Articles
<![CDATA[K0MPARASI EKSTENSI JURU SITA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP HUKUM ACARA PERDATA ]]>
<![CDATA[Putu Benny Oktariani]]>;
<![CDATA[Nyoman A. Martana]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (71.57 KB)
<![CDATA[A bailiff process server is a court authority in charge of confiscating assets.According to the law, bailiff/ process server constitutes an official of the court whoassists the clerk of the court by the instruction from the head of the court with theresponsibility and duty of asset confiscation or execution.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Sekar Vikanaswari]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.095 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.]]>
<![CDATA[PERALIHAN DAN HAPUSNYA HAK DAN TANGGUNGAN ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ketut Sugiantara]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (77.422 KB)
<![CDATA[Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebani pada hak atas tanah. Pemeganghak atas tanah diberikan kewenangan untuk menggunakan memungut hasil dari tanahyang dikuasainya, dengan demikian dapat diteliti mengenai Peralihan dan HapusnyaHak Tanggungan Atas Tanah. Untuk mencapai tujuan penelitian ini yakni memahamilebih dalam mengenai Peralihan dan Hapusnya Hak Tanggungan Atas Tanah makadari iu perlu adanya metode yang mendukung dalam melakukan penelitian yaknimenggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Peralihan Hak Tanggungan atasTanah tidak diperuntukan debitur, namun hanya dapat diperuntukan kepada kreditursaja. Hapusnya Hak Tanggungan atas Tanah dikarenakan oleh 1) hapusnya utangyang dijamin dengan hak tanggungan, 2) dilepaskan oleh pemegangnya, 3)pembersihan hak tanggungan oleh Ketua pengadilan, dan 4) hapusnya hak atas tanahyang dibebani hak tanggungan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN TRANS SARBAGITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Santi Sekarini]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.834 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa AngkutanTrans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yangbertujuan untuk membahas mengenai perlindungan Hukum Bagi Pengguna JasaAngkutan Trans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penulisan ini, digunakan metodepenelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalahperlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan trans sarbagita ditinjau dari undangundangangkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang AngkutanJalan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Standar PelayananMinimal Angkutan Umum TRANS SARBAGITA.]]>
<![CDATA[POLIS ASURANSI JIWA YANG DIGADAIKAN SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN PADA PERUSAHAAN SEQUIS LIFE DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Putu Joni Kusuma Atmaja]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.99 KB)
<![CDATA[Life and human activities, the nature of the show contains many essential nature of life itself. Very nature is meant here is an impermanent nature which always accompanies life and human activity in general. Agency or institution that has the ability to take over other parties are risk insurance agency, in this case is the insurance companies. Insurance is one way that can be used by people who can assist them in the provision of financial guarantees. The purpose of this study was to determine the terms of the implementation of the lien on the company's life insurance policy Sequis Life in Denpasar and to find out how to repayment of the loan if the policyholders can not repay the loan at a specified time period. Regarding the life insurance policy can also be mortgaged as collateral to borrow money on the policy provided that the insurer has2had a cash price or cash value. Type used in this paper is an empirical legal research. Data collection techniques used are collecting secondary data and primary data. This type of approach used is collecting data from the field obtained from interviews and literature study. The conclusion of this study is that if the policyholder can not repay the loan on time period specified in the agreement is to take into account the way the insurance or reduce the amount of money that will be received by the policy holder at the time of maturity of the policy with the rest of the loan plus the flowers are not paid off. If there is any money left after deducting insurance-pemotongsn cuts are returned to policyholders. Implementation of policy and the terms of the pledge is a life insurance policy should already have a cash price and submit the original policy.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Sekar Vikanaswari]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.095 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Sekar Vikanaswari]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.095 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan ” yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI ASAS OPORTUNITAS DALAM PENUNTUTAN PADA MASA YANG AKAN DATANG ]]>
<![CDATA[Mazmur Septian Rumapea]]>;
<![CDATA[I Wayan Sutarajaya]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.341 KB)
<![CDATA[The existence of the principle of opportunity in the prosecution in the future will increasingly have a broad understanding and inclusion of penal mediation as one of the provisions of the principle of opportunity to do by the prosecutor.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Sekar Vikanaswari]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.095 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN TRANS SARBAGITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Santi Sekarini]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudjana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.834 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Trans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang bertujuan untuk membahas mengenai perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Trans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan trans sarbagita ditinjau dari undang-undang angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum TRANS SARBAGITA.]]>
