Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL FARMASI DAN ILMU KEFARMASIAN INDONESIA Legal: Journal of Law Compile: Journal of Society Service
Yustiana
Unknown Affiliation
Chemistry Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Implikasi Hukum Kesalahan Penentuan Batas Dalam Pendaftaran Tanah di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Yustiana; Andi Bau Mallarangeng; Sulaeman Sagoni
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi prinsip contadictoire delimitatie pada cara pendaftaran tanah di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, serta untuk mengetahui metode penanganan perselisihan hak milik atas tanah akibat kekeliruan penentuan batas di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi yakni suatu cara memperoleh data informasi memakai panca indera. Wawancara sebagai pertemuan dua orang guna bertukar data ataupun ide lewat tanya jawab, alhasil bisa dikonstruksikan arti pada sesuatu topic tertentu. Serta studi dokumen ataupun kepustakaan pada dasarnya aktivitas menelaah bermacam data tertulis perihal hukum, baik yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan secara umum namun boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu langkah penting dalam proses pendaftaran tanah di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng adalah penerapan asas kontradiktur delimitasi. Proses pendaftaran tanah ini dilakukan secara sistematis dan menyeluruh di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng melalui beberapa tahap, termasuk penetapan batas bidang tanah, melakukan pengukuran, dan membuat gambar ukur dan pemetaan bidang tanah. Sementara metode penanganan perselisihan hak milik atas tanah akibat kekeliruan penentuan batas di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dapat dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan lain yang terkai. Ada beberapa cara untuk menangani perselisihan hak milik atas tanah akibat kekeliruan penentuan batas. Salah satunya adalah melalui pengadilan dengan melakukan pencabutan sertifikat tanah yang bermasalah, jika terbukti memiliki cacat administrasi atau kesalahan hukum. Pencabutan ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang pasti. Selain melalui pengadilan, dalam mengatasi perselisihan, dapat melibatkan pemohon dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi’i Dengan Pasal 199 KUHPerdata terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud Andi Bau Mallarangeng; Ismail Ali; Martono; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Syafi’i, seorang istri yang suaminya dalam kondisi mafqud, boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan ketentuan menunggu kedatangan suami dengan durasi waktu 4 tahun ditambah masa iddah. Demikian yang disampaikan dalam Qaul Qadim Imam Syafi’i. Sementara mafqud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah afwezigheid atau ketidakhadiran seseorang. Menurut hukum perdata, istri dari suami yang tidak hadir atau afwezigheid, dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain, setelah lewat masa 10 tahun dan 9 bulan (masa panggilan).
Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak Makmur, Andi Dadi Mashuri; Yustiana; Andi Wira Saputra; Besse Muqita Dewi
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hokum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang Memorandum of Understanding (MoU). Namun berlakunya MoU di Indonesia berpijak pada kesesuaian antara MoU dengan asas-asas perjanjian yang dimuat dalam KUH Perdata. Seperti asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar yang mengakui hak otonomi pihak-pihak dalam bertransaksi dan mengikatkan mereka pada perjanjian yang dibuat secara sukarela, asalkan perjanjian tersebut sah menurut hukum. Sementara kekuatan MoU bisa dianggap setara dengan kekuatan hokum perjanjian. Sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka dapat dipersamakan pemberlakuannya dengan konsep perjanjian yang telah digariskan dalam KUH Perdata. Sehingga MoU yang dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian memiliki kekuatan mengikat pihak-pihak yang membuatnya.
Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis Ismail Ali; Makmur, Andi Dadi Mashuri; Sulaeman Sagoni; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Islam, serta untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Pidana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, implikasi hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian dapat beragam, tergantung pada interpretasi dan mazhab hukum yang diikuti. Beberapa ulama menganggap tindakan homoseksual sebagai dosa besar yang dapat dihukum dengan tegas, seperti hukuman mati. Sementara yang lain berpendapat untuk memberlakukan hukuman ta’zir yang lebih fleksibel, berupa hukuman penjara, cambuk, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Sementara menurut hukum pidana positif, hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian telah diatur secara spesifik dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini menetapkan hukuman pidana penjara selama lima tahun bagi orang dewasa yang melakukan hubungan seskual sesama jenis kelamin dengan orang yang belum dewasa. Artinya, jika hubungan sesama jenis yang dilakukan antara dua orang dewasa bersifat konsensual dan tanpa adanya unsur pemaksaan, maka hukuman pidana tidak diberlakukan berdasarkan Pasal 292 KUHP.
Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dalam Pengawasan Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian Makmur, Andi Dadi Mashuri; Yustiana; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.  Data dan informasi yang penulis dapatkan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya diurai dengan deskriptif agar diperoleh jawaban dari masalah yang penulis teliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap toko obat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaan pengawasan tersebut belumlah efektif sebab adanya faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng. Adapun  faktor yang mempengaruhi tersebut, yakni adanya pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan yang ditetapkan, pelaku usaha toko obat bukan tenaga kefarmasian, dan ketentuan terkait pengawasan rutin.
Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo Andi Bau Mallarangeng; Yustiana; Andi Rahman; Abidzar Algifari; Mildayanti; Firniyanti; Sri Maharani; Sri Rahayu; Nurul Armelia; Indriana Kasau
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan, dikarenakan tingginya masalah pernikahan di bawah umur dan masalah perceraian di Kab.Wajo. Bahkan Studi World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa salah satu penyebab stunting di indonesia yaitu maraknya pernikahan di bawah umur. Adapun permasalahan yang ditemui di Desa Palippu adalah meningkatnya angka stunting dan beberapa anak yang menjalankan pernikahan di bawah umur karena faktor tertentu. Oleh karena itu PKM Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamaddukelleng Angkatan II Tahun Akademik 2023-2024. di Desa Palippu menyelenggarakan sosialisasi tentang Pernikahan di bawah Umur. Diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023. Menikah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga untuk meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, tentu negara memiliki regulasi yang menjamin perlindungan kepada para pihak yang akan maupun telah melangsungkan perkawinan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu, baik laki laki maupun perempuan saat usianya masih di bawah umur dan belum mencapai kematangan yang sewajarnya. Ditinjau dalam aspek hukum, regulasi yang mengatur mengenai batasan usia perkawinan tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Operasional di Kabupaten Wajo Yustiana; Jumasniayanti; Wahyudi, Kadek Ari; Arifin, Irfan; Afnan, Andi Muhammad; Suhariadi, Ahmad
Legal Journal of Law Vol 3 No 2 (2024): Edisi: November 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to take a deeper look at the misuse of official vehicles, including the causal factors, impacts, and solutions that can be implemented to overcome this problem. Referring to the Minister of Finance Regulation Number 172/PMK.06/2020, it is explained that official vehicles can be obtained after occupying Echelon IV and or equivalent positions, or becoming head of an office in a work area of at least 1 (one) district (city). Official vehicles are expected to assist state civil apparatus employees in carrying out their duties and it is hoped that official vehicles will be used only for purposes related to the duties and obligations of state civil apparatus. Official vehicles are one of the many facilities provided by the state to government employees to function as stated in the law. However, there are still many state civil apparatus employees who abuse these facilities. The approach method used is empirical juridical, with a problem approach using a system of laws and regulations, concepts, and analytical approaches. Law enforcement for ASN and non-ASN employees who misuse official vehicles in Wajo Regency has not been effective, even though official vehicles are roaming on holidays, there has been no government action in sanctioning the misuse because there are no regulations that clearly regulate the misuse of operational official vehicles. The impact is that official vehicle users do not really understand how official vehicles are used according to official functions
Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas bagi Siswa SMP di Lagosi: Membangun Kesadaran dan Keselamatan di Jalan Raya Ismail Ali; Yustiana; Sabariah; Risnayanti; Baso Hamarullah Halim; Muh. Rizki; Muh. Dia Ikhsan Perdana
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of traffic safety represents a significant concern in a number of contexts, including among students. The objective of the traffic order socialisation programme is to enhance the awareness and knowledge of junior high school students in Lagosi regarding the significance of orderly behaviour on the road. The socialisation programme comprised a series of activities, including the presentation of materials on traffic signs, basic traffic rules, and the adverse consequences of violating traffic regulations. Furthermore, simulations and interactive discussions were conducted with the objective of reinforcing students' comprehension of the scenarios they frequently encounter on a daily basis while traversing the roadways. It is anticipated that this pedagogical strategy will facilitate not only an understanding of traffic regulations, but also their practical application in the students' daily lives, whether as pedestrians, cyclists, or passengers. The results of this activity demonstrated a notable enhancement in students' comprehension of the significance of road safety, accompanied by a more favourable shift in attitude towards the practice of orderly traffic conduct. It is therefore anticipated that this socialisation programme will serve as an initial step in the moulding of a younger generation that is more disciplined and aware of traffic safety.
Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Martono; Ismail Ali; Yustiana; Mustari; Kadek Ade Wahyudi
Legal Journal of Law Vol 4 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of Wajo Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning Waste Management. The effectiveness in question is the ability of this regulation to control community behavior in waste management to create a clean and healthy environment. The study is a qualitative study conducted on five informants at the Environmental Service, five informants from cleaning officers and five informants from the community, in order to obtain information the author uses an intervew approach which is then analyzed so that the data produced is easy to understand. The results of the study illustrate that Wajo Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning Waste Management is not yet effective, this can be caused by several factors, namely: 1) awareness, 2) supporting facilites, 3) information, 4) law enforcement. Law enforcement must also be firm and fair so that there is legal certainty to create a more effective Wajo Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning Waste Management for a cleaner and healther Wajo.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyerbarluasan Data Pribadi Pelaku Pinjaman Online di Kabupaten Wajo Sulaeman; Yustiana; Martono; Herawati
Legal Journal of Law Vol 4 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the study was to determine the form and legal basis and resolution of disputes related to online loan services and the factors that hinder law enforcement by the Wajo Police in resolving the dispute. The research method was carried out by analyzing qualitatively using the deductive method and then presented descriptively. The results of the study on legal protection for consumers by implementing a fintech-based company supervision system are closely related to the legal issues of consumer protection which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. One of the keys to protecting consumer rights is the regulation related to supervision and the supervision system carried out by the government or the Financial Services Authority (OJK) regarding the fintech company itself. The steps that must be taken by the government are that its implementation must be guided by the Financial Services Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Lending Services. Factors that hinder law enforcement are the lack of witness participation in providing information in the investigation process, the low level of education of investigators, the minimal investigation budget, inadequate facilities and infrastructure to support investigator performance, low investigator salaries, and the limited number of investigators.
Co-Authors Abidzar Algifari Afnan, Andi Muhammad Andi Astrid Baradillah Andi Bau Mallarangeng Andi Rahman Andi Wira Saputra Arifin, Irfan Baso Hamarullah Halim Baso Muhammad Harisah Bawole, Fatresye Mariati Besse Muqita Dewi Besse Nur Fatimah Dinda Monika Nusantara Ratri Firniyanti Hendra Sudrajat Herawati Heriyanti Indriana Kasau Ismail Ali Jumasniayanti Kadek Ade Wahyudi Kadir, Rusdi Makmur, Andi Dadi Mashuri Martono Mildayanti Muh. Dia Ikhsan Perdana Muh. Rizki Muharawati MUSTARI Nur, Andi Wahyuddin Nurul Armelia Rina Febriyanti Risnayanti Sabariah Sri Maharani SRI RAHAYU Sudarwin Suhariadi, Ahmad Sulaeman Sulaeman Sagoni Susilo, Hendri Umar, Heriyadi Wahyudi, Kadek Ari WENNY PUTRI NILAMSARI, WENNY PUTRI Yusuf, Nurchaeriyansyah