Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.289
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Dikdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Asep Suherman
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Dan Ham Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan Di Indonesia Syaftiara Alissa Dwitami; Jennever Enjelina Gultom; Dea Agusti Saputri; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/c0gmmk85

Abstract

Rape cases in Indonesia remain a serious issue that place women in a vulnerable position, both physically and psychologically. Although many national and international legal instruments regulate the protection of sexual violence victims, the actual implementation is often far from effective. This problem is not only related to law enforcement but also involves social stigma and the revictimization experienced by victims. This research aims to analyze the importance of legal and human rights protection for women victims of rape in Indonesia. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The sources of legal materials consist of primary sources in the form of legislation and court decisions, secondary sources including legal doctrines and scholarly opinions, and tertiary sources such as legal dictionaries. The analysis is conducted qualitatively by interpreting legislation, legal theories, and judicial practices. The findings reveal that although both national and international legal instruments exist, including the 2022 Sexual Violence Crimes Law and CEDAW, their implementation has not been fully effective in providing comprehensive protection to victims. This research emphasizes the need for synergy between law enforcement, the government, and society to establish a fair, comprehensive, and victim-oriented protection system that upholds human rights.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kerangka Hukum Dan Ham Di Indonesia Reka Saditri Acintya; Dzakyyah Ameizki Atmaja; Zaqia Salsabillah; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/0xaevw22

Abstract

Children are the nation’s next generation whose fundamental rights to live, grow, and develop safely must be guaranteed. However, along with the changing times and weak supervision, cases of sexual violence against children still frequently occur and cause serious physical and psychological impacts. Based on this, the purpose of this research is to analyze the criminal liability of perpetrators of sexual violence against children within the framework of national law and the perspective of human rights. The type of research used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and qualitative analysis of secondary data. The results show that the criminal liability of perpetrators of sexual violence against children has been regulated in Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, as well as Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. However, in practice, there are still court decisions that are considered not to provide an optimal deterrent effect due to relatively light sanctions. Therefore, judges should place greater emphasis on child protection as victims, principles of justice, and the objectives of punishment, so that they align with human rights values and help prevent the recurrence of similar crimes. The central government’s efforts to prevent human rights violations are carried out through the establishment of regulations, stricter criminal sanctions, victim rehabilitation, and dissemination of child protection awareness.
Pemidanaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Pendekatan Penologi Terhadap Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Di Indonesia Dengan Negara Lain Mella Kartika Putri; Asep Suherman
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.310

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pendekatan penologi yang berfokus pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan anak memiliki karakteristik khusus karena harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan pemidanaan orang dewasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip rehabilitatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan dan program rehabilitasi anak yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan sosial. Kata Kunci: Pemidanaan Anak, Sistem Peradilan Pidana, Penologi, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial
Pengaruh Alternative Dispute Resolution Terhadap Pergeseran Tren Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Ahmad Zaid Al Baihaqi; Dera Marshanda; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Business disputes often arise from differing interpretations of the parties' rights and obligations. Although Law No. 30 of 1999 regulates Alternative Dispute Resolution (ADR) as an alternative to out-of-court dispute resolution, business actors in Indonesia still tend to choose litigation due to its binding legal force and the certainty of enforceable decisions. This study aims to examine the factors inhibiting the implementation of ADR and describe the concept of "win-win" solutions that are driving the shift in business resolution trends from litigation to non-litigation mechanisms. A normative research method was used, using a regulatory and contextual approach through a study of regulatory literature and legal doctrine. The results reveal obstacles such as incomplete regulations, institutional limitations, a lack of understanding, and a strong litigation culture. However, the concept of ADR, which offers win-win solutions, is increasingly popular due to its speed, efficiency, and the maintenance of long-term business relationships.
Clause Dalam Kontrak Bisnis- Analisis Yuridis Efektivitas Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Indonesia. Rahmat Rizziawan; Habib Dwi Putra; Bagas Prithajaya Putra; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis di Indonesia memunculkan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Multi-Tiered Dispute Resolution Clause (MTDRC) atau klausula penyelesaian sengketa berjenjang, yang mengatur tahapan mediasi, negosiasi, dan arbitrase sebelum berlanjut ke litigasi, menjadi pilihan yang kian populer dalam kontrak bisnis modern. Namun, implementasi klausula ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait kepastian hukum dan daya eksekutorial hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan tematik melalui analisis bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan terkait ADR. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis urgensi penerapan MTDRC dalam kontrak bisnis dan menilai efektivitasnya dalam mendukung kepastian hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MTDRC mampu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, namun masih memerlukan penguatan normatif terutama terkait eksekusi kesepakatan hasil ADR. Dengan demikian, urgensi klausula penyelesaian sengketa berjenjang dalam kontrak bisnis tidak hanya mendukung efektivitas ADR, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan berdaya saing. Kata kunci:Multi-Tiered Dispute Resolution Clause, kontrak bisnis, alternative dispute resolution, efektivitas hukum, kepastian hukum.
Perempuan dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Diskriminasi Gender Nafisah Amanda Anggraini Putri; Nabilla Carissa Davu; Muhammad Fariz Al Ghaza; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender discrimination against women remains a serious issue in Indonesia, both in public and domestic spheres. Although various legal instruments guarantee equality, social practices still reflect unequal treatment, marginalization, and gender-based violence. This study aims to analyze the forms of discrimination experienced by women and to evaluate the effectiveness of legal protection provided by the state. The research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law No. 7 of 1984 on the Ratification of CEDAW, and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, while secondary materials are obtained from legal literature and academic journals related to gender equality. The findings show that although Indonesia’s legal framework recognizes the principle of equality, its implementation is still hindered by patriarchal culture, low legal awareness, and weak law enforcement. Affirmative policies, improved capacity of law enforcers, and active community participation are needed to create effective and fair legal protection for women.
Analisis Pengaruh E-Court Terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia Muhammad Arif Kurnia Pratama; Neza Genie Abdella; Rifqah Humairah; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan sistem e-court terhadap percepatan proses hukum acara pidana di Indonesia. Isu hukum yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah lambatnya penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan hukum acara pidana, yang menyebabkan terhambatnya penegakan keadilan dan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana e-court dapat meningkatkan kecepatan proses hukum acara pidana dan mengapa sistem digital ini penting untuk diimplementasikan dalam konteks peradilan pidana di Indonesia yang masih menghadapi berbagai keterbatasan administrasi manual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggabungkan studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait e-court dan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court secara signifikan mempercepat tahapan proses hukum acara pidana, terutama dalam hal pengajuan permohonan, penyampaian dokumen, dan pemberitahuan sidang secara elektronik. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, e-court juga memberikan transparansi lebih besar, meminimalkan potensi penyalahgunaan waktu, dan memudahkan akses para pihak yang terlibat dalam perkara.
Analisis Cyberbullying Dalam Undang-Undang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik Hijrah Eritama Saputra; Muhammad Rassya Abraridhandra; Muhammad Zahri Hermawan; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2026): Januari - Maret
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cyberbullying is a form of digital bullying that is increasingly prevalent in the information technology era, involving actions such as insults, threats, and defamation through electronic media. A legal analysis of this phenomenon in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) Number 19 of 2016 in conjunction with Law Number 1 of 2024 shows the main provisions in Article 27 paragraph (3), Article 45 paragraphs (3) and (4), and Article 45B which criminalizes the electronic distribution of content containing insults, threats, or persecution. Perpetrators can be subject to imprisonment of up to 6 years and/or a fine of IDR 1 billion, with a normative legal approach that integrates the Criminal Code as a complement. However, implementation challenges include the weakness of digital evidence, freedom of expression, and the need for restorative justice for child victims. This study recommends a revision of the ITE Law to clarify the definition of cyberbullying and victim protection mechanisms, for the sake of effective law enforcement in Indonesia.
Increased Public Legal Awareness of the Primary Rights of Road Users That Need to be Prioritized Asep Suherman; Susi Ramadhani; Sudirman Sitepu
DIKDIMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2023): DIKDIMAS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58723/dikdimas.v2i3.206

Abstract

The rampant violations of the main rights of road users that need to be prioritized can cause material and immaterial losses for those who get the main priority for road use. These violations can occur while driving or when utilizing road functions, due to intent, negligence, or ignorance. As a result of a lack of legal understanding and awareness, there is still a tendency to use and use roads not according to their designation, such as disruption of traffic order, delays for users of priority rights to obtain road access, and the potential for legal problems. The priority rights of road users that must be preceded are not fully understood by the community, especially regarding actions, criminal sanctions, and the importance of community participation. With this activity, people can add insight and knowledge to prevent and anticipate violations of the main rights of road users that need to be prioritized. The community is moved to orderly traffic to create conditions of obeying and obeying the law. As well as being able to provide awareness and increase legal awareness to prevent traffic violations in the future.
Co-Authors Ahmad Zaid Al Baihaqi Alvin Ferdiansya Alyya Putri Ryani Ani Kartika Annisa Nur Muthmainnah Arie Elcaputera Aulia Rexana Sitaresmi Aura Faraz Az Zahra Bagas Prithajaya Putra Baihaqi Mumtazy Belvina Azahra Dea Agusti Saputri Dendi Saputra Dera Marshanda Dhimas Ragil Yusdhistira Dhiyaa Husniyyah Diana Permata Hati Dima Sentosa Dzakyyah Ameizki Atmaja Erindra Prayoga Fatimatul Risna Fatma Ratu Shifa Fatrisia Yuristi Fika Labuda Aziz Fourega Gamelia Lubis Habib Dwi Putra Hijrah Eritama Saputra Husnul Hamdi Yonas Yonas Ilham Kurniansyah Imelda Aprilia Putri Indah Anugerah Sidik Indah Ayu Zhafira Jennever Enjelina Gultom Kristin Nadya Anggela Siahaan Mella Kartika Putri Michelia Alba Nathania Miriam Mahalia Muhammad Arif Kurnia Pratama Muhammad Farhan Hasan Muhammad Fariz Al Ghaza Muhammad Rassya Abraridhandra Muhammad Reyhan Saputra Muhammad Rofiq Muhammad Zahri Hermawan Mutia Aulia Apriadi Nabila Fitriani Nabila Wista Salsabila Nabilla Carissa Davu Nadia Eka Putri Nadine Alysa Azura Nafisah Amanda Anggraini Putri Naurah Edsa Nakiyah Neza Genie Abdella Noeke Sri Wardhani Rafa Ardhian Rahma Adzkia Putri Rahmat Rizziawan Ramadhani, Susi Ramaji Themas Reka Saditri Acintya Renindita Renindita Repaldy Putra Zaki Reza Seby Alfikri Rifqah Humairah Rury Sagita Rusma Renal Cholif Saur Bakti Boru Manurung Shafira Yunda Maharani Silvia Sinta Soraya Anugrah Rhamadhani Sudirman Sitepu Syaftiara Alissa Dwitami Tasya Putri Afrudi Tia Zahara Togarma Sinaga Yolanda Febriani Yurika Sakinah Sakinah Zaqia Salsabillah