Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Journal Industrial Servicess Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Nagari Law Review Sketsa Bisnis Unes Law Review ADIL : Jurnal Hukum KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Pamulang Law Review Journal Presumption of Law Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Journal of Contemporary Law Studies KANGMAS: Karya Scientific Community Service is a journal Jurnal Ilmiah Niagara
Inge Dwisvimiar
Fakultas Hukum - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

 1 
TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER DALAM PENERAPAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI DI UPT PUSKESMAS BINUANG KABUPATEN SERANG) Supriyanto, Supriyanto; Rani Sri Agustina; Inge Dwisvimiar
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal itu bermakna bahwa pemerintah harus mengupayakan setiap individu untuk hidup sehat, dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan pendekatan yang efektif dan efisien yang mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Salah satu strategi yang diadopsi adalah penggunaan Telemedicine yaitu praktik menyediakan layanan kesehatan virtual dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk menghubungkan pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Layanan telemedicine memungkinkan untuk memangkas beberapa tahapan dalam pelayanan kesehatan, hal ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum yang berpotensi dapat muncul dan harus ada pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan telemedicine tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan penulis adalah dengan mengkaji norma hukum (pengaturan) dan implementasi (pelaksanaan) aturan hukum/proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum. Data yang digunakan yakni; 1) data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan 2) data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Hasil pengumpulan data kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk tanggungjawab hukum seorang dokter dalam pelayanan telemedicine dapat dilihat daripada sengketa yang ditimbulkan dan berdasarkan hal tersebut tanggungjawab hukum seorang dokter dapat dilihat dari perspektif hukum yaitu hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. 2) Pelayanan telemedicine di UPT Puskesmas Binuang telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada walaupun masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala seperti jaringan yang kadang kurang stabil, pemahaman tenaga medis tentang telemedicine yang masih kurang dan sebagainya.
AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Sri Agustian; Inge Dwisvimiar; Danial, Danial
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untukk esehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. Peningkatan pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsure kesejahteraan. Proses pelayanan kesehatan yang baik diberikan secara professional oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan pendukung lainnya. Salah satu proses pelayanan kesehatan professional yaitu dengan pengisian rekam medis yang lengkap. Masalahnya adalah pertama, bagaimana akibat hukum ketidak lengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap hak pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Unyur Kota Serang Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penggabungan 2 (dua) metode yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan data primer dengan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Adapun hasil penelitian yaitu: Akibat hukum ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap hak pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) maka ketidaklengkapan dokumen rekam medis menjadi salah satu masalah karena rekam medis seringkali merupakan satu satunya catatan yang dapat memberikan informasi terinci tentang apa yang sudah terjadi selama pasien dirawat. Hal ini akan mengakibatkan dampak internal dan eksternal karena hasil pengolahan data menjadi dasar pembuatan laporan baik internal puskesmas maupun bagi pihak eksternal. Perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Unyur Kota Serang Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana Pasal 3 adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum di Puskesmas Unyur bukan hanya semata-mata melindungi hak pasien akan tetapi juga melindungi dokter dalam menjalankan profesinya apakah dokter melakukan tindakan sudah sesuai dengan SOP ataukah tidak.
Co-Authors ., erwin Agus Prihartono P.S Alzafar, Isdal Amril Amril Anbar Nurzahira Anisa Norma Ningtyas Anne Gunawati Ariyanto Ariyanto Bintoro, Septian Cahyo Danial - Efriyanto Efriyanto, Efriyanto Eko Cahyono, Singgih Fasya Mardhatillah Adani Ghanny, Andhima Abdul Gunawati, Anne Hadi Setiawan Ilma Faradilla Irman Saeful Mutaqin S, Ade Khairunnisa, Hafifa Lathifa, Gita Fitri Mochamad Arifinal Muhammad Muslih Putro Ferro Ferdinant Rani Sri Agustina Rani Sri Agustina Rila Kusumaningsih Rully Syahrul Mucharom Sri Agustian Sulasno sulasno Dindit Sulasno Sulasno Sulasno Sulasno Sulasno Sulasno, Sulasno Supriyanto Supriyanto Syahrul Mucharom, Rully Tahir, Palmawati Tuti Alawiyah Umah, Ummu Khoerul Ummi, Nurul Wahyuddin Wahyuddin