Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Yustisia International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Diponegoro Law Review Unes Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Peradilan Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Asian Journal of Social and Humanities
Nanik Trihastuti
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Predicate Crime Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Grace Novelia Boru Tampubolon, Ombun; Trihastuti, Nanik
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2181

Abstract

Human trafficking is a serious crime that involves the exploitation of individuals through forced labor, slavery, or sexual exploitation. In Indonesia, this crime is recognized as a predicate crime in the Anti-Money Laundering Law. This recognition demonstrates the government's commitment to tackling human trafficking and preventing attempts to disguise the proceeds of such crimes through money laundering. The crime of human trafficking not only affects the economy and security, but also constitutes a serious violation of human rights. Law enforcement against this crime requires strong coordination between various institutions, increased capacity of law enforcement, and international cooperation. In addition, special attention needs to be paid to the protection and rehabilitation of victims to ensure their recovery and reintegration into society. Public education and enforcement of financial regulations are also important to prevent and detect money laundering activities related to human trafficking. This comprehensive approach is expected to create a safer and fairer environment and reduce the rate of human trafficking and money laundering in Indonesia.
Penerapan Post Importation Claim dan Implikasinya Pada Kerja Sama Perdagangan Internasional Indonesia Kusumawati, Yunita Hety; Trihastuti, Nanik
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i1.%p

Abstract

Rules of Origin (RoO) atau ketentuan asal barang menjadi salah satu pengaturan yang selalu dirundingkan dalam setiap perjanjian Free Trade Agreement (FTA) di bidang perdagangan barang. Salah satu isu pembahasan dalam negosiasi perundingan FTA yang masih berlangsung dan Indonesia terlibat di dalamnya adalah pengaturan tentang Post Importation Claim dalam RoO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep post importation claim dalam RoO serta implikasi penerapan post importation claim dalam FTA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam 17 (tujuh belas) perjanjian FTA yang telah berlaku di Indonesia, saat ini tidak terdapat prosedur post importation claim untuk dapat menjadi pedoman atau contoh pelaksanaannya bagi Indonesia untuk menerapkan. Tidak ada pelanggaran ketentuan khusus di dalam keanggotaan World Trade Organization apabila Indonesia menyetujui atau tidak menyetujui untuk menerapkan post importation claim di dalam FTA-nya. Namun apabila Indonesia ingin menerapkan post importation claim, Indonesia dapat mencontoh penerapannya dari negara anggota ASEAN yang sudah menerapkan meskipun dengan ketentuan yang masih agak ketat, yaitu pihak importir harus sudah menyampaikan intensinya untuk menggunakan bukti dokumen originating pada saat pemberitahuan impor barang.
Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Ganja Demi Terpenuhinya Rasa Keadilan Masyarakat Indonesia di Bidang Kesehatan Kristiawan, Vissilius Geraldi; Trihastuti, Nanik
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2387

Abstract

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Namun pada aktualnya ada beberapa penyakit yang disebabkan karena faktor keturunan. Salah satu contoh penyakit turunan yang familiar dimasyarakat adalah penyakit epilepsi. Pada tahun 1971, Medical World News melaporkan bahwa mariyuana atau ganja mungkin adalah obat anti epilepsi paling kuat yang dikenal dunia kedokteran sekarang. Namun di sisi lain, terdapatnya peraturan dalam UU No 35/2009 yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kemudian tentu saja karena di Indonesia belum adanya kesiapan mengenai sarana dan prasarana yaitu penelitian dalam hal penggunaan ganja dalam pengobatan. Penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan ini dapat dimungkinkan karena dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 8 ayat (2) dengan melakukan penelitian dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk membuat ganja dalam pengobatan ini dapat terlaksana.
Analisis Hukum Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian P.T. PMA Abidin, Nafil Prakoso; Trihastuti, Nanik
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.67422

Abstract

ABSTRACTThe involvement of notaries in establishing Foreign Investment Limited Liability Companies (PT PMA) facilitates a smooth process for foreign investors by providing guidance on regulatory compliance, protecting against legal risks, and drafting the deed of establishment and supporting documents per Indonesian legal standards. This research aims to examine the role of notaries in PT PMA establishment, identify challenges faced, and offer solutions and recommendations. Utilizing a normative research method, findings reveal that notaries play a crucial role in managing PTs in Indonesia, responsible for document legalization and deed preparation, and act as a bridge between investors and local regulations. Collaboration with the government is essential to improve the licensing system and support sustainable economic growth.Keywords: Notary; PT; Foreign Investment.ABSTRAKKeterlibatan notaris dalam proses pendirian PT PMA memastikan kelancaran bagi investor asing dengan memberikan bimbingan tentang peraturan yang harus dipatuhi, melindungi dari risiko hukum, dan menyusun akta pendirian serta dokumen pendukung lainnya sesuai standar hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran notaris dalam pendirian PT PMA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan solusi dan rekomendasi. Metode penelitian menggunakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran krusial dalam mendirikan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dengan tanggung jawab legalisasi dokumen dan penyusunan akta, serta sebagai penghubung antara investor dan regulasi lokal, yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan sistem perizinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.Kata Kunci: Notaris; PT; Penanaman Modal Asing.
Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang Yuaga, Nugraha Endi; Trihastuti, Nanik
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4725

Abstract

Jaminan adalah jaminan terpenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul karena suatu perjanjian yang sah. Hukum jaminan erat kaitannya dengan hukum benda. 1 Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Penjaminan Kredit menyatakan bahwa: “Jaminan adalah keyakinan bank terhadap kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit yang diperjanjikan”. Agunan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian pada umumnya karena pemberian pinjaman modal pada lembaga keuangan (baik bank maupun non bank) memerlukan adanya jaminan yang harus dipenuhi oleh para pencari modal jika ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (dalam bentuk kredit) baik jangka panjang maupun jangka pendek. Diantara jaminan kebendaan tersebut, kini mulai berkembang jaminan kebendaan terhadap benda bergerak, terutama yang berkaitan dengan kredit/pembiayaan konsumsi masyarakat. Jaminan kebendaan terhadap benda bergerak yang dikenal dalam hukum positif merupakan jaminan Fidusia yang saat ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF adalah peralihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dipegang itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Jaminan fidusia banyak digunakan oleh perusahaan pembiayaan baik leasing maupun pembiayaan konsumen untuk menjamin pembiayaan yang diberikan kepada kreditur.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direksi atas Pengalihan Kekayaan Perseroan Tanpa Melalui RUPS Siregar, Kathrin Angelika; Trihastuti, Nanik
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.65112

Abstract

Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Ganja Demi Terpenuhinya Rasa Keadilan Masyarakat Indonesia di Bidang Kesehatan Kristiawan, Vissilius Geraldi; Trihastuti, Nanik
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2387

Abstract

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Namun pada aktualnya ada beberapa penyakit yang disebabkan karena faktor keturunan. Salah satu contoh penyakit turunan yang familiar dimasyarakat adalah penyakit epilepsi. Pada tahun 1971, Medical World News melaporkan bahwa mariyuana atau ganja mungkin adalah obat anti epilepsi paling kuat yang dikenal dunia kedokteran sekarang. Namun di sisi lain, terdapatnya peraturan dalam UU No 35/2009 yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kemudian tentu saja karena di Indonesia belum adanya kesiapan mengenai sarana dan prasarana yaitu penelitian dalam hal penggunaan ganja dalam pengobatan. Penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan ini dapat dimungkinkan karena dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 8 ayat (2) dengan melakukan penelitian dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk membuat ganja dalam pengobatan ini dapat terlaksana.
Perlindungan Hukum Pendapatan Bersih Royalti sebagai Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK) Rahayu, Hesni; Trihastuti, Nanik
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49870

Abstract

This study was motivated by the increasing number of divorce disputes involving the division of intangible assets, particularly net income from copyright royalties, which are not explicitly regulated in Indonesian legislation. Royalties, as the economic proceeds of intellectual property, are recurring and high in value, giving rise to legal issues when they are acquired during marriage. This study aims to analyze the form of legal protection for net royalty income as joint property and how the judge's considerations in Decision Number 16/Pdt.G/2024/PTA.JK position it within the framework of family law. The research method used is normative juridical with a legislative and case approach, using secondary data through a qualitative analysis of literature. The results of the study show that royalties generated during marriage are categorized as joint property based on Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 and Article 91 of the Compilation of Islamic Law. The Jakarta Religious High Court ruling confirms that 50% of the total net royalty income is part of joint property because it contributes to the welfare of the household. In conclusion, legal protection of royalties as joint property is an effort to realize the principles of justice and legal certainty in the distribution of post-marital wealth, while strengthening the integration between intellectual property law and family law.
REPOSITION OF CHILD PROTECTION THROUGH THE ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS AND CONSTITUTIONAL RIGHTS Trihastuti, Nanik; Putri, Stephanie Apsari
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.9.2.2020.314-335

Abstract

The number of violations of children’s rights in the form of exploitation and violence against children is increasing in Indonesia. The increase is due to the lack of understanding of children’s rights from related parties. Repositioning children’s rights is needed because children need a specific right and specific protection under a specific human rights framework, so that they do not lose power when establishing relationships with adults; where at this point, children are very vulnerable to treatment discriminatory. The repositioning of children’s rights is carried out by making a protection and enforcement of human rights as guaranteed constitutional rights, which is based on the understanding that human rights are human rights in toto and not merely as an individual’s legal rights in their capacity as legal subjects that are legally listed in the applicable law. The failure of the government to carry out this obligation is violation by omission.
Early Retirement Policy of Power Plant In Pelabuhan Ratu: A Multi-Level Governance Analysis To Support The Energy Transition In Indonesia Silviana, S.; Trihastuti, Nanik; Qutub Guntur Darsanto, Sayyid
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 5 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i5.503

Abstract

The early retirement policy of the Pelabuhan Ratu Steam Power Plant (PLTU) with a capacity of 3x350 MW is one of the strategic steps in supporting Indonesia's energy transition towards a low-carbon energy system. This research uses a multi-level governance framework to analyze the roles of various actors, levels of government, and relationships between stakeholders in the formulation of this policy. With a qualitative method approach, this research combines bibliometric analysis to map the development of global literature related to early retirement PLTU and comparative case studies of similar policies in other countries. The results identify key challenges, such as regulation, financing, and governance transparency, as well as key success factors, including community engagement and international support. The study also examines the impact of policy implementation on power sector decarbonization, air quality, and greenhouse gas emission reduction. The research findings provide recommendations to improve the effectiveness of energy transition policies in Indonesia, while contributing to the achievement of Nationally Determined Contributions (NDC) targets and transformation towards a sustainable energy system. This research is expected to be a practical reference for the government, PT PLN, investors, and international organizations in promoting a more inclusive and integrated energy transition.
Co-Authors Abidin, Nafil Prakoso Amarulah, Mirza Daniel René Kandou Dewandaru, Prasetyo Aryo Diastama Anggita Ramadhan Dzulfiki Muhammad Rizki F. X. Joko Priyono Fifiana Wisnaeni FX Adji Samekto FX. Adji Samekto Grace Novelia Boru Tampubolon, Ombun Hadi Suratman Hananto, Pulung Widhi Hari Joko Priyono Kristiawan, Vissilius Geraldi Kusumawati, Yunita Hety Mira Novana Ardani Prananda, Rahandy Rizki Putri, Stephanie Apsari Qutub Guntur Darsanto, Sayyid Rahayu, Hesni Ramadhan, Idam Cahaya Rizki, Dzulfiki Muhammad Salawati Mat Basir, Salawati Mat Silviana, S. Siregar, Kathrin Angelika Tirza Gracia Shekinah Hutagaol Tri Laksmi Indreswari Yeni Erviana Yuaga, Nugraha Endi