Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN PEMBERDAYAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL USIA PRODUKTIF: STUDI KASUS DI DESA KARANGPATIHAN KABUPATEN PONOROGO Anggi Fatikaningrum; Bambang Kusbandrijo; Rizkya Dwijayanti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2867

Abstract

Penyandang disabilitas intelektual merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dalam memperoleh pelayanan publik dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo diketahui memiliki jumlah penyandang disabilitas intelektual yang cukup besar, sehingga mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai upaya pelayanan administratif dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administrasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual usia produktif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori strategi Geoff Mulgan yang meliputi tujuan (purpose), pengarahan (direction), tindakan (action), dan pembelajaran (learning). Kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dilakukan melalui pendataan penyandang disabilitas intelektual, layanan dokumen kependudukan, dan pendekatan langsung kepada keluarga. Sedangkan pemberdayaan dilakukan melalui Rumah Harapan melalui berbagai kegiatan seperti pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, tasbih, peternakan, buruh tani, dan pembinaan keagamaan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Faktor pendukungnya antara lain keberadaan Rumah Harapan, dukungan keluarga, komitmen pemerintah desa, dan peran pendamping. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus, keterbatasan anggaran, dan perbedaan tingkat kemampuan penyandang disabilitas intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Karangpatihan telah memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas intelektual, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang disabilitas intelektual serta pengembangan program yang lebih sesuai bagi penyandang disabilitas intelektual kategori berat.
Efektivitas Tata Kelola Surat-Menyurat dan Arsip dalam Menunjang Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Sosial Kota Surabaya. Elysia Irma Fransiska; Bambang Kusbandrijo
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i3.10562

Abstract

Archives play an important role in supporting the effectiveness of organizational administration, particularly within government institutions. This study aims to examine the management of correspondence and archives at the Surabaya Social Service Office. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that correspondence management has been carried out through several stages, including receipt, recording, disposition, and distribution of letters. Archive management is conducted through the classification, storage, and maintenance of documents to ensure easy retrieval when needed. Although the management of correspondence and archives has generally been implemented effectively, several challenges remain, including document accumulation, limited human resources with archival expertise, and the suboptimal implementation of archive digitization. Therefore, efforts are needed to improve staff competencies, provide adequate facilities and infrastructure, and implement a digital archiving system to enhance administrative effectiveness at the Surabaya Social Service Office.
PARTISIPATIF PLANNING PADA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI DALEGAN GRESIK Banun Prabawanti; Bambang Kusbandrijo; Supri Hartono
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2534

Abstract

Peneliti ini membahas Partisipatif Planning Pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik, Pantai Dalegan menawarkan studi kasus yang sempurna tentang Pariwisata Berbasis Masyarakat, di mana objek wisata dikelola langsung oleh Pemerintah Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), bukan oleh investor swasta atau pemerintah daerah tingkat kabupaten. Meneliti model ini penting untuk memahami bagaimana aset wisata dapat dikelola secara mandiri oleh desa. Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di Wisata Pantai Dalegan Grsik. Hasil peneliti menunjukkan bahwa Partisipatif Planning pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengembangan kawasan wisata masih belum sepenuhnya berjalan secara partisipatif, berdasarkan variabel teori Sherry Arnstein, meskipun telah menunjukkan beberapa upaya pelibatan masyarakat. Bentuk partisipasi yang muncul lebih banyak berada pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan, sementara keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan evaluasi masih rendah.Pengelola pantai, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal sebenarnya telah memiliki komitmen untuk melibatkan masyarakat, namun mekanisme partisipasi yang terstruktur belum sepenuhnya diterapkan.
Adaptive Governance and Agile Leadership in Street-Level Bureaucracy: Subsidy Implementation Effectiveness Bambang Kusbandrijo
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/brxr5h80

Abstract

This study aims to examine the implementation of social subsidy policies in Sidoarjo Regency by analyzing the interaction between governance capacity, collaborative governance, and agility, with a particular focus on the role of street-level bureaucrats and agile leadership. The research employs a qualitative descriptive approach, conducted in Waru sub-district, covering Tambaksawah, Tambakrejo, and Tropodo villages. Informants include subsidy recipients, households entitled to but not receiving subsidies (12 respondents), local NGOs (3), street-level bureaucrats (6), and journalists (2). Data were collected through semi-structured in-depth interviews, observation, and document analysis, and triangulated for validity. Analysis follows the interactive qualitative model proposed by Creswell and Poth, including data organization, coding, thematic development, and interpretive analysis. Findings indicate that subsidy implementation faces challenges in accurate targeting, distribution quality of non-cash transfers, and adaptive utilization of cash subsidies by households. Street-level bureaucrats’ discretion and agile leadership emerge as critical factors bridging policy design and practical implementation, influencing public perception of government presence. The study contributes to the development of an adaptive governance model in public administration, highlighting the dual vulnerability of cash and non-cash subsidies and the necessity of contextualized, flexible, and responsive governance strategies.
STREET-LEVEL GOVERNANCE DYNAMICS IN THE IMPLEMENTATION OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL (MBG) IN INDONESIA: DISCRETION, COPING, AND SERVICE QUALITY Bambang Kusbandrijo
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2026): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v8i2.11163

Abstract

This study examined how a populist-designed national school feeding program is translated into practice through complex bureaucratic structures and street-level governance processes. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis within a specific school setting. This study applied street-level bureaucracy theory to explain how frontline actors mediate between formal policy mandates and situational realities. The findings indicated that performance-driven administrative pressures and fragmented inter-organizational coordination shift operational burdened onto schools, expanding the scope of discretion for teachers and school administrators. Frontline actors employed coping practices such as procedural simplification and task prioritization to maintain service delivery under constraints. While these adaptive mechanisms stabilized implementation in the short term, they also reshaped the substance of policies and contribute to variations in service quality, food safety risks, and disruptions to educational processes. This study demonstrated that implementation outcomes are co-produced through the interaction of structural conditions, professional norms, and local judgments. Theoretically, this study incorporates street-level discretion, governance fragmentation, and populist policy formulation into a mediated governance framework. While in practically sense, this study emphasizes the necessity of coordinating policy goals with institutional support for frontline actors, qualitative safeguards, and coordination ability.