Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Corruptio QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Tri Andrisman
Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Corruption Eradication Commission (KPK) Supervisory Board's Role as a Grantor of Permits in Corruption Crimes Ragil Jaya Tamara; Heni Siswanto; Tri Andrisman; Budi Riski
Corruptio Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v2i2.2342

Abstract

The existence of the Corruption Eradication Commission or Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)’s Supervisory Board to oversee KPK's work is the result of the KPK Law Number 19 of 2019. This new legislation mandates the KPK Supervisory Board to perform four primary duties. One of the duties of the Board's authority, permitting or not permitting KPK to conduct wiretapping, search, and/or seizure corruption crimes, sparked public outrage due to the fear of attempts to weaken KPK. This research is served for determining whether the role of the KPK Supervisory Board as a licensee for wiretapping, search, and seizure of criminal acts of corruption is functional and will run effectively and efficiently in tackling the eradication of corruption. The research method used is qualitative research with descriptive presentation and a normative juridical approach. According to the findings, the pro-justice authority delegated by law to the KPK Supervisory Board, namely granting permits for wiretapping, search, and confiscation of criminal acts of corruption, has proven to be effective and efficient in combating corruption. It is concluded because, in principle, it is assumed that balancing all the powers of state institutions through supervision is a natural thing to do.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar (Studi Putusan Nomor 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla) Yohanes Putra Parlindungan Sormin; Rinaldy Amrullah; Tri Andrisman
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8649

Abstract

Criminal acts are acts that often occur in the general public, the factor of a person committing an act or criminal act can be caused by many things, one of which is an economic factor where a person can do any act to be able to meet the needs of his life, one of which is by committing criminal acts that are prohibited by law. One of these criminal acts is smuggling, especially wildlife. The area of Indonesia itself has a diversity of flora and fauna which causes Indonesia to have a very wide distribution of animals. This is used by individuals to capture and smuggle the animals to gain benefits in the form of wages. Therefore, this study will discuss Decision Number 305/Pid.Sus-LH/2025/PN Kla where the Defendant Sabar bin Saradi committed a criminal act in the form of smuggling that had a negative impact on the population of endemic birds and on the balance of natural ecosystems. The number of wildlife to be smuggled reached a total of 1,008 (one thousand eight) heads with the aim of going to Java Island, more precisely to Serang, Banten. This study aims to examine the basis of the judge's consideration in deciding this smuggling case both from the aspects of juridical, sociological and philosophical considerations. For this research method, a normative approach is used that focuses on secondary data analysis in the form of primary legal materials, namely laws, secondary legal materials in the form of books, journals, and legal scientific works and tertiary legal materials in the form of dictionaries and legal encyclopedias. According to his consideration, the consideration of the Panel of Judges has qualified as a consideration based on justice because the Panel of Judges has examined all aspects such as juridical, sociological, and philosophical so that a final result of the verdict was obtained by stating that the defendant was guilty of committing a criminal act in the form of transporting protected wildlife in a state of life and was subject to imprisonment for 1 year. however, the Panel of Judges did not add the imposition of a fine on the Defendant considering that the economic ability possessed by the Defendant was unable to pay if a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) was imposed.
Peran Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Binaan yang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yoseph Novian; Tri Andrisman; Budi Rizki Husin; Heni Siswanto; Nikmah Rosidah
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 2 (2026): Desember 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i2.8897

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak binaan yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 65 huruf d yang memberikan kewenangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dan pembinaan anak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, petugas LPKA, dan anak binaan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan memiliki fungsi strategis dalam mendukung keberhasilan pembinaan anak. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pengawasan masih terbatas dari segi frekuensi, durasi, dan intensitas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembinaan anak secara berkelanjutan. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, kurang memadainya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta adanya stigma negatif masyarakat terhadap anak binaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan agar tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud secara efektif.
Efektivitas Penegakan Hukum pada Kasus Penggelapan Mobil Rental Berbasis Platform Digital Muhammad Irvan; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza; Tri Andrisman; Refi Meidiantama
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7712

Abstract

Perkembangan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa penyewaan kendaraan bermotor, khususnya usaha rental mobil. Digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental. Kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital menunjukkan kompleksitas tersendiri karena melibatkan hubungan kontraktual, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepentingan pemulihan kerugian korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital serta mengkaji penerapan pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penggelapan mobil rental belum sepenuhnya efektif, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian korban. Proses pemidanaan pelaku sering kali tidak sebanding dengan kepentingan korban yang mengutamakan pengembalian kendaraan atau ganti rugi. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice dinilai relevan untuk diterapkan secara selektif dan proporsional, karena mampu mendorong pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pencapaian keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di era digital.
Co-Authors Budi Riski Budi Rizki Husin Dona Raisa Monica Fristia Berdian Tamza Heni Siswanto Muhammad Irvan Nikmah Rosidah Ragil Jaya Tamara Refi Meidiantama Rinaldy Amrullah Yohanes Putra Parlindungan Sormin Yoseph Novian