Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.596
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Dinamika Bahari: Journal of Maritime Dynamic Jurnal Cafetaria JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Kewarganegaraan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law
Panji Suwarno
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023 Muhamad Rizal Aria Sandy; Abdul Rivai Ras; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4991

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi ancaman kejahatan yang berada di laut. Kemudahan akses untuk pelaku kejahatan masuk dan keluar dari sebuah wilayah kedaulatan negara menjadi sebuah masalah bagi keamanan negara. Batas maritim Australia yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian selatan dengan garis batas maritim yang sangat panjang dapat menjadi ancaman kejahatan lintas negara bagi keamanan kedua negara tersebut. untuk itu, penelitian kali ini akan membahas peluang kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Australia dalam menangani dan meningkatkan keamanan maritim secara bersama-sama. Menggunakan konsep sistem politik yang dikeluarkan oleh David Easton untuk membahas background kerja sama antara kedua lembaga tersebut dan implementasi kerja sama yang akan dilakukan antara keduanya. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2023 antara Polri dan AFP telah menandatangani sebuah naskah perjanjian kerja sama keamanan dalam menangani kejahatan transnasional. Kerja sama keamanan antara Polri dan AFP berkaitan dengan kerja sama dalam menangani tindak kejahatan transnasional dan pengembangan kepasitas. Dengan naskah ini, diharapkan antara Polri dan AFP dapat bekerja sama dalam meningkatkan keamanan, terutama keamanan maritim secara bersama. Hal tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan yang ada di laut dan merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas karena kemudahan akses bagi pelaku-pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya di perairan batas maritim antara Indonesia dan Australia. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan implementasi kerja sama dapat maksimal bagi kedua nya dalam meningkatkan keamanan perbatasan secara bersama-sama. Kata Kunci: Polri, Sistem Politik, Keamanan Maritim. Abstract Indonesia as an archipelago with a larger water area than its land is a challenge for the government and all Indonesian people in overcoming the threat of crime at sea. The ease of access for criminals to enter and exit a country's sovereign territory is a problem for state security. Australia's maritime boundary which borders the southern part of Indonesia with a very long maritime boundary line can pose a threat of transnational crime to the security of the two countries. This research will discuss opportunities for cooperation between the Indonesian Police and the Australian FFederal Police in handling and improving maritime security together. Using the concept of political system issued by David Easton to discuss the background of cooperation between the two parties and the implementation of cooperation that will be carried out between the two parties. The result of this research is in 2023 the Indonesian National Police (Polri) and the Australian Federal Police (AFP) have signed a security cooperation agreement in combating transnational crimes. The security cooperation between Polri and AFP relates to cooperation in combating transnational crimes and capacity building. With this new cooperation agreement, it is expected that Polri and AFP will work together to improve security, especially in maritime security. This is related to security threats that exist at the sea and these crimes are cross-border in nature due to the ease of access for criminals to carry out their actions in the maritime boundary waters between Indonesia and Australia. With this agreement, it is hoped that the implementation of cooperation can be maximized for both parties in improving border security together.Keyword: INP, Maritime Security, and Political system. Keywords: INP, Political System, Maritime Security.
Mengamankan Masa Depan Laut Indonesia: Peran Marine Protected Area (MPA) dalam Adaptasi Perubahan Iklim Uly Maria Ulfah; Widodo; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5018

Abstract

Abstrak Marine Protected Area (MPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mengamankan masa depan laut Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim. MPA berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi keanekaragaman hayati laut dan habitatnya yang rentan terhadap perubahan suhu, peningkatan keasaman, dan perubahan pola arus. Dengan melindungi spesies dan habitat tersebut, MPA membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif dengan metode studi literature yang dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPA juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang terlindungi di dalam MPA dapat menjadi benteng alami yang melindungi pantai dari gelombang pasang, badai, dan banjir. Dengan mengelola MPA secara efektif, Indonesia dapat memastikan masa depan laut yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya hayati yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Kata Kunci: Marine Protect Area, Perubahan Iklim, Abstract Marine Protected Areas (MPAs) play a crucial role in securing the future of Indonesia's oceans amidst the challenges of climate change. MPAs serve as a defense barrier for vulnerable marine biodiversity and habitats against temperature changes, ocean acidification, and altered currents. By safeguarding these species and habitats, MPAs help maintain the balance of marine ecosystems and facilitate adaptation to the ever-changing environment. This research adopts a qualitative approach, specifically a descriptive study using literature review as the methodology, which is analyzed to draw conclusions. The findings reveal that MPAs also have a significant role in preserving ecosystem resilience and reducing vulnerability to climate-induced natural disasters. Protected coral reefs, seagrass beds, and mangrove forests within MPAs act as natural barriers that shield coastlines from tidal waves, storms, and floods. By effectively managing MPAs, Indonesia can ensure a sustainable future for its oceans, provide sustainable living resources, and deliver long-term economic benefits to its communities and the nation. Keywords: Marine Protect Area (MPA), climate change
UPAYA MENGHADIRKAN NEGARA MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KEPULAUAN Gita Prissandi; Surya Wiranto; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1705-1716

Abstract

Pembukaan konstitusi UUD NRI tahun 1945, mencakup berbagai cita-cita nasional seperti melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, tujuan tersebut belum seutuhnya tercapai karena daerah kepulauan masih menghadapi ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam menganalisis isu ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempelajari literatur yang ada. Dalam pembahasannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memberikan kepastian yuridis yang jelas mengenai tata kelola wilayah laut dan pemerintahan di wilayah kepulauan. Diperlukan perlakuan khusus yang memperkuat kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah kepulauan dalam mengelola sumber dayanya. Langkah ini dapat diambil melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan, yang sekarang telah terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024 dan sudah berada pada tahap pembahasan pembicaraan tingkat II di DPR, menjadi Undang-Undang. Sebagai kesimpulan, Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang bertujuan untuk memperjelas kewenangan dalam menguasai dan mengelola potensi di wilayah daratan dan perairan di daerah kepulauan. Dalam menyusun RUU tentang Daerah Kepulauan, negara telah berupaya mengarahkan kebijakannya agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
PENANGANAN PENCEMARAN PLASTIK SEBAGAI SAMPAH LAUT (MARINE DEBRIS) MELALUI PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM Mira Nofrika Sari; Rudiyanto Rudiyanto; Endro Legowo; Pujo Widodo; Herlina J uni Risma Saragih; Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1664-1675

Abstract

Sampah plastik kini menjadi salah satu jenis sampah laut yang paling banyak terdapat di lautan, selain merugikan lingkungan, keberadaan sampah plastik di laut juga membahayakan keamanan maritim. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Keamanan maritim mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup manusia di laut, termasuk keselamatan pelayaran, keberlanjutan sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan laut. Menangani masalah polusi plastik di laut menjadi penting, tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan keamanan maritim. Hasil penelitian ini menjelaskan dalam menangani sampah laut stakeholder diharapkan saling berkoordinasi antar instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini, perlu ditingkatkan regulasi serta sumber daya manusia di berbagai sektor dan lembaga yang terlibat; menerapkan teknologi pengendalian sampah plastik yang terbaru, termasuk penerapan manajemen yang berbasis ilmu pengetahuan; serta masyarakat juga memainkan peran penting dalam mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah plastik sejak usia dini untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Dapat disimpulkan, dampak lain dari sampah plastik pada lingkungan maritim sangat mengganggu kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, mengganggu wisata pantai dan aktivitas rekreasi lainnya, serta mempengaruhi kualitas air dan udara, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia.
TINJAUAN KETAHANAN MARITIM DAN KEAMANAN MARITIM DALAM MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL INDONESIA Marjanuddin Ali Sidik; Bayu Asih Yulianto; Herlina Juni Risma Saragih; Pujo Widodo; Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3338-3353

Abstract

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki cakupan 2/3 wilayah yang terdiri dari perairan. Kondisi ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki limpahan sumberdaya alam yang tinggi, dengan fakta bahwa Indonesia berhadapan dengan berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan hingga Gangguan (TAHG) yang berpotensi mengancam keutuhan negara. Konsep keamanan nasional saat ini menitikberatkan aspek yang mengutamakan keamanan insani untuk melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk ancaman serta memberikan kebebasan untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia terlihat bahwa keamanan maritim berhubungan dengan kondisi lingkungan maritim yang terhindar dan bebas dari berbagai jenis ancaman terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Ketahanan dalam konsep keamanan maritim secara singkat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara optimal demi peningkatan kesejahteraan mereka. Penulisan ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber pustaka. Pengelolaan domain kemaritiman oleh Indonesia berkaitan erat dengan posisi strategis sebagai pivot dalam kedudukan yang krusial pada jalur perdagangan maupun transportasi laut maka hal ini menjadikan Indonesia memiliki bentuk tantangan tersendiri dalam pengelolaan keamanan nasional (kamnas) yang mencakup konsep keamanan maritim dengan dimensi ketahanan maritim.
Kebijakan Zero Draft COC Indonesia Dalam Mediasi Konflik Di Laut Cina Selatan Aprianto Trianggoro Putro; Endro Legowo; Panji Suwarno; Pujo Widodo; Achmed Sukendro
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i2.1946

Abstract

This article aims to analyze Indonesia's conflict mediation capabilities in the South China Sea. The problem is focused on Indonesia's Zero Draft Code policy in providing mediation direction through the outline of various draft agreements or agreements or agreements. To approach this problem, references to public policy theory, mediation, conflict and threats are used. The data is collected through official Indonesian government documents related to COC policy in the South China Sea, such as official statements, regulations, decisions, or other related documents. In addition, academic publications such as articles, journals, or research reports discussing Indonesia's COC policy in mediating conflicts in the South China Sea can be a source of relevant data and qualitative analysis. The results and findings in this study explain that the developing conflict has encouraged Indonesia to mediate through negotiation and the formulation of a code of ethics or zero draft code as a reference in encouraging the behavior of each country in conflict. Indonesia has an interest in maintaining regional stability in Southeast Asia. The study concluded that ASEAN member states in conflict with China agreed to the code of conduct, although China has not agreed given the US involvement in the conflict.
Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia Erik Aprilian Donesia; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5548

Abstract

Abstrak Keselamatan pelayaran merupakan satu hal yang diutamakan dalam menggunakan transportasi laut. Tidak hanya transportasi darat saja yang harus diperhatikan. Akan tetapi jika seorang individu ingin menggunakan kendaraan laut, maka harus diperhatikan pula keselamatan pelayaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis terkait penerapan keselamatan pelayaran pada fast boat di pelabuhan sanur dalam menunjang keamanan maritim. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam penggunaan fast boat harus diperhatikan terkait keselamatan pelayaran. Ada berbagai contoh, penerapan keselamatan saat menggunakan fastboat untuk menunjang keamanan maritim diantaranya adalah selalu berhati-hati dalam mengendari, tidak bergurau, memperhatikan saat seseorang mengalami mabuk perjalanan, minum jahe, tidak disarankan bagi wanita hamil, selalu menyediakan pelampung, memperhatikan cuaca, memilih posisi duduk yang nyaman, dan lain sebagainya. Para wisatawan di Pelabuhan Sanur memaparkan bahwa mereka lebih rilex saat menggunakan fast boat dibandingkan dengan berjalan santai di pinggir pantai. Kata Kunci: Maritim, Pelayaran, Fasboat
Co-Authors Achmed Sukendro Adriyanto, Agus Aprianto Trianggoro Putro Ary Randy Bagus Wahyu Hutomo Bayu Asih Bayu Asih Yulianto Chehafni Damanik Dani Dasa Permana Dimas Danur Cahya Erik Aprilian Donesia Ester Nataliana Ferdy Ieorocha Gita Prissandi Grace Carolina Guntur Eko Saputro Herlina J uni Risma Saragih Herlina Jr. Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Risma Juni Saragih Herwist Simanjuntak Legowo, Endro Luxni Maulana M Andrian Putra Pratama Marjanuddin Ali Sidik Marsetio Marsetio Mira Nofrika Sari Moch Yurianto Muhamad Rizal Aria Sandy Muhammad Fajar Romdhon Muhammad Surya Bhaskara Novia Ayu Rizky Novky Asmoro Nur Habibatus Sholichah Nurwulansari Nurwulansari Pratama Maesza Provid Ariantoko Pudjo Widodo Pujo Widodo Purwanto Purwanto Rahma Agun Aulal Muna Ras, Abdul Rivai Regita Ernawati Reza Mahendra Rifan Apriantara Rudiyanto Rudiyanto Said, Budiman Djoko Salsabila Cherish Okcavia Surachman Surjaatmadja Suryo Cahyo Putro Syaiful Rachman Syamsunasir, Syamsunasir Tamarell Vimy Teguh Prasetyo Tomi Aris Tri Yulianto Trismadi Uly Maria Ulfah Vania Amelia Annava Widodo Widodo Widodo Wiranto, Surya Yusnaldi Yusnaldi