Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.355
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Jurnal Cahaya Mandalika Journal of Feminism and Gender Studies MAQASIDI Jurnal Pengabdian Multidisiplin Indonesian Community Development Journal (ICODEV) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Journal of Mandalika Literature Profetik: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Feminism and Gender Studies (JFGS)
Imron Choeri
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Dinamika Regulasi Pasca Undang-Undang Cryptocurrency 2023 Dan Dampaknya Pada Performa Pasar di Indonesia Anam, Abil; Imron Choeri; Amrina Rosyada; Wahidullah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2865

Abstract

Pemerintah Indonesia tidak mengakui cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang resmi di tanah air. Legalitas Kripto semakin diperbarui terlebih setelah diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati dinamika regulasi Pasca Undang-Undang Cryptocurrency 2023 dan dampaknya terhadap performa pasar yang ada  Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan literatur (referensi) dalam bentuk buku, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya. Data utama dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Sementara itu, informasi sekunder yang digunakan terdiri dari buku, catatan, laporan hasil penelitian, serta sumber-sumber di internet. Hasil penelitian ini adalah pasca disahkan UU No 4 Tahun 2023 berdasarakan catatan Bappeti pelanggan aset kripto tembus mencapai 18,25 juta per November 2023. Ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Tahun 2024 berdasarkan data yang diambil Data Indonesia  investror kripto dalam negeri  pada Mei 2024 mencapai 19,75 juta. Kebanyakan investor atau trader kripto adalah generasi millennial dan gen Z dengan usia 18 tahun  hingga 35 tahun. Peningkatan tersebut terjadi setelah disetujuinya UU No 4 tahun 2023, yang di dalamnya OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi, termasuk kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto.
KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Ahmad Muzayim; Imron Choeri; Syamsul Ma’arif
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3116

Abstract

Poligami adalah apabila seorang suami mempunyai banyak isteri, yaitu seorang laki-laki pada mulanya mengawini seorang perempuan, namun dalam perkawinan itu kawin lagi dengan perempuan lain tanpa menceraikan istrinya yang pertama, dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan. bahwa antara kenyataan dengan undang-undang yang mengatur poligami masih banyak yang tidak sesuai dengan keadilan yang telah ditentukan karena seorang suami masih takut memberikan izin kepada istrinya atau disebut diam-diam, ada juga yang terbuka. , dampaknya pada keluarga mereka. hancur dan hidupnya menjadi kacau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan jenis pengumpulan data dari buku dan jurnal seperti tesis dan disertasi serta menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil pertanyaan penelitian mengungkapkan dua hal utama. Pertama, poligami, antara kenyataan dan hukum yang mengaturnya. Masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti keadilan yang telah ditentukan. ditentukan karena suami masih takut memberikan izin kepada istrinya atau disebut diam-diam, ada juga yang terang-terangan, dampaknya keluarganya hancur. dan hidupnya menjadi kacau. Keluarga yang harmonis adalah tempat tinggal yang nyaman dan positif karena anggota keluarga telah belajar berbagai cara untuk saling memperhatikan. Anggota keluarga dapat merasakan saling mendukung, cinta, dan kesetiaan. Mereka mampu berkomunikasi satu sama lain, menghormati, dan bersenang-senang satu sama lain.
Empowering Microfinance Institutions through Credit Risk Analysis Training: Experience from Pecangaan, Jepara Utami, Cahyaning Budi; Hazmi, Faiqul; Choeri, Imron; Salam, Nur Cahyo Muhammad Agus; Kaila, Adinda Nafaul
ICODEV: Indonesian Community Development Journal Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Da'wa Faculty UIN Saizu Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/icodev.v6i2.15288

Abstract

Kredit macet merupakan salah satu risiko kredit yang dihadapi lembaga keuangan. Dalam 10tahun terakhir, di Jepara, terdapat 5 lembaga keuangan mikro terutama koperasi gagal dalammengelola risiko kredit yang menyebabkan hilangnya uang masyarakat. Analisa pembiayaandan “Kalkulator Risiko” merupakan langkah preventif bagi lembaga untuk meminimalkan risikokredit yang mungkin muncul. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihananalisa keuangan dan penggunaan “Kalkulator Risiko” untuk karyawan koperasi di lingkunganKecamatan Pecangaan, Jepara. Metode pelakanaan pengabdian terdiri dari sosialisasi penyusunan“Kalkulator Risiko”, pelatihan Analisa pembiayaan, simulasi dan pelatihan penggunaanKalkulator Risiko serta monitoring dan evaluasi. “Kalkulator Risiko” memiliki kriteria dan bobotyang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik nasabah. Output dari “Kalkulator Risiko” adalahlembar persetujuan yang memuat skor calon nasabah dalam 3 kategori yaitu ditolak (skor < 300),direkomendasikan (300 – 350), dan diterima (skor > 350). Kalkulator Risiko cukup potensialuntuk digunakan pada lembaga keuangan mikro sejenis, namun perlu melakukan penyesuaiandengan karakteristik masing-masing lembaga. Hasil dari program pengabdian ini adalah melaluiKalkulator Resiko maka mitra mampu melakukan analisa pembiayaan dengan objektif dariberhati-hati.
Dinamika Regulasi Pasca Undang-Undang Cryptocurrency 2023 Dan Dampaknya Pada Performa Pasar di Indonesia Abil Anam; Imron Choeri; Amrina Rosyada; Wahidullah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2865

Abstract

Pemerintah Indonesia tidak mengakui cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang resmi di tanah air. Legalitas Kripto semakin diperbarui terlebih setelah diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati dinamika regulasi Pasca Undang-Undang Cryptocurrency 2023 dan dampaknya terhadap performa pasar yang ada  Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan literatur (referensi) dalam bentuk buku, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya. Data utama dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Sementara itu, informasi sekunder yang digunakan terdiri dari buku, catatan, laporan hasil penelitian, serta sumber-sumber di internet. Hasil penelitian ini adalah pasca disahkan UU No 4 Tahun 2023 berdasarakan catatan Bappeti pelanggan aset kripto tembus mencapai 18,25 juta per November 2023. Ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Tahun 2024 berdasarkan data yang diambil Data Indonesia  investror kripto dalam negeri  pada Mei 2024 mencapai 19,75 juta. Kebanyakan investor atau trader kripto adalah generasi millennial dan gen Z dengan usia 18 tahun  hingga 35 tahun. Peningkatan tersebut terjadi setelah disetujuinya UU No 4 tahun 2023, yang di dalamnya OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi, termasuk kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto.
The Obligation of Husband to Provide Financial Support in IslamicFamily Law Perspective toward a Financially Independent Wife Fauzi, Ahmad; Choeri, Imron; Hudi, Hudi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 2 (Desember 2025)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v5i2.5838

Abstract

The increasing participation of wives in income-generating activities has become a significant feature of contemporary family life, reshaping economic relations within households and raising important normative questions regarding financial responsibility. Within the framework of Islamic family law, the obligation of financial maintenance (nafkah) remains a fundamental and binding duty of the husband toward his wife and children, as firmly established in the Qur’an, the Sunnah, and the Compilation of Islamic Law (KHI). However, modern socio-economic realities increasingly reflect shared economic roles between spouses, particularly in families where wives earn independent income. This study examines the legal construction of the husband’s obligation of nafkah and analyzes its relevance in the context of working wives with independent earnings. Employing a library-based research method, the study adopts a normative-theological and descriptive-analytical approach. The analysis draws upon classical Islamic jurisprudential sources, contemporary scholarly literature, and relevant legal regulations, which are examined through the principles of justice, reciprocity, and family responsibility in Islamic law. The findings indicate that the husband’s obligation to provide nafkah remains legally binding regardless of the wife’s economic status. The wife’s income is recognized as her exclusive personal right and does not invalidate the husband’s responsibility, although it may be voluntarily allocated to support household needs. Consequently, Islamic family law accommodates economic transformation while preserving its normative foundations, encouraging balanced and harmonious partnerships within modern Muslim families.
Konsep Hifz an-Nafs dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Novita Putri Mardiana; Imron Choeri; Amrina Rosyada
Journal of Feminism and Gender Studies Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Feminism and Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study explores the concept of Hifz an-Nafs (protection of life) in Islamic law and its relevance to the legal protection of children who are victims of sexual violence in Indonesia. Utilizing a qualitative-descriptive approach, the research compares Islamic legal norms with national legal frameworks, especially Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The findings indicate that although Hifz an-Nafs offers a holistic and moral-spiritual foundation for protecting the dignity and safety of children, its application in practice remains largely symbolic. In contrast, the implementation of national law, while structurally adequate, still suffers from exclusivity and access inequality. The study also identifies how social and ideological boundaries—such as religious conservatism, family honor, and community stigma—hinder victims’ access to justice and reinforce protection for perpetrators. These boundaries contribute to the fragmentation of communal protection mechanisms, weakening both legal enforcement and moral solidarity. This research emphasizes the need for an integrative model that combines Islamic ethical principles with the inclusiveness of modern legal systems to achieve effective and compassionate protection for children.
Implikasi Anak Lahir Di Luar Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Pengasuhan Dan Kesejahteraan Psikososial: Studi Di Kabupaten Jepara Maulana, Ilham; Hudi, Hudi; Choeri, Imron
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 2 (2026): In Progress
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v5i2.3484

Abstract

Children born out of wedlock raise legal issues regarding the child's rights to care and psychosocial welfare to ensure the child's best interests. This research employs a qualitative approach using library research, complemented by in-depth interviews with family law experts, civil registration officials, and child protection policymakers. The findings indicate obstacles in fulfilling legal identity, a predominance of single-parent caregiving by mothers, and inconsistencies in the implementation of parental responsibilities, which affect children’s psychosocial well-being. The analysis highlights the need for a more substantive and integrated child protection approach. This study concludes that child protection must be oriented toward the best interests of the child and recommends strengthening inclusive and responsive legal and caregiving policies.
Co-Authors Abil Anam Afendi, Muhammad Ahmad Muzayim Alfi, Alfi Amrina Rosyada Amrina Rosyada Amrina Rosyada Anam, Abil Ansori, Miswan Ariyanti, Diana Putri Auliya, Ceaciellya Dhaiya’ul Bisri Mustofa Dliyaul Adlha Fauzi Ahmad Muda Hazmi, Faiqul hudi, hudi Ilham Maulana Indra Ardian Septiarna Kaila, Adinda Nafaul M. Emil Hakim Aba Mardiana, Novita Putri Mufidah, Alimatul Muhammad Izzun Nidhom Muhammad Syamsul Huda Muhammad Zidni Niam Munasir Mustofa, Ah Bisri Nanang Sugandi Novita Putri Mardiana Rani Fitriani Rosyad, Amrina Sadid, Muhammad Arfin Salam, Nur Cahyo Muhammad Agus Silfana, Nadia Syahrul Adhim Syamsul Maarif Syamsul Ma`rif Syamsul Ma’arif Utami, Cahyaning B. Utami, Cahyaning Budi Utami, Cahyaning Budi Utami Wahidullah Wahidullah