Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVATE LAW Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Verstek Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Medika: Medika Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Tuhana Tuhana
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PERTANGGUNGJAWABAN KESELAMATAN PENUMPANG PENGANGKUTAN UDARA DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Destiya, Destiya; Tuhana, Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53509

Abstract

Artikel ini untuk mengetahui pola mekanisme pertanggungjawaban pengangkut atas penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan pengangkutan udara. penerbangan Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undang serta bersifat preskriptif. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan dianalisis menggunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwasanya penularan COVID-19 menjadi ruang lingkup pertanggungjawaban pengangkutan udara. Kebijakan protokol kesehatan menjadi dasar penentuan bentuk pertanggungjawaban pengangkutan. Kesesuaian Pasal 141 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 dan teori pertanggungjawaban pengangkutan udara. Pemberlakuan mekanisme pertanggungjawaban berlaku tiga mekanisme pertanggungjawaban. Unsur kesalahan pengangkut terbukti, tidak adanya penipuan hasil dokumen negatif atau non reaktif COVID-19 dan tempat terjadinya penularan
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK SEKUTU LAMA ATAS JUAL BELI PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (Studi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt) Paramitha, Dorothea Ansella Hana; Tuhana, Tuhana; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115512

Abstract

Persekutuan Komanditer (CV) sebagai badan usaha bukan badan hukum masih banyak digunakan dalam praktik bisnis di Indonesia karena sifatnya yang sederhana dan fleksibel. Namun, karakter tersebut menimbulkan persoalan hukum serius ketika terjadi jual beli perusahaan CV yang diikuti dengan pengalihan aset, khususnya tanah dan bangunan yang secara yuridis terdaftar atas nama sekutu aktif, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama dalam praktik jual beli perusahaan Persekutuan Komanditer, dengan studi kasus Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt. Rumusan masalah difokuskan pada keabsahan akta-akta dalam perkara jual beli perusahaan dan peralihan hak atas tanah, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama belum terpenuhi secara optimal, terutama ketika akta jual beli perusahaan dan pengalihan aset dibuat tanpa kehadiran serta persetujuan sah sekutu lama. Putusan pengadilan menyatakan tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan akta-akta terkait batal demi hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap sekutu lama mensyaratkan keterlibatan aktif notaris dalam menerapkan asas kehati-hatian, memastikan kesepakatan para pihak, dan menjamin kepastian serta keadilan hukum dalam setiap transaksi jual beli perusahaan Persekutuan Komanditer.
Co-Authors Adi Sulistiyono Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Anjani, Silvi Aurelia Okta Rama Putri Ardiansyah, Rendi Dwi Arief Suryono DARA PUSTIKA SUKMA Destiya, Destiya Desy Nur Aini, Fajar Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Hendico, Mohammad Aldio Khoirunnisa, Nabilah Lego Karjoko Mahareni Puspa Arum Najlalinka, Zahrafhia Oveno Shannon, Vincentius Farel Paramitha, Dorothea Ansella Hana Pujiyono Pujiyono Putri, Rafila Rohadatul Aisy Ramadhan, Faid Luthfi Rohman Rohman Santi Susanti, Santi Saptanti, Noor Sentot Sudarwanto, Albertus Subandriyo Adi Prasetyo Tonga, Wa Ode Silvia Pipit Ramadhani Widodo, Tri Eko Yahya, Sandya Az-Zahra Yoanike, Zahra Alifia Yudho Taruno Muryanto Zulaiha, Salma Yumna