Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Ketut Sudjana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN Dewa Ayu Sekar Vikanaswari; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.095 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan ” yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEMASAN TANPA TANGGAL KADALUARSA I Gede Eggy Bintang Pratama; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.362 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini akan membahas mengenai Perlindungan Konsumen dengan mengangkat judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa dan upaya yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang diderita akibat tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah pelaku usaha melalui tindakannya telah merugikan konsumen dan telah melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha dan telah mengesampingkan hak – hak konsumen yang sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk memperoleh kembali hak sebagai konsumen maka dapat dilakukan upaya – upaya atas kerugian yang diderita yakni melalui penyelesaian sengketa konsumen. Yang mana dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH TERHADAP PENGELOLA USAHA LAUNDRY DI KOTA DENPASAR Ni Komang Intan Novia Arsani; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.116 KB)

Abstract

Bisnis laundry berkembang pesat di Kota Denpasar. Bisnis ini tidak dapat dipisahkan dari masalah pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban pengelolaan limbah dan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan pelanggaran dalam pengelolaan limbah oleh pengusaha laundry di Kota Denpasar. Penelitian ini adalah studi empiris yang berfokus pada perilaku hukum. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan kewajiban oleh pengelola laundry dalam hal mengelola limbah belum dilakukan dengan baik. Upaya pemerintah Kota Denpasar adalah berupa upaya preventif melalui penyuluhan dan pembinaan serta upaya represif yaitu mengeluarkan Surat Peringatan hingga pemberian sanksi administrasi terhadap pengusaha laundry yang melakukan pencemaran lingkungan. Kata Kunci: kewajiban, upaya pencegahan, pencemaran, lingkungan
KAJIAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PENGOPERASIAN OJEK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN I Gusti Agung Arya Wira Pratama; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.586 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui legalitas Ojek sebagai angkutan umum ditinjau dari Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada kenyataannya ternyata ojek merupakan angkutan umum yang illegal karena pada dasarnya sepeda motor tidak termasuk kedalam jenis angkutan umum, hal ini dikarenakan tingkat keselamatan penumpang ojek sangat riskan dan oleh sebab itu sempat diberhentikan sementara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang terfokus pada mengkaji dari kaidah-kaidah, dan norma-norma dalam hukum positif.Tulisan ini menghasilkan bahwa pada akhirnya pemerintah memberikan kelonggaran bagi ojek karena ojek dianggap sangat membantu memfasilitasi masyarakat karena adanya kesenjangan transportasi umum yang terjadi.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MONEY LOUNDERING DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nico Yulianto Prabowo; Dewa Nyoman Sekar; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Putu Indah Dwi Lestari Martha; I Ketut Keneng; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.663 KB)

Abstract

Indonesia with a variety of issue, all of which are so complex and form a chain of related and cannot be disconnected, leaving a tragic story about the fate of the nation’s children. So that not a few children who become criminals. In Act. No. 23 of 2002 regarding Child Protection, children who commit offenses termed children in conflict with the law. Sentenced to prison will be placed in penitentiary child, as provided for in Article 60 in Act No. 3 of 1997 regarding Juvenile Justice. Children who are placed in these prison vulnerable to violence, because it is outside the family (on the scope of authority of state institutions), that requiring protection (protection).
PUTUSAN HAKIM PIDANA YANG MELAMPAUI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM I Putu Yogi Indra Permana; I Gede Artha; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.958 KB)

Abstract

In societal life frequently public interest impinged by someone, to evoke feel safe and justice in society, need the existence of process to handle someone bothering the importance. Law arrange the mentioned of is so-called with Procedure of criminal which passing steps that is investigation, prosecution pre, Prosecution, and also Conference. Process Conference represent last process in its solution, where product exit punish in the form of Decision. Sometimes Decision dropped by Judge unlike what asked by Publik Procecutor in its Libel. In dropping proper crime there are some factor constitutoning judge in dropping crime, that is among others Letter Assertion, Threat Crime of Asserted Section, Earn not it Publik Procecutor Prove its Assertion, and Sense Of Justice in society. But besides factor above, Judge is not quit of Principle of justices Event Crime in bringing to justice crime. Thereby Judge drop unattached Decision with Demand Publik Procecutor, because of Decision Judge taken pursuant to Process Verification and also Letter Assertion and Confidence Of Judge.
Co-Authors Aditya Saputra Anak Agung Ketut Sugiantara Caroline Andarini Dyah Ayu Puspitasari Dewa Ayu Sekar Vikanaswari Dewa Nyoman Sekar Diah Vina Laoka Boru Sitorus I Dewa Made Suartha I Dewa Nyoman Sekar I Gde Satya Adhi Wicaksana I Gede Artha I Gede Eggy Bintang Pratama I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Gst. Ag. Gd Surya Banyuning I Gusti Agung Arya Wira Pratama I Gusti Ngurah Yudha Adi Pradana I Ketut Keneng I Made Adhi Parwatha I Putu Yogi Indra Permana I Wayan Sutarajaya Mazmur Septian Rumapea Ni Ketut Santi Sekarini Ni Komang Intan Novia Arsani Ni Nengah Adiyaryani Nico Yulianto Prabowo Nyoman A Martana Putu Benny Oktariani Putu Indah Dwi Lestari Martha Putu Joni Kusuma Atmaja William Dwi K. P. Marbun Yudhistira Yudhistira