Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Analisis Etika Birokrasi dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik di Pemerintah Kota Sorong Refra, Mohamad Saleh
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.9529

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Etika birokrasi merupakan seperangkat prinsip moral dan norma perilaku yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, etika ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik dirumuskan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, analisis dokumen kebijakan, serta observasi langsung terhadap proses birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penerapan nilai-nilai etis seperti akuntabilitas, transparansi, dan integritas, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain budaya birokrasi yang hierarkis, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran etis sebagian aparatur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan etika birokrasi, reformasi sistem pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih beretika dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Village Leadership Synergy in Facing Development Challenges in Papua Salmawati, Salmawati; Purnomo, Arie; Purwanti, Nanik; Ali, Muhammad; Refra, Mohamad Saleh
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v11i1.4244

Abstract

This study aims to analyze how village leadership synergy can be a determining factor in facing development challenges in Papua. Using a qualitative approach and case study method, this study explores village leadership patterns, obstacles faced, and strategies that can be applied to strengthen inclusive and sustainable village development. The results of the study indicate that strong, collaborative, and community-based village leadership can increase development effectiveness. However, challenges such as limited infrastructure, less than optimal coordination, and human resource capacity that needs to be improved are still the main obstacles. Therefore, a more comprehensive strategy is needed, including increasing leadership training, more efficient budget allocation, and stronger support from local governments and related institutions. With closer cooperation between village heads, traditional leaders, and other stakeholders, development in Papua can run more effectively and sustainably. Community-based approaches and community empowerment must be the main priorities in village development policies. By actively involving the community in the planning and implementation process of development programs, it is hoped that the results achieved can be more in line with local needs and increase the sense of ownership and responsibility of the community towards the development of their village.
Program Pemerintah dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Sorong Putra, Bintang Teguh; Mardliyah, Uswatul; Refra, Moh. Saleh; Saragih, Fauziah
Jurnal Maladum Vol. 3 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : LRI Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jm.v3i1.4730

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan program pemerintah, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan anak jalanan. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memahami permasalahan dan implementasi program penanggulangan anak jalanan di Kota Sorong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 hingga 2025 belum ada program resmi yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang anak jalanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Sosial Kota Sorong. Salah satunya adalah pembuatan Peraturan Daerah tentang anak jalanan agar program penanggulangan anak jalanan di Kota Sorong dapat berjalan efektif.
Dinamika Politik Islam dalam Sistem Demokrasi Indonesia Refra, Mohamad Saleh; Kelibay, Ismed; Widodo, Suranto Eko; Boinauw, Irwan; Rahakbauw, Rahma
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v11i2.4946

Abstract

This study examines the dynamics of Islamic politics within Indonesia’s democratic system, a country with a Muslim-majority population that consistently upholds democratic principles. The research aims to understand the direction of Islamic political transformation amid the challenges of modernity, pluralism, and contemporary political rationality. Grounded in Oliver Roy’s theory of Islamic political pragmatism, this study assumes that the failure of political Islam to confront modern realities does not signify the collapse of its ideology, but rather reflects a process of adaptation toward a more pragmatic and contextual form. This research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing academic literature such as journal articles relevant to the topic. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic politics in Indonesia has undergone a pragmatization process, characterized by inclusive, adaptive, and issue-based strategic orientations focusing on universal values such as social justice, democracy, and welfare. This approach sustains the relevance of Islamic politics in a multicultural society. Consequently, understanding the transformation of Islamic politics is crucial for formulating inclusive and democratic public policies that can accommodate religious aspirations without provoking identity polarization, thereby strengthening substantive democracy in Indonesia.
SINERGI KEPEMIMPINAN LOKAL DALAM TATA KELOLA OTONOMI KHUSUS DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG Salma, Salmawati; Saleh Refra, Mohamad; Fikri, Awal; Aditya Malawat, Yayan Rasya
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2419

Abstract

Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada Papua dalam mengelola pembangunan sesuai dengan konteks lokal. Namun, efektivitas implementasi Otsus tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pendanaan, tetapi juga oleh peran kepemimpinan lokal yang mencakup kepala kampung, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi tinggi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi kepemimpinan lokal dalam mendorong tata Kelola otonomi khusus. Metode penelitian Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Informan penelitian terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, Kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan validasi melalui triangulasi sumber dan metode.Adapun hasil temuan menunjukkan adanya sinergi kepemimpinan lokal dalam tata kelola Otsus di tingkat kampung. Kepala kampung berperan sebagai pemimpin transformasional yang menerjemahkan kebijakan sesuai konteks lokal, tokoh adat memperkuat modal sosial dan legitimasi budaya, sedangkan tokoh agama menanamkan nilai moral dalam tata kelola kolaboratif. Kesimpulan Keberhasilan implementasi Otsus ditentukan oleh integrasi kepemimpinan formal dan informal yang membentuk tata kelola inovatif berbasis nilai adat, moral agama, dan prinsip pelayanan publik partisipatif.
Penguatan Konsolidasi Organisasi Aisyiyah dalam Membangun Kemandirian Perempuan di Papua Barat Daya Siti Nurjanah; Titi Darmi; Moh. Saleh Refra; Syaiful Ichwan; Rosnani; Miryam Diana Kalagison; Salwa Fatika Sari Salempang
Abdimas: Papua Journal of Community Service Vol. 8 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/pjcs.v8i1.5094

Abstract

Abstrak Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi organisasi Aisyiyah dalam rangka meningkatkan peran strategis perempuan di Papua Barat Daya. Konsolidasi dilakukan melalui penguatan struktur, peningkatan kapasitas kader, serta penyelarasan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Langkah ini penting mengingat dinamika sosial budaya Papua Barat Daya yang membutuhkan pendekatan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan PKM mencakup pelatihan manajemen organisasi, penguatan kepemimpinan perempuan, serta pendampingan penyusunan program berbasis komunitas. Metode partisipatif digunakan untuk memastikan keterlibatan aktif kader Aisyiyah, sehingga setiap kegiatan dapat menjawab tantangan nyata yang dihadapi perempuan di wilayah tersebut. Selain itu, kegiatan ini memfasilitasi forum komunikasi antar­pimpinan dan anggota untuk memperkuat koordinasi internal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kader dalam mengelola organisasi, memperluas jejaring, serta merancang program pemberdayaan yang lebih terarah. Konsolidasi yang diperkuat ini diharapkan mampu mendorong kemandirian perempuan melalui kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial keagamaan yang berkelanjutan. Program PKM ini menjadi langkah awal menuju penguatan peran Aisyiyah sebagai motor pemberdayaan perempuan di Papua Barat Daya.