Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT

KONTEKS PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR SEBAGAI ANALISIS PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DALAM PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME HISTORIS Moch. Agung Lukmanul Hakim; Karim Suryadi; Cecep Darmawan; Leni Anggraeni
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.976 KB) | DOI: 10.37081/ed.v11i1.4528

Abstract

Teori Turbulensi Intermiten dari Mandelbrot tentang harmoni dualitas realitas ketidaksinambungan dalam analisis kebijakan menjadi analogi yang mencerminkan chaos dan order sebagai kuantum transenden, dimana potensi dan probabilitas yang berkaitan dengan perubahan ataupun keberlanjutan kebijakan sangat dimungkinkan melalui critical juncture dalam perlintasan waktu tertentu. Proses penelitian dengan pendekatan institusionalisme historis ini, mempunyai tujuan krusial menjalankan penyelidikan signifikansi dan implikasi dari trajektori perubahan dan keberlanjutan kebijakan kepemudaan pada lintasan waktu tertentu sebagai analisis perkembangan kelembagaan dalam menunjang transformasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur yang lebih kontekstual. Adapun hasil dari penelitian ini merepresentasikan bahwa: (1) Bahwa setiap implementor dari kebijakan kepemudaan baik Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna Kabupaten maupun Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur tidak secara ketat mencerminkan resistensi terhadap perubahan, yang biasa ditemukan sebagai konsekuensi rasional dari jalur kelaziman. (2) Sekalipun kondisi akumulasi bukti ilmiah, kebuntuan kebijakan kepemudaan dan guncangan bersifat eksternal telah memenuhi kualifikasi sebagai mekanisme dari perubahan kebijakan, namun tidak terdapat conjunctures yang menjadi hubungan interaksi antara seluruh implementor menimbang terdapat arah perubahan lingkungan strategis. (3) Melalui proyeksi perlintasan waktu empat tahun terakhir, tidak dapat diidentifikasi transaksi aktual persebaran ide perubahan kebijakan kepemudaan baik secara koersif maupun kooptatif dalam analisis jaringan sebagai pemerintahan. (4) Implementasi kebijakan sebagai kebijakan distingtif dari setiap implementor dengan trajektori repetitif pada perlintasan waktu tersebut, secara holistik menjadi variabel pengukuran dari inisiasi dan reproduksi kebijakan yang menunjukan seluruh implementor tidak mengalami self-reinforcing dan positive feedback dari berbagai dinamika kelembagaan. Bahwa implikasi dari penelitian ini telah menghadirkan pemetaan terkait konstruksi utama transformasi kebijakan kepemudaan berbasis analisis perkembangan kelembagaan.