Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Restorative Justice and Hybrid Mediation: Reforming Civil Dispute Resolution in Indonesian Courts Jeremiah Ray Wilson; Adi Sulistiyono
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 3 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i3.244

Abstract

This article evaluates the effectiveness of mediation processes in Indonesian civil dispute resolution, emphasizing restorative justice and institutional challenges. By employing a normative empirical methodology, the study analyzes Supreme Court data and Scopus indexed literature to assess systemic disparities between religious and general courts. Findings demonstrate a steady increase in mediation success, reaching fifty four percent recently. However, this success is severely hindered by overreliance on external mediators who often lack substantive legal authority, alongside cultural tendencies favoring adversarial litigation. The novelty of this research lies in proposing a hybrid mediation model and institutionalizing customary restorative justice principles within civil procedures to fulfill substantive justice. The study concludes that mandatory certification, advanced digital mediation platforms, and continuous cross sectoral collaboration are strictly essential. Ultimately, optimizing these structural frameworks will significantly reduce case backlogs, ensuring that amicable settlements become the fundamental pillar of a sustainable and highly equitable modern judicial system.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Yudho Taruno Muryanto; Albertus Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono; Dona Budi Kharisma; Tuhana Tuhana; Diana Tantri Cahyaningsih; Arief Suryono; Noor Saptanti
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
Toward Ecological Equity in the Developing Asean Carbon Market: A Comparative Legal Analysis of Regulatory Reform Alya Maya Khonsa Rahayu; Adi Sulistiyono; Sapto Hermawan; Seguito Monteiro
Jurnal Hukum Vol 42, No 2 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v42i2.48405

Abstract

The urgency of climate mitigation in Southeast Asia, particularly in Indonesia, Vietnam, Thailand, and Malaysia, drives the need for carbon market frameworks that balance economic goals with ecological equity. Despite rapid development, a significant research gap persists in integrating ecological justice principles, especially indigenous rights and equitable benefit-sharing. This study examines ASEAN carbon market regulations and proposes legal reforms for more inclusive governance. The main objective of this study is to analyze the extent to which ASEAN carbon market regulations accommodate ecological justice principles through a normative juridical approach and to propose targeted legal reforms. The findings reveal that ASEAN carbon market regulations have established a legal basis for emissions trading but remain fragmented in protecting indigenous rights, ensuring equitable benefit-sharing, and integrating ecological justice principles. This study contributes by developing a comparative normative framework that links ecological justice with regional carbon market governance. Normatively, this study proposes targeted legal reforms to strengthen ecological equity: mandatory FPIC for indigenous rights, enforceable benefit-sharing mechanisms, standardized social-ecological justice benchmarks in ASEAN’s carbon framework, and enhanced transparency through public registries. These reforms provide a legal foundation for harmonizing ASEAN carbon market governance while advancing equitable and sustainable climate mitigation.
BADAN ARBITRASE NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER (NDRC) SEBAGAI PENYELESAIAN DALAM WANPRESTASI KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA Yoakim Vocalio Buwana; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53175

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the roles of National Dispute Resolution Chamber (NDRC) arbritation body in resolving dispute of football player in Indonesia. This research is normative law research that is prescriptive. The research using primary legal materials and secondary legal materials. Legal material collection techniques using library study techniques through electoral media and then strengthened by interviews. The analysis technique used is an analysis technique with deductive methods. The results of this research show that NDRC is a ray of hope in an attempt to transform Indonesian football into a deeper passion and more professional one. NDRC Indonesia has full authority in resolving disputes of football players in Indonesia, especially disputes that occur due to defaults on their contracts. But in practice in the escort of the verdict has not been affirmed effectively and maximally. There needs to be proper synergy from various stakeholders in an effort to build better Indonesian football.Keywords: Arbritration, Contract, Dispute, NDRC.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM ERA DIGITAL DISRUPTION Raden Mas Riandaru Sam Kusumo Ario Bagaskoro; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prospek hukum di tahun atau masa ini dan kedepannya dalam hal perlindungan hak cipta terutama karya musik/lagu dan juga mengetahui secara realita hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat doctrinal serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data dengan metode deduksi Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak celah dan juga kekurangan dalam hal Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Indonesia terutama dalam era digitalisasi dimana yang menjadi fokus utama yaitu banyaknya persebaran dan juga sulitnya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta Karya Musik di era Revolusi Industri 4.0
Disparitas Penerapan Restorative Justice dalam Praktik Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri Anggita Vristia Hapsari; Adi Sulistiyono
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v14i1.117364

Abstract

Integrasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia menandai transformasi paradigma dari pendekatan punitif ke restoratif. Namun, pada praktik empiris, tidak semua perkara pidana yang normatif memenuhi syarat restorative justice terealisasi melalui terminasi penuntutan. Fenomena ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan eksekusinya dalam proses penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas penerapan restorative justice pada praktik penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Penelitian bersifat hukum empiris kualitatif, dengan data primer dari wawancara Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri, didukung studi regulasi dan literatur relevan. Analisis mengadopsi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Temuan mengungkap sub-optimalitas implementasi restorative justice meskipun diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan diperkuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Beberapa kasus layak normatif tetap dilanjutkan ke penuntutan, dipengaruhi beban perkara tinggi, keterbatasan mediasi aparat, disinkronisasi antar-lembaga penegak hukum, serta dominasi budaya hukum punitif. Penelitian menyimpulkan bahwa hambatan primer bukan kekosongan regulasi, melainkan persistensi paradigma formalistik-punitif dalam peradilan pidana. Penguatan implementasi menuntut reformasi institusional, peningkatan kapasitas mediasi aparat, dan transformasi budaya hukum dari orientasi sanksi ke pemulihan sosial.
Reconstruction of Legal Policy in the Juvenile Criminal Justice System Through the Integration of Local Wisdom Values in Indonesia Ananda Megha Wiedhar Saputri; Adi Sulistiyono; Hartiwiningsih
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 5 No. 2 (2026): May 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v5i2.16726

Abstract

Children are an integral part of the continuity of a nation and state and serve as the next generation that determines the future of national development. However, rapid social change, economic disparities, and family problems often lead children to engage in deviant behavior, resulting in conflicts with the law. The phenomenon of children in conflict with the law (ABH) remains a complex issue in Indonesia, where the juvenile criminal justice system has not fully integrated the values of local wisdom. This study examines the current legal policy of the juvenile criminal justice system, identifies its weaknesses and implementation problems, and proposes a reconstruction of legal policy through the integration of Indonesian local wisdom values. This normative research employs socio-legal, statutory, conceptual, and case approaches. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the existing juvenile criminal justice system still has weaknesses and requires legal policy reconstruction through the incorporation of local wisdom values in Indonesia.