Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Menara Ilmu Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Target : Jurnal Manajemen Bisnis Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia Journal of Social And Economics Research Journal of Community Service
Jasmalinda, Jasmalinda
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan, Padang, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Polemik Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia Zainin, Fauzia; Darlisma, Darlisma; Jasmalinda, Jasmalinda
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 1 (2024): Vol 18 No. 01 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i1.5555

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilakukan pada bulan Februari 2024 merupakan pemilihan yang dilakukan secara serentak terhadap beberapa bidang kepemerintahan di Indonesia yang diantaranya yaitu Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabuapten/Kota, DPD.     Dalam pemilihan tersebut tentu akan banyak polemik dan problematika yang akan berefek pada pemungutan suara dan penghitungan suara. Selama ini yang menjadi polemik dalam kegiatan pemilihan umum di Indonesia adalah penghitungan suara yang keliru sehingga mendorong KPPS untuk menghitung kembali surat suara hasil pemungutan suara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan doktrin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui.dasar-dasar hukum pemilihan umum tahun 2024; untuk mengetahui problematika pemilu serentak yang akan diadakan pada tahun 2024; untuk mengetahui strategi pemelihan umum serentak yang akan diadakan pada tahun 2024. Berdasarkan analisa penulis maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa dasar hukum pemilihan umum 2024 adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; problematika pemilu serentak yang sering terjadi pada penyelenggara pemilu, pemilih, pemungutan dan penghitungan suara; strategi yang dilakukan untuk menanggulangi problematika tersebut adalah orientasi penyelenggara, persiapan atribut pemilu dan persiapan sarana dan prasarana pendukung lainna yang berhubungan dengan pemilu 2024.Kata Kunci : Polemik dan Pemilihan Umum. 
Analisis Kewirausahaan Muslim Terhadap Keberhasilan Usaha Radityo, Mochammad Erwin; Jasmalinda, Jasmalinda
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 7 No. 2 (2023): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v7i2.10104

Abstract

The main problem of this research is how to analyze the relationship between the level of knowledge of Muslim entrepreneurs and the success of a business (a case study of Muslim entrepreneurs in Benteng District, Selayar Islands Regency) The main problem is raised into several sub-problems or research questions, namely: how is the relationship between the level of knowledge of Muslim entrepreneurs and the success of a business. This type of research is classified as quantitative research is a research method that is inductive, objective, and scientific in which the data obtained is in the form of numbers (score, value) or statements that are scored, and analyzed by statistical analysis. The source of data for this research is the Muslim community who work as entrepreneurs. The data collection methods used are interviews and questionnaires. Data management and analysis techniques are carried out by validity test, reliability test, simple regression analysis, correlation coefficient, determination coefficient test (R2), and t-test (partial). The results of this study indicate that: the correlation coefficient is 0.561 this value can be interpreted based on the correlation coefficient guidelines, that the relationship between the two research variables is in the category of moderately correlated relationships. And the coefficient of determination (R2) of 0.35.9 which means that the explanation of variable X to variable Y is 35.9% and the rest is explained by other variables not examined by researchers. Although the correlation coefficient test states that the level of correlation is sufficient, the partial t-test still shows that the t-count value is 3.570 and the t-table value is 1.991, which means t-count > t-table with a significance value of 0.001
ANALISIS YURIDIS KECELAKAAN LALU YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KARENA KELALAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Fauzia Zainin; Feby Adriani; Jasmalinda, Jasmalinda
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1365

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; dan proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang diambil berdasarkan data-data yang telah ada dan disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tetap akan diproses secara hukum meskipun telah ada itikat baik dan damai dari keluarga korban. Karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini telah termasuk kedalam kategori tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain baik sengaja atau kelalaian. Sedangkan proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah harus ada laporan dari masyarakat yang kemudian akan diproses secara hukum, setelah itu akan dilakukan pemanggilan terhadap korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka dan dilakukan mediasi secara hukum di luar Pengadilan yang nantinya akan menghasilkan keputusan damai atau tidak.
PEMBINAAN NARA PIDANA DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVE) DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLS IIB LUBUKSIKAPING Darlisma, Darlisma; Fauzia Zainin; Jasmalinda, Jasmalinda; Andreas Ronaldo; Ittaqullah Gunawan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1393

Abstract

Residive (pengulangan tindak pidana) merupakan pengulangan tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu dan telah berkekuatan hukum tetap Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang maksimal dan lebih baik dengan tujuan merubah pola pikir seseorang agar menjadi luas, baik pemikiran tentang ilmu pengetahuan terlebih harus memahami tentang ajaran agama yang dipercayai. Pembinaan adalah kegiatan interaksi secara langsung antara warga binaan dan pembina yang mana kegiatan tersebut bersifat perssuasif yaitu suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk mengubah tingkah laku malalui keteladanan, pembinaan kepribadian Yang meliputi kesadaran beragama dan bernegara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Rutan kls II B Lubuk Sikaping. 2.Apa upaya yang dilakukan Rutan kls II B Lubuk Sikaping untuk mengatasi terjadinya pengulangan tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1. Pelaksanaan pembinaan narapidana untuk mencegah terjadinya residisvis adalah pembinaan narapidana sama dengan pembinaan narapidana lainnya, perbedaannya hanya terletak pada sa.at pembinan asimilasi dan integrasi.2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya residive adalah pada tahap awal pembinaan dimulai dengsn tahap admisi dan pengenalan lingkungan, tahap pembinaan mental dan spritual serta pembinaan kemandirian.
PKM DIGITALIZATION OF BUSINESS PROFILES IN THE LEGAL FRAMEWORK OF EMPOWERING MSMES Jasmalinda, Jasmalinda; Fauzia Zainin; Darlisma, Darlisma; mallisza, Danyl Mallisza
Journal of Community Service Vol 7 No 2 (2025): JCS, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v7i2.397

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting the national economy, but most home-based micro MSMEs still face limitations in utilizing digital technology and understanding business legal aspects. This condition results in low competitiveness and weak business identities amidst the development of the digital economy. This Community Service activity aims to increase the capacity of MSMEs through training on digitalizing business profiles integrated with legal education as part of MSME empowerment efforts. The activity was carried out at the Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) in Indarung Village, Lubuk Kilangan District, Padang City, targeting home-based micro MSMEs, especially women. The implementation method included socialization, practical training on creating digital business profiles using mobile devices, mentoring, and discussions on the importance of business identity and legal protection in carrying out business activities. This activity was carried out collaboratively by involving academics from the Legal Studies Program of ITS Khatulistiwa, STIE Perdagangan Padang, and Ekasakti University. The results of the activity demonstrated improved understanding and skills among participants in developing more engaging and informative digital business profiles, as well as heightened legal awareness regarding the importance of legality and business identity. This activity is expected to serve as a model for sustainable collaborative service in supporting the strengthening of digital and legal-based MSMEs.
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Ganja Dalam Bentuk Tanaman (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/Pn.Lbs Darlisma Darlisma; Jasmalinda Jasmalinda; Fauzia Zainin; Yuni Andriani
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 20, No 1 (2026): Vol 20 No. 01 JULI 2026
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v20i1.8282

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan fenomena sosial yang memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Penyalahgunaan narkoba mengacu pada penggunaan zat-zat terlarang atau obat resep secara tidak semestinya yang dapat menimbulkan efek merugikan bagi individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika secara khusus merujuk pada penggunaan zat-zat yang dilarang oleh hukum atau penggunaannya di luar indikasi medis, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang berupaya mencari solusi terhadap permasalahan hukum berdasarkan fakta dan realitas yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menanam narkotika golongan I jenis ganja tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Selanjutnya, terkait penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Lbs, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan ancaman pidana maksimum yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1), meskipun jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, pengadilan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan sebanyak dua kali.Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika, pertanggungjawaban pidana, tanaman ganja, sanksi pidana.
RECONSTRUCTION OF THE RECIDIVIST GUIDANCE SYSTEM UNDER THE NEW PENAL CODE : IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY PUNISHMENT AND SOCIAL WORK PUNISHMENT IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS Jasmalinda; Fauzia Zainin
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1629

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Penal Code, effective from 2 January 2026, marks a paradigmatic shift in the national sentencing system from a single-track system oriented toward imprisonment to a double-track system that accommodates alternative punishments and measures, including supervisory punishment (Articles 65, 75, and 76) and social work punishment (Articles 65 and 85). At the same time, the new Penal Code retains and even broadens the scope of recidivism through a general recidivism regime (algemene recidive) under Article 23 in conjunction with Article 58. This study examines, from a legal-doctrinal perspective, how supervisory punishment and social work punishment may be reconstructed as instruments for the correctional treatment of recidivists, and proposes a policy framework that balances social reintegration with community protection. The study employs a normative-juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzed prescriptively and qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. Preliminary findings indicate that the new Penal Code does not yet explicitly regulate selective criteria for imposing supervisory or social work punishment on recidivists, necessitating harmonization between the Penal Code, Law Number 22 of 2022 on Corrections, and their implementing regulations, along with institutional strengthening of the Correctional Center (Bapas) as supervisor and community guide.
Co-Authors Andreas Ronaldo Andreas Ronaldo Darlisma Darlisma Darlisma Darlisma Darlisma Edra Lina Fauzia Zainin Fauzia Zainin Fauzia Zainin Fauzia Zainin Fauzia Zainin Feby Adriani Feby Adriani Irnovriadi Irnovriadi Ittaqullah Gunawan Ittaqullah Gunawan mallisza, Danyl Mallisza MOCHAMMAD ERWIN RADITYO Muthia Roza Linda, Muthia Roza Putra, Trimardi Jaya Suhery, Suhery Sutiyem Sutiyem Trismiyanti, Dessy yulina eliza Yuni Andriani