the terms of the agreement law. Thus, entrepreneur students realize that contracts function as legal protection in doing business.
Peningkatan Pemahaman Hukum Cyberbullying pada Guru SD Muhammadiyah 08 Dau Yohana Puspitasari Wardoyo; Beti Istanti Suwandayani; Feranza Auriya Tiza; Nanda Melinia Safitri; Khofifah Pawaransa Hadi; Alfinda Handayani; Uci Nurul Hidayati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.567 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18402

Abstract

Kegiatan belajar-mengajar pada saat pandemi membuat siswa lebih banyak menggunakan teknologi internet sebagai sumber informasi utama dalam belajar. Salah satu dampak buruk adanya internet adalah cyberbullying, Berangkat dari fenomena di atas, maka tim pengabdi melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemahaman tentang cyberbullying menurut perspektif hukum pada guru SD Muhammadiyah 08 Dau dengan harapan dapat menciptakan kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien, sehat dari cyberbullying kepada peserta didk. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan dialog interaktif kepada peserta. Hasil dari adanya kegiatan penyuluhan adalah guru lebih paham jenis dan bahaya cyberbulling menurut perspektif hukum yaitu cyberbullying diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku cyberbullying bisa dari anak dibawah umur,penyelesaian sengketa cyberbullying dapat dilakukan secara non-litigasi namun yang lebih sederhana untuk meyelesaikan permasalahan adalah dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan mengedepankan silaturahmi dan melibatkan sinergitas antar orang tua, guru pelaku dan korban.   Improving the Understanding of Cyber ​​Bullying Law for Elementary School Teachers at Muhammadiyah 08 Dau Teaching and learning activities during a pandemic make students use internet technology more as the main source of information in learning. One of the bad effects of the internet is cyberbullying. Departing from the above phenomenon, the service team conducted counseling in order to increase the capacity for understanding cyberbullying according to a legal perspective on teachers at Muhammadiyah 08 Dau Elementary School in the hope of creating effective, efficient, healthy learning activities from cyberbullying to students. The method used is counseling and interactive dialogue to participants. The result of the extension activities is that teachers better understand the types and dangers of cyberbulling from a legal perspective among others cyberbullying is regulated in Law no. 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), cyberbullying perpetrators can be minors, settlement of cyberbullying disputes can be done non-litigation but a simpler way to resolve the problem is by consensus in a family manner with deliberation between friendships and involving the synergy of parents, teachers, perpetrators and victims.  
PENERAPAN KETENTUAN FORCE MAJEURE TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 Yohana Puspitasari Wardoyo; Muhammad Luthfi; Feranza Auriya Tiza; Khofifah Pawaransa Hadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 1 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.602

Abstract

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ) berdampak pada produksi barang dan jasa. menurun, yang juga terkait dengan nasib pekerja di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Apa implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh, 2. Apakah tepat pengusaha memberhentikan pekerja dengan alasan force majeure di tengah Pandemi Covid 19? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil dan pembahasan bahwa Implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persen tidak mendapatkan pesangon. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon merupakan bentuk kesepakatan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. PHK di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan fore meajure atau kondisi siap pakai Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan dan benar secara hukum. . Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tindakan paksa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perjanjian pemberhentian dengan alasan penjaminan harus dituangkan dalam perjanjian kerja yang menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Kedua, tidak berlaku untuk perjanjian kerja seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengusaha dan pekerja. Kata Kunci : Force Majeure, Perjanjian Kerja, Pandemi Covid-19
PEMBERDAYAAN GURU SEKOLAH DASAR DALAM IMPLEMENTASI LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN BERORIENTASI KEARIFAN LOKAL Beti Istanti Suwandayani; Yohana Puspitasari Wardoyo; Ferranza Auliya Tiza; Nanda Melinia Safitri; Khofifah Pawaranca Hadi; Alfinda Handayani; Uci Nurul Hidayati
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v2i1.1216

Abstract

The development of the global era affects the development of local wisdom in the region. This is reinforced by the declining literacy data in Indonesia. The purpose of this activity is to provide assistance to teachers as agents of change for the superior generation. Participants in this activity were elementary school teachers at SD Muhamamdiyah 8 Dau, Malang Regency. The methods used include lectures, discussions, simulations and mentoring. The result of this activity is an increase in the quality of understanding cultural literacy and citizenship. Increasing the use of technology in developing learning media and implementing cultural literacy and citizenship through learning by producing products in the form of posters and reference books for students. The book is packaged in two versions, namely an e-book version that students can read at home, while the hard book version that students read when carrying out face-to-face learning is limited at school. From this mentoring activity, the teacher participants at SD Muhammadiyah did a very good process. Starting from recognizing cultural literacy and citizenship, digging data and producing findings, processing data to pouring ideas into local wisdom products.
PENDAMPINGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM SEJAK DINI PADA SISWA DI SD MUHAMMADIYAH 3 ASSALAM Yohana Puspitasari Wardoyo; Cholidah Cholidah; Beti Istanti Suwandayani
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1: Januari 2023
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v3i1.2402

Abstract

Sebagai sekolah yang baru tumbuh berkembang, SD Mumtas dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya adalah kualitas guru dan ketatnya persaingan sekolah dasar (SD) di wilayah kota Malang, baik SD negeri maupun swasta. Berdasarkan hasil diskusi dengan kepala sekolah dan guru di sekolah dasar tersebut menunjukkan bahwa guru guru tersebut mempunyai motivasi yang besar untuk mewujudkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian ini adalah penyamaan persepsi persepsi antara guru di sekolah mitra dalam menginterpretasikan sekolah ramah anak dalam pembelajaran daring, edukasi Implementasi SRA ke dalam Pembelajaran, meningkatkan kegiatan berliterasi budaya dan kewargaan, dan teredukasinya guru dan peserta didik dalam penggunaan internet sehat dan aman. Solusi yang diberikan berupa pelatihan (pembinaan dan pendampingan) yang dilakukan dengan strategi kronologis atau bertahap. Pelatihan dilakukan dengan pemberian materi yang dilanjutkan tanya jawab dan praktik langsung serta pembahasan hasil praktik sebagai evaluasi dan feed back. Pelatihan diberikan oleh para pengabdi yang berkompeten dengan bidang yang berkaitan dengan persoalan mitra. adapun target luaran dari kegiatan pengabdian ini antara lain: meningkatnya pemahaman guru tentang konsep sekolah ramah anak serta penciptaan lingkungan yang kondusif.
Cryptocurrency assets as a physical collateral in Indonesia Wardoyo, Yohana Puspitasari; Hapsari, Dwi Ratna Indri
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 31 No. 1 (2023): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v31i1.24190

Abstract

Cryptocurrency investment is currently expanding quickly on a global scale as well as in Indonesia. On the one hand, cryptocurrency can be used as a medium of exchange or a form of money, which represents the original purpose of cryptocurrency. On the other hand, it can also be used as a commodity or as digital assets, also known as crypto assets. Cryptocurrency is illegal to use as money in Indonesia, but it is legal to exchange it as an asset. This study explores the legal protections for holders of collateral against the loss of crypto assets as well as how crypto assets are governed by material guarantees in Indonesia. A conceptual and statutory approach, technical analysis, and a normative legal research methodology were applied in the study. The legal material was analyzed by using the content analysis approach, which involved examining the content and legality of the material gleaned from various laws and regulations by looking at the relevant legal precedents. The discussion results discover that crypto assets fall under the definition of "intangible movable objects" as defined in article 503 BW. In addition, crypto assets had material rights in the form of material guarantees in the form of a pledge and fiduciary guarantees, allowing the parties to carry out their agreements in good faith even in the event that the collateral object is lost. These disputes could be settled through either non-litigation or litigation.
Implementation of Compensation for Workers Ending Contract Early: Labor Law Perspectives Romadhoni, Moh. Risqi Fadjar; Wardoyo, Yohana Puspitasari; Nuryasinta, Radhityas Kharisma
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 3 (2024): November, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i3.36139

Abstract

According to public law, employers are required by statute to pay compensation to employees whose work period has ended or whose completed work has resulted in the termination of their employment relationship. This is specifically related to the implementation of paying compensation to workers with specified time agreement. But what about the employees whose jobs expire before the terms of the employment contract? What are the rights of employees as they relate to labor law which is applied in accordance with both public and private law?. The sociological juridical (empirical) method was employed in this study to gain legal information experimentally. The data were collected through interviews, literature studies, target object observation, and online websites. This study provided multiple findings. First, the agreement was implemented while adhering to the construction mandated by statutory laws and maintaining compliance with existing provisions during its implementation. Second, when considering the factor leading to the termination of the labor agreement prior to its expiration, it could be observed that this incidence was caused by two variables: the employer factor and the employee component. Third, if a worker's work period ended before the work agreement due date, didn’t receive compensation money unless their death caused the work agreement to terminate. Similarly, if a worker's work period ended or the work was completed, they didn’t receive compensation money because the payment was provided during the employment agreement's implementation. It is intended that recommendations derived from this study will consider different viewpoints when putting the agreement into practice. In addition, it is expected of the parties to always work toward a cordial and professional working relationship and to heed any signals sent by the government. Abstrak Dalam pelaksanaan pemberian uang kompensasi kepada pekerja PKWT secara hukum publik bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan pengusaha untuk memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang telah habis masa kerjanya atau telah selesainya pekerjaan yang dikerjakan sehingga menyebabkan berakhirnya hubungan kerjaa diantara keduanya. Namun, bagaimana dengan pekerja yang berakhir masa kerjanya sebelum perjanjian kerja berakhir. Bagaimana hak-hak nya pekerja itu jika dilihat dari kacamata hukum ketanagakerjaan yang keberlakuannya menganut dua bentuk hukum yaitu privat dan publik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi pada objek yang dituju, wawancara, studi kepustakaan, dan juga website internet. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan Pertama, bahwa pelaksanaan perjanjian yang terjadi dibuat dengan tetap mengikuti kontruksi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanannya tetap sesuai denagan ketentuan yang ada. Kedua, bila dilihat dari aspek faktor penyebab berakhirnya perjanjian kerja sebelum perjanjian kerja itu berakhir disebabkan oleh dua faktor yaitu dari faktor pekerja itu sendiri dan dari faktor pengusaha yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Ketiga, pekerja yang berakhir masa kerjanya sebelum perjanjian kerja berakhir tidak mendapatkan uang kompensasi kecuali perjanjian kerja tersebut berakhir disebabkan oleh pekerja meninggal dunia, dalam hal pekerja yang telah habis masa kerjanya atau telah selesainya pekerjaan yang dikerjakan maka uang kompensasi tersebut juga tidak diterima dikarenakan uang kompensasi tersebut tidak diberikan di akhir melainkan pada saat berjalannya perjanjian kerja. Saran dari penelitian ini diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian memperhatikan berbagai perspektif. Selanjutnya para pihak diharapkan selalu mengupayakan hubungan kerja yang baik dan professional serta memperhatikan rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah.
PENDAMPINGAN PERWUJUDAN LINGKUNGAN SEKOLAH RAMAH ANAK MELALUI GEDSI UNTUK SEKOLAH DASAR Suwandayani, Beti Istanti; Wardoyo, Yohana Puspitasari; Prasetyo, Said Noor
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): Volume 6 No 3 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i3.43921

Abstract

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, dan Sekolah Dasar (SD) sebagai fondasi awal pendidikan formal yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak merupakan syarat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) relevan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil. Pengabdian yang dilakukan adalah mengkaji penerapan prinsip-prinsip GEDSI untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Kota Malang. Melalui program pendampingan yang meliputi pelatihan guru, sosialisasi, dan intervensi komunitas, ditemukan peningkatan signifikan dalam pemahaman guru tentang GEDSI. Namun, tantangan dalam implementasi tersebut adalah kurangnya keterlibatan stakeholder dan sumber daya manusia yang terbatas. Pengabdian ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.
OPTIMALISASI GEDSI (GENDER EQUILITY, DISABILITY, SOCIAL INCLUSION) MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK DI SDN MERJOSARI 5 MALANG Wardoyo, Yohana Puspitasari; Prasetyo, Said Noor; Suwandayani, Beti Istanti; Nuryasinta, Radhityas Kharisma; Marchellinda, Herlinchia Rachel; Karunia, Novalita Ratu; Deasilva, Sherly
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25824

Abstract

Sekolah Ramah Anak (SRA) harus membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dengan inovasi dari sekolah dan penerapan disiplin ilmu positif. Tujuan pengabdian ini adalah mengoptimalkan GEDSI melalui penerapan sekolah ramah anak di Sekolah Dasar. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui metode pelatihan (pembinaan dan pendampingan) yang dilakukan dengan strategi kronologis atau bertahap. Pelatihan dilakukan dengan pemberian materi yang dilanjutkan tanya jawab dan praktik langsung serta pembahasan hasil praktik sebagai evaluasi dan feed back. Selain itu, pelatihan dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peserta lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pelatihan yang diadakan. Pelatihan diberikan oleh para pengabdi yang berkompeten dengan bidang yang berkaitan dengan persoalan mitra. Hasil dari pengabdian ini antara lain peningkatan pemahaman guru dan peserta didik tentang GEDSI dan implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di jenjang sekolah dasar.