Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Science and Education Journal
Edi Warman
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn) Rizal Banjarnahor; Edi Warman; Liza Erwina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.677 KB)

Abstract

ABSTRAK Rizal G Banjarnahor* Prof. Dr.Ediwarman,S.H., M.Hum[1]* Liza Erwina,S.H.,M.Hum*   Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mengingat posisi anak yang demikian strategis, perlu di lakukan upaya-upaya komprehensif untuk melindungi  posisi anak yang rentan. Namun yang ada kini posisi anak semakin terancam setelah kian maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.Hal yang mengherankan adalah sebagian besar pelaku perkosaan terhadap anak ini berasal dari orang-orang yang dekat dengan anak, yaitu dari golongan keluarga termasuk ayah.   Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana perkosaan  yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.   Kata Kunci : Tindak pidana perkosaan, orangtua dan anak, perspektif  kriminologi * MahasiswaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara [1]*                    DosenFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara, selakuDosenPembimbing I Penulis *[1]*            DosenFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara, selakuDosenPembimbing II Penulis  
ANALISIS KINERJA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA (Studi di Kepolisian Sektor Marbau) MUHAMMAD EGIPRAYOGA; Edi Warman; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.522 KB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Egiprayoga Dalimunthe* Ediwarman** Alwan*** Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dan Narkotika adalah termasuk obat-obatan serta zat adiktif terlarang yang tidak sembarang untuk mengkonsumsinya dengan tanpa izin serta dapat dikenakan hukuman pidana jika melanggar undang-undang yang mengaturnya  oleh karena itu, dengan banyaknya kasus kejahatan tindak pidana narkotika di semua wilayah di indonesia yang ada di perkotaaan maupun di perdesaan yang dapat merusak generasi muda serta meresahkan masyarakat di mana pun. Dengan adanya lembaga kepolisian yang bertugas untuk memberantas kejahatan tindak pidana narkotika kita dapat bekerja sama sebagai masyarakat demi proses pemberantasan kejahatan narkotika tersebut. Permasalahan yang di bahas adalah mengenai pengaturan hukum dalam pemberantasan  tindak pidana narkotika, faktor- faktor penyebab  tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan marbau kabupaten labuhan batu utara,  dan Upaya pemberantasan  tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini adalah Penelitian hukum yang bersifat Yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang terhadap Pemberantasan tindak pidana narkotika. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian berupa data sekunder yang berisi bahan hukum primer  dan  bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara utuh dan menyeluruh (Komperehensif). Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan fungsinya undang – undang no 2 Tahun 2002 dengan undang-undang No 35 Tahun 2009 di dalam memberantas tindak pidana narkotika. Kepolisian Sektor marbau telah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana serta mengatasi hambatan yang ada di pihak kepolisian sesuai undang-undang yang mengatur kewenangan kepolisian. penelitian ini menjelaskan bahwa Kepolisian telah melakukan 4 Upaya preemtif, preventif, represif dan reformatif demi menunjang kinerja kepolisian dan mengetahui faktor penyebab tindak pidana narkotuka di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini menyimpulkan angka kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam jangka 5 tahun dari 2011-2016 dikatakana meningkat.   [1] [1] *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN YANG DISERTAI MUTILASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI (Studi Kasus NO.774 K/PID.SUS/2015) ALMUNAWAR Sembiring; Edi Warman; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Almunawar Sembiring[1] Ediwarman[2] Rafiqoh Lubis[3] Kata Kunci[4]   Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang terjadi, Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka dapat dirumusakan beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang anak yang membantu melakukan tindak pidana, faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya suatu tindak pidana, dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normative) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan  (library research) yang menitik beratkan pada data sekunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel, majalah yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif.Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak ialah, Faktor Intelegentia, faktor Usia, faktor Jenis kelamin,faktor kedudukan anak dalam keluarga dan sebagainya. Penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan kebijakan penal dan nonpenal. Dimana kebijakan penal lebih ke upaya represif dimana setiap perbuatan yang dilakukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti pada putusan Nomor :.774 K/PID.SUS/2015, sedangkan kebijakan non-penal lebih ke upaya preventif. [1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. [2] Dosen Pembimbing I, Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. [3] Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. [4] Kata Kunci :Anak, Tindak Pidana, Pengaturan Hukum.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA Helen Pasaribu; Edi Warman; Edi Yunara
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.395 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Helen Pasaribu[1] Ediwarman[2] Edi Yunara[3] Kata Kunci[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan wewenang kepada terdakwa untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali secara berkali- kali. Dalam hal ini, Mahkamah Agung (MA) justru mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang isinya bertentangan dengan MK. MA mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang justru menegaskan kembali permohonan peninjauan kembali tetap hanya bisa diajukan sebanyak satu kali. Kedua aturan tersebut sangatlah saling bertolak belakang. Inilah yang menjadi bahan pembahasan dalam skripsi ini. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat Deskriptif yang berjenis penelitian hukum Normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dipakai penulis melalui Studi  kepustakaan (Library Research) Berdasarkan hasil penelitian Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak mengganggu kepastian hukum. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali hanya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bisa dapat langsung dilaksanakan putusannya. Karena pada dasarnya Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Dengan demikian, keadaan demikian sudah dapat dikatakan sebagai akhir perkara (karena dapat langsung dieksekusi) dan sudah menjamin kepastian hukum [1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. [2] Dosen Pembimbing I, Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. [3]Dosen PembimbingII, Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. [4]Kata Kunci:  Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Agung, SEMA.  
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (WANITA) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan) ELDI RIZQI RIZQI; Edi Warman; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.692 KB)

Abstract

ABSTRAK Eldi Rizqi[1]* Ediwarman[2]** Nurmalawaty [3]*** Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibakan seseorang tereksploitasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang pada umumnya melibatkan wanita dan anak sebagai korban. Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap tahunya mengalami peningkatan sehingga menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya Sumatera Utara. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan bagaimana upaya penangulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentasng Penghapusan Perdagangan Wanita dan Anak. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Penangulanggan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu upaya penangulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana Upaya penal Pada putusan pengadilan no. 191/Pid.Sus/2015/PNMdn dan putusan no.741/Pid.Sus/2026/PN Mdn adalah menyatakan terdakwa farida hanum bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan menyatakan terdakwa abdul azis bersalah dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 9 tahun dan beban biaya sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah), sedangkan upaya non penal yaitu upaya penangulangan tindak pidana yang dilakukan diluar dari hukum pidana.   1*       Mahasiwa fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2]**     Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [3]***   Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning Pada Siswa Kelas IX.6 MTsN 4 Kota Padang Warman, Edi
Science and Education Journal (SICEDU) Vol. 2 No. 3 (2023): Science and Education Journal 2023
Publisher : Faculty Of Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v2i3.155

Abstract

Berdasarkan hasil belajar siswa Kelas IX.6 MTsN 4 Kota Padang dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak ditemukan bahwa hasil belajar siswa masih rendah. Rata-rata hasil belajar siswa masih berada di bawah KKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran melalui model pembelajaran Discovery Learning di Kelas IX.6 MTsN 4 Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Prosedur penelitian dalam penelitian ini meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan empat kali pertemuan. Subjek penelitian terdiri dari 38 orang peserta didik Kelas IX.6 MTsN 4 Kota Padang. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi dan ulangan harian. Data dianalisis dengan menggunakan persentase. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTsN 4 Kota Padang. Hasil belajar siswa pada siklus I adalah 79.11 (Baik) meningkat menjadi 83.03 (Baik).
Juridical Analysis of the Application of Law (Restorative Justice) towards Children in Obscenity Cases (Case Study Decision No: 2690/Pid.Sus/2015/Pn.Mdn) Hasibuan, Suhaily Amri; Warman, Edi; Marlina, Marlina; Rafiqi, Rafiqi
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.134

Abstract

The principles of child protection, especially the principle of non-discrimination and the rights of children, including those involved in criminal acts, are the focus of this research. Research questions include legal arrangements in the juvenile justice process, obstacles faced by restorative justice in law enforcement in Indonesia, and the application of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesian criminal law. This type of research is normative juridical, which analyzes normative provisions related to restorative justice in Indonesia. The purpose of this research is to examine regulations that protect crime victims. The results show that restorative justice in handling juvenile crimes is important in improving relationships between perpetrators, victims, and society. A restorative justice process emphasizes the importance of fulfilling the rights of victims and society. The principles of restorative justice and diversion in law enforcement against children have been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system.
Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sinaga, Miduk; Warman, Edi; Eddy, Triono
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.58 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1304

Abstract

This study aims to find out the legal arrangements for implementing customary law in Indonesia and the process of resolving criminal cases through customary criminal law as an effort to settle disputes outside the court. This study uses normative legal research specifications, using qualitative data analysis with a doctrinal legal approach, collecting data by means of literature studies and interviews. The results of the research show that the application of adat has received recognition from several instruments, including Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 5 paragraph (3) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1951 and Article 15 paragraph (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Circular of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018, Director General of Legal Entities for the General Court of the Republic of Indonesia No: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 which regulates that certain crimes can be resolved through a Restorative Justice mechanism. The Process of Settlement of the beating/fighting that occurred around 2001 in Sosordolok Village, Kec. Daily, Kab. Samosir, a young man A (perpetrator) beat youth B (victim), the problem was that the mediator was Raja Bius), Mr. Monang Sinaga as a trusted party as an intermediary or mediator. The process of resolving the case was carried out at the Sosordolok village hall ending in peace, then a kind of "Mangindahani" was carried out, meaning "giving food" and paying medical expenses to the victim.
Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat Kusuma, Juanda; Warman, Edi; Siregar, Taufik
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (826.935 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i2.1326

Abstract

The purpose of this paper is to examine and analyze the rule of law, the role of the Langkat Police and its obstacles regarding the crime of plantation land in the Langkat Police Legal Area. The research method uses normative juridical research by analyzing legislation and conceptual analysis with descriptive data analysis. The results of this study indicate that the rule of law regarding control of plantation land is regulated in the provisions of Law no. 39 of 2014 concerning Plantations, where the threat of imprisonment is regulated in the provisions of Article 107 is sentenced to a maximum imprisonment of 4 years or a maximum fine of 4,000,000,000 (four billion rupiah), the role played by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land namely referring to Law no. 2 of 2002 concerning the Police, and the obstacles faced by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land, which consist of obstacles from the rule of law, obstacles from law enforcement, and obstacles from facilities and infrastructure.
Co-Authors Adha, Mhd. Hendara Agry Doly Purba ALMUNAWAR Sembiring Alwan Alwan Amasti, Novia Asrul Azis BERTHAULI DWI Y. K Daud Rianto Purba Edi Yunara ELDI RIZQI RIZQI Evi Lestari Hasibuan, Suhaily Amri Helen Pasaribu Hotmarta Adelia Saragih Jan Bosarmen sinaga Jeremia Sipahutar Kristin Manurung Kusuma, Juanda Lidya Primta Surbakti Liza erwina Lydia Lestarica Mahmud Mulyadi Marlina Marlina MUHAMMAD EGIPRAYOGA Nesya Yulya Nurmala wati Nurmala Waty Nurmalita Rahmi Harahap Rafiqi Rafiqoh lubis Ramadan Ramadan Rapiqoh Lubis Rizal Banjarnahor Robby Irsan Sinaga, Miduk Siregar, Taufik Supri anto Syafruddin Syafruddin Triono Eddy Weni Julianti S x x