Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Government and Civil Society Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Sospol : Jurnal Sosial Politik PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Abdimas: Papua Journal Of Community Service Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pengabdian Mandiri
Salmawati Salmawati
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
The Implementation of Special Autonomy in Southwest Papua Evi Mufrihah Zain; Salmawati; Abu Halim Kopong; Masni Banggu
Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.29611

Abstract

This research aims to determine the implementation of Papua's special autonomy on the economy of the Kokoda Muslim community in Malawele Village, Aimas District, Sorong Regency, Southwest Papua Province. This research has significant social relevance because it highlights the implementation of the special autonomy policy in Papua, and provides an understanding of its impact on the local community's economy and the community in Papua has rich cultural and religious diversity. We used the Mix Method (combination research), which combined qualitative and quantitative approaches. Data collection techniques were observation, interviews with key informants, followed by distributing questionnaires to 150 Kokoda Muslims. The data were analyzed using the theory of George C. Edwards III's four public policy variables, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the implementation of special autonomy still faces obstacles and has not achieved the goals formulated based on the goals of special autonomy. Special autonomy should promise a better future for the Papuan people in general, especially communities we investigated in this study, especially in the economic sector because there are still many people who have not achieved prosperity in the special autonomous region in Malawele sub-district, especially Kokoda Muslims. The implementation of special autonomy in the economy of the Kokoda Muslim community is still very low, and welfare assistance in the economic sector has not been distributed at all. Still, there has been assistance from the regional government in the education sector.
Implementasi Program Tata Kelola Pembangunan Berbasis Partisipasi Pemuda Karang Taruna Di Sorong Timur Suci Khamdanah; Muhammad Arifin Abd Kadir; Salmawati; Masni Banggu; Fauziah Saragih; Rahmatullah Bin Arsyad
Abdimas: Papua Journal of Community Service Vol. 8 No. 1 (2026): Januari (In Progress)
Publisher : Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/pjcs.v8i1.5180

Abstract

Pembangunan daerah pada tingkat kelurahan dan distrik menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di Sorong Timur, pemuda Karang Taruna memiliki peran strategis sebagai penggerak sosial yang mampu mendukung proses administrasi dan pelaksanaan pembangunan. Program ini berfokus pada implementasi tata kelola pembangunan berbasis partisipasi pemuda dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam membantu proses pendataan kebutuhan masyarakat, penyusunan administrasi pembangunan, serta monitoring kegiatan pembangunan di wilayah Sorong Timur. Metode yang digunakan dalam program ini adalah metode pengabdian berbasis partisipatif (Participatory Community Engagement) melalui pendekatan pelatihan, pendampingan, dan praktik lapangan. Tahapan kegiatan meliputi: pelatihan administrasi pembangunan, workshop penyusunan data kebutuhan masyarakat, pendampingan keterlibatan pemuda dalam kegiatan musrenbang kelurahan, serta pelaksanaan monitoring dan dokumentasi pembangunan. Pengumpulan data didukung oleh observasi, wawancara, dan evaluasi kegiatan bersama pemuda Karang Taruna dan pemerintah kelurahan/distrik. Hasil implementasi menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kompetensi pemuda Karang Taruna dalam memahami dan melaksanakan administrasi pembangunan, serta memperkuat partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan monitoring pembangunan. Pemuda menjadi lebih terlibat sebagai mitra pemerintah kelurahan, mampu menyusun laporan pembangunan secara lebih sistematis, dan berperan aktif dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat. Program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan efektivitas komunikasi, transparansi, dan kualitas tata kelola pembangunan di Sorong Timur.
Fiscal Decentralization and Poverty Paradox in Papua: Governance Failures under Special Autonomy Salmawati salmawati; Miryam Diana Kalagison; Haliza Ayswhara
Journal of Government and Civil Society Vol 10 No 1 (2026): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/0vxh9567

Abstract

This study aims to analyze the influence of the Special Autonomy Fund (Otsus) and local economic growth on poverty levels in Papua. The study uses a Mix method approach, namely quantitative data with survey methods, Questionnaires and reports on the realization of the Special Autonomy Fund and qualitative data namely interviews. Data analysis techniques include correlation tests and multiple linear regression. The results of the study indicate that Regional Economic Growth is Significantly Correlated with Poverty Alleviation The results of the Pearson correlation test (r = 0.765; p < 0.05) indicate that regional economic growth has a strong and significant relationship with poverty alleviation, the Special Autonomy Fund (Otsus) Has a Significant Impact But Is Not Yet Effective in Poverty Alleviation The results of simple regression show a positive coefficient (B = 0.532), the R Square value is only 25.8%, so the Special Autonomy Fund is only able to explain a quarter of the variation in poverty, while 74.2% is influenced by other factors (human resources, governance, infrastructure, income distribution). The Special Autonomy Fund and local economic growth simultaneously significantly influence poverty reduction, with an R value of 0.856 and an R Square of 0.873, meaning 87.3% of the poverty variable can be explained by these two variables. The Durbin-Watson value of 2.112 indicates no autocorrelation in the model. Partially, the Special Autonomy Fund has a positive and significant effect on improving access to public services and community income, while local economic growth also strengthens poverty reduction. Meskipun lebih dari dua dekade implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan pencairan lebih dari Rp 138,65 triliun, tingkat kemiskinan Papua tetap berada di angka 26,03–34,26% jauh di atas rata-rata nasional menampakkan paradoks mendasar antara desentralisasi fiskal skala besar dan hasil pembangunan inklusif. Studi yang ada telah menilai efektivitas Otsus terutama pada tingkat makro-fiskal, mengabaikan kualitas tata kelola sebagai variabel mediasi yang penting. Studi ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan meneliti bagaimana dana Otsus dan pertumbuhan ekonomi lokal secara bersamaan memengaruhi kemiskinan di Papua, menggunakan desain penjelasan sekuensial metode campuran yang menggabungkan regresi linier berganda (n=240) dengan wawancara kualitatif sistematis terhadap informan kunci. Temuan menunjukkan paradoks struktural, peningkatan alokasi Otsus berkorelasi dengan kemiskinan yang lebih tinggi daripada lebih rendah (B=0,532, R²=0,258), suatu pola yang dijelaskan oleh penguasaan dana oleh elit, salah alokasi terhadap pengeluaran administratif dan konsumtif, dan dinamika pertumbuhan yang tidak inklusif. Secara gabungan, Otsus dan pertumbuhan ekonomi lokal menjelaskan 87,3% variasi kemiskinan (R²=0,873), namun pertumbuhan itu sendiri tetap tidak inklusif. Secara teoritis, studi ini menantang asumsi bahwa desentralisasi fiskal secara inheren mengurangi kemiskinan, menunjukkan bahwa kualitas tata kelola adalah kondisi mediasi yang kritis. Implikasi kebijakan menuntut reorientasi alokasi Otsus ke arah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang produktif, penganggaran berbasis kinerja, dan penguatan akuntabilitas kelembagaan.
Co-Authors Abu Halim Kopong Ana Lestari Arie Purnomo Ashari Sakti Alim ashari sakti alim Awal Fikri Dian Eka Rahmawati Evi Mufrihah Zain Farel Santos Sauyai Fauziah Saragih Halik, Wahyudin Haliza Ayswhara La Basri Masni Banggu Masni Banggu Miryam Diana Kalagison Mohamad Saleh Refra Muh Ali Akbar Darlis Muhammad Arifin Abd Kadir Nurul Fajeriana M Ponisri, Ponisri R. Riskawati Rahmatullah Bin Arsyad Retno Puspa Rini Rislen Alvionita Tomhisa Rosalina, Febrianti Sattu Sattu Suci Khamdanah Sukmawati, Sukmawati SURANTO, SURANTO Uswatul Mardliyah