Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Law and Justice

KEDUDUKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL Sudrajat, Hendra
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7222

Abstract

Keberadaan kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial diharapkan mampu membantu memperkuat tugas-tugas Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan berbagai kebijakan di sektor perindustrian. Titik sentral kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan presidensial berada di tangan Presiden, sehingga secara konstitusional  Presiden membentuk kementerian negara yang bertanggungjawab dalam kebijakan perindustrian. Dalam sektor industri terdapat banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terutama integrasi regulasi yang diharapkan mampu merumuskan berbagai kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Regulasi di bidang perindutrian yang berada di Kementerian Perindustrian di harapkan memperkuat sistem pemerintahan presidensial 
KEDUDUKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL Hendra Sudrajat
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7222

Abstract

Keberadaan kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial diharapkan mampu membantu memperkuat tugas-tugas Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan berbagai kebijakan di sektor perindustrian. Titik sentral kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan presidensial berada di tangan Presiden, sehingga secara konstitusional  Presiden membentuk kementerian negara yang bertanggungjawab dalam kebijakan perindustrian. Dalam sektor industri terdapat banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terutama integrasi regulasi yang diharapkan mampu merumuskan berbagai kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Regulasi di bidang perindutrian yang berada di Kementerian Perindustrian di harapkan memperkuat sistem pemerintahan presidensial