Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.596
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hadratul Madaniyah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Law Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Devi Anggreni Sy
Universitas Bina Insan
Religion Aerospace Engineering Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kajian Hukum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di LLDIKTI Wilayah X Naura, Putri; Samosir, Agustinus; Sy, Devi Anggreni
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11262

Abstract

Disiplin merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan fokus pada LLDIKTI Wilayah X. Rumusan masalah mencakup kajian hukum dan penegakan sanksi disiplin. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, dengan narasumber nya terdiri dari 2 orang pegawai negeri sipil. Penelitian di lakukan di LLDIKTI Wilayah X, dengan sumber data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum terkait. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan disiplin PNS dapat dikaji dari tingkat kepatuhan pegawai dalam menjalankan kewajibannya. Sebagain besar kewajiban pns di lldikti wilayah x sebagai aparatur sipil negara telah dilaksanakan secara optimal. Penegakan sanksi disiplin di lldikti wilayah x baik dalam tingakatan ringan, sedang dan berat sudah terlaksana secara terstruktur dan transparan. Saran yang diberikan adalah melakukan pengawasan yang lebih intensif dan sistematis terhadap setiap unit kerja dan memperkuat penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lldikti wilayah x.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Anggreni Sy, Devi; Fitriyani, Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v1i1.22

Abstract

This study discusses the implementation of Law No. 23, 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, raising problems and obstacles in the implementation of the implementation of the Law. The research objective is to explore the principles and systematics of law, especially those concerned with criminology against crimes committed within the scope of the household, the research carried out is classified as exploratory sociological legal research. The method used in data collection using library research (library research) to obtain secondary data and field research (field research) to obtain primary data by looking for data directly from the community conducting interviews. Data processing techniques are carried out by analyzing and constructing in a conclusion that the implementation of Law No. 23, 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has not been fully implemented properly and effectively. Obstacles in the Implementation of Law No. 23, 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence are the victims and the community itself.
Efektifitas Program Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Program Rehabilitasi Pencandu Narkotika Dan Psikotropika (Studi Kasus Yayasan Karunia Insani Cab Musirawas) Handika Kartini Jefadalena; Wawan Fransico; Devi Anggreni Sy; Ahmad Fuadi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics and psychotropic abuse is a serious problem that threatens the younger generation and social stability in Indonesia. Data from the National Narcotics Agency (BNN) shows that the number of drug abusers continues to increase every year, from students, students, to productive workers. The negative impact of this coverage is not only felt by the users themselves, but also by their families, social environments, and even the state. Normative-empirical (applied) legal research is research that examines the implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) in every specific legal event that occurs in society.The study aims to ensure whether the results of the application of law in legal events in concreto are in accordance with the provisions of laws and regulations. "Effectiveness of Rehabilitation for Narcotics Addicts as an Effort to Minimize Narcotics Crimes" (Himatul Aliyah. & Andri Wijaya Implement. Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics,Article 54 C. Improving Inter-Agency Cooperation: There is a need for increased collaboration between the Lubuklinggau City Police, the Lubuklinggau City Narcotics Agency, and Musirawas regarding rehabilitation programs and efforts by various related institutions, such as the City Government, social institutions, and community organizations. This synergy is crucial for expanding the network of drug abuse reduction efforts in the Musirawas area and accelerating their recovery process.oncerning Rehabilitation Programs. Keywords: Rehabilitation, Law, Narcotics   Abstrak Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam generasi muda dan stabilitas sosial di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja produktif. Dampak buruk dari penyalahgunaan ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna itu sendiri, namun juga keluarga, lingkungan sosial, hingga negaraPenelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang- undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.“efektifitas rehablitasi bagi pencandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika”(himatul aliyah.& andri wijaya laksana. Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54 Tentang Program Rehabilitasi.Peningkatan Kerjasama Antarlembaga Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Polres Kota Lubuklinggau, Badan Narkotika kota Lubuklinggau maupun di Musirawas megenai program atau upaya per rehabilitasi berbagai lembaga terkait, seperti Pemkot, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat. Sinergi ini sangat penting untuk memperluas jaringan pengurangan pelaku penyalahgunaan narkotika di kawasan musirawas dan mempercepat proses pemulihan mereka. Kata kunci: Rehabilitasi, Undang-undang, Narkotika
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual oleh Pelaku Disabilitas di Polres Lubuklinggau Hikmah Karina; Devi Anggreni; Ahmad Fuadi; Wilson Gandhi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6624

Abstract

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku merupakan penyandang disabilitas karena aparat penegak hukum harus tetap melindungi korban sekaligus memperhatikan hak pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual oleh pelaku disabilitas di Polres Lubuklinggau serta faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan secara preventif dan represif melalui edukasi, pendampingan psikologis, penyidikan ramah anak, serta bantuan hukum. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan stigma sosial terhadap korban maupun pelaku disabilitas.
Penerepan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan dan Penganiayaan Terhadap Ibu Rumah Tangga Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau) Rica Reagita; Wilson Gandi; Devi Anggreni Sy; Wawan Fransisco
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/tj477h35

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap ibu rumah tangga di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus di Polres Lubuklinggau). Rumusan masalah penelitian meliputi: 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut; 2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi tersangka; dan 3) Hambatan apa yang dihadapi selama proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, serta wawancara dengan informan terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pidana anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversi. Penanganan perkara dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan anak maupun jalur non-litigasi melalui mediasi penal sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun terbukti bersalah, anak tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor penyebab kejahatan ini meliputi faktor internal (mentalitas dan pendidikan rendah) serta faktor eksternal (ekonomi, pengaruh konten pornografi, dan kondisi korban). Proses penyidikan menghadapi hambatan berupa pandangan retributif masyarakat, keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, minimnya sarana prasarana pada unit PPA akibat keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya regulasi pelaksana terkait diversi. Kata Kunci: Penerapan Hukum, Percobaan Pemerkosaan, Penganiayaan, Anak.   Abstract This research examines the application of law to children as perpetrators of attempted rape and abuse of housewives in Lubuklinggau City (Case Study at the Lubuklinggau Police Station). The research objectives are to analyze: 1) the legal implementation against child perpetrators; 2) the influencing factors; and 3) the obstacles encountered during the investigation. This study employs a normative-empirical method with conceptual and legislative approaches. Data were collected through literature reviews, document analysis, and interviews with relevant informants. The findings conclude that law enforcement in juvenile criminal cases should prioritize a restorative justice approach through the diversion system. Cases are handled either through litigation in juvenile court or non-litigation via penal mediation, in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Despite being proven guilty, children retain their right to legal protection under Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Factors triggering these crimes include internal factors (mentality and low education) and external factors (economic pressure, influence of pornographic content, and circumstances related to the victim). The investigation process faces several hurdles, such as the public's retributive view, limited quality and quantity of law enforcement officers, inadequate facilities at the PPA unit due to budget constraints, and the lack of comprehensive implementing regulations regarding diversion. Keywords: Law Enforcement, Attempted Rape, Abuse, Children.
Analisis Hukum Terhadap Problematika Sertifikat Hak Milik yang Terdapat Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas Ahmad Fauzan Ar Rasyidi; Devi Anggreni Sy; Fitriyani; Wawan Fransisco
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/9bq89w19

Abstract

Forest areas are strategic natural resources under state protection, however ground realities reveal various cases of overlapping between land ownership certificates and forest area boundaries, which ultimately cause both material and immaterial losses for the holders of such certificates. This study aims to analyze the legal dimensions of land certificate issuance within forest areas, particularly in Musi Rawas Regency, South Sumatra. A normative-empirical method was employed, integrating normative legal analysis with empirical data through statutory, case-based, and conceptual approaches. Data were gathered via observation, interviews, and documentary study involving three primary informants, namely an official from the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) of Musi Rawas Regency, a local Notary/Land Deed Official (PPAT), and the Head of the Lakitan Bukit Cogong Forest Management Unit (KPH), and were subsequently analyzed using descriptive-qualitative techniques. The findings reveal that pursuant to Law Number 41 of 1999 on Forestry, state forest areas may not be encumbered by land rights; consequently, the issuance of SHM within such areas demonstrates the presence of administrative errors and legal defects. These findings underscore the critical importance of comprehensive data synchronization between land and forestry administrations as a preventive measure against future conflicts, while simultaneously ensuring legal certainty for landright holders.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Wartawan Dari Ancaman Kriminalisasi Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik di Lubuklinggau Rah Zainal; Wilson Gandhi; Ahmad Fuadi; Devi Anggreni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4664

Abstract

Perlindungan wartawan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap wartawan dari ancaman kriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan fokus pada PT Media Berita Lubuklinggau. Rumusan masalah menitikberatkan pada efektivitas undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan hukum pidana kepada wartawan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap empat narasumber. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU Pers telah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wartawan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Disarankan agar aparat penegak hukum dan pejabat publik meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pers guna mencegah kriminalisasi wartawan.
Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Perkelahian Anak di Bawah Umur di Polres Lubuklinggau Ratna Juwita; Wawan Fransisco; Fitriyani Fitriyani; Devi Anggreni
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4675

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara perkelahian anak di bawah umur di Polres Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice berjalan cukup efektif dalam menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses peradilan formal, melalui mekanisme diversi dan mediasi yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang jelas, peran aktif penyidik, dan kerja sama keluarga. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Pendekatan ini terbukti efektif dan humanis dalam melindungi kepentingan terbaik anak.
Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Sekolah : Studi Kasus Polres Lubuklinggau Marisya Mawaddah; Wawan Fransisco; Devi Anggreni; Fitriyani Fitriyani
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4676

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah di wilayah Polres Lubuklinggau. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya kasus pencabulan terhadap anak di sekolah yang penanganannya belum sepenuhnya efektif. Permasalahan penelitian meliputi pelaksanaan hukum pidana serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum pidana dan mengidentifikasi hambatan dalam praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, namun belum optimal karena kendala pembuktian, keterbatasan aparat, serta faktor sosial budaya. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat guna memberikan perlindungan maksimal bagi anak.
Analisis Hukum Pembagian Harta Waris Berupa Tanah Belum Bersertifikat Yang Dibeli Oleh Ahli Waris Hikma Riska Tradita; Ahmad Fuad; Devi Anggreni; Fitriyani
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i1.4695

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sengketa pembagian harta waris yang belum memiliki kepastian hukum, khususnya terkait tanah belum bersertifikat yang pembeliannya melibatkan kontribusi sebagian ahli waris dan telah didirikan bangunan rumah. Permasalahan penelitian meliputi analisis pembagian waris menurut hukum Islam terhadap tanah belum bersertifikat yang dibeli dengan sebagian dana ahli waris serta mekanisme penyelesaian konflik kepemilikan tanah dan rumah warisan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris harus memperhatikan kontribusi masing-masing ahli waris dan diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum Islam.
Co-Authors Ahmad Fauzan Ar Rasyidi Ahmad Fuad Ahmad Fuadi Ahmad Fuadi Ardi Muthahir Chatarina Umbul Wahyuni F.L, Yolanda Firmansyah Ababil Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fransisco, Wawan Friska Alfahra Ardian Handika Kartini Jefadalena Hikma Riska Tradita Hikmah Karina Irnawati Irnawati Irnawati Irnawati Jayandi Andefa Marisya Mawaddah Naura, Putri Novan, Novan Rah Zainal Ratna Juwita Rica Reagita Riri Tri Mayasari Samosir, Agustinus Sari, Riri Tri Maya Wawan Fransico Wilson Gandhi Wilson Gandi