Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 'ADALAH Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial ALQALAM Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam JOURNAL of LEGAL RESEARCH TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits dan Tafsir
Muhammad Taufiki
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
MANAGEMENT EVALUATION AND SHARIA CERTIFIED HOSPITALS COMPLIANCE Nadratuzzaman, Muh.; Taufiki, Muhammad; Yumna, Laila
Al Qalam Vol 38 No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/alqalam.v38i1.4202

Abstract

Sari Asih Ciledug Hospital is a hospital with management based on sharia principles, which is equipped with modern health facilities and equipment. However, based on the author's preliminary observations, that there are several implementations in the operation of hospitals based on sharia principles that contradict the basic reference, namely the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 107 of 2016. This research has purposed to: first, how the management evaluation and compliance in implementing management and service based on sharia principles? Second, how Sari Asih Ciledug Hospital apply Islamic principles in management and service based on sharia principles? This research is juridical empirical research with Islamic law regulation approach, which then carried out a quantitative analysis with descriptive statistics and inferencing statistics, then analyzed qualitatively. The conclusion of this research is Sari Asih Ciledug Hospital management has met the aspect of sharia compliance with a percentage of 87,5%. As for the difference of that percentage is 12,5% found in the practice that the hospital civitas has not yet embodied good morals with image brand which build by the hospital that is smiling and greeting in service to the patient, have not cooperated with Islamic education institute in human capital recruitment and the surrounding community has not felt the impact of social activities carried out by the hospital. Besides, the limited number of medicines that are halal-certified by the organizing agency for guaranteeing halal products (BPJPH) is an obstacle for hospitals in grouping formularies containing haram elements.
Pemungutan Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Check Off System) Di PT. Central Mega Kencana Sheren Farah; Muhammad Taufiki; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i4.16030

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Serikat Pekerja Pengurus Unit Kerja Kimia, Emas, dan Pertambangan dengan Pihak Pengusaha atau Pimpinan Perusahaan PT. Central Mega Kencana Jakarta Timur terkait dengan permasalahan permohonan pemungutan iuran anggota serikat pekerja secara check off system. Penelitian ini bertujuan agar setiap hubungan industrial disebuah Perusahaan antara Pengusaha, Pekerja/Buruh maupun Serikat Pekerja/Buruh untuk selalu menjaga komunikasi yang baik sehingga tercapainya hubungan yang harmonisasi dalam menjalankan kerjasama yang baik.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis empiris. yuridis empiris adalah di mana peneliti melakukan wawancara observasi untuk memperoleh data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menganalisis kembali dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam substansi Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga terjadi ketidaksesuaian cara berpikir dalam menafsirkannya antara Serikat Pekerja dengan Pihak Pengusaha atau Pimpinan Perusahaan PT. Central Mega Kencana.
Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah Muhammad Taufiki
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v12i2.966

Abstract

Abstract: The Concept of Family, istilhâq, and civil rights of children born out of wedlock. One of the basic rights that all newborns have is the right to family. This means that the moment a child is born it immediately gets the right to belong to his parents’ family, in addition to other rights that relate to being related to that family. However, not all children are born with as good a lot as that. If that is the case, Islam has several ways for that child to get to have family. A family can be sought through iqrâr (declaration), evidence, and istilhâq. Once that family has been linked, civil rights, which he gets from having that father, automatically apply to that child. Children born out of wedlock can be linked to a family with people who are willing to be compassionate towards the child’s mother, when that birth doesn’t happen as a result of adultery. In that case, it is permissible if the nature of the birth is either uncertain or didn’t happen through adultery. A child born to a married couple considered unlawful can be linked to another family and with them get his or her civil rights as needed from the father of that family.Keyword: family, istilhâq, civil right, children born ouy of wedlockAbstrak: Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah. Anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya. Ini berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya dengan hak-hak lain yang melekat akibat adanya kaitan nasab itu. Akan tetapi, tidak semua anak terlahir dengan nasib sebaik itu. Dalam hal ini, Islam memiliki beberapa cara untuk mendapatkan nasab itu. Nasab bisa didapat melalui iqrâr (pengakuan), pembuktian, dan istilhâq. Bila nasab itu sudah terkait, maka hak-hak perdata anak secara otomatis melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari ayahnya. Anak luar nikah bisa dikaitkan nasabnya dengan orang yang menanam benihnya ke rahim ibu si anak, bila hal itu terjadi bukan karena zina. Dalam hal ini, bisa karena syubhât atau hal lain selain zina. Anak yang terlahir dalam pernikahan yang dinggap tidak sah bisa dikaitkan nasabnya dengan ayahnya dan mendapatkan hak perdata sebagaimana mestinya, bila hal itu dilakukan oleh ayahnya.Kata Kunci: nasab, istilhâq, hak perdata, anak luar nikahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.966
Al-Insijām bayna al-‘Urf wa al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah fī Taqlīd Ngarunghal bi Majalengka, Indūnisiyā Muhammad Taufiki; Badriyah Badriyah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v21i1.19779

Abstract

The harmonization of shari’a and tradition becomes an important issue, especially in a country with legal pluralism such as Indonesia. This paper discusses the harmonization of Islamic law and tradition in Majalengka, Indonesia. Using a qualitative approach, this paper focuses on ngarunghal tradition, including the pelangkah present. The differences between tradition and shari’a can be a new configuration that can continue to be preserved in Indonesia. The data was obtained from interviews with local figures. The research shows that shari’a accepts the richness of indigenous entities. At the same time, the tradition accepts the principle of Islamic law as an effort to reconstruct the traditions to be in line with shari’a. Abstrak:Harmonisasi hukum Islam dan  adat yang merupakan dua entitas hukum berbeda sangat dinantikan, terutama di Indonesia sebagai negara hukum plural yang memiliki keberagaman suku bangsan, adat,  dan budaya. Penelitian ini mendeskripsikan harmonisasi hukum Islam  dan adat  yang terjadi di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Dengan  menggunakan metode penelitian kualitatif dan  pendekatan kajian hukum Islam, penelitian ini mengungkapkan rangkaian adat ngarunghal, termasuk di dalamnya pemberian pelangkah. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam menerima kekayaan entitas adat, dan adat juga menerima prinsip Islam sebagai upaya rekonstruksi adat sejalan dengan ajaran Islam. Hasil harmonisasi dari perbedaan kedua entitas dalam permasalahan tersebut dapat menjadi bentuk kekayaan Islam Indonesia yang dapat terus dilestarikan.  
DINAMIKA PANDANGAN AHLI HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM Muhammad Taufiki; Hakimah Hakimah
Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam Vol 4, No 01 (2021): Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam
Publisher : STIT AL-AMIN KREO TANGERANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36670/alamin.v4i01.83

Abstract

Putusan Hakim Nomor 13/PID.SUS-Anak/2019/PN.Srg benar sesuai dengan Hukum Positif, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan utamanya yaitu kekerasan seksual karena adanya penarikan tangan Yn oleh AN  dan tekanan dari AN kepada Yn, tetapi setelah dilakukan proses persidangan, dakwaan utama JPU tidak terbukti oleh karena itu Hakim dalam amar putusannya menggunakan dakwaan alternatif. Hal ini disebabkan karena AN saat itu masih berusia 17 tahun dan masih dianggap sebagai anak di bawah umur. Dalam Hukum Islam, AN tidak bisa dikatakan sebagai anak dan perbuatannya tidak termasuk kategori perkosaan dengan mengancam tanpa senjata, tetapi bisa dimasukkan dalam kategori jarimah zina ghair muhshan dengan ancaman hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun, dengan alasan : pertama,  Terdakwa AN ketika melakukan perbuatannya sudah berusia 17 tahun , telah mencapai baligh dan memiliki kemampuan akal yang sempurna, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat mukallaf. Kedua, AN melakukan perbuatan seksual tersebut dalam keadaan sadar. Dan ketiga, faktanya perbuatan tersebut terjadi berkali-kali sehingga ancaman verbal itu sesungguhnya tidak berpengaruh.
Konsep Ijtihad Imam Asy-Syaukani Muhammad Taufiki; Gilang Rizki Aji Putra
ADALAH Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i1.26568

Abstract

The dynamics of Islamic law or fiqh means that Islamic law is always actual and able to answer all legal problems that arise in society as a result of the development and progress of civilization, society, and culture. The ability to answer all these questions is impossible if Ijtihad is a pillar of the progress of Islamic law that keeps it in tune with the times and as a closed or constrained thinking methodology by relying only on limited syarak texts and the legacy of previous scholars. This is in the form of interpretations of texts that produce legal formulations that are closely related to the situation and conditions at the time the formulation of the law was made. Therefore, there needs to be a legal breakthrough by bringing up the concept of ijtihad.
The Use of Maxims (al-Qawāʿid al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah) in Legal Argumentation of Sharia Economic Court Decisions in Indonesia Muhammad Taufiki; Rokani Darsyah; Mahmud Ridha
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 17 No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v17i1.6070

Abstract

All sharia economic court decisions in Indonesia are supposed to include sharia principles as the basis for adjudicating the case. Therefore, the judges must be able to understand the legal norms of sharia economics. This study aimed to explore how fundamentalistic maxims (al-qawāʿid al-uṣūliyyah) and jurisprudential maxims (al-qawāʿid al-fiqhiyyah) as parts of sharia economic legal norms or sharia principles were used by judges as legal argumentation in court decisions. We analyzed 384 court decisions categorized as sharia economic cases on the Indonesian Supreme Court website from April 20, 2016, to April 20, 2020, and set them as a universe of cases. Each decision that contained the maxim (qāʿidah) in its legal consideration was selected as relevant case sample and was then analyzed to find how the maxim was used as legal argumentation to respond to a petition and/or demurrer. Then, we found 15 legal maxims from 28 legal argumentations of 14 decisions (3.65% of the universe of cases). In general, the use of those maxims as legal argumentation has already conformed to their conventional usage with a few notes related to specific legal findings (rechtsvinding) in sharia economic cases.
Tatalaksana Manajemen Peserta Didik di MTs Miftahul Ulum Kecamatan Paiton Probolinggo Abdurrahman, Abdurrahman; Ainal, Muhammad; Sholehudin, Sholehudin; Taufiki, Muhammad; Rizkiyanto, Rizkiyanto
TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora Vol 4, No 3 (2023): Ketahanan Sosial dan Pemberdayaan Pendidikan
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/trilogi.v4i3.7006

Abstract

Tercapainya tujuan pendidikan di madrasah sangat dipengaruhi oleh faktor peserta didik. Segala kegiatan di madrasah bermuara pada peserta didik dan keberadaan peserta didik berperan sebagai subyek sekaligus obyek dalam proses pendidikan di madrasah. Dalam kaitan ini pengelolaan peserta didik perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pemegang manajerial di madrasah. Kajian ini difokuskan pada tatalaksana pengelolaan peserta didik di MTs Miftahul Ulum dengan sub fokusnya: (1) Seperti apa tatalaksana dalam manajemen peserta didik, (2) Apa saja alat yang digunakan madrasah dalam manajemen peserta didik, (3) Macam-macam tatalaksana manajemen peserta didik, (4) Teknologi apa yang digunakan madrasah  dalam tatalaksana manajemen peserta didik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Setelah diperiksa keabsahannya, data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan peserta didik harus dipersiapkan sedini mungkin pada setiap awal tahun pelajaran. Pengorganisasian peserta didik dimulai dari pengelompokan kelas berdasarkan hasil tes sehingga terbentuk kelas binaan. Kemudian Kepala Madrasah memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada wali kelas untuk membina dan mengarahkan para peserta didik.
METODE TAFSIR MUHAMMAD ALI AL-SHABUNI DALAM RAWA’I` AL-BAYAN FI TAFSIR AYAT AHKAM Taufiki, Muhammad
Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits Vol 6 No 2 (2020): Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits dan Tafsir
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Darul Hikmah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.033 KB)

Abstract

Muhammad Ali al-Shabuni adalah salah seorang mufassir modern yang karyanya banyak dikaji di Indonesia. Di antara kitab tafsirnya yang menarik adalah kitab tafsir Rawa`i’ al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam. Ada banyak hal menarik dalam tafsirnya ini, di antaranya adalah metodenya yang merangkum semua hal yang terkait dengan ayat. Dimulai dari kosa kata, makna ringkas, sabab nuzul, munasabah, qiraat, I’rab, lathaif tafsir, hukum syariat dan dalil para fuqaha, petunjuk ayat, dan hikmah tasyri’. Untuk melengkapi model metode penafsiran Beliau dalam kitab ini, disertakan juga contoh penafsiran QS. Al-Baqarah (2): 221-223, tentang hukum menikahi wanita musyrikah dan menggauli isteri pada masa haidh.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Ainal, Muhammad Badriyah Badriyah Gilang Rizki Aji Putra Hakimah Hakimah Indra Rahmatullah, Indra Laila Yumna Mahmud Ridha Nadratuzzaman, Muh. Rizkiyanto Rizkiyanto Rokani Darsyah Sheren Farah Sholehudin, Sholehudin