Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PENGARUH PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERSEROAN Ervawati; Pandri Zulfikar; Dede Agus Sodikin; Djamal Efendi; Imam Fathwa
Berajah Journal Vol. 6 No. 3 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i3.572

Abstract

Dispute resolution is a fundamental aspect of legal practice, particularly in the business and corporate context. Arbitration, as one of the mechanisms for dispute resolution outside the ordinary courts, has provided a significant alternative for business entities, including limited liability companies. This study aims to analyse the impact of dispute resolution through arbitration on legal certainty for companies in Indonesia. The research method employed is a normative legal approach, utilising legislative and conceptual frameworks. The findings indicate that arbitration makes a positive contribution to legal certainty for limited liability companies through the final and binding nature of its awards, the efficiency of dispute resolution timelines, and the protection of business confidentiality. However, there are several obstacles affecting the optimisation of arbitration’s function, including legal uncertainty regarding the enforcement of arbitral awards, limitations on the scope of disputes that can be resolved through arbitration, and the relatively high costs of arbitration. Based on the results of the analysis, this study recommends the need to revise Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution to provide more comprehensive legal protection for companies.
TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP PENURUNAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA E-GOVERNMENT Kamandanu Aji; Muchammad Izzal Wildan; I Nengah Widya Adhi Pratama; Pandri Zulfikar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i8.2026.2201-2207

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan nasional dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah Indonesia menerapkan sistem E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi anggaran dan pengawasan publik terhadap penurunan tindak pidana korupsi di era E-Government. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif , dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran melalui sistem digital—seperti e-budgeting, e-planning, dan e-procurement—mampu meminimalisasi praktik manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang karena menciptakan jejak digital yang terbuka bagi publik. Di sisi lain, pengawasan publik yang aktif melalui sarana digital bertindak sebagai kontrol sosial yang efektif dan menciptakan tekanan bagi aparatur negara untuk bekerja secara jujur. Meskipun demikian, implementasi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, budaya birokrasi yang tertutup, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi anggaran dan pengawasan publik yang kuat secara signifikan dapat menekan peluang korupsi, namun diperlukan penguatan sistem teknologi, peningkatan kualitas SDM, serta edukasi publik agar penerapan E-Government berjalan optimal
Sosialisasi Tata Kelola Terminal Pakupatan Berbasis Good Public Governance di Kota Serang Banten Harjito S. Darmojo; Siti Humulhaer; Pandri Zulfikar; Yusmedi Yusuf; Muhammad Rizqi Fadhlillah
JURPIKAT Vol 7 No 3 (2026)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v7i3.3420

Abstract

Penerapan prinsip Good Governance di sektor transportasi publik merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan yang aman, transparan, dan akuntabel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi penerapan tata kelola berbasis GPG di Terminal Tipe A Pakupatan Kota Serang, Banten, yang melibatkan pengelola terminal, awak kendaraan, pelaku UMKM, dan penumpang. Metode pelaksanaan dilakukan melalui dua tahapan: persiapan (analisis kebutuhan), pelaksanaan (sosialisasi interaktif dan Focus Group Discussion). Sosialisasi ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya keterbukaan informasi, eliminasi praktik percaloan, dan penguatan pelayanan prima. Keberlanjutan penerapan prinsip Good Governance di Terminal Pakupatan membutuhkan sinergi yang konsisten antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat demi terciptanya sistem transportasi darat yang efisien dan berorientasi pada kepuasan publik.