Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Prosiding SNATIF The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Suara Keadilan Journal of Law Science Muria Jurnal Layanan Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Sukresno Sukresno
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN LAYANAN RAWAT INAP DI RSUD RAA SOEWONDO PATI BERDASARKAN MAKLUMAT PELAYANAN SESUAI PERMENPAN NO. 138 TAHUN 2017 Murdayanti, Prihati; Sukresno, Sukresno; Subarkah, Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5691

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Penerapan Layanan Rawat Inap di RSUD RAA Soewondo Pati Berdasarkan Maklumat Pelayanan Sesuai Permenpan No 138 Tahun 2017. Kualitas pelayanan harus diukur dan dinilai oleh masyarakat hal ini untuk dapat mengetahui apakah pelayanan umum yang diberikan pihak rumah sakit sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan atau tidak, termasuk dalam hal ini RSUD RAA Soewondo Pati. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan layanan Rawat Inap di RSUD RAA Soewondo Pati Berdasarkan Maklumat Pelayanan Sesuai Permenpan No 138 Tahun 2017.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di RSUD RAA Soewondo Pati. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD RAA Soewondo Pati telah melakukan penerapan Maklumat Pelayanan Permenpan No. 138 Tahun 2017 dengan baik hal ini dilihat komunikasi yang terbina antara manajemen dengan pasien terbina cukup baik, sumber daya manusia cukup handal tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, manajemen dapat mengimplementasikan dengan baik pelayanan yang ada di maklumat karena adanya Standar Operasioanal Prosedur yang rinci dan sistematis. RSUD RAA Soewondo Pati diharapkan melakukan sosialisasi lebih intensif kepada para pegawai mengenai penerapan Maklumat Pelayanan Permenpan No. 138 Tahun 2017, sehingga pelaksanaan lebih terkoordinir dengan baik.Kata kunci : Penerapan, Layanan Rawat Inap, RSUD RAA Soewondo Pati, Permenpan No 138 Tahun 2017.
URGENSI PERLINDUNGAN MOTIF BATIK KUDUS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA Sunyoto, Andi; Sulistyowati, Sulistyowati; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5682

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Urgensi Perlindungan Motif Batik Kudus Melalui Pendaftaran Hak Cipta. Batik Kudus merupakan salah satu warisan kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-undang Hak Cipta menetapkan bahwa Hak Cipta atas karya seni batik yang ada di Indonesia dilindungi oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ternyata belum optimal untuk perlindungan Hak Cipta terhadap seni batik itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami urgensi perlindungan motif batik khas daerah dan implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datan menggunakan metode wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kudus, Alfa Shoofa Batik Kudus dan Muria Batik Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan purposive sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan motif batik khas daerah termasuk motif batik Kudus sangat penting untuk dilakukan karena potensi batik Kudus yang perkembangannya semakin meningkat dan memberikan perlindungan seni budaya Kudus yang tertuang di dalam motif batik Kudus serta memberikan jaminan secara hukum akan perlindungan karya cipta terutama motif batik Kudus kepada para pengrajin. Implementasi perlindungan motif batik Kudus di Kabupaten Kudus dalam praktiknya belum secara optimal dapat diterapkan. Bukan saja masalah kaidah hukum yang diterapkan jauh dalam ranah berpikir masyarakat sebagai subjek hukum, aparat dan perangkat penegak hukum juga dinilai kurang responsif untuk bisa secara aktif melakukan perlindungan terhadap hak-hak pengrajin. Selain itu budaya masyarakat yang komunal menjadikan penerapan sistem hukum hak cipta yang bersifat individual. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Motif Batik Kudus, Hak Cipta
KEBIJAKAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KABUPATEN KUDUS Muhtamat, Muhtamat; Suparnyo, Suparnyo; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5688

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Kebijakan Pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Kualitas pelayanan harus diukur dan dinilai oleh masyarakat hal ini untuk dapat mengetahui apakah pelayanan umum yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan atau tidak. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus dan strategi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus. Metode penentuan sampel digunakan dengan random sampling, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus adalah menjalankan fungsi DPMPTSP sebagai menjadi cabang, menjadi agen sebagai fasilitas dengan melakukan pengenalan, penyesuaian dan pendampingan kepada pengusaha dan masyarakat dan masyarakat yang akan mengajukan izin, baik izin usaha dan non usaha melauli OSS serta pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus telah berjalan dengan semestinya.  Kata kunci : Kebijakan,  Pelayanan Online Single Submission, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Settlement of bad financing by one of the Sharia cooperatives through a simple lawsuit with property rights guarantee (No liens) in the Religious Court Tidolaksono, Himawan; Sukresno, Sukresno
Journal of Law Science Vol. 6 No. 3 (2024): July : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i3.5368

Abstract

This study looks at how Sharia Cooperatives handle non-performing loans by filing a straightforward case in the Religious Court and securing a mortgage-free certificate of ownership. The following questions are part of the issue statement: (1) How can this cooperative resolve problematic finance legally? (2) What does the judge's ruling on funding with this assurance say in the Religious Court? A descriptive-analytical qualitative technique is used in this study. The data reveal that the procedure for resolving problematic financing consists of four parts: (1) kinfolk or discussion, (2) rescheduling, (3) collateral sale, and (4) litigation in religious courts. The procedure for lawsuit is governed by article 49 of Law no. 50 of 2009, which is an amendment to Law no. 3 of 2006 (i). To ensure the buyer's legal certainty and security, the sale of the collateral object must be conducted through the State Auction Office (KNL) in accordance with article 200 paragraph (1) HIR, if the certificate does not have a mortgage (HT) attached, as per the decision of the Religious Court. Part of the sale money goes toward paying off the defendant's debts to the plaintiff and covering the expenses of the auction and lawsuit. The other half goes back to the defendant. Findings from this study stress the need of creating sharia-compliant procedural legislation for religious courts to use when deciding sharia-compliant economic conflicts. The government and lawmakers are anticipated to promptly address procedural laws, while the Supreme Court has the authority to establish technical standards to bolster the responsibilities of religious courts.
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN GUGATAN REKONPENSI HARTA BERSAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) DI PENGADILAN AGAMA PATI Arwani, M.; Sukresno, Sukresno; Subarkah, Subarkah
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5553

Abstract

Wanita di Indonesia pada dasarnya mendapat perhatian khusus, banyak undang-undang dan peraturan yang mendukungnya, namun ternyata masih ada permasalahan hukum, antara lain kasus perceraian di Pengadilan Agama, istri punya hak untuk mengajukan klaim pembagian harta bersama, tetapi setelah keputusan itu diberikan dan putusannya mengikat secara hukum, ternyata Putusan itu dibatalkan karena suami tidak membuat janji cerai, sehingga putusan gugatan rekonpensi juga jatuh. Putusan semacam ini merupakan masalah, yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu perlu ada temuan hukum sebagai terobosan progresif tanpa menyimpang dari hukum yang berlaku, tetapi sebaliknya mendukung dan berkontribusi untuk kepentingan hukum. Penulis mencoba untuk menyusun penelitian ini dengan harapan dan tujuan memberikan solusi kepada istri yang berurusan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendapat para ahli hukum, yang terkait dengan masalah dibahas, maka penulis juga melakukan survey perceraian pada kasus perkara nomor: 1735 / Pdt.G / 2015 /PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati dan perkembangannya setelah kekuatan hukum tetap. Pada penelitian penulis menemukan tindakan rekonpensi harta bersama tidak boleh jatuh dengan kematian kasus perceraian yang bercerai, karena gugatan tersebut merupakan kasus asli yang kontroversial, yang keputusannya bersifat konstitusional, maka jika gugatan baru diajukan termasuk gugatan "nebis in idem", sedangkan kasus perceraian asli adalah kasus sukarela dan aturannya diklasifikasikan, maka setelah putusan dapat diajukan lagi tanpa mengetahui "nebis in idem", maka perkembangannya kehidupan antara suami dan istri masih belum bisa akur, baik hidup berpisah dan saling membiarkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan rekonpensi harta bersama yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetap berlaku, tidak jatuh bersamaan dengan berakhirnya vonis cerai perceraian dimana Pemohon tidak membuat janji cerai. Sehingga putusan gugatan rekonpensi harta bersama dapat dieksekusi.
OPTIMALISASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Sumarna, Sumarna; Sulistyowati, Sulistyowati; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5557

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tampaknya berseberangan dengan efek jera sebagaimana dimaksud oleh keberadaan dan tujuan hukum. Salah satu penyebabnya, dan ini yang sering jadi bahan "perbincangan publik" adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim untuk koruptor dianggap tidak sebanding dengan kejahatan luar biasa yang dilakukan  ini.          Formulasi masalah terdiri dari: Mengapa Hakim Pidana Korupsi Tidak Menjatuhkan Putusan Maksimal (Berat) Terhadap Koruptor dan Bagaimana Mengoptimalkan Keputusan Hakim Korupsi sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hakim korupsi tidak membuat keputusan maksimal kepada Koruptor sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, serta untuk memahami dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan keputusan Hakim tentang korupsi sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.          Metode Penelitian terdiri dari Pendekatan Masalah yaitu yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis, Jenis Data dalam bentuk data Primer dan data sekunder, Metode Pengumpulan Data berupa wawancara dengan Hakim korupsi, serta metode analisis data kualitatif.          Faktor yang menyebabkan Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan putusan yang berat adalah prinsip menjatuhkan hukuman harus proporsional dengan kesalahan Tergugat, hukuman harus mencerminkan tujuan pembinaan dan tujuan pengajaran Terdakwa, yang mana Terdakwa dapat merefleksikan apa yang telah dilakukannya. Cara untuk mengoptimalkan keputusan Hakim Pidana Korupsi adalah penerapan beban pembuktian terbalik murni dalam hukum acara untuk membuktikan korupsi yang telah menggunakan beban verifikasi afirmatif. Hakim kejahatan korupsi harus dapat membedakan korupsi sebagai hal yang luar biasa, dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula serta membuat keputusan maksimum terhadap koruptor untuk memberikan efek jera.
KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN Prasetyo, Lensa Sylviani; Suparnyo, Suparnyo; Sukresno, Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5556

Abstract

Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio sebagai media elektronik dimaksudkan untuk semua segmen masyarakat. Televisi dan Radio berfungsi sebagai media untuk informasi, pendidikan dan hiburan. Keberadaan program yang disiarkan di televisi dan radio sering terjadi pro-kontra di masyarakat, dan seringkali masyarakat mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar dari acara yang disajikan oleh lembaga penyiaran. Studi ini membahas Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Jawa Tengah dalam Mengawasi Pelaksanaan Lembaga Penyiaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam berurusan dengan Lembaga Penyiaran terbukti melanggar konten-konten siaran / program yang disajikan.             Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian Kebijakan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam mengawasi Lembaga Penyiaran dipandu oleh Undang-Undang Penyiaran, dan produk-produk Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat) yaitu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Penyiaran Standar Program (SPS). Hasil analisis Kebijakan KPID tentang Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran didasarkan pada isi P3/SPS. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah aturan mengenai iklan yang tidak sesuai untuk usia dewasa sebagaimana Pasal 59 ayat (3) SPS, dan pemutaran lagu yang dilarang dan dibatasi dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2), serta tampilan iklan kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (menyesatkan). Pada akhirnya, bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, KPID memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dengan prosedur sesuai dengan peraturan untuk mewujudkan penyiaran yang sehat. Berdasarkan studi di atas dapat disimpulkan bahwa KPID Jawa Tengah perlu terus memantau Lembaga Penyiaran, sehingga program yang disajikan bermanfaat untuk semua kelompok.
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL BENDA JAMINAN SUDAH BERPINDAH TANGAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 109/ PID.SUS / 2016 / PN.KDS) DI PENGADILAN NEGERI KUDUS Salim, Agus; Sukresno, Sukresno; Suciningtyas, Suciningtyas
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5555

Abstract

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Benda Jaminan Sudah Berpindah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor : 109/ Pid.Sus/ 2016/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus), bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan eksekusi perkara No. 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds, serta ingin  mengetahui kendala saat eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang telah berpindah tangan.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data primer yang diperoleh dari lapangan tentang cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder).Dari hasil penelitian yang diperoleh, disimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia terjadi karena proses awal debitor yang melakukan penyesatan data untuk mengharapkan proses pengajuan pembiayaan bisa disetujui oleh kreditor. Sehingga setelah proses pinjaman dikabulkan oleh kreditor, debitor tidak memenuhi kewajibanya dalam pembayaran angsuran, serta debitor juga mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.Penyelesaian dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara non litigasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini sehingga proses litigasi yang dilaksanakan, kendala dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam perkara Nomor : 109/ Pid.Sus /2016/PN.Kds, terhambat karena objek jaminan fidusia sudah beralih kepihak ketiga tanpa ijin tertulis dari kreditor, sehingga penyelesaian perkara ini diselesaikan lewat jalur pengadilan karena merugikan kreditor sebagai penerima hak fidusia.
Pemanfaatan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jepara Sugondo, Tri; Sukresno, Sukresno
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2245

Abstract

Negara hukum adalah negara yang seluruh aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Segala tindakan pemerintah dan warganya (masyarakat) harus tunduk, patuh, dan taat pada hukum yang berlaku, karena hukum dijadikan dasar untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan non-doktrinal dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana penggunaan e-court dalam penyelesaian perkara perdata (gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan) di Pengadilan Negeri Jepara. Dengan adanya e-court, biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Melalui e-court, para pihak pencari keadilan mendaftarkan perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, persidangan, dan pengambilan salinan putusan dilakukan secara online.
Implementasi Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak) Safitri*, Nila; Sukresno, Sukresno
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28075

Abstract

Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak). Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak, serta untuk mengetahui dan mengkaji penyebab banyaknya permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Demak. Berdasarkan kegunaan secara teoritis, bagi masyarakat sebagai sumbangan yang pasti tentang pengertian Wali Hakim (Wali Adhol) dan bagaimana cara pelaksanaan Wali Hakim (Wali Adhol) tersebut dapat dilaksanakan.
Co-Authors Ag Sunarno Handoyo Agung B. Supangat Agus Salim Andi Sunyoto Arwani, M. Bona Tua*, Parlin Mangatas Ernawan, Didik Feddyawan, Dwi Aris Heru Dwi R, Heru Heru Dwi Riyanto Kasmi’an, Kasmi’an Mochamad Edris Muhtamat, Muhtamat Murdayanti, Prihati Nana Haryanti Nuryatin, Nuryatin paimin paimin Prasetyo, Lensa Sylviani R. Dody Prakosa, R. Dody Safitri*, Nila Shodiq Eko Ariyanto Subarkah Subarkah Suciningtyas Suciningtyas, Suciningtyas Sugondo, Tri Sulistyowati Sulistyowati Sumarna Sumarna Suparnyo Suparnyo Tidolaksono, Himawan Tyas Mutiara Basuki Widjiarti, Widjiarti