Garuda - Garba Rujukan Digital

Fashion Budaya Nasional dalam Konteks Wawasan Kebangsaan: Studi Kasus pada Jember Fashion Carnaval Agustinus Tampubolon; Cecep Darmawan
Journal of Urban Society's Arts Vol 3, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24821/jousa.v3i1.1473

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi makna fashion yang berkaitan dengan konsep wawasan kebangsaan. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi mendalam dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) hal-hal yang diungkapkan fashion sebagai penguat wawasan kebangsaan melalui Jember FashionCarnaval (JFC) berkaitan dengan aspek kreativitas, tema, dan simbol-simbol dalam kostum karnaval;(2) pesan fashion berkaitan dengan wawasan kebangsaan karena memuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang dilandasi semangat dan usaha rela berkorban. Pesan menggambarkan bagaimana konstruksi nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki secara bersama-sama dapat dijadikan sebagai pedoman hidup antarmasyarakat berbangsa dan bernegara;(3) proses mengonstruksi nilai-nilai kebangsaan melalui fashion ditunjukkan dengan partisipasi atau keterlibatan secara aktif dan bertanggung jawab dalam mengikuti program pelatihan dan pembimbingan. Program yang disebut In House Training selama lima bulan menjelang pelaksanaan JFC meliputi pemilihan tema berdasarkan riset dan pengkajian sampai pada acara puncak, yaitu grand carnival. The Fashion of National Culture in the Context of National Insight : CaseStudy on Jember Fashion Carnaval. This study aims to explain the construction meaning of fashion related to the concept of national insight. The study is qualitative with phenomenological method. Data collection technique was carried out by interviews, in-depth observation, and documentation studies. The results show that: (1) disclosed matters of the fashion as a reinforcement of the concept of national insight through Jember Fashion Carnaval (JFC) deal with aspects of creativity, themes, and symbols in carnival costume; (2) the fashion statement relates to the concept of national insight because it contains the values of unity and the spirit of understanding and self-sacrificing efforts. The messages describe how the construction of the national values held together can be used as guidelines for intra-national and state of life; (3) the process of constructing the national values through fashion is indicated by participation or involvement actively and responsibly in the training program and coaching. The program called In House Training for five months before the implementation of JFC includes the selection of themes based on the research and studies until the main event, which is a grand carnival.

SIKAP DEMOKRATIS WARGA GLOBAL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN VIRUS COVID-19 Agustinus Tampubolon; Sapriya; Cecep Darmawan; Idrus Affandi
BUANA ILMU Vol 6 No 2 (2022): Buana Ilmu
Publisher : Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/bi.v6i2.2338

Pandemi Covid-19 telah menjadi krisis dunia sehingga dibutuhkan sikap demokratis warga global dalam mengendalikannya. Eksplorasi sikap demokratis di tengah pandemi Covid-19 sangat penting untuk menjawab keterbatasan penelitian berkaitan dengan peran warga global dalam mengendalikannya. Melalui kajian literatur, penelitian berusaha mengeksplorasi tiga hal yaitu mengapa isu ini penting dalam situasi pandemi, faktor apa yang mendorongnya, dan peran negara membentuk sikap dan kesadaran masyarakatnya sebagai warga global. Hasil penelitian memaknai bahwa sikap demokratis warga global berperan penting dalam dukungan publik mengendalikan krisis pandemi. Implikasi penelitian di masa depan perlu membuktikan secara kuantitatif bagaimana pengaruhnya dalam pengendalian virus Covid-19 melalui peran negara maupun kerja sama internasional. Kata kunci: sikap demokratis, warga global, pengendalian covid-19 The Covid-19 pandemic has become a world crisis so that global citizens need a democratic attitude to control it. Exploration of democratic attitudes in the midst of the Covid-19 pandemic is important to answer the limitations of research related to the role of global citizens in controlling it. Through literature review, the research tries to explore three things, namely why the issues are important in a pandemic situation, what factors drive it, and the role of the state, attitude and awareness of its people as global citizens. The results of the study mean that the democratic attitude of global citizens plays an important role in public support during the pandemic crisis. The implications of future research need to quantitatively prove how it affects the control of the Covid-19 virus, both through the role of the state and international cooperation. Keywords: democratic attitude, global citizen, covid-19 control

COMMUNITY CIVIC EDUCATION IN THE INDONESIAN BORDER AREAS (STUDY IN THE CENTRAL SEBATIK DISTRICT, NORTH KALIMANTAN PROVINCE) Wahyudi Wahyudi; Idrus Affandi; Cecep Darmawan; Syarifudin Tippe; Poppy Setiawati Nurisnaeny; Jagad Aditya Dewantara
Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jp.v6i3.797

People who live in Indonesia's border area have conflict potential due to its condition that lagging in development, low level of welfare and human resources, and the access that is far from the central government. Therefore, this study outlines and develops the concept of civic education that aims to create ‘smart’ and ‘good’ citizens to create peace. Communities are based on local wisdom that is distinctive in society, especially communities who live in border areas. This study presents qualitative data from field research in the Indonesia-Malaysia border in Central Sebatik District, Nunukan Regency, North Kalimantan Province, which has polarization between different ethnic groups, religions, and citizenship. The results show that people who live in villages with different ethnicities, religions, and nationalities were able to live side by side peacefully. Those ethnic groups and religions are Bugis, Muslim, Timorese, Catholic, and Malaysian Bajau, which originated from religious values and tribal values that were believed can be developed in the Community Civic Education and has the potential to present defense resources at the border area.

DEMOKRASI MINIM OPOSISI: NARASI MAHA PUITIS SEJARAH ATAS REDUKSI OPOSISI Moch. Agung Lukmanul Hakim; Cecep Darmawan; Leni Anggraeni
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Ketika menyampaikan Visi Pembangunan tahun 2019-2025, Presiden Jokowi menegaskan oposisi diperbolehkan selama tidak menimbulkan alur fragmentasi dan instabilitas berlebihan. Dalam kesempatan berbeda berkaitan dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam pusat pemerintahan, Presiden Jokowi menampilkan sikap yang kontras dan kontradiktif bahwa tampilan demokrasi Indonesia tidak mengenal eksistensi oposisi, melainkan demokrasi berbasis gotong royong. Tentu pernyataan demikian dinilai sangat tidak kontekstual, kesalahan dalam memahami terminologi demokrasi, bahkan kekeliruan besar dalam melihat substansi sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan berbagai penyelidikan signifikansi dan implikasi dari keberadaan oposisi, termasuk reduksi dengan tendensi yang lumayan signifikan terhadap pelembagaan oposisi. Penelitian ini dilakukan dengan berbagai eksplorasi rimba raya informasi dari 49 artikel, 6 berita online, serta 6 literatur yang lain secara mendalam untuk menegasikan konstruksi dari krusialitas oposisi secara normatif dalam demokrasi. Hasil dari penelitian ini menempatkan eksistensi oposisi sebagai ruh inheren dalam prinsip demokrasi, dapat menghadirkan intervensi prima terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih moderat. Dalam sejarah demokrasi Indonesia, setiap rezim yang tengah berkuasa mempunyai tendensi signifikan untuk melakukan reduksi terhadap oposisi dengan penerapan kooptasi dan koersi yang terus beregenerasi dalam entitas terbaru melalui samaran kontinum. Sebagai implikasi dari penelitian ini, sejarah demokrasi Indonesia menjadi untaian narasi puitis panjang atas reduksi eksistensi oposisi yang terlihat mendapatkan pembenaran dari perjalanan bangsa.

DISKURSUS KEBIJAKAN KEPEMUDAANDALAM PERSPEKTIF BEHAVIORALISME DAN NEO-INSTITUSIONALISME (Pendahuluan Studi Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur) Moch. Agung Lukmanul Hakim; Cecep Darmawan; Leni Anggraeni
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Bahwa kesenjangan terbuka antara tujuan dari pelayanan kepemudaan dalam kerangka kebijakan kepemudaan dan pencapaian kebijakan dengan kualitas Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam kualifikasi rendah, di masa depan secara hipotetik akan menjadi masalah kepemudaan yang kompleks dan krusial. Berdasarkan regularitas dari trajektori perubahan Indeks pembangunan Pemuda Indonesia (IPPI) tahun 2015 sampai 2018 dan penerapan persamaan regresi linier bahwa IPPI tahun 2030 hanya berkisar 54,30%. Bahwa proyeksi kualitas IPPI yang masih rendah akan menjadi masalah mengerikan ketika terjadi dalam tahapan kulminasi dari bonus demografis, karena terdapat probabilitas menghadirkan beban ketergantungan yang lebih tinggi dan menjadi anteseden rasional dari kriminalitas, masalah dalam hubungan keluarga bahkan ingsutan kepercayaan. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan bahwa masalah implementasi kebijakan kepemudaan tersebut dapat ditangani dengan memperkuat jalinan modal sosial sebagai fenomena sosial-politik yang akan dieksplorasi lebih utuh melalui pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. Bahwa hasil penyelidikan dari 25 artikel dan 39 referensi lain dengan reputasi kredibel dalam skala internasional menunjukan bahwa kualitas implementasi kebijakan kepemudaan di daerah Kabupaten Cianjur dalam perspektif behavioralisme akan ditentukan oleh bentuk responsivitas kalangan pemuda terkait kerangka kebijakan sendiri. Di pihak lain, kualitas implementasi kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan dari institusi dalam memberikan constraints dan guidelines terhadap perilaku implementor kebijakan dalam arena tindakan berbasis kolektivitas sebagai konsensus bersama.

KONSTRUKSI DASAR MASALAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Moch. Agung Lukmanul Hakim; Cecep Darmawan; Leni Anggraeni
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Konfigurasi dan signifikansi dari seluruh indikator pengukuran dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan trajektori pencapaian tahun 2018 di Kabupaten Cianjur yang dikualifikasikan dalam performa rendah, tidak akan dapat menunjang perkembangan generasi muda menjadi pribadi dewasa yang mandiri, penuh potensi dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan terdalam konstruksi kebijakan kepemudaan untuk menempatkan kalangan muda dalam takhta tertinggi sebagai atraktor yang menjadi region magnetik akselerasi perubahan dalam realitas bermasyarakat masih merupakan fiksi kebijakan yang belum tercapai. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kombinasi melalui metode survei, studi implementasi dan studi evaluasi kebijakan dengan bertumpu pada pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. Bahwa hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Sekalipun penyelidikan terkait persepsi sebagai orientasi nilai dalam taraf signifikansi tertentu merepresentasikan distorsi, namun pemuda Kabupaten Cianjur tidak pernah terlibat langsung dalam inklusivitas jaringan kebijakan kepemudaan yang secara diametrik ambivalen dengan persepsi konstruktif terhadap pelayanan kepemudaan yang wajib secara prosedur dilaksanakan Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna dan Gerakan Pramuka termasuk terhadap pembangunan pemuda berbasis pendekatan Organisasi 4-H. (2) Trajektori implementasi dari implementor kebijakan terkait masih terbatas pada skema dengan taraf signifikansi prakonsep yang belum otonom dan monoton, sehingga belum dapat mereduksi potensi masalah kepemudaan. (3) Keberadaan dari kekuatan institusi formal dan informal ternyata tidak secara ekspresif menghadirkan guidelines dan constraints baik dalam pemilihan tindakan, dalam melakukan proses proyeksi terkait probabilitas hambatan dalam tahapan implementasi maupun dalam membangun desain evaluasi kebijakan yang dapat diverifikasi dalam praktik global. Adapun bentuk implikasi krusial dari penelitian ini menghadirkan sebuah moralitas baru dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kebijakan kepemudaan dalam mendorong transformasi pelayanan kepemudaan yang lebih moderat.

KONTEKS PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR SEBAGAI ANALISIS PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DALAM PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME HISTORIS Moch. Agung Lukmanul Hakim; Karim Suryadi; Cecep Darmawan; Leni Anggraeni
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Teori Turbulensi Intermiten dari Mandelbrot tentang harmoni dualitas realitas ketidaksinambungan dalam analisis kebijakan menjadi analogi yang mencerminkan chaos dan order sebagai kuantum transenden, dimana potensi dan probabilitas yang berkaitan dengan perubahan ataupun keberlanjutan kebijakan sangat dimungkinkan melalui critical juncture dalam perlintasan waktu tertentu. Proses penelitian dengan pendekatan institusionalisme historis ini, mempunyai tujuan krusial menjalankan penyelidikan signifikansi dan implikasi dari trajektori perubahan dan keberlanjutan kebijakan kepemudaan pada lintasan waktu tertentu sebagai analisis perkembangan kelembagaan dalam menunjang transformasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur yang lebih kontekstual. Adapun hasil dari penelitian ini merepresentasikan bahwa: (1) Bahwa setiap implementor dari kebijakan kepemudaan baik Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna Kabupaten maupun Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur tidak secara ketat mencerminkan resistensi terhadap perubahan, yang biasa ditemukan sebagai konsekuensi rasional dari jalur kelaziman. (2) Sekalipun kondisi akumulasi bukti ilmiah, kebuntuan kebijakan kepemudaan dan guncangan bersifat eksternal telah memenuhi kualifikasi sebagai mekanisme dari perubahan kebijakan, namun tidak terdapat conjunctures yang menjadi hubungan interaksi antara seluruh implementor menimbang terdapat arah perubahan lingkungan strategis. (3) Melalui proyeksi perlintasan waktu empat tahun terakhir, tidak dapat diidentifikasi transaksi aktual persebaran ide perubahan kebijakan kepemudaan baik secara koersif maupun kooptatif dalam analisis jaringan sebagai pemerintahan. (4) Implementasi kebijakan sebagai kebijakan distingtif dari setiap implementor dengan trajektori repetitif pada perlintasan waktu tersebut, secara holistik menjadi variabel pengukuran dari inisiasi dan reproduksi kebijakan yang menunjukan seluruh implementor tidak mengalami self-reinforcing dan positive feedback dari berbagai dinamika kelembagaan. Bahwa implikasi dari penelitian ini telah menghadirkan pemetaan terkait konstruksi utama transformasi kebijakan kepemudaan berbasis analisis perkembangan kelembagaan.

KERANGKA KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DALAM PERSPEKTIF PERILAKU PEMUDA KABUPATEN CIANJUR SEBAGAI PEMETAAN DASAR-DASAR BEHAVIORAL TRANSFORMASI PELAYANAN KEPEMUDAAN Moch. Agung Lukmanul Hakim; Cecep Darmawan; Leni Anggraeni
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Penelitian dengan pendekatan kualitatif berbasiskan analisis data sekunder ini bertujuan melakukan penyelidikan terkait dasar-dasar behavioral dari transformasi pelayanan kepemudaan yang lebih realistis dalam menunjang tahap perkembangan pemuda terutama pada transisi adolesens yang penuh dengan gejolak. Adapun hasil penelitian ini telah memberikan proyeksi behavioral sebagai dasar dari transformasi yang harus dimanifestasikan ke dalam pelayanan kepemudaan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan pemuda sebagai berikut: (1) Bagian krusial dalam proses pembangunan pemuda yang konstruktif tidak lain membangun kerangka kebijakan sebagai pengaturan hubungan harmonis antara pikiran, pengalaman dan emosional sebagai representasi bagian internal dari perilaku itu sendiri yang dapat diobservasi secara konkret. (2) Karena perilaku hanya dapat akurat dipahami dalam korelasinya dengan perilaku lain sebagai penyebab proksimal akselerasi penguatan dari perilaku tertentu, maka kerangka kebijakan harus memungkinkan pemuda terlibat langsung dalam program variatif sesuai kebutuhan dengan alokasi waktu tertentu. (3) Karena Classical Conditioning sebagai intervensi psikologis dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan dalam taraf signifikansi, maka opsi pengaturan default kebijakan dapat dipertimbangkan melalui mekanisme relasi kausalitas dan seleksi dari default kebijakan kepemudaan sendiri. (4) Secara natural lingkungan perkembangan dapat mendorong perubahan perspektif, perilaku dan tindakan, maka kerangka kebijakan kepemudaan yang transformatif harus memuat kombinasi antara perilaku dan relasi fungsional dengan lingkungan perkembangan melalui pengkondisian artifisial. (5) Menimbang pada model berbasis intensionalitas perilaku merupakan responsivitas terukur, maka kerangka kebijakan harus menjadi stimulus natural terhadap potensi keterlibatan sebagai respons yang dikondisikan melalui intensionalitas. Sementara implikasi dari penelitian ini, akan memberikan tumpuan behaviorisme yang relevan dalam membentuk Design and Development Research pelayanan kepemudaan yang sesuai kebutuhan perkembangan pemuda di masa mendatang.

MENYINGKAP KEBEKUAN ADVOCACY COALITION FRAMEWORK DARI INSTITUSI KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR DALAM MEMBANGUN SKEMA EKSKLUSIVITAS PELAYANAN Moch. Agung Lukmanul Hakim; Cecep Darmawan; Leni Anggraeni
Jurnal Education and Development Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Penelitian dengan pendekatan kualitatif berbasis metode Advocacy Coalition Framework ini bertujuan untuk melaksanakan analisis terkait hambatan behavioral dalam pembentukan critical junctures sebagai titik keseimbangan antara perubahan lingkungan strategis dan reformulasi dari pelayanan kepemudaan melalui pemetaan variabel parameter relatif stabil, subsistem kebijakan bahkan perubahan keyakinan dan kebijakan. Adapun sejumlah hasil dari penelitian ini mencerminkan bahwa: (1) bahwa parameter relatif stabil secara substantif tidak mempengaruhi mobilisasi dari sumber daya, penentuan mekanisme perubahan dan pencapaian keputusan berbasis kolektivitas dan tampilan preferensi khusus pihak yang terlibat berkaitan pelayanan kepemudaan dengan karakteristik masalah yang ada. (2) Pada subsistem kebijakan pemerintah, keberadaan model individual sebagai dasar keyakinan dari intermediasi kepentingan, kelompok spesifik koalisi advokasi transformasi kebijakan, perantara kebijakan dan mobilisasi sumber daya oleh kelompok tersebut tidak dapat kembali diverifikasi, sekalipun tempat potensial jelas hanya terbatas pada sektor pemerintah. (3) Jalinan kepercayaan yang muncul melalui abstraksi persamaan keyakinan antara implementor kebijakan, juga tidak pernah diaktualisasikan dalam kerangka koalisi advokasi transformasi kebijakan, sehingga klaim jalinan demikian tidak dipandang sebagai atribut komunitas. (4) Mekanisme perubahan kebijakan seperti guncangan eksternal, kebuntuan kebijakan dan akumulasi bukti empirik, ternyata tidak berhasil untuk membentuk titik sentral keseimbangan antara perubahan lingkungan strategis dan reformulasi dari pelayanan kepemudaan. Sebagai implikasi, penelitian ini telah memberikan tumpuan teoritis untuk analisis kebijakan dalam perspektif behavioral termasuk dalam mengantisipasi hambatan pembentukan kelompok koalisi advokasi transformasi kebijakan kepemudaan di masa mendatang.

Civic Governance and Good Governance : Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Hilmy Nurfaizan Abdul Matin; Cecep Darmawan; Prayoga Bestari; Syaifullah
Integralistik Vol. 36 No. 1 (2025): Januari : 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/j473yx66

Artikel ini membahas mengenai dinamika dan tantangan civic governance and good governance dalam konteks penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia dengan fokus orientasi utama bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan itu menerapkan serta menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip – prinsip civic governance yaitu berbasis pada penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada partisipasi warga negara dan good governance yang mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan Metode Kajian pustaka Pustaka atau Literatur mencakup berbagai gagasan atau teori yang saling berhubungan secara erat dan didukung oleh data dari sumber pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui studi mendalam terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji penelitian ini mengkaji agar civic governance dan good governance dapat diimpelementasikan dalam kebijakan pendidikan berdasarikan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, keadilan dan integritas yang dapat dipertajnggungjawabkan secara publik. Kebijakan pendidikan di era otonomi daerah berdasarkan prinsip civic governance dan good governance perlu didukung oleh seluruh stakeholders Pemerintahan Daerah dan Non Government Organizations (N.G.O) bidang pendidikan.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search