Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL CENDEKIA HUKUM Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Muhammad Fachri Said
Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Ham Bagi Anak Penyandang Disabilitas Dari Perlakuan Pelecehan Seksual Tjolleng, Arfah; Said, Muhammad Fachri; R, Nur Eka Febriani; Sartika, A. Dewi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17773

Abstract

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kovenan-Kovenan Internasional mengenai HAM, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun. Keterlibatan internasional tentang perlindungan anak penyandang disabilitas diatur dalam Convention on The Right of Persons with Disabilities dengan maksud melindungi hak dan martabat penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi perlindungan HAM terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia dari tindakan pelecehan seksual dan Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang rentan terhadap pelecehan seksual. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil dan Kesimpulan adalah Kondisi perlindungan HAM terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia, dari tindakan pelecehan seksual adalah masih menghadapi keterbatasan perlindungan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, implementasi perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas masih kurang optimal. Faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang rentan terhadap pelecehan seksual adalah internal dan eksternal. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Anak, Penyandang Disabilitas, Pelecehan Seksual
Comparative Study of Drug Addicts Rehabilitation Policy Between Indonesia and Thailand Bakri, Zulkifli; Said, Muhammad Fachri; Nurhaedah, Nurhaedah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to conduct a comparative analysis of drug addict rehabilitation policies in Indonesia and Thailand, with a focus on the effectiveness, strategies and approaches implemented. The problem of drug addiction is a serious challenge in both countries, requiring well-structured rehabilitation programs to address the physical, psychological and social aspects of addiction. In Indonesia, rehabilitation efforts have focused more on a combination of medical treatment and social reintegration, with an emphasis on community-based initiatives. In contrast, Thailand has developed a more comprehensive and integrated system, which includes government-regulated treatment, community programs, and alternative punishments for drug offenders. This study analyzes key differences and similarities in the two countries' policies, and evaluates their impact on recovering addicts and broader social outcomes. By comparing the experiences of the two countries, this study aims to provide insights into effective rehabilitation strategies and recommendations for improving drug addiction recovery systems in Southeast Asia. Keywords: Comparative study, drug addiction, rehabilitation, policy analysis Abstrak: Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia dan Thailand, dengan fokus pada efektivitas, strategi, dan pendekatan yang diterapkan. Masalah kecanduan narkoba merupakan tantangan serius di kedua negara, yang memerlukan program rehabilitasi yang terstruktur dengan baik untuk menangani aspek fisik, psikologis, dan sosial dari kecanduan. Di Indonesia, upaya rehabilitasi lebih banyak berfokus pada kombinasi pengobatan medis dan reintegrasi sosial, dengan penekanan pada inisiatif berbasis komunitas. Sebaliknya, Thailand telah mengembangkan sistem yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup pengobatan yang diatur oleh pemerintah, program-program komunitas, serta alternatif hukuman bagi pelanggar narkoba. Studi ini menganalisis perbedaan dan persamaan kunci dalam kebijakan kedua negara, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pemulihan pecandu dan hasil sosial yang lebih luas. Dengan membandingkan pengalaman kedua negara, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang strategi rehabilitasi yang efektif dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pemulihan kecanduan narkoba di Asia Tenggara. Kata kunci: Studi komparatif, kecanduan narkoba, rehabilitasi, analisis kebijakan.
Legal Protection for Indonesian Ship Crews in the Free Seas Putra, Ananda Fadhila Perkasa; Anggraeny, Arianty; Said, Muhammad Fachri
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1 No 1 (2024): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i1.491

Abstract

This study aims to indentify and analyze the efforts of the Indonesian Government in providing protection to Indonesian crew members on the high seas and to identify and analyze the constraints faced by the Indonesian government in providing protection to Indonesian crew members on the high seas. This type of research is normative legal research because it operates simultaneously on legal principles, legal norms, rules of legislation, and doctrine. By researching library materials that use the object of the study in the form of existing libraries, both sourced from books, magazinez, and regulations that have a correlation to the discussion of the problem, so this writing is also library research. The results of this study indicate that the laws and regulations overlap between one regulation and another, causing legal uncertainly which results in protection for crew members which is difficult to guarantee. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada Anak Buah Kapal Indonesia di laut bebas dan untuk mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam pemberian perlindungan terhadap Anak Buah Kapal Indonesia di laut bebas. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dengan mengoperasikan secara bersamaan asas-asas hukum, norma hukum, kaidah dari perundang-undangan, dan doktrin. Dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengalami tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat kepada perlindungan bagi anak buah kapal yang sulit untuk dijamin.
Legal Analysis of Criminal Responsibility of Revenge Porn Perpetrators in the Protection of Victims' Personal Data Adil Nur, Muhammad Rifqi; Said, Muhammad Fachri; Mursyid , Mursyid
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.942

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the applicable regulations and legal actions against perpetrators of revenge porn, as well as to examine and analyze the applicable regulations aimed at protecting the victims' personal data in revenge porn cases. This research is an empirical legal study with a legislative and case approach. The data collection techniques used are document study and interviews. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The results of the study are: Indonesia currently lacks specific legislation on revenge porn. Legally, perpetrators are penalized for violating laws related to the distribution of pornographic content and the victim's personal data. This study also identifies legal regulations that are used to protect the rights of victims as the harmed party in these cases. However, in practice, psychological rehabilitation of victims has not been well implemented. Rehabilitative resources are minimal, and typically, once a case is closed, victims are left unattended as they are assumed to be safe from further harm. Therefore, there is a need for laws that regulate revenge porn so that victim restitution rights can be properly followed up after a case is closed. The recommendations of this study are:Cases involving revenge porn should be handled with consideration of various factors to determine whether someone is guilty. Thus, there needs to be specific legal regulation regarding revenge porn itself. The handling of such cases often takes a long time, resulting in delayed removal of the victim's information, which may have already been spread widely online. This highlights the importance of having specific legal regulations on this issue, so that the justice and rights of victims can be fully realized.
Legal Liability of Marketplaces for the Circulation of Counterfeit Goods Shihab, Shandy; Ulfah, Sitti; Said, Muhammad Fachri
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qy0m1531

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab marketplace terhadap peredaran produk palsu serta bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menempatkan marketplace sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bertanggung jawab memastikan sistemnya tidak digunakan untuk kegiatan ilegal. Pasal 22 PP No. 80 Tahun 2019 menegaskan tanggung jawab PPMSE atas konten ilegal dalam sistemnya, namun tanggung jawab ini bersifat terbatas dan bersyarat melalui penerapan prinsip notice and takedown. Meskipun demikian, regulasi ini masih bersifat umum dan belum mengatur standar kehati-hatian marketplace secara tegas dalam mencegah produk palsu, sehingga efektivitas perlindungan konsumen sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing marketplace. Diharapkan pemerintah dapat memperkuat regulasi dengan standar kehati-hatian yang lebih spesifik, sementara marketplace perlu meningkatkan sistem pengawasan internal dan mekanisme pelaporan. Konsumen juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Abstract : This research aims to analyze the regulatory framework for the responsibility of marketplaces concerning the circulation of counterfeit products, as well as the forms of consumer protection in electronic commerce transactions. Employing a normative legal research method with legislative and conceptual approaches, and qualitatively analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials, this study finds that Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce places marketplaces as Electronic Commerce Organizers (PPMSE) responsible for ensuring their systems are not used for illegal activities. Article 22 of PP No. 80 of 2019 affirms the PPMSE's responsibility for illegal content within its system, however, this responsibility is limited and conditional through the application of the *notice and takedown* principle. Nevertheless, the regulation remains general and does not strictly stipulate specific due diligence standards for marketplaces in preventing counterfeit products, thus the effectiveness of consumer protection heavily relies on the internal policies of each marketplace. It is expected that the government will strengthen regulations with more specific due diligence standards, while marketplaces need to enhance their internal supervision systems and reporting mechanisms. Consumers are also urged to exercise greater caution in transactions.
Co-Authors A Muin Fahmal Adil Nur, Muhammad Rifqi Adriansya Mukhtar Alamsyahri, Alamsyahri Andi Rahmat Musrya Andi Sefullah Anggraeny, Arianty Bakri, Zulkifli Fahmal, A Muin Hamza Baharuddin La Ode Husen Ma'ruf Hafidz Muhammad Fauzi Ramadhan Mursyid , Mursyid Nurhaedah Nurhaedah Pawennei, Mulyati Putra, Ananda Fadhila Perkasa R, Nur Eka Febriani Ramadhan, Muhammad Fauzi Sartika, A. Dewi Sefullah, Andi shihab, shandy syawal amirul syah Tjolleng, Arfah Ulfah, Sitti Zulfachmy Zulfachmy