Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN (STUDI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN NOMOR 76 TERTANGGAL 21 JULI 2022) Siregar, Sausan Raihanah; Devi, Tengku Keizerina; Sembiring, Idha Aprilyana; Tony, Tony
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.2956

Abstract

Before the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015, prenuptial agreements were only made at the time or before the marriage took place. However, after the issuance of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015, Article 29 paragraph (1) prenuptial agreements no longer had to be made before or on the day of the marriage, but rather, married couples can create a prenuptial agreement while in the marital bond. This study discusses the obligations of a Notary in performing their duties regarding the request to create a Prenuptial Agreement by a married couple related to third parties, the status of the assets of the married couple who made the prenuptial agreement in deed number 76 dated July 21, 2022, concerning the guarantee of debt to third parties, and legal protection for third parties in the Prenuptial Agreement made before the Notary based on Prenuptial Agreement Deed Number 76 dated July 21, 2022. The method used in this research is a normative juridical method with a descriptive-analytical nature. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques include literature study and interviews. The collected data is then analyzed qualitatively to obtain descriptive-analytical results. The results of this study indicate that: 1) The obligations of a Notary in performing their duties regarding the request to create a Prenuptial Agreement by a married couple related to third parties involve creating the prenuptial agreement in an authentic form and validating the prenuptial agreement made by the parties under private hand and signed by the parties in accordance with Article 15 paragraph (1) of the Notary Office Law. 2) The status of the assets of the married couple who made the prenuptial agreement in deed number 76 dated July 21, 2022, concerning the guarantee of debt to third parties, does not apply retroactively (change). 3) Legal protection for third parties with the creation of Prenuptial Agreement Deed Number 76 dated July 21, 2022, made before the Notary, is that the personal assets of each spouse who enters into an agreement with the third party remain.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI UNIT APARTEMEN YANG HAK DAN KEWAJIBANNYA TIDAK DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS : (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021) Miranti, Indah; Purba, Hasim; Leviza, Jelly; Tony, Tony
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan jual-beli apartemen ini dilakukan dengan cara memesan atau indent terlebih dahulu yang kemudian dituangkan dalam bentuk perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli yang lebih dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai pedoman untuk mengamankan kepentingan para pihak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana  perlindungan hukum terhadap pembeli yang hak dan kewajibannya tidak diikat dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris, bagaimana  perjanjian jual beli unit apartemen yang tidak dituangkan dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris, bagaimana penyelesaian sengketa antara pembeli dan developer dalam transaksi jual beli unit apartemen pada putusan Mahkamah Agung RI No 323/Pdt/2021. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli yang hak dan kewajibannya tidak diikat dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris adalah perlindungan hukum dalam bentuk preventif. Perjanjian tersebut dapat dijadikan suatu bentuk perlindungan hukum karena dapat menjadi suatu alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang lemah. Perjanjian jual beli unit apartemen yang tidak dituangkan dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris mengakibatkan ketidak pastian bagi pengembang maupun pembeli.  Kekuatan hukumnya terbatas dibandingkan dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh notaris. Penyelesaian hukum terhadap sengketa dalam transaksi jual beli unit apartemen dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021 adalah berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan penulis setuju dengan putusan hakim sebab perjanjian jual beli apartemen yang tidak dibuat dalam akta notaris yaitu perjanjian pemesanan sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum pengikatan jual beli berlaku mengikat bagi para pihak sehingga keterlambatan pengembang menyerahkan unit apartemen merupakan perbuatan wanprestasi.