Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.596
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hadratul Madaniyah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Law Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Devi Anggreni Sy
Universitas Bina Insan
Religion Aerospace Engineering Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISA PENELANTARAN LANSIA BERKEDOK PENITIPAN SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI PANTI SOSIAL Muthahir, Ardi; Fitriyani, Fitriyani; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i2.66

Abstract

Di kota Lubuklinggau salah satu tempat yang dijadikan penitipan lansia atau lanjut usia yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha yang berada di kelurahan kayuara kecamatan lubuklinggau barat I. Panti Sosial Tresna Werdha sepenuhnya dibawah pengelolaan Dinas Sosial Sumatera Selatan. Fenomena penitipan lansia dipanti jompo ini menimbulkan pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab penelantaran terhadap para orang tua lanjut usia. Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan yaitu karena adanya kemungkinan orang tua lanjut usia yang sengaja dititipkan masih mempunyai keluarga utuh yang bisa dan sanggup untuk mengurusnya, karena seharusnya lansia tersebut bisa menikmati masa tua bersama orang-orang terkasih disekitarnya. Masalah dalam penelitian ini yaitu akibat hukumnya bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap orang tua lanjut usia dengan menitipkannya di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau meskipun sebenarnya orang tersebut masih sanggup untuk merawatnya dan menganalisa tentang penelantaran lansia berkedok penitipan sebagai tindak pidana dalam kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelantaran adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat di pidana. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.
HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fuadi, Ahmad; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.81

Abstract

Peredaran narkotika merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, keadaan tersebut memaksa pemerintah mencanangkan darurat narkotika sejak tahun 2015, namun demikian peredaran narkotika masih tetap eksis sampai saat ini, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, hukuman mati ini menui pro dan kontra, hukuman mati dirasa merampas hak asasi, yaitu hak untuk hidup yang dimilki manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut / mati. Dibutuhkan argumentasi yang kuat dari hukum Islam dan positif dalam melihat kelayakan pelaksanaan hukuman mati sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kelayaknya vonis hukuman mati bagi pengedar narkotika dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hukuman mati ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya dalam represive act of penal law dan juga sebagai preventive act of penal law, hukuman mati bagi pengedar narkotika yang diterapkan secara konsisten dapat menjamin berkurangnya jumlah para pengedar narkotika di Indonesia
PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KEPUTUSAN HAKIM YANG DIINGKARI OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI DI KOTA BENGKULU Sari, Riri Tri Maya; Fitriyani, Fitriyani; Anggreni. Sy, Devi
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i2.89

Abstract

Perlindungan pemenuhan hak anak dalam keputusan hakim yang diingkari oleh orang tua pasca perceraian menimbulkan masalah hukum Antara suami istri yang telah bercerai dan sudah memiliki putusan Hakim Pengadilan Agama, tetapi setelah bercerai seorang ayah tidak menjalankan perintah putusan Hakim yang telah ditetapkan kepadanya terhadap nafkah anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah menurut Hukum Positif Indonesia serta bagaimana Implementasi sanksi hukum bagi ayah yang mengabaikan nafkah terhadap anak pasca perceraian. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dilengkapi dengan data normatif guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif, Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengunakan wawancara serta Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian bahwa pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun, lalu dalam menangani permasalahan anak sebagai korban tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu memfokuskan diri pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DALAM KEGIATAN ADMINISTASI DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU Irnawati, Irnawati; Samosir, Agustinus; Anggreni Sy, Devi
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i1.101

Abstract

Universitas Bina Insan Lubuklinggau memiliki perpustakaan yang didalamnya terdapat koleksi bahan Pustaka sebanyak 6532 judul 9626 Eksamplar. Perpustakaan ini melayani peminjaman buku bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun bagi fakultas lainnya yang dimana telah terintergrasi dan meraih Akreditasi A dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan (LAP) Perpustakaan Nasional pada tanggal 14 september 2021.Mutu Jasa Pelayanan Perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau dilaksanakan dengan beberapa system berupa akses Pemakaian, dan Peminjaman. Masalah yang timbul dari penelitian ini adalah mengenai teknis pelaksanaan peminjaman buku, hukuman hukum dan tanggung jawab antara Mahasiswa dan petugas pengelola Perpustakaan.Sanksi yang ada di Perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau dilakukan dalam bentuk perjanjian secara tertulis terhadap mahasiswa dalam pelaksanaannya masih terdapat mahasiswa yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada, seperti tidak mengembalikan buku tepat pada waktunya, merusak dan menghilangkan koleksi, maka faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan wanprestasi dalam pengembalian buku di Perpustakaan Bina Insan Lubuklinggau dikarenakan lupa waktu pengembalian dan denda yang dikenakan relatif kecil.Tanggung jawab Perdata mahasiswa dengan Petugas pengelola perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau dalam Pengembalian Buku yaitu mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh pihak yang meminjam sebagaimana mestinya dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.pihak yang meminjam tidak menjalankan hal-hal yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya maka dapat dinyatakan wanprestasi, terhadapnya dapat dimintai ganti kerugian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Mahasiswa bisa mematuhi aturan yang ada di Perpustakaan Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Fitriyani, Fitriyani; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.124

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Negara adalah berdampak negatif terhadap hak-hak sipil dan status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU Sari, Riri Tri Maya; Fitriyani, Fitriyani; Anggreni. Sy, Devi
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v4i1.185

Abstract

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana umum menjadi jalan alternatif untuk mewujudkan keadilan materiil atau substantif bagi semua pihak yang terkait suatu tindak pidana. Memposisikan hukum pidana sebagai ultimum remidium harus tetap dipertahankan, demi menjaga ketertiban masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen (bahan pustaka) dan wawancara. Data yang diperoleh dari data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam penelitian ditemukan bahwa Kewenangan JPU dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan pendekatan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah sebagai fasilitator tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku serta penerimaan oleh anggota masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip pendekatan restorative justice oleh JPU dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat serta kepentingan hukum lainnya. Terdapat hambatan dalam penerapan pendekatan restorative justice oleh JPU antara lain dibutuhkan aturan yang lebih terinci dalam pengecualian persyaratan dapat dilakukannya pendekatan restorative justice dan permintaan korban atau damai dengan syarat yang tidak dapat dipenuhi pelaku selama masa upaya restorative justice.
PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan): TRADITIONAL CHILDREN MARRIAGE IN (SAD) PERSPECTIVE LAW NO. 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE (Case Study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province) Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5401

Abstract

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia terdapat berbagai macam agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dalam masyarakat adat proses perkawinan selalu diawali dengan upacara adat, upacara adat ini selalu berbeda beda disetiap daerah, hal ini dimungkinkan karena Negara Indonesai berlandaskan pada Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sematera Selatan terdapat masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), Suku Anak Dalam merupakan kelompok minoritas di Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat adat ini tergolong masih tradisional serta kebudayaannya masih jauh dari kata moderen, Perkawinan menurut hukum adat merupakan pristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga menyatukan keluarga keduabelah pihak, pristiwa penting ini tidak hanya bagi keluarga yang masih hidup, namun juga penting bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, karna menurut masyarakat adat perkawinan sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian implementasi hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasrkan pada gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian dilakukan pengkajian berdasarkan bahan pustaka yang berhubungan permasalhan hukum yang dibahas. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkwainan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, dengan begitu hukum agama dan hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA: CAUSAL FACTORS AND CONSIDERATIONS OF JUDGES IN DECIDING PLANNED KILLING CASES Sy, Devi Anggreni; Muthahir, Ardi; Fitriyani, Fitriyani; Fuadi, Ahmad
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5402

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Kejahatan ini sering kali menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan, terutama dalam hal pembuktian. Di Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu hingga maksimal dua puluh tahun. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan terhadap data sekunder dan fokusnya adalah pada hukum positif. Dalam penelitian ini meskipun jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 18 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun berdasarkan Pasal 340 KUHP, hakim memberikan hukuman selama 20 tahun. Hal ini merupakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 38/Pid.B/2022/PNLlg, di mana majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primer (Pasal 340), dan jika terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi
KEWAJIBAN SUAMI NARAPIDANA TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Fuadi, Ahmad; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.61

Abstract

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah yang dibebankan kepada laki-laki, bahwa mereka wajib memberikan nafkah tersebut kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hak dan kewajiban suami istri sudah di atur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 30,31,32,33,dan 34. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri ini lebih rinci. Ketentuannya di mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Kendatipun suami besetatus sebagai narapidana, kewajiban suami memberikan nafkah tersebut tetap ada karena akibat setatus perkawainannya. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang kewajiban suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga prespektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah dilokasi penelitian, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan nafkah keluarga suami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana di Lapas Muara Beliti adalah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum
PERNIKAHAN SIRI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA FITRIYANI, FITRIYANI; Fuadi, Ahmad; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i2.213

Abstract

Pernikahan dalam hukum Islam didefinisikan sebagai akad yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan memuaskan naluri seksual secara halal, memperbanyak keturunan, serta membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai ketentuan syariat Islam. Pernikahan siri dalam hukum Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat syariat Islam, tetapi tidak didaftarkan secara resmi di lembaga pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun sah menurut syariat Islam, pernikahan siri tidak tercatat sebagai pernikahan resmi dan tidak memberikan hak-hak hukum dan sosial bagi para pihak yang terlibat. Pernikahan siri merupakan fenomena yang sering menjadi bahan perdebatan dalam konteks hukum dan sosial. Walaupun secara agama pernikahan ini dianggap sah, ketidaktercatatan dalam administrasi negara menyebabkan kurangnya pengakuan hukum formal. Pernikahan siri sering dilakukan karena berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, sosial, atau budaya. Namun, jenis pernikahan ini menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama terkait hak-hak wanita dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Mereka tidak memiliki hak-hak yang diakui secara hukum negara, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak-hak lainnya yang seharusnya didapatkan dalam pernikahan yang diakui secara resmi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji literatur hukum Islam dan potensi dampak negatif dari nikah siri dalam pandangan hukum negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan analisis deskriptif sebagai teknik analisis data. Kata kunci ;
Co-Authors Ahmad Fauzan Ar Rasyidi Ahmad Fuad Ahmad Fuadi Ahmad Fuadi Ardi Muthahir Chatarina Umbul Wahyuni F.L, Yolanda Firmansyah Ababil Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fransisco, Wawan Friska Alfahra Ardian Handika Kartini Jefadalena Hikma Riska Tradita Hikmah Karina Irnawati Irnawati Irnawati Irnawati Jayandi Andefa Marisya Mawaddah Naura, Putri Novan, Novan Rah Zainal Ratna Juwita Rica Reagita Riri Tri Mayasari Samosir, Agustinus Sari, Riri Tri Maya Wawan Fransico Wilson Gandhi Wilson Gandi